Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam kondisi adanya tuduhan judicial corruption dalam lembaga peradilan karena kurang efektifnya sistem pengawasan intern maka digagaslah kegiatan pengawasan peradilan yang melibatkan langsung masyarakat dengan eksaminasi publik yang diprakarsai oleh organisasi non politik yang peduli terhadap peradilan di Indonesia antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Majelis Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), yang menguji hasil proses peradilan apakah secara materiil dan formil telah menerapkan hukum dengan benar apakah terjadi penyimpangan selama proses peradilan. Aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa dan hakim mempunyai kemandirian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dengan Undang Undang Kejaksaan dan Undang Undang Kehakiman. Oleh karena itu eksaminasi publik yang dilakukan tidak dapat lepas dari kerangka kemandirian jaksa dan hakim. Eksaminasi publik terhadap perkara yang belum in kracht memang diharapkan ada legal impactnya yaitu menjadi masukan bagi peradilan dalam mengambil putusan, namun juga mempunyai sisi negatif yaitu dapat mengintervensi kemandirian jaksa dan hakim utamanya kemandirian secara personal dan dapat menjurus kepada contempt of court. Eksaminasi publik terhadap perkara yang telah inkracht mempunyai sasaran moral Impact yaitu agar aparat penegak hukum lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam menyikapi hasil eksaminasi publik hendaknya dapat mulai meninggalkan aliran positivis yang selalu menngedepankan adanya aturan yang mengaturnya, dan mulai beralih kepada aliran progresif yang lebih terbuka, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya serta mampu melayani masyarakat sehingga keberadaan eksaminasi publik dapat dipandang sebagai masukan positif dalam pelaksanaan tugasnya. ......A view that alleged there is a corruption in judiciary, based an opinion of the lack of efficacy of internal supervision, certain NGO's such as Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Judiciary Watch Society (MaPPI) raised the idea of direct judiciary supervised by direct public participation using the public examination of judicial process whether it is proper or improper to the justice. Law enforcement, at this point Judges and Prosecutors, according the respective law has an independent authority. Thus, public examination should consider the independency of judiciary. Public examination for the court decision in progress of appealing could have a legal impact in sense of public contribution in reviewing court decision, but on the other hand could interfere the judiciary independency also personally interfere to judge and prosecutor of such case and tend to so called contempt of court. Public examination for final and binding court decision aim to build of moral impact to law enforcement to work more correct and precise according to justice. Attorney General's Office and Supreme Court, in sense of responding the conclusion of public examination, should abandon the rigid of positivism legal study and started to change into more open of progressive legal study in effort to be more responsive to changing of time and to changing in society so public examination could recognized as positive contribution from society.

Abstrak :
Skripsi ini ingin meneliti apakah kemandirian (kemandirian emosional dan kemandirian tingkah laku) memiliki hubungan dengan intensi berwirausaha. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa tingkat akhir Universitas Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian emosional dan kemandirian tingkah laku dengan intensi berwirausaha pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai hubungan antara kemandirian dengan intensi berirausaha tidak dapat dilihat pada responden penelitian yang telah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi.

---

The aim of this research is to examine the relationship between autonomy (emotional autonomy and behavioral autonomy) with entrepreneurial intention. This research focus on last year student at University of Indonesia. This research found that there is no significant relationship between emotional autonomy and behavioral autonomy with entrepreneurial intention on last year student at University of Indonesia. This research fmdings suggest that research on relationship between autonomy and entrepreneurial intention cannot be conduct on research participant who already have high level of autonomy.

Abstrak :
Skripsi ini ingin meneliti apakah kemandirian (kemandirian emosional dan kemandirian tingkah laku) memiliki hubungan dengan intensi berwirausaha. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa tingkat akhir Universitas Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain ex post facto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian emosional dan kemandirian tingkah laku dengan intensi berwirausaha pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai hubungan antara kemandirian dengan intensi berirausaha tidak dapat dilihat pada responden penelitian yang telah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. ...... The aim of this research is to examine the relationship between autonomy (emotional autonomy and behavioral autonomy) with entrepreneurial intention. This research focus on last year student at University of Indonesia. This research found that there is no significant relationship between emotional autonomy and behavioral autonomy with entrepreneurial intention on last year student at University of Indonesia. This research findings suggest that research on relationship between autonomy and entrepreneurial intention cannot be conduct on research articipant who already have high level of autonomy.

