Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDiplomasi dikenal secara eksklusif dilaksanakan hanya oleh negara dan pejabat pemerintah pusatnya. Namun pada perkembangannya diplomasi juga mulai dilakukan oleh pemerintah daerah/kota yang kemudian dikenal sebagai diplomasi kota. Diplomasi kota adalah sebuah bentuk mekanisme diplomasi dimana pemerintah kota berinteraksi dengan aktor hubungan internasional lain untuk merepresentasikan dirinya dan mencapai kepentingan daerahnya. Pada implementasinya, diplomasi kota memberikan banyak keuntungan karena secara khusus dilakukan oleh daerah yang tentunya mengetahui keunggulan dan kekurangan masing-masing. Namun, masih didapati ketimpangan pelaksanaan diplomasi kota di berbagai daerah di Indonesia. Kenyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan ldquo;bagaimana Pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan diplomasi kota sebagai salah satu upaya strategis kebijakan luar negeri Indonesia? rdquo;Dengan tujuan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian akan melihat bagaimana implementasi, peluang dan tantangan diplomasi kota di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Dengan mendasar pada teori Multi-Level Governance penelitian ini mencoba membuktikan bawa untuk melaksanakan kegiatan diplomasi kota yang optimal perlu sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Pada akhirnya, penelitian berhasil menyimpulkan bahwa tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi diplomasi kota di daerah membutuhkan penanganan yang berbeda. Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai focal point dalam hubungan internasional Indonesia masih diperlukan untuk optimalisasi kegiatan diplomasi kota di Indonesia, sehingga harmonisasi arah kebijakan diplomasi Indonesia di segala lini pemerintahan dapat tercapai.

---

ABSTRACTDiplomacy was known to be carried out exclusively by nations and its central officers. However, as it develops, diplomacy was also conducted by provincial municipal government and known as city diplomacy. City diplomacy is a diplomacy mechanism in which municipal government interact with other actors in international relation to represent their city and pursue their interest. In the actual implementation, city diplomacy brings many benefits because it is specifically used by the provincial municipal government which certainly knows the advantages and disadvantages of its own territory. However, imbalance still occur from the conduct of city diplomacy in various regions in Indonesia. This fact prompted a question about how the Indonesian government can optimize city diplomacy as one of its strategic Indonesian foreign policy With the aim of answering the question, this research look into the implementations, opportunities and challenges of the city diplomacy in Indonesia. The research methods of this paper were qualitative by using literature survey and in depth interview as the methods to gather data and information. By using the Multi Level Governance theory, this paper try to prove that synergy and coordination between the central and municipal government are crucial in order to optimize city diplomacy.Ultimately, the study had concluded that each of the challenges that arise in the implementation of city diplomacy requires different treatment. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia rsquo s role as the focal point of Indonesia rsquo s international relations are needed to optimized the city diplomacy in Indonesia, so that harmony in each administrative level can be achieved."

"Dengan aktifnya masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendapatkan maupun mencari informasi, penggunaan media sosial mulai dimanfaatkan pemerintah sebagai salah satu sarana bagi pemerintah dalam menyampaikan informasinya secara luas dan mencoba melibatkan publik dalam memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap kegiatan pemerintahan. Media sosial juga mulai dimanfaatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sebagai salah satu media TIK dalam mendukung visi, misi, dan pencapaian sasaran strategis Kemlu RI untuk menuju pemerintahan terbuka, salah satunya dengan menerapkan Diplomasi Digital. Akan tetapi dalam usaha menerapkan pemerintahan terbuka di Kemlu RI, ditemukan beberapa inisiatif yang menjadi tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, organisasi maupun proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami melaksanakan sebuah penelitian untuk mengukur tingkat kematangan dalam pelaksanaan pemerintahan terbuka yang telah dilakukan Kemlu RI. Dengan pemahaman Digital Diplomasi yang cukup luas, dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap inisiatif penerapan media sosial di Kemlu RI, sebagai salah satu bagian dari Digital Diplomasi, dalam pemanfaatannya sebagai media penyebaran informasi dan menampung parsitipasi publik.Penelitian dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif dengan studi kasus Kemlu RI. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 8 (delapan) orang pejabat dan staf pelaksana yang terlibat dalam pemanfaatan media sosial, observasi terhadap kegiatan unit penanganan media sosial di Kemlu RI, serta pengumpulan data dukung yang berupa peraturan dan pelaksanaan media sosial di Kemlu RI. Dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap tingkat kematangan pemerintahan terbuka dalam pemanfaatan media sosial di Kemlu dengan menggunakan kerangka kerja yang digunakan, Kemlu RI berada pada tingkat kematangan 1 (Kondisi Awal). Dengan mengetahui tingkat kematangan ini, dapat disampaikan pula kesimpulan dan rekomendasi terhadap peningkatan dalam mencapai pemerintahan terbuka khususnya di Kemlu RI.

