Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKin its development of the last three years, there has been a new phenomenon in Indonesia jurisdiction; i.e. public claims made using a class action procedure. The utilization of such a procedure has been made so frequently and obtained legal forces because it has got us opportunity and justification in a variety of Indonesian legislations; among other things: law no. 23, 1997 concerning environmental management, law no. 8, 1999 regarding consumer protection and law no. 41 governing forestry followed up by a litigation procedure through the supreme court?s regulation no. 1, 2002. such a regulation has bridged the concept and legal theory which is subsequently used to execute .civil dalm procedures since there has been a shift from using an individual model to using a representative one. before the supreme court issued this regulation, courts had always' rejected collective claims on the ground that Indonesias civil law, especially section 123 of hir, a revised indonesia's law, stated that such claims could be brought up their claimants or by hiring Iavvyers. without a special authorization, however, lawyers could not represent class interest to be in session of court now, on the basis of article 4 of supreme court regulation to represent a ciass interest, the representative is not required to have this special authorization from the group he represents. social groups having the some case shoulclnot bring their case individually to prevent a recurrent case from happening. this oollective claim, class action, can be made at a lower cost so that the general public may bring their claims to court. in addition, to void mutually controversial verdicts, when each individual make his own claim, class action constitutes to be a more effident procedure. class action as a litigation procedure has its historical, social and cultural background in the common law system. therefore, class action as an effort of civil law reform in Indonesia has a tendency toward the civil law system; from legal comparison viewpoint, lt requires brillian thoughts on the part of judges in order to implement the existing laws actively; let alone, when we consider that the supreme court regulation no. 1, 2002 is but a way of transferring on America or Australian model. on the other hand, class action as a legal protection over Indonesian communities can be exercised as a social control; i.e. as social norms against deviant behaviours and their effects that include prohibitions, demands, condemnation and compensation. dispude resolution procedures with regard to compensation over unlawful deeds in class action should be prepared in detail, covering mechanism of its distribution for all members of a class including suggestions on court proving or panel to help distribute compensation more smoothly. when a compensation demand is approved, a judge isobliged to decide in detail the class grouping, compensation distribution mechanism`and steps to be taken by class representatives such as the obligation of notification. among the frequent cases are environmental function recovery, waste management improvement, pollution source eradication, compensation for the affected group and attitudinal changes among law breakers.besides, class action as a tool of social engineering, that is, when a gap between law and social change appears, should find its solution whereas class action as a social emancipation means the equal right among various aspects of social life.based on the fact that court decision in class action is binding to all, any interest group using this procedure should help reduce administrative problems. this new phenomenon in Indonesia jurisdiction, public claims using a class action procedure, ls relevant to Frederick Calvert's theory. the people?s interest represented by a class action is in accordance with the theoiy of utilitarianism proposed by Jeremy Bentham. judges, accordingly, should make their decision on the basis of equilibrium principle between individual and collective interests as put forward by John Rawls In his theory of justice. rules are then needed to avoid a conflict of interests, between individual and collective ones. law as an umpire is indispensable."

