Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaksanaan Kerjasama konsesi air minum DKI Jakarta antara PAM Jaya dan PT. PALYJA dan PT. AETRA, sejalan dengan adanya amandemen Perjanjian Kerjasama pada tahun 2001 Kerjasama sudah diupayakan oleh para pihak untuk lebih transparan melalui mekanisme rebasing untuk program lima tahunan (saat ini sudah dalam pembahasan Rebasing periode 5 tahun ke tiga, 2008-2012). Secara ekonomis, investasi yang ditanamkan oleh konsesioner masih menguntungkan karena adanya mekanisme watercharge/imbalan air yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada konsesioner. Dukungan Pemerintah, utamanya adalah untuk pemenuhan air baku dengan menjaga kualitas air baku, sudah diupayakan pembangunan jaringan (shypon) untuk meningkatkan kehandalan pasokan air baku, serta pengadaan genset di pompa air baku, yang dilakukan oleh PJT II. Tarif air minum kepada masyarakat sesuai dengan formula indeksasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sudah mengakomodir tingkat inflasi. Cakupan pelayanan baru mencapai 49%, berdasarkan Badan Regulator PAM DKI Jakarta tahun 2009. Dari fakta yang ada di lapangan, memang sudah terjadi penurunan kualitas air baku yang berasal dari saluran Tarum Barat karena adanya pencemaran oleh limbah domestik dan industri di beberapa titik di daerah Cibeet dan bekasi serta fluktuasi pasokan air baku terutama menurunnya debit air baku pada saat musim kemarau yang disebabkan karena adanya pendangkalan di beberapa titik sepanjang saluran tarum barat. Terdapat beberapa isu penting yang dihadapi, khususnya wilayah DKI Jakarta, dalam hal pengadaan air bersih untuk masyarakat. Diantara isu penting tersebut adalah pelayanan yang rendah, kebocoran tingkat tinggi, kualitas dan kuantitas air curah yang tidak memenuhi standar, penurunan kualitas lingkungan dan tarif air yang tinggi. Dari isu penting di atas terdapat beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu penambahan air baku, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas lingkungan dan penambahan air minum curah dari Jatiluhur. Berdasarkan perhitungan revenue dan biaya yang telah dilakukan di bab 4 diketahui bahwa harga jual dengan kondisi pendanaan tanpa government support lebih mahal jika dibandingkan dengan harga jual dengan kondisi pendanaan government support. Jika dilihat dari sisi kelayakan proyek dengan parameter IRR, kondisi pendanaan dengan government support lebih kecil dibandingkan dengan kondisi tanpa pendanaan government support. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa IRR dengan government support telah memenuhi asumsi dasar keuangan yang menetapkan target IRR sebesar 16%-18%, artinya proyek ini layak untuk dilanjutkan.