---

With the active participation of people in using information and communication technology (ICT) to obtain or seek information, the government began to use social media as a means to provide information and seek public interactions and collaborations. Social media is also used by the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the Republic of Indonesia as one of the media technologies in supporting the vision, mission, and support of the Indonesian MoFA strategic goals to achieve open governance, one of them is by using Digital Diplomacy. However, in an effort to implement open government in the Indonesian MoFA, several proposals have been challenged, both in terms of human resources, organizations and the implementation process. Therefore, this research is going to measure the maturity level for open government that has been carried out by the Indonesian MoFA. In which Digital Diplomacy is quite extensive, this research will be conducted only on the application of social media, in its use as a medium for disseminating information and public assistance.

This research was conducted by testing qualitative research with a case study of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. Data retrieval is done through semi-structured interviews staff who involved in social media, observation of the social media unit activities, and collecting data of the regulation in the Indonesian MoFA. The results of measurements, the Indonesian MoFA is on the maturity level 1 (Initial Condition). By knowing this, conclusions and responses to improvements can be conveyed to the Indonesian MoFA."

"Komposisi pegawai di Kementerian Luar Negeri memiliki kebutuhan khusus, hal tersebut berdampak pada kebutuhan pelayanan kepegawaian yang khusus pula. Namun pelayanan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri menimbulkan banyak penyimpangan, hal tersebut disebabkan oleh terpisahnya pelayanan dan juga tidak memiliki kejelasan informasi. Kemudian dibuatlah program pelayanan internal kepegawaian satu atap, One Desk Service sebagai solusi atas permasalahan pelayanan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pelayanan Internal One Desk Service di Kementerian Luar Negeri. Tujuannya adalah untuk menganalisis implementasi program pelayanan manunggal satu atap One Desk Service di Kementerian Luar Negeri. Metode penelitian dengan post-positivisme. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi One Desk Service di Kementerian Luar Negeri masih belum optimal. Terbukti dari faktor-faktor yang terkait dalam keberhasilan yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dalam menciptakan pelayanan prima dalam pelayanan kepegawaian internal di Kementerian Luar Negeri. Faktor-faktor keterbatasan dari Program One Desk Service menyebabkan munculnya penyimpangan lain. Rekomendasi yang peneliti berikan adalah membuat payung hukum yang lebih kuat dan membuat standar pelayanan baku demi mencapai pelayanan prima di bidang pelayanan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri.

---

The composition of employees in the Ministry of Foreign Affairs has special needs, it has an impact on staffing needs special care too. However, staffing services in the Ministry of Foreign Affairs raises many irregularities, it is caused by the separation of services and also does not have the clarity of information. Then made an internal One Stop Service program named One Desk Service as a solution to the problem of staffing services in the Ministry of Foreign Affairs.

This research purposes to analyze program implementations of the internal One Stop Service program, One Desk Service at Ministry of Foreign Affair. Research done by using post-positivism. Data collected with in-depth interviews and literature studies.

Result of this research indicate that the implementation of One Desk Service at the Ministry of Foreign Affairs is still not optimal. Evident of the factors involved in the expected success was not in accordance with the conditions of reality in creating excellent service in internal staffing services in the Ministry of Foreign Affairs. Factors limitations of Program One Desk Service led to the emergence of other irregularities. Recommendation that researcher give is to make a stronger legal framework and make basic service standards in order to achieve service excellence in the areas of staffing services in the Ministry of Foreign Affairs."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang iklim komunikasi organisasi perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI yang dilihat dari aliran informasi dan lima dimensi iklim komunikasi yaitu dukungan, partisipasi pembuatan keputusan, keterbukaan, kepercayaan, dan tujuan kinerja tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan memberikan gambaran iklim komunikasi organisasi di perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI dan faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan iklim tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kabag PPDI, Kasubag Perpustakaan, Kasubag Publikasi, dan dua orang staf perpustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa iklim komunikasi yang terbentuk di perpustakaan Ali Alatas adalah iklim komunikasi yang tidak mendukung/negatif karena didominasi oleh aliran informasi ke bawah komunikasi atasan ke bawahan. Pengambilan keputusan yang bersifat lsquo;top-down rsquo; menyebabkan para pegawai merasa diabaikan. Situasi ini disebabkan karena komunikasi dalam pengelolaan perpustkaan bersifat hubungan hirarkis antara atasan dengan bawahan. Selain itu, adanya kepentingan ditingkat eselon I membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan pekerjaan staf perpustakaan seperti piket cuci mobil dan tugas tambahan sebagai sopir. Hal ini menyebabkan timbulnya perasaan kurang dihargai dan perasaan tidak dianggap penting bagi organisasi.

