Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan pengkajian komunikasi politik kelompok penekan di Indonesia. PeneUtian ini berfokus pada bagaimana komunikasi politik KASUM di tengah resistensi pihak pihak Penelitian tentang pressure group masih sangat jarang. Umumnya yang diteliti lembaga pemerintah, partai politik atau lembaga bisnis, Beberapa pertanyaan yang dicoba untuk dijawab: Bagaimana strategi komunikasi politik KASUM kepada pemerintah dan publik di Indonesia. Bagaimana lembaga ini mampu terus bertahan selama lima tahun mengkampanyekan isu Munir, HAM dan dernokrasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat diskriptif. ......The focus of this study is political communication in Indonesia pressure group. The case study is in the Case Study Action and Solidarity Co:mmittee for Munit (KASUM). Not much study about political communication of pressure group fn Indonesia. Generally that study for political party, government or other political organization". The purpose of this study is to understand how KASUM stiH exist to promote Munir issue, how KASUM use media. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of deep interview.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas kontestasi kepentingan ideologis antara negara, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Nahdlatul Ulama (NU) pada kasus pembubaran HTI tahun 2017. Pemerintah membubarkan HTI dengan alasan HTI adalah ormas radikal yang dianggap menyimpang karena ingin menegakkan sistem khilafah. Hal tersebut diduga memiliki muatan politis karena proses pembubaran itu baru dilakukan pada tahun 2017, sedangkan kampanye pendirian khilafah telah dideklarasikan HTI secara terbuka sejak masa awal reformasi (2000).

Pembubaran HTI menjelaskan adanya pertentangan kelompok pro dan kontra serta tarik menarik kepentingan ideologis; namun penelitian-penelitian sebelumnya tidak menyebut kejelasan adanya peran NU sebagai kelompok penekan pressure groups). Permasalahan ini dilihat dalam teori kelompok penekan (pressure groups) untuk menjelaskan upaya tarik menarik kelompok penekan memengaruhi keputusan pemegang kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data.

Hasil penelitian membuktikan adanya kepentingan yang saling berpapasan dan bertolak belakang di antara kepentingan negara, HTI dan NU. Kepentingan negara adalah kepentingan ideologi menjaga Pancasila dan keamanan masyarakat. NU menolak khilafah karena memiliki kepentingan mempertahankan ideologi "Islam Nusantara". Keberhasilan NU mendorong pemerintah membubarkan HTI dipengaruhi oleh faktor relevansi isu dan kondisi struktur politik pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. Isu radikalisme HTI yang dibangun NU sesuai dengan data peningkatan sentimen politik keagamaan yang membentuk perubahan perilaku dan sikap elit politik. Kondisi struktur politik pemerintahan yang terpolarisasi dalam kelompok Jokowi versus Prabowo berpengaruh terhadap keputusan pembubaran HTI. NU diidentikan dengan Islam moderat yang mendukung Jokowi dan HTI diidentikan dengan Islam konservatif yang mendukung Prabowo, sehingga nilai tawar NU kepada Pemerintah Jokowi lebih kuat dibandingkan dengan nilai tawar HTI.

---

ABSTRACT
This study discusses the contestation of ideological interests between the state, Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI), and Nahdlatul Ulama (NU) in the case of the disbanding of HTI in 2017. The government disbanded HTI on the grounds that HTI is a radical mass organization that is considered to be deviant because it want to enforce the khilafah system. This is thought to have political content because the dissolution process was conducted in 2017, while the Khilafah establishment campaign has been declared openly by HTI since the beginning of the reform period (in 2000).

The HTI dissolution explains the existence of conflict between pros and cons and tug of interest in ideology in the decision making process; however previous studies did not mention the clarity of NU as pressure groups. This problem is seen in the pressure groups theory to explain the efforts to attract pressure groups to influence the decisions of the government. This research is a qualitative research with observation and interview methods as data collection instruments.

The results prove the existence of conflicting interests between the interests of the state, HTI and NU. The interests of the state are ideological interests in guarding Pancasila and public security. NU rejects the Khilafah because it has an interest in maintaining the ideology of "Islam Nusantara". NU's success in encouraging the government to disband HTI is influenced by factors of relevance to the issues and conditions of Joko Widodo's political structure in the 2014-2019 period. The issue of HTI radicalism built by NU is consistent with data on increasing religious political sentiments that shape changes in behavior and attitudes of the political elite. The condition of the polarized political structure in the Jokowi versus Prabowo group influenced the decision to dismiss HTI. NU is identified with moderate Islam which supports Jokowi and HTI is identified with conservative Islam that supports Prabowo, so that the bargaining value of NU to the Jokowi Government is stronger than the bargaining value of HTI.

Abstrak :
ABSTRAK
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua Ormas yang memiliki dan mengelola lembaga pendidikannya masing-masing di Indonesia memperjuangkan kepentingannya masing-masing terlibat dalam konflik kepentingan implementasi Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah. NU sebagai kelompok yang menolak aturan lima hari sekolah menganggap aturan tersebut berpotensi menggerus eksistensi Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola NU. Sementara Muhammadiyah menyetujui aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud Muhadjir yang juga merupakan kader terbaik Muhammadiyah. Selain itu, kebijakan lima hari sekolah telah lama diterapkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tesis dengan metode penelitian kualitatif ini berupaya menganalisis bagaimana konflik kepentingan terjadi di antara kedua kelompok penekan ini dan bagaimana keduanya memperjuangkan kepentingan masing-masing hingga lahir Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Penelitian ini menemukan bahwa konflik kepentingan yang terjadi diakibatkan oleh adanya ideologi penyelenggaraan pendidikan yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah serta ancaman kebijakan bagi NU. Pada akhirnya, NU menjadi kelompok yang memiliki kekuatan lobbying paling besar sehingga memengaruhi pembuat kebijakan untuk melahirkan Perpres 87/2017 yang banyak mengakomodasi kepentingan NU. Hal ini sekaligus mengonfirmasi teori grup Earl Latham. Penelitian ini juga menemukan bahwa isu sentimen terkait erat juga dengan polemik ini mengiringi konflik realistis berupa perebutan aturan hari sekolah. Hal ini juga mengonfirmasi pandangan Lewis A. Coser terkait teori konflik kelompok.

