Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Partisipasi pria di Indonesia dalam pemilihan KB berjenis MOP masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran partisipasi suami dalam KB MOP di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada 10 orang informan utama yaitu suami yang memilih MOP dan suami yang memilih kontrasepsi lain. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam pada bulan Juni-Juli 2023 dan dilakukan analisis isi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi suami dalam MOP disebabkan karena istri tidak bisa ber-KB lagi, ada efek samping dan kegagalan dari kontrasepsi sebelumnya. Suami yang memilih MOP memiliki pengetahuan dan keyakinan yang baik serta mendapatkan dukungan dari istri dan petugas kesehatan. Sementara suami yang memilih kontrasepsi lain memiliki pengetahuan yang kurang dan tidak memiliki keyakinan untuk melakukan MOP serta kurang mendapatkan dukungan dari keluarga, tokoh masyarakat maupun petugas kesehatan. MOP masih dianggap tabu dan ada anggapan tentang efek samping MOP yang dapat menganggu fungsi seksual pria. Fasilitas MOP sangat terjangkau dan prosedur MOP dilakukan secara gratis. Keberadaan sarana informasi tentang MOP di lingkungan tempat tinggal kurang memadai namun informan dapat mengakses informasi secara pribadi melalui media cetak maupun digital seperti internet. Diperlukan strategi peningkatan penyuluhan, pembentukan kelompok KB pria dan peningkatan pengetahuan tentang MOP bagi kader dan tokoh masyarakat. ......The participation of men in Indonesia in choosing the MOP type of family planning is still very low. This study aims to look at the picture of the husband in KB MOP in Selebar District, Bengkulu City. This research is a qualitative research with a case study approach on 10 main informants from husbands who choose MOP and husbands who choose other contraception. Data collection was carried out using in-depth interviews in June-July 2023 and content analysis was carried out. The results of the study revealed that the husband's participation in MOP was due to the fact that the wife could not take family planning anymore, there were side effects and failure of previous contraception. Husbands who choose MOP have good knowledge and confidence and get support from their wives and health workers. Meanwhile, husbands who chose other contraception had less knowledge and did not have the confidence to do MOP and received less support from their families, community leaders and health workers. MOP is still considered taboo and there are assumptions about the side effects of MOP that can interfere with male sexual function. The MOP facility is very affordable and the MOP procedure is performed free of charge. The existence of information facilities about MOP in the neighborhood is quite adequate, but informants can access information personally through print and digital media such as the internet. A strategy is needed to increase counseling, form family planning groups for men and increase knowledge about MOP for cadres and community leaders.

Abstrak :

Berdasarkan hasil laporan SDKI, angka unmet need KB di Indonesia pada tahun 2012 berada pada angka 11,4% menjadi 10,6% di tahun 2017. Berdasarkan SDKI 2017, angka unmet need Jawa Barat adalah 11% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan berada angka 14.4%. Tingginya angka unmet need menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan aborsi yang tidak aman dan berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada wanita kawin di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan sampel wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin/tinggal bersama pasangan. Penelitian ini meggunakan uji chi-square dan regresi logistik untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini yaitu angka unmet need KB Jawa Barat adalah 10.3% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan adalah 14%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki odds ratio terbesar untuk unmet need KB di kedua provinsi adalah dukungan pasangan [AOR=5]. Wanita yang tidak mendapat persetujuan dari pasangan untuk menggunakan kontrasepsi memiliki kemungkinan lima kali lebih tinggi untuk mengalami unmet need KB. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus diprioritaskan lewat pendekatan pasangan/ peran pria dalam program KB. ......Based on the Indonesian Demographic and Health Survey, the percentage of unmet need for family planning in Indonesia namely at 11.4% in 2012 to 10.6% in 2017. Meanwhile, based on IDHS 2017, the unmet need for West Java is 11% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14.4%. The high rate of unmet need raises various kinds of problems including unwanted pregnancies, causing unsafe abortions and contributing to high maternal and infant mortality rates. This research was conducted with the aim of knowing the determinants of the incidence of unmet need for family planning among married women in West Java and South Sulawesi. The study design that is used in this study is cross-sectional with a sample of women aged 15-49 years who were currently married/living with a partner. This study uses the chi-square test and logistic regression to describe the strength of the relationship between variables. The results of this study are the unmet need for family planning in West Java is 10.3% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14%. The results of the multivariable analysis showed that the variable that had the greatest odds ratio for unmet family planning needs in the two provinces was spousal support [AOR=5]. Women who do not receive consent from their partners to use contraception are five times more likely to experience unmet need for family planning. The family as the smallest unit of society must be prioritized through the male partner/role approach in family planning programs.