---

ABSTRACTThis research discusses the organizational communication climate in Ali Alatas library Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia which is seen from the information flow and the five dimensions of the communication climate, such as supportiveness, participate decision making, openness, trust, and high performance goals. The purpose of this study is to understand and provide an overview of the Ali Alatas library organizational communication climate and the factors that influence the formation of the climate. This research uses a qualitative approach and case study method. The method of data collection is by observation, interviews, and document analysis. The informants in this research is the Head of the PPDI, the Head of the Library, the Head of Publication, and two library staff. The results of this research is showing that the communication climate in Ali Alatas library is not supportive negative because it is dominated by the flow of information top down communication of superiors to subordinates . Top down decision making causes employees feel ignored. This situation caused because the communication in library management is a hierarchical relationship between superiors and subordinates. In addition, the existence of interests at echelon I level makes policies that not accordance with the work of library staff, such as car wash pickets and additional duties as a driver. This causes underappreciation and not considered important feelings to the organization.information flow "

"Tidak semua duta besar yang diangkat oleh suatu negara merupakan seorang diplomat karier. Di Indonesia, pengangkatan duta besar dari kalangan diplomat non-karier kerap hadir dari masa ke masa. Meskipun agenda reformasi telah menghadirkan kriteria duta besar dengan landasan hukum yang jelas, di era Presiden Joko Widodo, tetap terdapat peningkatan persentase duta besar Republik Indonesia yang merupakan diplomat non-karier daripada pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Presiden Joko Widodo mengangkat orang-orang yang pengalamannya tidak relevan dengan diplomasi secara umum maupun diplomasi ekonomi secara khusus sebagai fokus yang ia tekankan. Fenomena-fenomena tersebut memunculkan pertanyaan tentang pola pengangkatan duta besar Republik Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Penelitian kuantitatif ini memanfaatkan teori patronase untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian menggunakan data 170 pengangkatan duta besar di era Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2024. Penelitian ini menemukan bahwa patronase dalam bentuk duta besar Republik Indonesia dengan latar belakang bisnis lebih mungkin ditempatkan di negara yang derajat hubungannya lebih tinggi dengan Indonesia dan lebih strategis secara ekonomi bagi Indonesia. Penelitian juga menemukan bahwa duta besar Republik Indonesia dari TNI dan Polri lebih mungkin ditempatkan di negara yang lebih tidak damai. Pola pengangkatan ini tampak paralel dengan visi diplomasi ekonomi, tetapi tidak dapat dikatakan menguntungkan kepentingan nasional semata mengingat pertimbangan politik domestik Presiden Joko Widodo dalam mengangkat pebisnis. Alhasil, sesuai dengan pemahaman bahwa Presiden merupakan aktor sentral dalam kebijakan luar negeri, pola pengangkatan ini juga mencerminkan sentralitas peran Presiden yang determinan sekaligus keterbatasan peran birokratik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dalam pengangkatan duta besar. Kemlu menjadi tempat bagi Presiden Joko Widodo untuk menyisipkan kepentingan politiknya. Dengan demikian, selama masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo melakukan patronase melalui pengangkatan duta besar Republik Indonesia.