---

ABSTRACT
Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah as the two CSOs owning and managing their respective educational institutions in Indonesia are fighting for their respective interests involved in the conflicts of interest in the implementation of Permendikbud 23/2017 on School Day. NU as a group that reject the rule of five school days consider the rule has the potential to erode the existence of Madrasah Diniyah as an educational institution managed by NU. While Muhammadiyah approved the rules issued by Mendikbud Muhadjir who is also the best cadre of Muhammadiyah. In addition, the five-day school policy has been implemented in Muhammadiyah schools before the Permendikbud issued. This qualitative research analyzes how the conflict of interest takes place between these two pressere groups and how the two struggle for their respective interests until the birth of Presidential Decree 87/2017 on Strengthening Character Education.

This study found that the conflict of interest that occurred due to the different ideology of education between NU and Muhammadiyah and also the threat of policy for NU. In the end, NU became the group with the greatest lobbying power that influenced policy makers to issue the Presidential Regulation 87/2017 which accommodated NU's interests. This study confirms Earl Latham group theory. This study also found that the issue of sentiment is closely related to this polemic accompanying realistic conflict in the form of school day rule. This also confirms Lewis A. Coser's view of the theory of group conflict.

Abstrak :
Tugas Akhir ini membahas tentang latar belakang dilahirkannya Surat Edaran yang melarang peringatan hari Asyura di Kota Bogor atas dasar Peraturan Daerah mengenai Ketertiban Umum. Penelitian ini lebih khusus menelisik apa motif dari Bima Arya selaku Walikota Bogor dalam mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan polemik tersebut. Dengan mengandalkan teori Agenda-Building dan Pressure Groups, hasil wawancara, dan metode interpretasi, penulis menganggap alasan Bima Arya menerbitkan Surat Edaran tersebut adalah upaya menghindari konflik horizontal antara kelompok penekan yang membawa wacana anti Syiah di Kota Bogor dengan komunitas Syiah setempat selaku koordinator agenda peringatan hari Asyura. Adapun pemicu dari keputusan kontroversial tersebut yaitu berkat tekanan politik dari kelompok anti Syiah yang terdiri dari berbagai perwakilan organisasi masyarakat Islam dan Majelis Ulama Indonesia setempat terhadap Pemerintah Kota Bogor. Dengan skema Agenda-Building, penelitian ini dapat mengulas berbagai keputusan dari berbagai kemungkinan yang bisa dipilih oleh Bima Arya. Teori ini juga berfungsi untuk merumuskan pola-pola yang dibangun oleh kelompok anti Syiah sehingga mereka dapat mendorong para pengambilan keputusan untuk mengeluarkan Surat Edaran pelarangan hari Asyura. Sementara itu, penggunaan teori Pressure Groups mampu menafsirkan berbagai metode kerja yang dipakai kelompok anti Syiah dalam upaya membangun wacana anti Syiah di Kota Bogor. ......This Final Project discusses the background of the birth of Circular which prohibits the commemoration of Ashura days in the City of Bogor on the basis of Regional Regulations concerning Public Order. This study is more specifically investigating what the motives of Bima Arya as Mayor of Bogor in issuing policies that give rise to such polemics. Referring to information from interviews and interpretation methods, the author considers the reason for Bima Arya to publish the circular letter is an effort to avoid horizontal conflict between pressure groups that carry anti-Shi'a discourse in the city of Bogor and the local Shiite community as the agenda coordinator to commemorate Ashura. The trigger for the controversial decision was due to political pressure from the anti-Shia group consisting of various representatives of Islamic community organizations and the local MUI against the Bogor City Government. With Agenda-Building scheme, this study can review various decisions of various possibilities that Bima Arya can choose. This theory also serves to formulate patterns built by anti-Shia groups so that they can encourage decision-making to issue circular letters of Ashura's Day. Meanwhile, the use of Pressure Groups theory is able to interpret various methods of work used by the anti-Syiah group in the effort to build anti-Shia discourse in Bogor city.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang peran dan strategi dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) sebagai kelompok penekan yang berasal dari masyarakat sipil dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) pada Tahun 2010-2011. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan peran dan strategi Komite Aksi Jaminan Sosial untuk mempengaruhi proses pembuatan RUU BPJS. Hasil Analisis memperlihatkan bahwa KAJS yang berperan sebagai pendukung Jaminan Sosial di Indonesia, berhasil mempengaruhi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tiga strategi KAJS yaitu "Konsep, Lobi, Aksi". Studi ini berkesimpulan bahwa dengan tiga strategi, KAJS, sebuah kelompok masyarakat dapat masuk menjadi bagian dari perumusan sebuah kebijakan di DPR dan mempengaruhinya dengan bekerja sama dengan anggota DPR. ...... This study discusses the role and strategy of the Social Security Committee Action or KAJS as a pressure group from civil society in the formulation of Social Security Agency Law (BPJS Bill) in the year 2010-2011. Using qualitative method, this study seeks to describe the role and strategy of the KAJS in influencing the making of BPJS bill. Analysis of the results find that KAJS influenced the Indonesian Parliament through three strategies: "Concept, Lobby, Action". This study concludes that through KAJS?s strategy, a group of citizen can be involved and colaborate with parliament members in establishing Indonesia's social security system.