"ABSTRAKProdusen harus selalu menjalin komunikasi pemasaran mengetahui bagaimana sikap konsumen terhadap sikap sedikit banyak guna produknya,karena mempengaruhi perilaku konsumen konsumen terhadap suatu produk terjalin antara produsen dapat mengetahui telah Melalui komunikasi pemasaran yang produsen dan konsumen ini, bagaimana mempengaruhi sikap konsumen yang diketahui ini hingga dapat mendorong konsumen berperilaku positif terhadap produknya. Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk produk yang menawarkan jasa proteksi bagi kehidupan finansial keluarga di masa depan jika kepala keluarga meninggal pada usia dini . Tindakan mengasuransikan diri sebenarnya merupakan tindakan berjaga-jaga jika terjadi hal hal yang tak diinginkan pada kepala keluarga sehingga keluarga tidak akan telantar secara finansial di depan. Namun perkembangan asuransi berjalan sangat lamban yang sedikitnya jumlah pemegang polis ( sekitar 2% dari jumlah penduduk),padahal bila dilihat melalui kemampuan ekonomi jumlah penduduk yang mampu 'membeli' asuransi jiwa adalah 20% ,yakni yang berada pada lapisan kalangan masa jiwa di Indonesia dibuktikan dengan masih sekitar ekonomi menengah ke atas. Hal ini yang mendorong untuk penulis untuk bagaimana sikap kalangan menengah ke harapan hasilnya akan meneliti atas terhadap asuransi jiwa, dengan memberikan masukan yang berarti bagi usaha asuransi jiwa mengenai bagaimana mempengaruhi sikap konsumen (mengubah negatif dan mendorong sikap yang netral) nyata positif melalui strategi sikap yang menjadi tindakan yang pemasaran yang lebih mengena. ini sengaja mengambil lokasi di esreal Jakarta Selatan sebagai daerah Penelitian estate Pondok Indah penelitian , karena berdasarkan observasi lapangan diketahui bahwa penduduk real estate.Pondok Indah berada pada tingkat ekonomi menengah ke atas. Sampel yang ditarik secara random dari daftar penghuni real estate Pondok Indah ini berjumlah 234 orang, yang terdiri dari tiga golongan responden yakni 108 responden non polis, 88 responden pemegang polis dan 38 responden bekas pemegang polis. Pengumpulan data lapangan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden serta ditunjang dengan wawancara mendalam dengan beberapa orang responden dari masing-masing kelompok. Sikap terhadap asuransi jiwa diukur melalui 4 buah pemegang dilakukan aspek yakni arti kegunaan asuransi jiwa bagi konsumen, produk asuransi jiwa, pelayanan asuransi jiwa dan promosi digunakan adalah dituangkan dalam asuransi jiwa. Metode pengukuran yang Semantic Differential yang kemudian bentuk grafik. hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat perbedaan sikap di antara ketiga kelompok dalam kalangan Dari menengah ke atas terhadap asuransi jiwa Secara keseluruhan terlihat bahwa pemegang polis cenderung positif , sedangkan bekas pemegang polis Ketidakjelasan sikap bersikap cenderung bersikap sebaliknya. ditunjukkan oleh non pemegang polis dengan adanya sikap cenderung netral terhadap asuransi jiwa. Walaupun demikian ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni bahwa seluruh responden cenderung bersikap negatif terhadap pelayanan penyelesaian claia asuransi jiwa dan iklan asuransi jiwa. Lebih jauh lagi penulis akan meneliti tentang kecenderungan berperilaku (intensi) dari responden bekas polis dan non pemegang polis, oleh menyatakan bahwa walaupun orang biasanya pemegang karena ada teori yang berperilaku sesuai dengan 6ikapnya namun adakalanya orang berperilaku berbeda dengan sikap yang dimilikinya. dari responden non pemegang polis diukur yang diperoleh responden dalam menjawab pertanyaan mengenai kesediaan mengikuti asuransi jiwa . Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Intensi dari skor beberapa responden bekas pemegang polis dan non pemegang polis terdapat perbedaan antara sikap dengan intensinya. Namun jelas terlihat bahwa responden yang bersikap negatif akan berintensi negatif terhadap asuransi jiwa. Selanjutnya penulis juga akan antara sikap dengan daur keluarga menggambarkan kondisi keluarga,yakni usia kepala keluarga, jumlah anak yang yang meneliti hubungan hidup keluarga.Daur hidup yang ada pada suatu ditanggung, penghasilan dan pengeluaran mengungkapkan lebih lanjut kondisi finansial dan kebutuhan dalam keluarga yang bersangkutan . Hal-hal besar ini terlihat kaitannya dengan unsur-unsur yang penulis anggap dapat menjadi bahan pertimbangan 'pembelian' asuransi jiwa, yakni tingkat resiko kematian, beban hidup di depan dan kemampuan membayar premi secara teratur. Variabel daur hidup keluarga diukur dari masa usia jumlah anak yang ditanggung, dan penghasilan responden ,yang kemudian responden akan dikelompokkan ke berdasarkan responden, masing-masing tahapan daur hidup kondisi yang mencirikan setiap tahapan dalam daur hidup dalam keluarga. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan salah satu tes statistik non parametrik yakni Tau B Kendali. Hasil perhitungan Tau B dengan menggunakan program SPSS menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 6ikap non pemegang polis dan daur hidup Demikian juga terdapat hubungan antara intensi berperilaku dengan daur hidup, matang daur hidup keluarga, semakin negatif sikap dan untuk berperilaku terhadap asuransi jiwa. Disini juga terlihat bahwa sikap dan intensi yang positif Artinya bahwa semakin intensinya terhadap asuransi jiwa banyak dimiliki oleh responden pada daur hidup pertama dan kedua."

