Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan program / instrument dari kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) di daerah miskin yang belum bisa berjalan adalah belum terbentuknya dan belum berperannya kelembagaan masyarakat dalam hal ini KPP-SB (Kader Pengerak Pembangunan Satu Bangsa) yang di bentuk dari Organisasi Masyuarakat Setempat (OMS) yg mana kelembagaan ini sangat mendukung pembangunan daerah baik di bidang ekonomi, infrastruktur, untuk itu perlu adanya partisipasi masyarakat pada proses perencanaan , pealaksanaan maupun evaluasi..."

"ABSTRAKPenelitian ini berusaha untuk mengetahui keberhasilan pembangunan kelembagaan KUD dari segi : (1) KUD sebagai organisasi mutual (usaha bersama), (2) Strategi pembangunan kelembagaan KUD yang berkelanjutan, (3) Kemandirian KUD. Langkah pertama, dilakukan studi literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni meliputi : Teori koperasi sebagai organisasi mutual (usaha bersama), Teori pembangunan kelembagaan, dan Kemandirian KUD. Langkah kedua, melakukan analisis data penemuan penelitian tentang : KUD sebagai organisasi mutual (usaha bersama), Strategi Peinbangunan kelembagaan KUD yang berkelanjutan, dan Kemandirian KUD; berdasarkan hasil wawancara berstruktur, serta hasil kuesioner. Langkah ketiga, melakukan kesimpulan dan niemberikan saran kebijakan, berdasarkan penemuan penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kelembagaan KUD terkait dengan keberhasilan KUD, dalam artian keberhasilan pembangunan kelembagaan KUD Subur dapat dilihat dari: (1) Dalam KUD Subur terdapat penerapan prinsip KUD sebagai organisasi mutual (usaha bersama), (2) Dalam KUD Subur terdapat strategi pembangunan kelembagaan KUD yang berkeianjutan, (3) KUD Subur telah memenuhi kriteria kemandirian. Saran kebijakan yang disampaikan adalah menyangkut masalah penilaian kemandirian KUD; yang menurut peneliti perlu disempurnakan dari segi materi penilaian dan dari segi unsur penilai, agar hasil kemandirian yang dicapai aleh KUD benar-benar menunjukkan "Citra Obyektivitas" yang tinggi. "

"Sebagai tanggapan terhadap tuntutan globalisasi terhadap tuntutan globalisasi dan dalam upaya menciptakan perekonomian yang efisien, pada tahun 1999 Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga independen yang berwenang menegakkan hukum persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kajian ini bertujuan melakukan analisis terhadap fungsi dan kedudukan KPPU dalam upaya penegakan UU tersebut. Hasil analisis menyimpulkan bahwa (1) KPPU merupakan lembaga yang bersifat independen dan dapat dikategorikan sebagai organisasi "Quangos" (quasi autonomous non government organization) (2) KPPU menjalankan g=fungsi ganda (dual function) yakni fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif (3) sinergi dan kerjsama antara KPPU dengan berbagai instansi terkait terutama instansi instansi yang menjalankan yudikatif belum berjalan dengan harmonis, dan (4) KPPU telah berupaya menegakkan filosofi pengaturan persaingan usaha yang sehat di Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (social wellfare)."

"Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi termasuk desa."

"Natuna island is specified for an area called integrated economic development zone. As a pledge area in which the development is a being prioritized for escalating regional economic growth,included surrounded area, local,regional, and even national as well

---

"

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan peran kelembagaan lokal dalam PNPM Mandiri Pariwisata dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran BKM ?Bina Mukti? dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan Desa Wisata di Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran tidak berkembang dengan maksimal. BKM ?Bina Mukti? sebagai organisasi lokal kurang berperan dalam pemberdayaan masyarakat di lokasi wisata, sementara itu akibat dari tidak maksimalnya pengembangan kelembagaan proses pelembagaan tidak berlangsung baik. Beberapa faktor penyebab, antara lain: terjadi perpecahan internal, subordinasi pemerintah, ego sektoral instansi dan kapasitas SDM lemah. Perlu kebijakan kelembagaan yang strategis dalam merubah kondisi tersebut.