Abstrak :
ABSTRACT
Health development aim to for increase the awareness, willingness and ability of healthy life for every people in order to existed by degree of health of society which at the farthest as well as representing of human rights being, what require to be fought for by each and everyone, socialize, inclusive of related/relevant part?s Integrated Health Post (Posyandu) represent to exist reality strive of community based health effort, having principle from, by and to community. Self reliant of Posyandu can only be reached with the improvement participate each; every element community exist in the region and motorized by cadre Posyandu. Factor influence role of cadre in improving self reliant of Posyandu for example cadre characteristic, others factor consisted of financing and construction and local policy to supporting execution of activity of Posyandu in the region. This research use approach qualitative to dig circumstantial information hit factor influencing the cadre role in improving independence Posyandu in region Public Health Center (PHC) Karang Kitri, Sub district of East Bekasi, District Bekasi by focus group discussion and others have from through in-depth interview conducted for builder coming from PHC, Leader of PKK, and chief of RW as elite figure of community. Informants in focus group discussion amount to 40 from 8 chosen Posyandu and represent cadre Posyandu have worked to become cadre during > 5 year. Result obtained there's only 2 self-reliant of Posyandu exist in region work CHC Karang Kitri. Characteristic factor of cadre have important influence in cadre lifelines execute activity Posyandu. Generally cadre age range from 31-60 year. Cadre old (aging) can only conduct balance activity, what have the low education of Faktor yang mempengaruhi..., Darmayanti, FKM UI, 2007 indigent do counseling. While cadre residence distance not have an effect on their activity execute in Posyandu, because they work voluntarily. This research concluded that active role of cadre in given the task to improve the development of the quality operational of activity Posyandu and to move community effort potency exist in this area of Posyandu. Others factor, availability of facility Posyandu, resources from community, including defrayal, to build and guidance by technical worker, joint responsibility among stakeholders as like as chief of RW as elite figure in community, community organization (PKK), and the local policy in this area. As potential human resources, cadre Posyandu have duty assist provider in collecting of data, surveillance in community health and to move empowering community participate. Finally, make-up of performance and quality of Posyandu will push reaching of self-reliant of that Posyandu itself.

Abstrak :
Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris dalam menjalankan jabatan harus mandiri dan tidak berpihak. Namun seiring dengan ketatnya persaingan dikalangan Notaris, mendorong para Notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang seperti pro aktif mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pembisnis, antara lain perjanjian kerjasama antara Bank dan Notaris yang diperlukan dalam pembuatan akta dibidang perkreditan. Merujuk pada UUJN dan Kode Etik Notaris tidak mencantumkan secara tegas larangan bagi Notaris untuk mengadakan perjanjian dengan pihak manapun. Namun apakah keberadaan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris melanggar ketentuan dari UUJN dan Kode Etik Notaris dan pengaruhnya terhadap kemandirian dan ketertidakpihakkan Notaris dalam membuat akta otentik. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris mengarah kebentuk perjanjian kerja/ borongan dan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai suatu sebab yang halal, karena berdasarkan analisis terhadap substansi dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris terdapat pelanggaran dari UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris akan bertindak tidak mandiri dan cenderung berpihak pada Bank, apabila perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris tetap dilaksanakan. Sikap keberpihakkan Notaris kepada Bank tampak melalui serangkaian intervensi Bank kepada Notaris. Analisa tersebut di dukung dengan beberapa pendapat praktisi Profesi Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melarang Notaris membuat perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris karena pada dasarnya Notaris sebagai pejabat publik, harus melayani kepentingan masyarakat yang menghadap kepadanya tanpa harus ada pengikatan sebelumnya. ......Play a part momentous Notary in helping create certainty and law protection for society, since Notary authoritative to make authentic deed. Notaries in going responsible position have independent and sit on the fence. But along with tightly it emulation at Notary circle, push Notaries for practice trade philosophy as pro active visits client, offering service, doing honor's negotiation and does engagement within reason businessman for example collaboration agreement among Bank and needful Notary deep deed makings at area about credit. Refer on Notaries Law and Notaries Ethical Code not attach prohibitions explicit ala divide Notary to struck hands with party whichever. But what cooperative indentured existence among Bank with Notary is illegal procedure from Notary Law and Notaries Ethical Code and its influence to independence and Neutral is Notary in make authentic deed is espoused has say Notary or institute Profession that bound up. Research results that conclusion cooperative agreement among Bank with Notary aims to form labor agreement / contract and its validity ineligibility indentured terminological Civil Code about a kosher cause, since bases analysis to substance and cooperative agreement performing among Bank with Notary exist breach from Notaries Law and Notaries Ethical Code. Notary will act not independent and tend gets party on Bank, if collaboration agreement among Bank with constant Notary to be performed takes sides. Attitude Notary to observable Bank via one series of Bank intervention to Notary. That analysis at advocate with severally has say Notary Profession practitioner and Indonesian Notary Cords Administrator one that forbidden Notary makes collaboration agreement among Bank with Notary because basically Notary as official as public, shall service society behalf that hads up to her without has available previous cordage.