---

The implementation of memorandum of understanding of drinking water concession in DKI Jakarta between PAM Jaya and PT. PALYJA and PT. AETRA, it is parallel to the amendment of Memorandum of Understanding of 2001. This agreement has been managed by parties herein to maintain more transparent rebasing mechanisms for five years program (currently it is under rebassing discussion for 5 years in third term, 2008-2012). Economically, investment by concession parties are profitable because watercharge mechanisms have been paid by first party to concession parties. Government support is very paramount in maintaining standad water in order to preserve the quality of standad water, it has been managed for shypon construction in order to enhance supply superiority on standard water, as well as to procure generators in standard water pumps that have been done by PJT II. Drinking water rate is adjusted to index formula which has been stipulated in the memorandum of understanding that has been accomodated its inflation level. Its service coverage shall reaching to 49%, this figure is based on Regulatory Agency of PAM DKI Jakarta in 2009. From existing facts in field, quality of standar water has been degraded that originated from West Tarum channel because it has been poluted by industrial and domestic wastes in several points such as Cibeet and Bekasi, as well as fluctuation of standard water supply in particular the decreasing standard water debit on dry season, and there are some point which have been shallowed along west tarum channel. There are some important issues in particular for DKI Jakarta in order to supply clean tap water for their society. For example, lesssuperior service, high-level leaking, non-standard water both on quality and quantity, degrading environment quality and higher water rate. There are some proposed solutions from issues mentioned above, such as increasing standard water, enhancing efficiency, increasing environment quality and increasing drinking tap water from Jatiluhur. Based on revenue and cost calculations which has been don on chapter 4, it affirmed that selling price without government support shall be more expensive than it provided with government support. If we look at project feasibility side with IRR parameter, funding from government is smaller than without government support. This condition shows that IRR with government support has fulfilled basic financial assumtion that stipulated its IRR target around approximately 16 to 18%, it means this project is feasible to continue.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana strategi untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur jalan tol dengan tingkat kelayakan rendah agar tetap dilanjutkan, dan juga mengetahui bagaimana dampak dari penerapan strategi tersebut terhadap kelayakan finansial nya, serta melakukan komparasi strategi yang digunakan di negara lain untuk meningkatkan kelayakan proyek. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan Mixed Method. Hasil penelitian menyarankan bahwa efisiensi beban operasi dan pemeliharaan serta optimalisasi struktur modal tidak cukup untuk membuat pengusahaan Jalan Tol Mando Bitung menjadi layak. Untuk membuat pengusahaan Jalan Tol Manado Bitung menjadi layak diperlukan negosiasi perjanjian KPBU dengan Pemerintah yaitu dengan mengusulkan penambahan masa konsesi dan adanya jaminan atas pendapatan dengan skema avaibility payment. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat kepada stakeholder dalam penanganan KPBU jalan tol yang memiliki tingkat pengembalian rendah. ......This thesis discusses strategies for increasing the feasibility of toll road infrastructure projects with low feasibility levels so that they continue and determines the impact of implementing these strategies on their financial feasibility, as well as comparing strategies used in other countries to increase project feasibility. This research is research with a Mixed Method approach. The research results suggest that the efficiency of operating and maintenance costs as well as optimizing the capital structure are not enough to make the Manado-Bitung Toll Road operation feasible. To make the operation of the Manado-Bitung Toll Road feasible, it is necessary to negotiate a PPP agreement with the Government, namely by proposing an increase in the concession period and a guarantee of income with an availability payment scheme. It is hoped that this research will provide benefits to stakeholders in handling toll road PPPs that have a low rate of return.

Abstrak :
Proses rekondisi beberapa komponen alat berat yang selama ini dilakukan oleh PT. Trakindo Utama di fasilitas rekondisi di Singapura ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup tinggi. Sehingga sebaiknya proses rekondisi komponen alat berat dilakukan di dalam negeri saja yaitu dengan mendirikan bengkel rekondisi komponen sendiri. Sehingga dapat mempercepat waktu yang dibutuhkan dan juga mengurangi biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian diperlukan suatu analisis kelayakan finansial untuk menilai bahwa pendirian bengkel rekondisi komponen alat berat ini memiliki prospek yang baik untuk kedepannya. ......Recondition process some of heavy equipment component that already done by PT. Trakindo Utama at recondition facility at Singapore need long time and higher cost. So recondition process of heavy equipment component need to done locally with established component recondition workshop. So can speed up the time needed and reducing cost. Therefore it is necessarry to exercise a financial feasibility analysis to asses the establishment of heavy equipment component recondition workshop that will have prospect return in the future.

Abstrak :
Peningkatan lalu lintas penerbangan di bandara UPT, perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas bandara, yang membutuhkan dana tidak sedikit. Salah satu solusi keterbatasan dana dan kemampuan pelayanan pemerintah adalah skema KPS. Tahap pemilihan proyek dalam KPS menentukan kesuksesan tahap-tahap selanjutnya. Dalam melakukan pemilihan proyek ini, peneliti menggunakan metode AHP untuk mendapatkan bobot kriteria. Dengan kriteria yang ada, dilakukan penilaian masingmasing bandara sehingga didapatkan urutan nilai bandara, bandara dengan nilai tertinggi dianalisa kelayakan finansial dan dikelompokkan sesuai tingkat resikonya, terdapat tiga bandara menempati kuadran I (resiko rendah dan layak secara finansial), yaitu Bandara Radin Inten II-Lampung, Bandara Fatmawati Soekarno-Bengkulu dan Bandara Haluoleo-Kendari. ......Increase in air traffic at UPT airports, need to be accompanied by an increase in airport capacity, that require a lot of fund. One solution to limited funding and the ability of government service is PPP Scheme. PPP project selection stage in determining the success of the next stage. In conducting the selection of this project, researchers used the AHP method to get the weights of criteria. With existing criteria, an assessment of each airport to get ranking of the airport. Airport with the highest value analyzed the financial feasibility and grouped according to level of risk. There are three airports occupy one quadrant (low risk and financially feasible). There are Radin Inten II Airport-Lampung, Fatmawati Soekarno Airport ? Bengkulu and Haluoleo Airports-Kendari.

