Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kekuatan hukum dekrit presiden yang pernah diberlakukan di Indonesia sebagai produk keputusan presiden dalam keadaan darurat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dekrit yang dikeluarkan oleh presiden akan sangat ditentukan oleh dukungan berbagai kalangan dalam pelaksanaannya, sekalipun tidak ditemukan landasan pengaturannya dalam konstitusi. Di masa yang akan datang, presiden seharusnya tetap tunduk pada ketentuan konstitusi dan segala tindakan yang diambil dalam masa pemberlakuan keadaan darurat harus dapat diuji oleh lembaga peradilan. ...... The focus study of this thesis is the legal force of presidential decree in Indonesia as a product of the president's decision in the state of emergency. This thesis is a normative research. Result of this research indicates that the effectiveness of the implementation of a decree will be determined by the acceptance of various groups, even though it can not found the constitutional basis. The researcher suggest that the president should remain subject to the provisions of the constitution and all actions taken during the state of emergency must be reviewed by the courts in the future.

Abstrak :
Undang–Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai Kewajiban dan Larangan Notaris, namun sampai saat ini masih ada Notaris yang dalam menjalankan kewenangnya telah mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps, dimana pelapor berinisial YS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial PH. Pelapor melaporkan tindakan Notaris PH yang diduga melakukan tindakan tidak professional dalam proses pebuatan akta autentik tersebut kepada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Menurut pelapor Notaris PH telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris terkait tidak terpenuhnya syarat sah perjanjian yang dibuat oleh Notaris PH serta melanggar kewajiban Notaris yakni tidak laksanakannya pembacaan Akta di depan para penghadap dan dalam proseses pembuatan akta tersebut Notaris PH telihat memihak kepada salah pihak. Oleh karenanya, dalam tesis ini permasalahan yang akan di angkat adalah mengenai akibat hukum terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan dan berpihak kepada salah satu pihak, dan tanggung jawan Notaris terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan di depan para penghadap dan memihak kepada salah satu pihak sesuai dengan UUJN. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normative, tipologi penelitian ekplanatoris, dan jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, pengumpulan data dengan studi dokumen, metode analisis kualitatif serta bentuk hasil penelitian kualitatif. Akibat hukum terhadap akta yang tidak di bacakan oleh notaris di depan para penghadap dan berpihak kepada salah satu pihak memiliki pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi dengan adanya unsur kebohongan maka akta batal demi hukum. Sedangkan terhadap tanggung jawab Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban pembacaan akta di depan para penghadap dan berpihak kepada salah satu pihak yang tidak sesuai dengan UUJN, dapat dikenakan tanggung jawab dan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi Kode Etik Notaris. ......The Law on Notary Positions (UUJN) has regulated the Obligations and Prohibitions of Notaries, but until now there are still Notaries who in carrying out their authority have ignored these obligations and prohibitions. This can be seen in Decision Number 261/Pdt.G/2016/PN Dps, where the complainant with the initial YS feels aggrieved by the actions of a Notary with the initials PH. The Whistleblower reports the actions of the Notary PH who are suspected of committing unprofessional actions in the process of making the authentic deed to the Denpasar District Court, Bali. According to the reporter, Notary PH has violated the implementation of the position of a Notary related to the non-fulfillment of the legal requirements of the agreement made by Notary PH and violated the obligations of the Notary, namely not carrying out the reading of the Deed in front of the parties and in the process of making the deed, the Notary PH seemed to be in favor of one party. Therefore, in this thesis the problem to be raised is regarding the legal consequences of the deed whose preparation was not read out and sided with one of the parties, and the responsibility of the Notary to the deed whose preparation was not read in front of the parties and sided with one of the parties in accordance with UUJN. This study uses a normative juridical form, typology of explanatory research, and the type of data used is secondary data, data collection by document study, qualitative analysis methods and the form of qualitative research results. The legal consequences of a deed that is not read by a notary in front of the parties and sided with one of the parties have proof as an underhand deed, but with the element of lying, the deed is null and void. Meanwhile, the responsibility of a Notary who does not carry out the obligation to read the deed in front of the appearers and sided with one of the parties that is not in accordance with the UUJN, may be subject to responsibilities and sanctions in the form of civil sanctions, administrative sanctions, criminal sanctions and sanctions for the Notary Code of Ethics.

Abstrak :
Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna si pengadilan bagi beberapa perjanjian maupun perbuatan hukum, seperti perbuatan hukum melepaskan ataupun menguasai tanah. Tesis ini membahas kekuatan hukum akta otentik dalam penguasaan hak atas sebidang tanah bekas eigendom verponding, dan peran Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Kesimpulan penelitian adalah akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis di pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena terdapat cacad hukum dalam pembuatannya. Akta otentik yang telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk menguasai tanah. Hal seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari kelalaian Notaris. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris dapat lebih teliti dan disiplin dalam pembuatan akta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sepurna di pengadilan.