Abstrak :
Salah satu pilar Safe Motherhood adalah keluarga berencana (KB). Program KB bertujuan untuk menghindari kehamilan atau kelahiran yang tidak diinginkan yaitu dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Namun, penggunaan MKJP di Indonesia pada tahun 2017 jauh dari target yaitu sebesar 14% dari target 21,7%. Persentase tersebut dipengaruhi oleh faktor komunikasi informasi edukasi (KIE) tenaga kesehatan kurang baik, konseling belum sesuai prosedur dan pengetahuan ibu rendah. Bila melihat waktu yang disediakan untuk keterampilan konseling pada pelatihan AKDR-PP dan CTU, hanya 90 menit atau 6,2% dari waktu keseluruhan (24 jam pelatihan) pada pelatihan AKDR-PP dan hanya 90 menit atau 4,7% dari waktu keseluruhan (32 jam pelatihan) pada pelatihan CTU. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan teknik pelatihan konseling baru yang akan membuat kompetensi keterampilan konseling pada tenaga kesehatan lebih tinggi dibandingkan kompetensi keterampilan konseling tenaga kesehatan pada pelatihan yang telah ada sehingga diharapkan akan memberikan luaran penerimaan (pengetahuan dan sikap) yang lebih baik pada calon akseptor. Pada tahap satu dilakukan pendekatan kualitatif dengan melakukan focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam (WM) kepada bidan dan calon akseptor sebagai dasar pembuatan modul konseling intensif KB MKJP. Dilanjutkan dengan memberikan pelatihan konseling intensif. Selanjutnya tahap dua dilakukan pendekatan kuantitatif pada subjek tenaga kesehatan menggunakan uji analisis kelompok t-berpasangan. Pendekatan tahap tiga pada subjek calon akseptor mengunakan uji analisis kelompok t-tidak berpasangan. Hasil pada tahap kualitatif menunjukkan bahwa model pelatihan konseling intensif KB MKJP yang tepat adalah mencakup dua hari dengan durasi delapan jam setiap harinya dengan titik tekan materi teknik komunikasi saat konseling dan MKJP. Berdasarkan analisis kuantitatif yang dilakukan, terdapat perbedaan bermakna skor kompetensi keterampilan konseling intensif KB MKJP pada tenaga kesehatan antara sebelum pelatihan dan setelah pelatihan (p < 0,001). Konseling yang didapatkan oleh calon akseptor (intensif atau CTU/AKDR-PP) dengan skor minat KB MKJP juga menunjukkan perbedaan bermakna (p < 0,001). Modul pelatihan konseling intensif KB MKJP memengaruhi kompetensi keterampilan konseling intensif KB MKJP dalam meningkatkan kesertaan calon akseptor KB MKJP. ......One of the pillars of Safe Motherhood is family planning.This program aims to avoid unwanted pregnancies by using LARCs. However, percentages of using LARCs in Indonesia 2017 was far from the target. It was influenced by Information Education and Communication (IEC) of health practicioners, mechanism of counseling, and mother’s knowledge. The time allocation provided for counseling skills in Post placental IUD and CTU training is still low. This study aims to find new counseling training techniques that will make the competency of counseling skills in health workers higher than existing ones and its expected to provide a better outcome (knowledge and attitude) on client. In phase one, a qualitative approach by conducting focus group discussion and in-depth interviews to midwifes and client as the basis for making intensive counseling modules for LARCs. Then, implemented LARCs intensive counseling training. Then in phase two, quantitative approach on the subject of health workers using paired t test. The subject client in phase three using unpaired t-test. The qualitative stage shows the appropriate intensive counseling method covers two days (8 hours / day) by emphasizing communication techniques during counseling and LARCs. There was a significant difference in the competency score of the LARCs intensive counseling skills on health workers between before training and after training and. Counseling obtained by prospective acceptors (intensive or CTU/AKDR-PP) with LARCs family planning interest scores also showed significant differences (p< 0.001). The LARCs intensive counseling training module affects the competency of LARCs intensive counseling skills and increases the participation of client towards LARCs.