Abstrak :
Salah satu pembiayaan infrastruktur yang cukup menarik, di luar APBN dan APBD adalah Obligasi Daerah. Tesis ini akan meneliti kelayakan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan proyek, faktor ? faktor penghambat dan pendukung penerbitan dan pemanfaatannya, dan komparasinya sebagai instrumen pembiayaan dengan dana perbankan. Analisis SWOT, ANP (Analytic Network Process), dan Analisis Kelayakan Finansial menjadi metode penelitian masing - masing tujuan penelitian. Studi Kasus yang diambil adalah Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok. Analisis SWOT menunjukkan Obligasi Daerah merupakan instrumen pembiayaan yang layak dan analisis ANP menunjukkan faktor kelembagaan adalah faktor paling berpengaruh, Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab terhadap faktor tersebut, dan solusi yang paling berpengaruh adalah peraturan perundang - undangan. Analisis Kelayakan Finansial menunjukkan Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok Tahap 1 dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah. ......One of interesting project financing, outside State's Budget and Local Government's Budget, is Municipal Bond. The thesis will research feasibility of Municipal Bond as infrastructure project financing instrument, constraint and supporting factors of its issuance and use, and its comparison with banking funds as financing instrument. SWOT analysis, ANP (Analytic Network Process), and Financial Feasibility Analysis will be research methodes for each research purposes. The case study is the development of Depok City's integrated terminal. SWOT analysis shows that Municipal Bond is a worth financing instrument and ANP proves that institutional factor is the most influence factor, local government is the charge of this factor, and the most influential solution is regulation. Financial Feasibility Analysis shows that the development of Depok City's integrated terminal first stage can be financed by Municipal Bond.

Abstrak :
ABSTRAK
Seiring membaiknya perekonomian Indonesia, PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) berencana akan membuka kembali beberapa penerbangan regionalnya yang dulu pernah dihentikan akibat krisis moneter. Salah satu rute yang akan diterbangi adalah Denpasar-Sidney dan Sidney-Denpasar.

Sebelum membuka kembali penerbangan rute tersebut, PT. MNA harus melakukan studi kelayakan penerbangan untuk rnelihat layak tidaknya rute tersebut untuk dibuka Studi kelayakan ini meliputi anaiisis keiayakan potensi dan prospek pasar, analisis finansial, serta pemilihan tipe pesawat yang layak untuk disewa dan menguniungkan untuk menerbangi rute tersebut.

Untuk melayani rute Denpasar-Sidney pulang-pergi tersebut, ada 3 alternatif pilihan pesawat yang akan dianaIisis, yaitu A310-300, B747-300, dan B747-400 dengan status pesawat tersebut sewa.

Frekuensi penerbangan yang akan dilakukn adalah 4 kali per minggu atau 208 kali per tahun dengan pertimbangan 2 penerbangan untuk hari-hari padat (Sabtu dan Minggu), dan 2 penerbangan lagi dilakukan antara hari Senin sampai Jumat.

Analisis potensi dan prospek pasar bertujuan untuk menentukan kelayakan potensi dan pasar rute tersebut dengan melihat tingkat persaingan dan peramalan jumlah penumpang pada rute tersebut. Hasii analisis menunjukkan bahwa tingkat load factor rata-rata untuk rute Denpasar-Sidney adalah 30%, sedangkan lingkat load factor rata-rata untuk rute Sidney-Denpasar adalah 25%. Tingkat load factor yang rendah akan menyebabkan harga tarif per penumpang nya tinggi. Hal ini akan menimbulkan kesulitan untuk bersaing dengan operator-operator yang lain sehingga menunjukkan bahwa potensi dan prospek pasar rute tersebut tidak Iayak dibuka. Analisis finansial tidak perlu dilakukan karena kedua rute tersebut secara potensi dan prospek pasar tidak Iayak dibuka.

