Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak pada Mahkamah Agung. Peneltian ini menggunakana metode kualitatif dalam upaya menggali informasi seluas-luasnya dari para informan yang berkecimpung di dunia perpajakan.Terdapat dua masalah besar yang diangkat dalam tesis ini, yaitu biaya perkara yang dipukul rata untuk tiap pemohon serta tidak jelasnya batas waktu penyelesaian kasus peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak pada Mahkamah Agung. Biaya perkara berhubungan dengan azas keadilan serta waktu yang berhubungan dengan azas kemudahan administrasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk tesis ini, maka diperoleh fakta bahwa yang menjadi penyebab lamanya pengambilan keputusan di tingkatakan peninjauan kembali adalah faktor undang-undang yang tidak jelas, institusi, struktur Mahkamah Agung, serta sumber daya manusia yang kurang kompeten.

---

The thesis is about judicial review on the tax court decision to supreme court based on equity and ease of administration principle. The research is conducted using qualitative method in order to get the widest possibility of the information from the parties who are actively involved in the taxation area. There were two major problems in this thesis, the admnistration fee and the unclear deadline for the judicial review settlement. The administration fee related to equity principle and the unclear deadline related to ease of administration principle. Based on the research conducted, it is found out that allthe problem occured because of the unclear law, the institutional problem, the supreme court structure, and the mismatch human resources.

Abstrak :
Latar BeJakang: Laryngeal Mask Airway (LMA) telah diterima secara umum sebagai alat jalan napas. Pada praktik klinis, insersi LMA pada percobaan pertama dengan waktu sesingkat mungkin merupakan kondisi yang diharapkan sehingga efek samping agen anestesi minimal tanpa menimbulkan komplikasi demi keselamatan pasien. Dosis kecil atrakurium sebelum induksi dipilih untuk operasi dengan durasi singkat, agar tidak menunda pemulihan akibat pelumpuh otot namun perlu diperhatikan efek samping gejala kelemahan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian atrakurium sebelum induksi dosis 75 dan 150 rncglkgBB terhadap keberhasilan percobaan pertama dan waktu insersi sehingga dapat menjadi standar dosis atrakurium untuk insersi LMA. Metode: Penelitian uji klinis acak tersamar ganda ini mengelompokkan 150 pasien dewasa yang mendapat layanan anestesia di ruang operasi RSCM rnenjadi 2 kelompok. Setelah koinduksi midazolam dan fentanyl, pasien kelompok eksperimen diberikan atrakurium dosis 75 mcglkgBB, sedangkan kontrol 150 mcglkgBB. Setelah 1 menit, diamati gejala keJernahan, yaitu ptosis, diplopia, dan sesak napas sebelurn induksi propofol. Insersi LMA dilakukan setelah pasien tidak respon terhadap jaw thrust setelah 90 detik pemberian propofol. Diambil data keberhasilan percobaan pertama dan waktu insersi, selain itu dicatat nilai rasio TOF sebelurn insersi, respon hernodinamik, dan komplikasi pascainsersi. Hasil: Keberhasilan insersi pertama kedua kelornpok tidak berbeda signifikan, yaitu 90,7% pada kelompok eksperimen dibandingkan 93,3% kontrol (p=0,547). Begitu pula waktu insersi 36,05±16,98 detik dan 33,75±13,55 detik untuk dosis 75 dan 150 mcglkgBB berurutan (p=0,359). Kornplikasi insersi pada kelompok ekspersimen 90,7% dan 93,3% kelompok kontrol. Gejala kelemahan ditemukan harnpir 2 kali lipat di kelompok kontrol dengan nilai rasio TOF yang juga lebih rendah. Respon hemodinamik setelah insersi LMA mirip di kedua kelompok. Simpulan: Penggunaan atrakurium dosis 75 mcglkgBB sama baiknya dibandingkan 150 mcglkgBB dalam memudahkan insersi LMA. ......Background: In clinical practice, success on first attempt of LMA insertion with the shortest times is aimed to achieve minimal adverse eventfrom. Small dose of atracurium given beJore induction is chosen Jor brieJ duration procedure therefore has minimal or no effect to recovery from neuromuscular blocking agent, but the consequences of partial paralysis before induction should be a concern. This study aims to compare the success onfirst attempt and insertion time oJLMA between 75 and 150 mcglkgBWatracurium, given beJore propofol induction in search for standard dose of atracurium to ease LMA insertion. Methotl: This double-blind randomized clinical trial divided 150 adult patients who received anesthesia procedllre in Cipto Mangunkusumo General Hospital operating theatres into two groups. After coinduction with midazolam and Jentanyl, patients in the study group received 75 mcglkgBWalracurium, meanwhilefor the control group was 150 mcglkgB W After 1 minute all the samples were evaluated for paralysis symptoms of ptosis, diplopia and shortness oj breath before propofol induction. LMA insertion then attempted after no response to jaw thrust manuever evaluated after 90 seconds from propoJol injection. Success on first attempt and time of insertion were the main outcomes evaluated, beside TOF ratio, hemodynamic responses and complications. Result: Success on first attempt rate was not significally worse, which was 90.7% for experiment group compare to 93.3% in .control (p=0,547). Insertion time was 36.05±I6,98 and 33,75±i3,55 second Jor respective group (p=0.359). Postinsertion complication in experiment group were higher but the paralysis symptoms were lower. Conclusion: Low dose oJ 75 mcglkgBW atracurium is equal compared to 150 mcglkgBW 10 ease LMA insertion.