---

Not all ambassadors appointed by a state are career diplomats. In Indonesia, ambassadorial appointments from non-career diplomats often exist from time to time. While the reformasi agenda has given a clear legal basis of ambassadorial criteria, in the era of President Joko Widodo, there is still an increase from the previous government in the percentage of ambassadors who are non-career diplomats. Moreover, President Joko Widodo appointed ambassadors with no relevant experience in diplomacy in general and economic diplomacy in particular as the focus that he emphasized. These phenomena raise the question of the pattern of ambassadorial appointment in the era of President Joko Widodo. This quantitative research utilizes the patronage theory to answer that question. This study uses the data of 170 ambassadorial appointments in the era of President Joko Widodo from 2014 to 2024. The result of this study showed that patronage in the form of ambassadors with a business background are more likely to receive appointments to countries with higher degree of relations with Indonesia as well as countries economically more strategic for Indonesia. This study also found that ambassadors from TNI and Polri are more likely to be appointed to less peaceful countries. While this pattern appears parallel to the economic diplomacy vision, it cannot be said that it is solely for the benefit of Indonesia’s national interest, bearing the President’s domestic politics considerations in appointing businessmen. Therefore, in accordance with the understanding that the President is a central actor in foreign policy, this pattern also reflects the centrality of the President’s determinant role and the limited bureaucratic role of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the Republic of Indonesia. MoFA becomes an arena for President Joko Widodo to insert his political interests. Thus, during his reign, President Joko Widodo carried out patronage through the appointment of ambassadors of Indonesia."

"Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID adalah sistem layanan informasi publik yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri RI atau Kemlu RI. PPID bertugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. PPID merupakan implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Website PPID Kementerian Luar Negeri dapat diakses melalui tautan berikut https://e-ppid.kemlu.go.id/. Tetapi berdasarkan evaluasi singkat terhadap desain antarmuka website PPID Kemlu RI masih terdapat kekurangan pada aspek user experience. Berdasarkan landasan desain yang kami pakai yaitu Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design masih terdapat kekurangan dalam poin offer informative feedback, cater to universal usability, strive for consistency. Adanya penelitian ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman mengenai permasalahan yang dirasakan oleh pengguna. Dari pemahaman tersebut akan diberikan output berupa desain alternatif website PPID Kemlu RI yang di desain dengan pendekatan User Centered Design (UCD). Selain itu, terdapat pula evaluasi desain antarmuka atau User Interface (UI) dan usability dengan metode usability testing dan contextual interview. Penelitian ini menghasilkan rancangan desain antarmuka yang memiliki skor evaluasi yang baik, dengan rata-rata success rate pada usability testing sebesar 97,8%. Penelitian ini kemudian ditutup dengan saran yang dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya.

---

The information and documentation management officer or PPID is a public information service system owned by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs or the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. PPID is tasked with carrying out storage, documentation, provision and service of public information. PPID is an implementation of Law no. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (UU KIP). The PPID Ministry of Foreign Affairs website can be accessed via the following link https://e- ppid.kemlu.go.id/. However, based on a brief evaluation of the interface design of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs' PPID website, there are still deficiencies in the user experience aspect. Based on the design basis that we use, namely Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design, there are still deficiencies in the points of offering informative feedback, catering to universal usability, striving for consistency. This research is aimed at deepening understanding of the problems felt by users. From this understanding, output will be provided in the form of an alternative design for the Indonesian Ministry of Foreign Affairs' PPID website which is designed using a User Centered Design (UCD) approach. Apart from that, there is also an evaluation of the interface design or User Interface (UI) and usability using the usability testing and contextual interview methods. This research produced an interface design that had a good evaluation score, with an average success rate in usability testing of 97.8%. This research then closes with suggestions that can be applied in further research."

"Keterbukaan informasi secara global tanpa batas serta didukung perkembangan teknologi yang pesat berisiko memberikan kerawanan terhadap obyek informasi yang terekspose yang memberi celah kepada pihak yang tidak berkepentingan untuk mengambil atau memanipulasi informasi Organisasi Kementerian Luar Negeri mengelenggarakan fungsi fungsi sesuai dengan Perpres RI Nomor 9 Tahun 2005 dan UU RI Nomor 39 tahun 2008 membutuhkan informasi yang cepat tepat akurat serta terjamin keamanannya Sehingga tuntutan ketersediaan suatu Manajemen Resiko yang efektif merupakan sesuatu yang mendesak Manajemen Resiko diperlukan untuk melindungi aset informasi organisasi dan melanjutkan misi dan visi organisasi Dalam penelitian ini penulis melakukan Perancangan Manajemen Resiko Sistem Informasi studi kasus Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan metodologi NIST Hasil dari penelitian menggambarkan tingkat kematangan dan kelengkapan penerapan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Disclosure of information globally seamless and supported the development of technologies that provide rapid risk exposure to information objects that give loopholes exposed to unauthorized parties to retrieve or manipulate information Organization of the Ministry of Foreign Affairs provide functions in accordance with Presidential Decree No 9 of 2005 and Act No 39 of 2008 need information fast precise accurate and guaranteed safety So the demand for the availability of an effective risk management is something urgent Risk management is needed to protect the information assets of the organization and continue the mission and vision of the organization In this study the authors conducted a Risk Management Information System Design case study Communication Center Ministry of Foreign Affairs with NIST methodology The results of the study illustrate the level of maturity and completeness of the application of risk management in the Ministry of Foreign Affairs."