---

ABSTRACT

This study describes the role of local institutions in the PNPM Mandiri Tourism with qualitative descriptive approach. The results showed BKM "Bina Mukti" undevelop maximum in the planning, implementation and control program development at Sidomulyo Village Tourism in the Pangandaran district. BKM "Bina Mukti" as local organizations lack a role in empowering communities in tourist locations, while it is not the maximum result of the institutionalization process of institutional development are undeveloped. Several factors, among others: the case of internal divisions, subordinated to the government, ego sectoral agencies and weak human resource capacity. Necessary institutional strategic policies in changing conditions."

"Tesis ini membahas mengenai strategi penataan kelembagaan di Kementerian ESDM. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, suatu organisasi perlu dilakukan penataan. Penataan kelembagaan yang fundamental dan substantif sangat penting untuk dilakukan karena penataan kelembagaan pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis dan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi agar organisasi lebih profesional dan proporsional. Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang telah melakukan penataan organisasi. Jumlah organisasi Kementerian ESDM mengalami penambahan secara signifikan. Belum disusunnya peta proses bisnis membuat kelembagaan Kementerian ESDM yang telah disusun menjadi kurang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penataan kelembagaan perlu strategi agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercipta organisasi yang tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.

---

This thesis discusses the strategies of institutional restructuring in the Ministry of Energy. In the face of environmental change, an organization needs to do the arrangement. Fundamental institutional arrangements and substantive is very important because the institutional arrangement essentially a strategic step and systematically carried out by an organization so that the organization more professional and proportionate. The Ministry of Energy and Mineral Resources is the government agency that has conducted organizational management. MEMR number of organizations experienced significantly increase. Has not been drawn up maps business processes to make institutional MEMR has been prepared to be less effective and efficient. It is characterized by an overlap in the tasks and functions between organizational units within the Ministry of Energy. Based on these problems in the reform of institutions need a strategy for the organization works effectively and efficiently so as to create the right organizational size (right sizing) according to the workload and the organization's needs."

"ABSTRAKKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2002tentang Penyiaran. Adapun tujuan bidang penyiaran adalah untuk memperkukuhintegrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa,mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangkamembangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, danmenumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pasal 7 UU Penyiaran menyebutkan KPIterdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk ditingkat provinsi. Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur hubungankelembagaan dan pembagian tugas/wewenang antara KPI Pusat dan KPI daerahsehingga sering terjadi tumpang tindih dalam mengawasi isi siaran dan prosesperizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara KPI Pusat dan KPIDaerah, dengan metode penelitian evaluasi. Dari penelitian ini, peneliti menemukanbahwa hubungan kelembagaan antara keduanya, yang selama ini bersifat koordinatifatau berarti keduanya mempunyai hubungan yang sejajar, masih bisa dipertahankan.Peneliti juga menemukan perubahan hubungan menjadi hierarki, seperti yangdiinginkan banyak KPI Daerah, belum tentu menyelesaikan masalah yang ada yaitutumpang tindih pelaksanaan tugas dan wewenang, masalah anggaran, dan hubunganyang tidak harmonis antara KPI Daerah dengan Pemerintah Daerah.

---

ABSTRACTIndonesian Broadcasting Commission (KPI) was established under Law No. 32 of2002 on Broadcasting. The purpose of the broadcasting sector is to strengthennational integration, building character and national identity of faith and piety,educating the nation, promote the general welfare, in order to build a society that isindependent, democratic, justice and prosperous, and grow the Indonesianbroadcasting industry. Article 7 of the Broadcasting Act states KPI consists of CentralKPI which formed at the central level and the Regional KPI established at theprovincial level. However, the Act does not regulate the institutional relationship anddivision of tasks/authority between the central and local KPI so overlaps often happenin monitoring broadcast content and the licensing process. This study aimed toanalyze the relationship between Central KPI and KPI Regions, with the method ofevaluation research. From this study, researchers found that the institutionalrelationship between the two, which has coordinative or means both have a parallelrelationship, can still be maintained. The researchers also found changes into ahierarchical relationship, such as the Regional KPI much desired, not necessarilysolve the problem, the overlapping duties and authority, budget problems, and anantagonistic relationship between KPI Regional and Local Government."