Abstrak :
Tesis ini membahas hubungan antara pelaksanaan audit kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Audit pada Kantor Pusat DJBC terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE dengan upaya peningkatan dan pengamanan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dan analisa statistika nonparametrik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara sumber daya manusia (auditor) pada Direktorat Audit dengan pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE yang akan pada akhirnya akan memperlihatkan ada tidaknya dukungan auditor terhadap pelaksanan audit tersebut, dan untuk mengetahui hubungan antara frekuensi audit atas penerima fasilitas KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE yang pada akhirnya akan memperlihatkan optimal atau tidaknya audit yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan, terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi audit KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE serta terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dengan penerimaan negara dari importasi. ......This study discusses the relationship between post clearance audit conducted by Directorate of Audit of Indonesian Customs and Excise to companies those receive customs facility and effort in securing state revenue. This study is using descriptive analytical procedure and statistic non parametric analysis. The aim of this study is to find whether there is a relationship between number of auditors in Directorate of Audit and audit conducted to the company that receives customs facility, relationship between audit frequency and the number of companies those receive the customs facility and to find the relation between the audit conducted to companies those receive customs facility and the effort in securing state revenue. The study has concluded that there is a significant relation between the quantity of auditor and quantity of audit assignment which has been finished, a significant relation between the frequency of audit for companies those receive customs facility with the quantity of companies those receive customs facility and there is a significant relation between state revenue from audit and state revenue from importation activities.

Abstrak :
Salah satu KEK yang telah beroperasi adalah KEK Singhasari yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 2 Tahun 2022. Akan tetapi, pada awal pengembangannya masih dirasa belum optimal sehingga dalam pelaksanaannya memunculkan isu pada kemudahan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi perpajakan atas insentif pajak jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Dalam pengumpulan datanya, penelitian post positivist ini memanfaatkan studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas kemudahan administrasi belum sepenuhnya dapat diterapkan yang ditunjukkan karena adanya ketidaksesuaian antara penerapan dan peraturannya dan permasalahan pada sistem pengajuan insentif pajak. Akan tetapi, asas certainty sudah diterapkan pada pemberlakuan insentif pajak di KEK Singhasari. Sedangkan baik asas ef iciency maupun simplicity, masing-masing belum dapat diterapkan sepenuhnya pada pengajuan insentif pajak di KEK Singhasari yang ditunjukkan dengan besarnya time cost yang dibutuhkan untuk menunggu keputusan pemanfaatan insentif pajak di KEK dan kendala yang dialami pada sistem OSS. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat jika masih diperlukan perbaikan pada sistem pengajuan insentif pajak dan regulasi yang mengatur tentang pemberlakuan insentif pajak. ......One of the SEZs that has been operating is the Singhasari SEZ which was authorized through the Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs as Chairman of the National SEZ Council Number 2 of 2022. However, at the beginning of its development it was still considered not optimal so that in its implementation it raised issues on administrative ease. This study aims to analyze the tax administration of tax incentives when viewed from the principle of ease of administration of the Singhasari Special Economic Zone. In collecting data, this post-positivist research utilizes field studies and literature studies. The results of this study indicate that the principle of administrative convenience has not been fully implemented which is indicated because of the discrepancy between the application and the regulations and problems with the tax incentive submission system. However, the principle of certainty has been applied to the implementation of tax incentives in the Singhasari SEZ. Meanwhile, both the principles of efficiency and simplicity, respectively, cannot be fully applied to the application for tax incentives in the Singhasari SEZ, as indicated by the amount of time cost required to wait for a decision on the utilization of tax incentives in the SEZ and the obstacles experienced in the OSS system. Based on these results, it can be seen that improvements are still needed in the tax incentive application system and regulations governing the implementation of tax incentives.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyandang difabilitas di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya mendapatkan kemudahan dalam mengakses dan memanfaatkan moda transportasi. Salah satunya adalah belum adanya kemudahan dalam mengakses angkutan umum. Hal itu disebabkan oleh fasilitas pada angkutan umum yang masih belum memenuhi standar kemudahan bagi para penumpang penyandang difabilitas. Berbagai permasalahan terkait pemenuhan hak para difabel khususnya dalam bidang transportasi yang ditemukan di dalam penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah di dalam merumuskan suatu kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan para penyandang difabilitas khususnya dalam bidang transportasi.