"ABSTRACTMasyarakat adat merupakan salah satu kelompok paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Penelitian ini berusaha menginterprestasikan strategi adaptasi Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, Kabupaten Kuningan dalam menghadapi bencana kekeringan sebagai upaya mereka mempertayankan kelangsungan hidupnya. Bencana kekeringan yang dihadapi Masyarakat Adat Sunda Wiwitan menimbulkan dua diemensi dampak, yaitu dampak langsung serta kerentanan sosial akibat bencana kekeringan. Dampak langsung bencana kekeringan ini saling terhubung satu sama lain, meliputi berkurangnya volume air untuk irigasi pertanian, menurunnya produktivitas lahan, gagal panen, serangan hama dan ketidakteraturan pola bercocok tanam. Dampak-dampak tersebut mendorong munculnya kondisi rentan kerentanan sosial yaitu ketersediaan bahan pangan, potensi konfik, masalah kesehatan dan gangguan pelaksanaan tradisi dan budaya. Penelitian dengan pendekatan etnografi ini menunjukan bahwa Masyarakat Adat Sunda Wiwitan melakukan strategi adaptasi bencana kekeringan pada level individual dan level institusional/komunitas secara sosial, ekonomi, institusional, fisiologis dan religius-psikologis. Kearifan lokal dan ajaran kepercayaan, persepsi terhadap risiko dampak serta pertimbangan pilihan adaptasi mempengaruhi proses penerapan strategi-strategi adaptasi. Masyarakat Adat Sunda Wiwitan juga harus melakukan strategi adaptasi terhadap intervening conditions atau non-climate forces yang meningkatkan sensitivitas sistem serta meluasnya dampak-dampak merugikan akibat bencana kekeringan terhadap kehidupan mereka.

---

ABSTRACTIndigenous peoples are one of the most vulnerable groups affected by climate change. This research tries to interpret the adaptation strategy of Sunda Wiwitan Indigenous People, Kuningan Regency in dealing with drought as their effort to maintain their life. The drought that faced by Indigenous Peoples Sunda Wiwitan raises two dimensions of impact, namely direct impacts and social vulnerability. The direct impacts of these drought are interconnected each other, including reduced water volume for agricultural irrigation, declining land productivity, crop failure, pest attacks and irregularity of cropping patterns. These impacts encourage the emergence of vulnerable social vulnerability conditions of food availability, potential conflicts, health problems and disruption of cultural and traditional practices. This ethnographic study shows that the Indigenous Peoples of Sunda Wiwitan embark on adaptation strategies for drought at the individual and institutional community level through the social, economic, institutional, physiological and religious psychological adaptations. Local wisdom and beliefs, perceptions of impact risk and consideration of adaptation choices affect the process of applying adaptation strategies. The Indigenous Peoples of Sunda Wiwitan should also implement adaptation strategies for intervening conditions or non climate forces that enhance system 39 s sensitivity and the widespread adverse impacts of drought to their livelihood."