Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia dewasa ini menunjukan fokus pembangunan pada infrastruktur dengan gencarnya proyek pembangunan infrastruktur dan berbagai langkah kebijakan terkait yang diambil. Berbagai studi empiris telah menjelaskan peranan penting infrastruktur terhadap pembangunan perekonomian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR merupakan salah satu kementerian/lembaga K/L yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan mendapatkan porsi alokasi belanja infrastruktur terbesar dalam APBN. Studi ini mencoba untuk melihat seperti apa peranan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR serta dampak yang timbul dari alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dari APBN terhadap perekonomian nasional. Studi ini menggunakan metode analisis input-output IO dengan menggunakan data Tabel IO Konstruksi Kementerian PUPR tahun 2015. Hasil analisis menunjukan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR memiliki keterkaitan dengan sektor hulu yang lebih besar dibandingkan dengan sektor hilirnya. Selain itu, infrastruktur Kementerian PUPR memiliki potensi dampak ekonomi yang besar, baik terhadap penciptaan output, nilai tambah bruto NTB, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja. Alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dapat diprioritaskan di Ditjen Perumahan untuk memaksimalkan peningkatan output dan pendapatan masyarakat, di Ditjen Bina Marga untuk memaksimalkan NTB, atau di Ditjen Cipta Karya untuk memaksimalkan peningkatan tenaga kerja.

---

Nowadays, Indonesian government shows the focus of development on infrastructure with massive infrastructure development projects and various related policy actions that taken. Empirical studies have explained the important role of infrastructure for economic development. Ministry of Public Works and Public Housing PUPR is one of the ministries agencies responsible for the provision of infrastructure with the largest portion of infrastructure spending allocations from the state budget. This study tries to see the roles of infrastructure within the scope of the PUPR ministry as well as the impact of infrastructure budget allocation of PUPR ministry from state budget on the national economy.

This study uses input output analysis method with PUPR Ministry 39s Construction input output table data of 2015. The analysis shows that infrastructure under PUPR ministries has a higher linkage with upstream sector than the downstream sector. In addition, infrastructure under PUPR ministry has a large economic impact potential, whether the creation of output, gross value added GVA, society income, or employment. Infrastructure budget allocation of PUPR ministry can be prioritized at Directorate General of Housing to maximize the increase of output and income, at Directorate General of Highways to maximize the increase of GVA, or at Directorate General of Human Settlements to maximize the increase of employment."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh kealamian media terhadap motivasi belajar siswa di Kementerian PUPR, dengan fokus pada pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) bidang Jalan dan Jembatan. Pendekatan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Media Naturalness Theory (Teori Kealamian Media), yang menekankan pada sejauh mana media komunikasi mencocokkan cara alami manusia berkomunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei terhadap 54 alumni peserta pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kealamian media memiliki dampak yang signifikan terhadap motivasi belajar, terutama melalui variabel dependen kealamian media yang diukur dengan upaya kognitif. Koefisien beta sebesar -0,454** menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara kealamian media dan upaya kognitif, sehingga semakin tinggi tingkat kealamian media maka semakin tinggi motivasi belajar siswa. Meskipun demikian, temuan penelitian juga mencatat bahwa kealamian media tidak memiliki dampak signifikan terhadap upaya kognitif dan ambiguitas komunikasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti efek adaptasi kompensasi terhadap media elektronik. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta pelatihan cenderung telah menyesuaikan diri secara berkelanjutan dengan media yang digunakan. Implikasi penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi Kementerian PUPR dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih alami, meningkatkan motivasi belajar, dan mempertahankan adaptasi positif terhadap media.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kealamian media terhadap motivasi belajar siswa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya dengan fokus pada Pejabat Inti Satuan Kerja Jalan dan Jembatan (PISK). Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Media Naturalness Theory (MNT), yang menekankan sejauh mana media komunikasi selaras dengan cara alami manusia berkomunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei yang melibatkan 54 alumni program pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kealamian media berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar, khususnya melalui variabel terikat kealamian media yang diukur dengan upaya kognitif. Koefisien beta sebesar -0,454** menunjukkan adanya hubungan negatif yang kuat antara kealamian media dengan upaya kognitif, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kealamian media maka semakin tinggi pula motivasi belajar siswa. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa kealamian media tidak memiliki dampak signifikan terhadap upaya kognitif dan ambiguitas komunikasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti efek adaptasi kompensasi terkait media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa peserta pelatihan kemungkinan besar terus beradaptasi dengan media yang digunakan. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih natural, meningkatkan motivasi belajar, dan menjaga adaptasi positif terhadap media."

"Tujuan Perbankan di Indonesia adalah untuk mendukung perkembangan dan stabilitas perekonomian Indonesia. Untuk mencapai hal itu, Bank memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu menghimpun dana dari warga dan menyalurkan dana kepada warga. Fungsi semacam ini disebut sebagai fungsi intermediasi Bank. Salah satu produk Bank mengenai penyaluran dana kepada masyarakat yang diwujudkan dalam Bank Garansi. Bank Garansi adalah produk Bank yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada penerima bahwa prinsipal yang meminta Bank Garansi kepada Bank akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban kontraktual antara penerima dan prinsipal. Berangkat dari ketentuan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR dalam membuat Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi mewajibkan agar Kontraktor dapat menyerahkan Jaminan baik dalam proses pengadaan maupun dalam pelaksanaan Perjanjian kepada Kementerian PUPR. Bank Garansi merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan oleh Kontraktor sebagai Jaminan tersebut. Dalam praktiknya, Bank Garansi sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi seringkali diartikan sama dengan Jaminan dalam Konteks Hukum Jaminan dalam KUHPerdata. Secara khususnya, Bank Garansi disamakan dengan Perjanjian Penanggungan atau Borgtocht yang memiliki sifat buntut atau accesoir. Namun dalam praktiknya, pemahaman tersebut dapat dikatakan kurang tepat dikarenakan terdapat perbedaan yang mendasar terkait dengan sifat dari Bank Garansi dan Perjanjian Penanggungan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini isu atau rumusan masalah yang akan dibahas berkaitan dengan penggunaan dari Bank Garansi sebagai jaminan dalam Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi antara Kementerian PUPR dan Kontraktor serta Kedudukan dari Bank Garansi dalam Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi antara Kementerian PUPR dan Kontraktor.