Dalam penelitian ini pun dilakukan analisis dengan tingkat load factor60%, dimana dengan tingkat load factor 60% tersebut maka secara potensi dan prospek pasar rute tersebut Iayak dibuka. Analisis finansial dilakukan untuk melihat kelayakan penerbangan tersebut secara finansial melalui perhitungan biaya operasional penerbangan dan perhilungan tarif dengan asumsi kurs dollar 1 USS = Rp. 8.000,00. Analisis finansial kemudian dilakukan untuk menghitung biaya operasional penerbangan untuk kemudian dianalisis dengan menyusun proyeksi cash flow dan perhitungan niiai BCR (Benefit Cost Ratio) untuk setiap alternatif pilihan pesawat untuk 10 tahun ke depan.

Hasil analisis dengan nilai BCR > 1 menunjukkan bahwa rute ini Iayak diterbangi dan pesawat yang nilai BCR nya paling besar dianlara semuanya akan dipilih untuk menerbangi rute Denpasar-Sidney pulang pergi. Dan pesawat yang paling layak untuk disewa dan paling menguntungkan dari ketiga alternatif pilihan pesawat adalah B747-400.

Abstrak :
Tarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong pengembang swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang berlaku saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 dianggap tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal rendah dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan disimulasikan untuk dua skenario teknologi berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028.
ABSTRACT
Tarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang sesuai saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 respon tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 -2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan yang disimulasikan untuk dua skenario teknologi yang berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028. ......Tariff policy is important to induce RE developers to enter the market of electricity power plants. In Indonesia, the developers face uncertainty in business they experienced several changes in tariff structure for the last two years. According to MEMR Regulation No.50/2017, the current tariff structure is not the ideal case since the tariff uses mixed energy generation cost per region as the basis instead of renewable energy generation cost. Therefore, using solar PV generation as the case,this study aims to examine how the current tariff structure fits the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028. This research will be conducted using financial modeling to look at two scenarios, which are 1) Solar Photovoltaic on-grid without a battery system, 2) Solar photovoltaic on-grid with a battery system. The result of this study is the current tariff structure is only fits 60% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario without battery system and 24% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario with a battery system. 

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas proses penyusunan kajian studi kelayakan finansial pada proyek jalan tol yang dilakukan oleh PT MAYC Advisory selaku anak usaha PT Yuga Labs Indonesia yang berfokus pada bidang jasa konsultansi keuangan. PT Yuga Labs adalah kantor akuntan publik yang menyediakan jasa audit & asurans, konsultansi, financial advisory, risk advisory, dan jasa terkait pajak serta hukum kepada klien yang merupakan perusahaan privat maupun publik. Tugas PT MAYC Advisory dalam proyek ini adalah untuk menguji dan menghitung kelayakan finansial sebuah proyek menggunakan parameter NPV, IRR, dan payback period termasuk sebelumnya terlebih dahulu membuat model finansial dan menghitung tingkat diskonto sebagai landasan penghitungan kelayakan finansial. Berdasarkan hasil evaluasi, proses penyusunan model finansial dan kalkulasi kelayakan finansial sudah sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi, ditemukan perbedaan dalam metode yang digunakan PT MAYC Advisory dalam menghitung tingkat diskonto dengan teori yang ada namun perbedaan ini disertai dengan alasan yang kuat. Laporan magang ini juga membahas tentang refleksi diri penulis selama pelaksanaan kegiatan magang serta rencana pengembangan diri usai penulisan. ......This internship report discusses the evaluation of the process of preparing a financial feasibility study on a toll road project carried out by PT MAYC Advisory as a subsidiary of PT Yuga Labs Indonesia which focuses on the field of financial consulting services. PT Yuga Labs is a public accounting firm that provides audit & assurance services, consultancy, financial advisory, risk advisory, and tax and legal related services to clients who are both private and public companies. The task of PT MAYC Advisory in this project is to test and calculate the financial feasibility of a project using the parameters of NPV, IRR, and payback period, including first making a financial model and calculating the discount rate as the basis for calculating financial feasibility. Based on the evaluation results, the process of preparing the financial model and calculating the financial feasibility is in accordance with the existing theory. However, there were differences in the method used by PT MAYC Advisory in calculating the discount rate with the existing theory, but this difference was accompanied by strong reasons. This internship report also discusses the writer's self-reflection during the implementation of the internship and self-development plans after writing.

