Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kota Jakarta Pusat adalah wilayah administrasi terpadat di DKI Jakarta dengan volume timbulan sampah di Jakarta Pusat sebesar 310,26 ribu ton/ tahun. Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, Pemerintah Kota DKI Jakarta menginstruksikan pada setiap Rukun Warga (RW) untuk membentuk 1 (satu) bank sampah unit. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengelolaan sampah di bank sampah. Metode yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Sampah Unit Alamanda Rawasari memiliki total berat sampah rata-rata sebesar 663,93 kg dengan komposisi 97% adalah sampah anorganik dan 3% adalah minyak jelantah. Sedangkan untuk Bank Sampah Hijau Selaras Mandiri memiliki total berat sampah rata-rata sebesar 815,67 kg dengan komposisi sampah 77% sampah organik, 23% sampah anorganik dan 0,06% minyak jelantah. Nasabah dan non nasabah di kedua bank sampah ini sudah memiliki pengetahuan mendasar mengenai pengelolaan sampah. Berdasarkan uji kelayakan usaha, diketahui bahwa kedua bank sampah itu dapat dikatakan layak karena memiliki nilai R/C >1. ......The city of Central Jakarta is the most densely populated administrative area in DKI Jakarta with a waste generation volume in Central Jakarta of 310.26 thousand tons/year. To reduce the volume of waste entering the landfill, the DKI Jakarta City Government instructed each Rukun Warga (RW) to form 1 (one) waste bank unit. So currently the City of Central Jakarta already has 1 BSI and 191 waste bank unit. This research aims to understand waste management in waste banks. The methods used are direct observation, interviews and questionnaires. The research results show that the Alamanda Rawasari Unit Waste Bank has an average waste generation of 663.93 kg with a composition of 97% inorganic waste and 3% used cooking oil. Meanwhile, the Hijau Selaras Mandiri Unit Waste Bank has an average waste generation of 815.67 kg with a waste composition of 77% organic waste, 23% inorganic waste and 0.06% used cooking oil. Customers and non-customers at these two waste banks already have basic knowledge about waste management. Based on the results of the questionnaire, BSU customers feel that the existence of the waste bank helps their economy and for noncustomers the biggest reason they do not join as customers is because they do not have time to sort their waste. Based on the business feasibility test, it is known that the two waste banks can be said to be feasible because they have value. R/C >1.

Abstrak :
Pelabuhan Pangkal Balam merupakan satu-satunya pelabuhan yang memiliki standard pelabuhan barang di Pulau Bangka yang menyebabkan 80% arus barang masuk dan keluar melalui pelabuhan ini. Namun didapati adanya dwelling time yang tinggi serta nilai customer service index yang kecil di pelabuhan Pangkal Balam. Maka didapati adanya potensi pembangunan pelabuhan baru di Pulau Bangka. Namun dalam membangun sebuah fasilitas baru, diperlukan kajian secara mendalam terhadap kelayakan investasinya. Tujuan dari penelitian ini berupaya untuk menganalisa kelayakan usaha pelabuhan dilihat dari aspek pasar, operasional, dan finansial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisa Kelayakan Proyek untuk menilai kelayakannya, serta Analisis Sensitivitas untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap perubahan untuk mengurangi resiko ketidakpastian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya potensi permintaan pasar terhadap pembangunan pelabuhan general cargo, gambaran layout untuk kapasitas kapal maksimal sebesar 3.000 DWT, matriks cashflow dengan hasil perhitungan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Periode, serta didapati variabel-variabel pada cashflow yang paling sensitif diantaranya penurunan pendapatan, kenaikan pengeluaran, dan kenaikan nilai tukar rupiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu stakeholder dalam membuat keputusan terhadap usaha pembangunan pelabuhan di Pulau Bangka. ......Pangkal Balam is the only port that is considered appropriate and has a standard of a port in Bangka Island, which cause 80% of the flow of goods comes and goes through this port. However this port has a high dwelling time and small customer service index. It can be said that there is a potential to construct a new port. However, to build a new facility, an in depth study for the feasibility of investemnet is necessary. The purpose of this study sought to analyze the feasibility of the harbor from the market, operational, and financial aspects. The method used in this research is Feasibility Analysis to assess the feasibility, as well as Sensitivity Analysis to determine which variables are most influential on changes to reduce the risk of uncertainty. The results of this study indicate the potential market demand for the construction of general cargo port, picture layout for vessel with maximum capacity 3.000 DWT, cashflow matrix along with calculation of Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period, also it found out that the most sensitive among variables in the cashflow are income, outcome, and the exchange rate. The results of this study are expected to help the stakeholders for making decisions on constructing a new port in Bangka Island.