"Kementerian Luar Negeri Kemlu melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis Kemlu Tahun 2015 ndash; 2019 mengambil bagian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. Menteri Luar Negeri menyebutkan contoh pemanfaatan teknologi informasi di Kemlu adalah penggunaan perangkat lunak untuk mendukung tugas Kemlu dalam pencapaian prioritas politik luar negeri. Pentingnya peranan perangkat lunak di Kemlu menyebabkan perlunya prosedur baku dalam pengembangan perangkat lunak. Sebelum menyusun prosedur tersebut, metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan perlu ditentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menentukan metode yang paling sesuai untuk pengembangan perangkat lunak di Kemlu. Penentuan metode pengembangan perangkat lunak untuk Kemlu pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process AHP. Variabel yang digunakan untuk menentukan metode pengembangan perangkat lunak untuk Kemlu terdiri dari kriteria dan subkriteria yang mencakup faktor personil, requirement, aplikasi, organisasi, bisnis, operasional, dan teknologi, serta alternatif pilihan metode pengembangan aplikasi yang terdiri dari waterfall, incremental, prototyping, extreme programming, scrum, dan rational unified process. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa metode yang paling sesuai untuk pengembangan perangkat lunak di Kemlu adalah prototyping.

---

The Ministry of Foreign Affairs MOFA by The Ministerial Decree Number 01 B RO IV 2015 01 regarding the Strategic Plan of MOFA Year 2015 2019 participates in the implementation of bureaucratic reforms aimed at realizing good governance through organizational capacity building, governance, and human resource competency building based on information technology. Minister of Foreign Affairs cited the example of the application of information technology at MOFA, namely the use of application software to support MOFA rsquo s goals to achieve foreign policy priorities. The importance of application software at MOFA led to the need of developing a standard procedure for software development. However, before designing the procedure, the method of software development at MOFA should be determined in advance. Therefore, it is necessary to do a research aimed to determine the most suitable method of software development at MOFA.

The process of determining software development method in this research conducted using Analytic Hierarchy Process AHP. Variables used to determine the most suitable method of software development at MOFA consist of criteria and sub criteria. These include factors such as personnel, requirements, application, organization, business, operational, and technology, as well as methods of software development. Possible methods consist of waterfall, incremental, prototyping, extreme programming, scrum, and rational unified process as the alternatives. Result of data analysis shown that prototyping is the most suitable method for software development at MOFA."

"Portal Peduli WNI merupakan bentuk transformasi digital pada bidang perlindungan WNI di luar negeri dan dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam proses transformasinya, terdapat beberapa kendala di antaranya adalah aturan khusus yang belum tersedia, kerjasama dengan berbagai pihak, dan belum tercapainya kualitas dan kuantitas sumber daya yang diinginkan. Penelitian ini menganalisis transformasi digital pada Portal Peduli WNIl. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Integrated Strategic Change Process untuk membahas tahapan transformasi dan Cobit 4.1 ME4 Establish IT Governance untuk membahas aspek tata kelola digital pada tiap tahapan transformasi dan juga mengukur level kematangan transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah proses transformasi digital pada Portal Peduli WNI baru mencapai Repeatable but Intuitive (2) untuk level kematangannya.

---

Portal Peduli WNI is a form of digital transformation with the purpose of protecting Indonesian citizens abroad and is managed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. In the process of transformation, there are several obstacles, including specific rules that are not yet available, cooperation with various parties, and the quality and quantity of the desired resources have not been achieved. This study analyzes the digital transformation of Portal Peduli WNI. The theory used in this research is the Integrated Strategic Change Process to discuss the stages of transformation with Cobit 4.1 ME4 Establish IT Governance to discuss aspects of digital governance at each stage of transformation and also to measure the maturity level of digital transformation. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques. The result of this research is that the digital transformation process at Portal Peduli WNI has only reached Repeatable but Intuitive (2) of the maturity level."