Abstrak :
Program Pemerintah dalam mencari energi gas alternatif sektor Rumah Tangga agar mengurangi impor LPG, salah satunya adalah Adsorbed Natural Gas (ANG). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan investasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas Adsorbed Natural Gas (SPBG ANG) dengan 3 skenario yaitu I.Tanpa subsidi Pemerintah; II.Subsidi Pemerintah untuk Tabung dan Karbonaktif; III.Subsidi Pemerintah untuk biaya investasi, Tabung dan Karbonaktif. Hasil menunjukkan bahwa harga jual gas ANG masing-masing skenario adalah: Rp87.660; Rp70.714; Rp24.846. NPV untuk masing-masing skenario adalah: Rp5.364.324.075; Rp5.358.785.001; Rp789.756.318. Berdasarkan perhitungan NPV at Risk dengan tingkat keyakinan 95% diperoleh hasil skenario I , II dan III layak dilaksanakan. ......Government programs to explore alternative gas energy for household sector, aiming at reducing LPG imports, one of which is Adsorbed Natural Gas (ANG). This study aims to analyze the feasibility of SPBG ANG with three scenarios: I. without government subsidy; II government subsidies for the cylinder and carbonactive; III. government subsidies for investment costs, the cylinder and carbonactive. The results showed the price of gas ANG for each scenarios: Rp87.660; Rp70.714; Rp24.846. NPV for each scenarios: Rp5.364.324.075; Rp5.358.785.001; Rp789.756.318. Based on NPV at Risk with a confidence level of 95 % obtained results for scenario I, II and III are feasible.

Abstrak :
Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil yang berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dan dampak lingkungan yang serius. Meskipun pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2060, namun pendanaan untuk mendukung transisi energi tetap menjadi tantangan besar. Sektor swasta, terutama lembaga keuangan, memainkan peran penting dalam mendukung proyek-proyek transisi energi melalui mekanisme inovatif seperti. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penggunaan green bonds, dalam mendanai proyek pembangunan PLT EBT. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya transisi energi, emisi CO2 dalam sektor pembangkit listrik akan terus meningkat hingga tahun 2060 dengan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Biaya sosial dari emisi karbon (SCC) pada tahun 2060 mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan analisis kelayakan investasi, pendanaan proyek energi terbarukan melalui green bonds memiliki tingkat pengembalian Ekonomi (EIRR) lebih tinggi dari biaya modal untuk jenis pembangkit PLTA dan PLTM. Sedangkan PLTS dan PLTB masih kurang layak karena faktor kurang optimal nya jenis pembangkit tersebut dalam menhasilkan laba pasca pembangunan. Selama fase konstruksi proyek energi terbarukan, peningkatan produksi berkontribusi pada pertumbuhan sektor produksi, peningkatan nilai tambah bruto (NTB), dan pendapatan masyarakat. Selama fase operasional dan komersial, penjualan listrik dan peningkatan permintaan berkontribusi secara signifikan pada NTB dan pendapatan rumah tangga. Penelitian ini menekankan pentingnya green bonds dalam mendukung pemerintah dalam mencapai target Nol Emisi tahun 2060 di Indonesia. ......Indonesia still relies heavily on fossil energy which contributes to increased carbon emissions and serious environmental impacts. Although the government has committed to achieving a zero emissions target by 2060, funding to support the energy transition remains a major challenge. The private sector, especially financial institutions, plays an important role in supporting energy transition projects through innovative mechanisms such as green bonds. This research aims to evaluate the impact of using green bonds in funding environmentally friendly power source development projects. This research methodology is descriptive quantitative using secondary data from various sources. The research results show that without an energy transition, CO2 emissions in the power generation sector will continue to increase until 2060 with negative impacts on the environment and health. The social costs of carbon emissions (SCC) in 2060 will reach trillions of rupiah. Based on the investment feasibility analysis, renewable energy project funding through green bonds has a higher economic rate of return (EIRR) than the capital costs for hydroelectric and micro-hydroelectric power plants. Meanwhile, solar and wind powered are still not feasible due to the fact that these types of generators are less than optimal in generating post-development profits. During the construction phase of renewable energy projects, increased production contributes to the growth of the production sector, increased gross value added (NTB), and community income. During the operational and commercial phases, electricity sales and increased demand contribute significantly to NTB and household income. This research emphasizes the importance of green bonds in supporting the government in achieving the Zero Emissions target by 2060 in Indonesia.