---

The purpose of banking in Indonesia is to support the development and stability of the Indonesian economy. To achieve this, the Bank has 2 (two) main functions, namely collecting funds from citizens and channeling funds to citizens. This kind of function is referred to as the Bank's intermediary function. One of the Bank's products regarding the distribution of funds to the public is realized in the Bank Guarantee. Bank Guarantee is a Bank product that aims to provide assurance to the recipient that the principal who requests the Bank Guarantee to the Bank will carry out the work in accordance with the contractual obligations between the recipient and the principal. Departing from the provisions of Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services, the Ministry of PUPR in making Work and Construction Services Agreements requires that Contractors can submit Guarantees both in the procurement process and in the implementation of the Agreement to the Ministry of PUPR. Bank Guarantee is one of the instruments that can be used by the Contractor as a guarantee. In practice, the Bank Guarantee as a Guarantee in the Work and Construction Services Agreement is often interpreted as the same as the Guarantee in the Context of Guarantee Law in the Civil Code. In particular, the Bank Guarantee is equated with a Coverage Agreement or Borgtocht which has a tail or accesoir nature. However, in practice, this understanding can be said to be less precise because there are fundamental differences related to the nature of the Bank Guarantee and the Insuring Agreement. Therefore, in this research, the issues or problem formulations that will be discussed relate to the use of Bank Guarantees as collateral in the Work and Construction Services Agreement between the Ministry of PUPR and the Contractor and the Position of the Bank Guarantee in the Work and Construction Services Agreement between the Ministry of PUPR and the Contractor."

"Penyediaan layanan publik digital sangat penting. Standar pengalaman pelanggan telah meningkat di sektor swasta, dan masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mengikutinya. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan ketika mencoba menumbuhkan solusi digital, banyak di antaranya yang terbesar bukan teknologi. Keberhasilan implementasi transformasi digital di pemerintahan bergantung pada pengambilan tindakan tegas atas masalah ini, yang dapat mencakup segala hal mulai dari menghilangkan silo organisasi hingga mengatasi kesenjangan keterampilan digital dan kurangnya pendanaan. Jika tantangan ini dibiarkan tidak teratasi, program pemerintah digital berisiko kehilangan pendanaan berkelanjutan dan, tentu saja, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan manfaat yang dijanjikan dari solusi digital. Penelitian ini mengambil studi kasus implementasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. Permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian yaitu belum dilakukannya monitoring evaluasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urgensi melakukan evaluasi transformasi digital adalah dari hasil evaluasi yang dihasilkan dapat digali rekomendasi dan dilakukan perbaikan agar pelaksanaan transformasi digital Kementerian PUPR menjadi lebih baik dan meningkat. Penelitian ini menggunakan GovTech Maturity Index sebagai kerangka kerja evaluasi dan metode campuran yaitu pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen dan pendekatan kuantitatif dengan survei menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kematangan transformasi digital Pusdatin Kementerian PUPR berdasarkan kerangka kerja GTMI memperoleh nilai 0,87 (nol koma delapan tujuh) berarti sangat tinggi yang dikategorikan masuk ke dalam grup A. Kementerian PUPR telah mendemonstrasikan solusi canggih atau inovatif dan praktik yang baik di area fokus GovTech.

---

The provision of digital public services is very important. Customer experience standards have risen in the private sector, and society expects governments to follow it. Governments face a variety of challenges when trying to grow digital solutions, many of the biggest of which are non-technological. The successful implementation of digital transformation in government depends on taking decisive action on this issue, which can include everything from eliminating organizational silos to addressing digital skills weaknesses and capital shortages. If these challenges are left unaddressed, digital government programs risk losing ongoing funding and, of course, the ability of organizations to take advantage of the benefits that digital solutions offer. This research takes a case study of the implementation of digital transformation in the Ministry of Public Works and Public Housing especially in Data and Information Technology Center. The main problem of this research is that an evaluation of digital transformation has not been carried out at the Ministry of Public Works and Public Housing. The urgency of evaluating digital transformation is based on evaluation result, recommendations can be explored and made improvements so that the implementation of the Ministry of Public Works and Public Housing's digital transformation is better and improved. This study uses the GovTech Maturity Index as an evaluation framework and mixed methods, qualitative approach with interviews, observations, and document studies and quantitative approach with survey using questionnaire. Based on the evaluation result, the maturity level of the digital transformation of the Data and Information Technology Center in Ministry of Public Works and Public Housing based on the GTMI framework is 0.87 (zero point eight seven) which means it is very high which is included in group A. The Ministry of of Public Works and Public Housing has demonstrated advanced or innovative solutions and good practices in focus areas GovTech."