Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK


Secara konstitusional Dewan Perwalilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat. DPR memiliki fungsi penetapan Anggaran Belanja Negara, bersama-sama Presiden membuat Undang-Undang, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyerap aspirasi rakyat ini DPR memiliki hak, yaitu (1) hak meminta keterangan kepada Presiden, (2) hak mengadakan penyelidikan, (3) hak amandemen; (5) hak mengajukan pernyataan pendapat, (6) hak mengajukan RUU usul inisiatif, dan (7) hak mengajukan pertanyaan.

Melalui hak-hak itu, DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebij aksanaan pemerintah. Keberanian para anggota DPR mempertanyakan kepada pemerintah terhadap berbagai masalah yang menjadi keprihatinan masyarakat merupakan kewajiban yang hares dipenuhi. Pelaksanaan hak-hak DPR yang demikian itu, merupakan kewajiban advokasi yang hams dilaksanakan oleh setiap Anggota untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat lemah kedalam bentuk kebijaksanaan nasional dan sekaligus mengadakan pengawasan atas kebijaksanaan itu. Keberhasilan DPR dalam melaksanakan Kewajiban Advokasi ini pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi peka terhadap aspirasi masyarakat.

Hal tersebut diyakini, karena tugas negara sesungguhnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan orang-perorang, atau golongan tertentu, dengan menciptakan basis kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kemakmuran ditandai dengan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat luas, terutama masyarakat lemah agar mereka dapat mencapai kemakmuran pribadinya.

Keberhasilan advokasi itu ditentukan oleh informasi yang diperoleh. Penyedia informasi tersebut adalah Peneliti di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, yang berfungsi sebagai "penghubung" keluhan masyarakat. Secara sosiologis, antara anggota DPR dan masyarakat yang diwakilinya memiliki latar belakang sosial yang berbeda. Anggota DPR muncul dari individu-individu yang memiliki daya tawar tinggi karena kemampuannya, memiliki ide-ide, dan semangat pembaruan, sehingga agar para Anggota DPR dapat memahami aspirasi masyarakat membutuhkan peneliti yang menerjemahkan aspirasi tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Dewasa ini kinerja para aparatur penyelenggara pelayanan publik khususnya dalam hal ini kepolisian makin banyak disorot dan menjadi perhatian publik akibat kinerjanya yang buruk. Sebagai lembaga pengawas eksternal Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut berkewajiban untuk mengawasi dan meningkatkan kinerja dan integritas setiap anggota Polri, sehingga masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pelayanan dari negara sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dapat terpuaskan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kompolnas dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bagaimana hubungan Kompolnas dengan Polri.

---

ABSTRACT
Recently the performance of the officials public service particularly in terms of the police more highlighted word and public concern due to decide who bad .As monitors external police , the national police commission ( kompolnas ) also an obligation to improved and to control performance and integrity of the any member of police in carrying out their duties in serving the public , so that the community as the party to be eligible to receive the ministry of the state as mandated by the act of is satisfied in order to create welfare for all citizens .Research aims to understand the role of kompolnas in carry out surveillance of the performance of police during of providing services to the community and what is the relationship kompolnas with police.