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK No. 173/PMK.011/2014. Menurut surat JKU No. S-XYZ/MK/011/2013, JKU menganut konsep Pejanjian Garansi, padahal dalam prakteknya lebih tepat untuk menggunakan konsep Perjanjian Penanggungan. Adapun hubungan hukum antara Pemerintah dan PT PLN didasarkan atas kewajiban pelayanan publik. Sementara itu, eksekusi JKU dapat dilakukan jika PT PLN melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta (PLS), dengan cara PLS mengajukan tagihan kemudian Pemerintah akan menganggarkan dana dalam APBN tahun selanjutnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. ......This thesis focuses on guarantees given by The Government of The Republic of Indonesia (Government) according to Presidential Decree No. 4 Year 2010 jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014 concerning Procedure of Giving The Business Viability Guarantee (BVG) for PT PLN (Persero) in the matter of Fast Track Program II. This research analyzes the general concept of BVG, legal relation between Government and PT PLN (Persero), execution of BVG based on the Indonesian Civil Code jo. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014. Based on BVG Letter No. S-XYZ/MK/011/2013, BVG adopted Guarantee Contract concept, despite the facts prove that BVG is more suitable using Warranty Contract concept. The legal relationship between the Government and the PT PLN (Persero) is based on the public service obligation. Whereas the BVG execution can be done if PT PLN (Persero) committed a breach of Power Purchase Agreement with the Private Electric Company, where the Private Electric Company can submit a bill proportional to the damage experienced which will be restituted by the Government by allocating it in the State Fund. This research uses a normative juridical study.

Abstrak :
Proyek pembangkit tenaga listrik sebagai infrastruktur untuk memenuhi hajat hidup masyarakat luas memiliki risiko-risiko yang harus ditanggung oleh IPP. Risiko tersebut di antaranya, yakni risiko gagal bayar dan risiko politik, yang mana dijamin oleh Pemerintah dengan Surat Jaminan Kelayakan Usaha 'SJKU', sebagaimana diatur dalam PMK No. 130/2016. Namun seiring perkembangan waktu, SJKU justru menimbulkan isu mengenai sifat hukum sejatinya SJKU. Skripsi ini membahas mengenai konsep indemnitas dan penanggungan sebagai suatu bentuk jaminan perorangan dan dihubungkan dengan pengaturan dan penerbitan SJKU. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan serta wawancara. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara indemnitas dan penanggungan yang secara mendasar telah diatur dalam KUHPerdata, selain itu sifat hukum dari SJKU menurut Pemerintah sendiri adalah indemnitas yang mana untuk melihat kebenaran tersebut, maka harus memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam SJKU itu sendiri. Dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk mengganti kerugian kepada IPP apabila PT PLN Persero wanprestasi, alangkah lebih baik jika Pemerintah cq. Kementerian Keuangan untuk mengatur lebih lanjut perihal tata cara klaim ganti rugi oleh IPP, dan menambahkan klasul mengenai tata cara klaim ganti rugi dalam SJKU yang diterbitkan. ......Power plant project as an infrastructure to satisfy people rsquo s needs have risks to be borne by the IPP. Two of the risks are payment failure risk and political risk, which now be covered by the Government through Business Viability Guarantee Letter 'BVGL', as stipulated under PMK No. 130 2016. But over time, BVGL has an issue regarding its true legal nature. This thesis discusses the concept of indemnity and guarantee as a form of personal guarantee and its relation with the regulation and issuance of BVGL. Research method used in this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials and interview. From the results of the research, it is found that there are some differences between indemnity and guarantee which basically had been regulated in the Indonesian Civil Code, and that the true legal nature of BVGL that the Government claimed is indemnity. But, to see the conformity, we shall consider the rights and obligations of the parties within BVGL. With the Government 39 s obligation to indemnify IPP if PT PLN Persero is in default, it would be better if the Government cq. Ministry of Finance to further regulate the procedure of claim for indemnification by IPP, and add a clause on the procedures of claim for indemnification in the further issued BVGL.