Abstrak :
Target RJPMN 2015-2019 terhadap kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yaitu sebesar 9,9 persen belum tercapai, seperti terlihat pada hasil SDKI 2017 terhadap unmet need sebesar 10,6 persen. Unmet need merupakan salah satu faktor penyebab kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian maternal. Untuk meningkatkan kesehatan ibu, termasuk keluarga berencana perlu untuk mengatasi masalah keberdayaan perempuan (women's empowerment) yang merupakan tujuan ke lima Sustainable Development Goals (SDG's), yaitu mencapai kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan. Penelitian ini bertujuan mempelajari hubungan antara keberdayaan perempuan serta variabel demografi dan sosial ekonomi terhadap unmet need di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data SDKI 2017. Unit analisisnya adalah perempuan usia subur umur 15-49 tahun yang berstatus kawin/hidup bersama serta memiliki kebutuhan terhadap KB dengan observasi berjumlah 26.249 individu. Kategori unmet need adalah unmet need penjarangan dan unmet need pembatasan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logit biner dan multinomial logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima komponen keberdayaan perempuan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap semua kategori unmet need. Keempat komponen tersebut, yaitu partisipasi kerja perempuan, tingkat pengetahuan, partisipasi pengambilan keputusan rumah tangga, dan kepemilikan aset. Partisipasi kerja perempuan, tingkat pengetahuan, dan kepemilikan aset berpengaruh negatif terhadap unmet need. Sedangkan partisipasi pengambilan keputusan rumah tangga mempunyai pengaruh positif terhadap unmet need. Sementara itu, pandangan pemukulan terhadap istri tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap semua kategori unmet need. Faktor demografi dan sosial ekonomi memberikan pengaruh pada unmet need, namun tidak semua variabel berpengaruh signifikan pada semua kategori unmet need. Umur, jumlah anak masih hidup, dan pulau tempat tinggal berpengaruh terhadap semua kategori unmet need. Daerah tempat tinggal hanya berpengaruh terhadap unmet need penjarangan dan total unmet need. Pendidikan suami berpengaruh terhadap unmet need penjarangan dan unmet need pembatasan. Kunjungan petugas KB hanya signifikan berpengaruh pada unmet need penjarangan, sedangkan perempuan yang melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan hanya signifikan berpengaruh pada unmet need pembatasan. ......The 2015-2019 RJPMN target of unmet need for family planning at 9.9 percent has not been achieved, since the results of the 2017 IDHS on unmet need was 10.6 percent. Unmet need is one of the factors causing unwanted pregnancy and unsafe abortion which can cause morbidity and maternal death. To improve maternal health, as well as family planning, it is necessary to address the issue of women's empowerment which is the fifth objective of the Sustainable Development Goals (SDG's) that covers gender equality and women empowerment. This study aims to study the relationship between women's empowerment, demographic and socioeconomic variables on the unmet need in Indonesia. This study uses data from the 2017 IDHS. The unit of analysis is women at childbearing age-aged 15-49 who were married/living together and had a need for family planning with observations totaling 26,249 individuals. The unmet need is categorized into unmet need for spacing and unmet need for limiting. The analytical methods used are binary logit regression and multinomial logit. The results showed that four of the five components of women's empowerment had a statistically significant effect on all categories of unmet need. These four components, namely women's work participation, level of knowledge, participation in household decision making, and asset ownership. Women's work participation, level of knowledge, and asset ownership negatively affect unmet need. Whereas participation in household decision making has a positive effect on unmet need. Meanwhile, attitude toward wife-beating has no significant effect on all categories of unmet need. Demographic and socioeconomic factors influence the unmet need, but not all variables have a significant effect on all categories of unmet need. Age, number of living children, and region of residence affect all unmet need categories. The place of residence only affects the unmet need for spacing and total unmet need. Husband's education influences unmet need for spacing and unmet need for limiting. Visit by family planning field workers only has a significant effect on unmet need for spacing, while women who visit health facilities only have a significant effect on unmet need for limiting.