"Penduduk dunia pada tahun 2016 mencapai angka 7,6 miliar jiwa dan menjadi 7,7 miliar jiwa pada tahun 2020. Pada tahun 2030 diprediksi penduduk dunia mencapai 9 miliar jiwa. Masyarakat lebih banyak menempati perkotaan dimana pada tahun 2035 diprediksi 66,6% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Pada tahun 2019 tercatat bahwa 60,93% dari penduduk perkotaan merupakan pekerja informal dengan kategori non-fixed income. Fenomena ini mendorong kebutuhan terhadap perumahan khusus pagi pekerja tersebut di perkotaan meningkat. Akan tetapi, anggaran pemerintah dalam penyediaan perumahan sangat terbatas. Pembiayaan perumahan melalui skema alternatif perlu dilakukan, salah satunya adalah menggunakan Private Finance Initiative (PFI). Untuk mempercepat penerapan PFI pada sektor perumahan di Indonesia, kelembagaan yang efektif perlu dikembangkan untuk mengintegrasikan birokrasi pelaksanaan investasi PFI yang rumit. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki tujuan utama dalam mengembangkan model kelembagaan proyek PFI serta mencari hubungan untuk mengetahui penyebab peningkatan investasi skema alternatif terhadap penurunan angka backlog perumahan di perkotaan. Metode Multi Criteria Analysis (MCA), Relative Importance Index (RII) dan Structural Equation Modelling (SEM) telah digunakan untuk menentukan model kelembagaan paling efektif dengan kaidah birokrasi terintegrasi melalui unit sentral PFI. Penyediaan perumahan, khususnya rumah susun, di perkotaan memiliki penekanan utama pada penyediaan penjaminan bagi MBR non-fixed income. Untuk dapat memiliki penjaminan yang baik, maka tahap paling krusial dalam sebuah proyek PFI adalah tahap perencanaan dan penyiapan. Kecepatan bukan menjadi target utama, melainkan kualitas. Model kelembagaan dengan efektivitas paling tinggi dalam menyederhanakan birokrasi terkait pelaksanaan PFI menggunakan unit sentral PFI sebagai integrator bisins proses proyek PFI. Unit sentral ini menggabungkan tiga unit kerja dari tiga instansi yang berbeda yang berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Melalui kelembagaan tersebut, 2 teori telah dihasilkan yaitu: 1) kesuksesan dan komitmen penyediaan rumah susun bagi MBR non-fixed income di perkotaan oleh pemerintah menjadi faktor kunci kepercayaan investor dalam peningkatan investasi perumahan; 2) kelembagaan unit sentral PFI dapat secara efektif mengurangi angka backlog perumahan di perkotaan

---

World's population reached 7,6 billion people in 2016 and gradually increased to 7,7 billion people in 2020. Further, the world would have 11 billion people by 2050. Therefore, Indonesia's household number is proliferating. Most people will live in cities by 2035 (66.6% of Indonesia's population). More than 60% of the urban population are informal workers, also called non-fixed income. The phenomenon results in the increment of house demand from the workers. However, Indonesia has a limited budget to provide the needed houses. Creative financing, such as the Private Finance Initiative (PFI), may become a solution for the limited budget availability. An institutional model needs to be developed to apply the PFI scheme effectively. An effective institutional model is needed to simplify the complex bureaucracy. Thus, this research aims to develop an institutional model of the PFI scheme and seek a relationship between investment increment and housing backlog number reduction. The Multi-Criteria Analysis (MCA), Relative Importance Index (RII), and Structural Equation Modelling (SEM) were performed to determine the most influential institutional model by inserting a proposed PFI central unit to Indonesia's government system. The most critical stage of housing provision for the non-fixed income workers is the guarantee of their status. It is to improve their bankability status to banks. Planning and preparation in the PFI scheme are crucial to assure the housing provision to the workers. Duration to develop the planning and preparation documents is the second priority after the quality. The most effective institutional model combines three working units in three different institutions in a PFI central unit, i.e., Ministry of National Development Planning, Ministry of Finance, and Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Investation increasing has direct effect in positive term which proved through two final findings. The first finding indicates that the success story of housing provision for non-fixed income workers in cities becomes the most critical factor in increasing investors' trust in investing their money into the PFI project. Further, the second finding shows that an effective institutional through PFI central unit could effectively alleviate housing backlog in cities."