Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris. Tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan dikarenakan Notaris menjadi bergantung satu sama lain, sedangkan menurut Pasal 16 ayat 1 hurus a Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan untuk bersikap mandiri. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada kontradiksi antara ketentuan Pasal 20 ayat 1 tersebut dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk bersikap mandiri selama menjalankan jabatannya.

---

According to Article 20 Paragraph 1 of Notary Act, Notary are allowed to enter a civil partnership with another Notary, but still minding his or her independence and impartiality. However, it is hard to stay independent because civil partnership between Notaries made them dependent on each other, whereas according to Article 16 Paragraph 1 of Notary Act, a Notary is supposed to be independent. The conclusion of this research is that there rsquo s a contradiction between Article 20 Paragraph 1 and Article 16 Paragraph 1 of Notary Act which stated that a Notary is expected to be independent in doing his her notarial duty.

Abstrak :
ABSTRAK
Persekutuan Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegunaan Persekutuan Perdata Notaris bagi para Notaris baik Notaris yang sudah lama menjabat maupun bagi Notaris baru/pemula sehingga dapat membantu pengembangan kemampuan dan keahlian seorang Notaris. Persekutuan Perdata Notaris merupakan bentuk yang tepat untuk para Notaris sehingga mereka mendapat keuntungan di antara mereka

---

ABSTRACT
Notary Civil Partnership is a cooperation agreement to running their position as a notary to establish and manage and merge together in one notary's office. This research is descriptive research. The aim of this research was to determine the function of the Notary Civil Partnership for notary who had long served Notary and for new or beginner so they can help the developed their skills and expertise as a notary. Maatschap notary is the right form for the notary so that they get many advantage of them

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai pelanggaran seorang Notaris yang dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai pejabat umum, Notaris bertangggung jawab terhadap jabatannya dan akta autentik yang dibuatnya. Notaris seingkali melupakan kode etik dan sumpah jabatan yang diucapkannya, sehingga kemudian melakukan pelanggaran. Dalam penelitian ini, Penulis menangkat 2 dua pokok permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana tanggung jawab Notaris yang tidak mandiri dan berpihak terhadap para pihak dalam akta? Sedangkan yang kedua adalah Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak mandiri dan berpihak?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undanganan di bidang jabatan Notaris, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap perbuatannya tersebut dari aspek jabatan Notaris adalah Notaris dapat diberikan sanksi administratif, sedangkan dari aspek hukum perdata Notaris dapat dikenakan sanksi ganti rugi atas gugatan perbuatan melawan hukum, dan dari aspek hukum pidana Notaris dapat dijatuhi hukuman terkait pemalsuan akta. Akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut terhadap aktanya adalah akta tersebut tetap autentik selama tidak dimintakan pembatalan oleh para pihak.

---

In carrying out their duties, a notary shall act trsustworthy, honest, thorough, independent, impartial , and safeguard the interests of the parties involved in legal actions. As public functionary, a notary responsible for their act and the authentic deed. Notary often neglect the Notary public codes of conduct and forget their oath, and committed an offences act. In this research, the writer raise 2 two main issues, the first is how is the responsibility of a Notary that is not independent for the parties in the deed While for the second is how is the consequences for the deed that made by a not independent Notary The methods used in this research is normative legal, Normative legal research involves the study of the law as an object and removes any non legal material from the scope of this research. The result of the research indicated that the responsibility of a notary from the aspect of the Notary, a Notary can be given an administrative sentence, while from the aspect of civil law, a Notary can be liable to compensation for claims from an unlawful act , and from the aspect of criminal law, a Notary can be sentenced to a forgery. The legal consequences of the deed is the deed will be authentic. The injured party may filed a lawsuit and asking for a compensation and a cancellation of the deed.