Abstrak :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP memegang peranan penting dalam mewujudkan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit-belit, serta menciptakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas yang prima. Menurut hasil survei kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) tahun 2017 yang dilakukan oleh World Bank Group, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan bobot nilai sebesar 78% sehingga berkonstribusi meningkatkan peringkat Indonesia secara keseluruhan sebanyak 34 peringkat dalam dua tahun terakhir. Sampai dengan saat ini EODB Indonesia hanya menempati peringkat 73 dari 190 negara. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya peningkatan peringkat kemudahan berusaha di DKI Jakarta, salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan SI/TI dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara manual, duplikasi dan dualisme data, sistem informasi yang belum terintegrasi (silo) dan investasi SI/TI belum mendukung tujuan organisasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Ward dan Peppard dengan alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, dan tren teknologi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SI/TI dan peta jalan pengembangan SI/TI yang selaras dengan strategi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. ......Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department (DPMPTSP) is the Regional Organization of the DKI Jakarta Provincial Government which responsible to the investment and the implementation of licensing and non-licensing services. DPMPTSP plays an important role in realizing easy investment climate and business, fast, convenient, transparent and not complicated, and creates licensing and non-licensing services with excellent quality. According to the results of the Ease Of Doing Business (EODB) survey conducted by the World Bank Group in 2017, DKI Jakarta Province has a score of 78%, contributing 34 rankings in overall Indonesia in the past two years. Until now, EODB Indonesia is only ranked 73 out of 190 countries. There are several problems that cause failure to improve the ranking of ease of doing business in DKI Jakarta, one of them is the use of IS/IT in supporting governance that has not been optimal. At present there are still licensing and non-licensing services that are processed manually, duplication and dualism of data, information systems that are not yet integrated (silos) and investment in IS / IT have not supported organizational goals. The methodology used in this study is Ward and Peppard with analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factors, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, and technological trends. The research method used in this study is a qualitative research method and qualitative data analysis using thematic analysis. This study produces an information system strategic planning which consisting of the IS strategy, IT strategy, IS/IT management strategy and the IS/IT development roadmap that conformable with the Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department strategy.

Abstrak :
ABSTRAK
Aktivitas kewirausahaan melalui pendirian usaha baru ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat melahirkan inovasi, kompetisi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mendorong lebih banyak pendirian usaha baru, pemerintah di berbagai negara melakukan perbaikan regulasi usaha sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha di wilayahnya. Penelitian ini secara khusus ingin menguji dampak penerapan Rencana Aksi APEC pada lima indikator kemudahan berusaha terhadap pendirian usaha di kawasan APEC. Menggunakan data 15 ekonomi anggota APEC pada tahun 2006-2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perbaikan skor pada lima indikator kemudahan berusaha setelah adanya penerapan Rencana Aksi APEC. Perbaikan regulasi pada indikator memulai usaha memiliki pengaruh paling kuat terhadap pendirian usaha di kawasan APEC.

---

ABSTRACT
Entrepreneurial activities through firm creation has its contribution to economic growth because it creates innovation, competition and employment. To promote new firm creation, government in many countries have implemented business regulatory reforms so that they can improve the ease of doing business in their regions. This study tested the impact of the implementation of the APEC's Action Plan on five indicators of ease of doing business on firm creation in the APEC region. Using data from 15 APEC's member economies in 2006-2018, the results showed that there was a better improvement in the score of five indicators of ease of doing business after the implementation of APEC's Action Plan. Regulation reforms on the indicator of starting a business have the strongest impact on firm creation in the APEC region.