Abstrak :
ABSTRAK
Meningkatnya penduduk lansia mengakibatkan penaikan pada UHH dari 70,2 tahun menjadi 72 tahun di tahun 2014 .Berdasarkan Hasil Susenas tahun 2012 jumlah lansia yang bergantung dengan orang lain sebesar 934505 jiwa sedangkan di Kota Depok sebesar 15.369 jiwa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menilai dan mengetahui faktor faktor ysng mempengaruhi kemandirian lansia di Posbindu Kota Depok tahun 2012.Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan bulanan kegiatan pelayanan lansia di Posbindu pada bulan desember tahun 2012.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain ekologi . Prevalensi lansia yang mandiri sebesar 99%, prevaleni hipertensi sebesar 16 %, prevalensi obesitas sebesar 13,1%, prevalensi gangguan mental sebesar 9% dan prevalensi lansia yang mengikuti penyuluhan sebesar 27,5%.Tidak ada hubungan yang signifikan antara prevalensi mandiri dengan prevalensi hipertensi,gangguan mental,obesitas dan penyuluhan.

---

ABSTRACT
The increasing elderly population resulting in the increase of the life expectancy of 70.2 years to 72 years in 2014. Based on the results Susenas in 2012 the number of elderly who depend on others for life 934 505 while in Depok for 15 369 inhabitants. The purpose of this study was to assess and determine the factors affecting the independence of the elderly arrives in Depok Posbindu 2012.This research using secondary data from the monthly reports of activities at Posbindu elderly services in December 2012.Yhis research using ecological design. The prevalence of independent elderly at 99%, 16% prevalence hypertension, obesity prevalence of 13.1%, the prevalence of mental disorders was 9% and the prevalence of elderly who followed the extension of 27.5%. There was no significant association between the prevalence of self-prevalence hypertension, mental disorders, obesity, and counseling.

Abstrak :
Perbedaan kemandirian anak dalam setiap anak usia prasekolah menjadi gambaran adanya faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kemandirian anak usia prasekolah 5-6 Tahun di TK Jakarta Utara. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif cross sectional pada 108 responden yang dipilih menggunakan teknik consecutive sampling di 6 TK Jakarta Utara. Hasil penelitian menunjukkan 48,1% anak usia prasekolah 5-6 tahun memiliki tingkat kemandirian yang sedang yang berhubungan dengan mayoritas ibu memiliki pendidikan menengah dan sebagai ibu rumah tangga, sebagian besar anak sebagai anak bungsu, dan berjenis kelamin laki-laki. Penelitian ini merekomendasikan peran perawat untuk melakukan edukasi kepada orangtua terkait aspek kemandirian perkembangan anak usia prasekolah dan bekerja sama dengan pendidik di sekolah taman kanak-kanak.

---

The difference in the independence of children in every preschooler is a form of a description of what factors influence the child's independence. This study aims to determine the description of the independence of 5-6 years old preschool children in kindergarten North Jakarta. The design of this study used a cross-sectional quantitative descriptive method for 108 respondents selected using consecutive sampling technique in 6 TK North Jakarta. The results showed 48,1% preschool children aged 5-6 years had a moderate level of independence. The independence of children who are being influenced by factors of majority level education of mothers with secondary education, and mothers employment status as a housewife, and most of children are the youngest child and male gender. This research recommends the role of nurses to educate parents related independence aspects of development preschool age children and to cooperate with educators in kindergarten.