---

Authentic deed is a perfect evidence in court for multiple agreements and legal acts, such as legal actions remove or control the land. This thesis discusses the force of law in the authentic deed of a parcel of land tenure rights of the former eigendom verponding, and the role of the Notary in the manufacture of such deed. This research is normative explanatory. Research conclusions are authentic documents which serve as written evidence in court can be declared invalid and null and void, because there are legal defect in the making. Authentic documents that have been declared invalid and null and void can not be used as the basis for a person to control the land. Things like this can happen as a result of negligence Notary. The results suggest that deed can be more rigorous and disciplined in the manufacture of deed, in accordance with laws and regulations, so that the deed can be used as the perfect evidence in scourt.

Abstrak :
Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang dibuat oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini mengenai tugas, kewenangan dan bentuk pertanggung jawaban Notaris atas Cover Note yang dibuatnya sebagai jaminan Perjanjian Kredit terkait kredit macet. Selain itu, akan dibahas juga mengenai kekuatan hukum Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam Perjanjian Kredit yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit oleh Bank. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis data sekunder. Dalam pembahasan ini terkait tugas, kewenangan dan tanggung jawab Notaris terkait Cover Note tidak terdapat di peraturan perundangundangan, namun pembuatan Cover Note tidak dilarang. Mengenai kekuatan hukum Cover Note yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit, Cover Note tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti akta autentik dikarenakan Cover Note bukan merupakan akta autentik. Adapun Bank dalam memberikan pencairan fasilitas kredit kepada debitur seharusnya berprinsip pada prinsip-prinsip pemberian kredit bank, bukan hanya pada Cover Note yang diterbitkan oleh Notaris.

---

Fund which obtained from credit facility provided by the Bank to client disbursed if the credit agreement has been signed by the creditor and debtor. The Credit Agreement is followed by a binding guarantee. Regarding to this guarantee, if it is still in the process of working on its documents and deeds, a cover note will be issued by Notary. The issues raised in this thesis about duty, authority, and form of responsibility of Notary for Cover Note which made as a credit agreement guarantees related to bad debt. In addition, it will also discuss the legal force of a Cover Note made by a Notary Public in a Credit Agreement related to the principles of credit granting by the Bank. This research method is normative juridical. The typology of this research is analytical descriptive with secondary data types. In this discussion related to the duties, authorities and responsibilities of the Notary regarding Cover Note not contained in the legislation, but the making of Cover Note is not prohibited. Regarding the legal force of Cover Note which is associated with the principles of crediting, Cover Note does not have the power of proof like an authentic deed, because Cover Note is not an authentic deed. Banks in disbursing credit facilities to debtors should be based on the principles of bank lending, not just on the Cover Note issued by Notary.

Abstrak :
Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Bank Jabar Depok telah mengambil suatu kebijaksanaan dalam penyaluran dana, yang lebih diarahkan pada peningkatan kredit retail. Kebijaksanaan ini memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian dan penyaluran kredit program kepada kreditur binaan yang prospektif. Salah satu di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diberikan fasilitas kredit yang disebut dengan "Kredit Guna Bakti". Kredit yang diberikan tentu mempunyai resiko dan resiko kredit macet terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai paling kecil. Hal ini disebabkan pembayaran angsuran kreditnya langsung dipotong oleh Bank Jabar Depok dari gaji Pegawai Negeri Sipil, melalui bendaharawan instansi yang terkait. Namun, Bank Jabar Depok tetap meminta agunan/jaminan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengambil kredit di Bank Jabar, dan bagi Pegawai Negeri Sipil syarat yang harus dibelikan adalah menyerahkan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut disertai dengan surat lainnya yang menjadi syaratnya. Di sini akan timbul masalah hukum mengenai konstruksi hukum perdata yang digunakan, khususnya agunan/jaminan kredit yang menggunakan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bila ditinjau dari sudut ekonomi dan hukum, sebenarnya tidak mempunyai nilai ekonomi dan nilai yuridis bagi orang lain. Akan tetapi, hanya bernilai bagi pemegang/pemiliknya, sehingga hal itu akan menimbulkan masalah dalam pengikatan agunan/jaminan dan dalam cksekusinya, jika terjadi debitur Pegawai Negeri Sipil wanprestasi. Namun terobosan yang dilakukan oleh Bank Jabar Oepok dalam membantu Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan dana yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit merupakan hal yang konkret dari Bank Jabar untuk mengelola kredit. Dengan demikian, masyarakat yang beranggapan mendapatkan kredit dari Bank Jabar sangat sulit dan urusan yang berbelit-belit sudah tidak tepat lagi dengan terobosan yang dilakukan oleh Bank Jabar ini. Hal ini patut dihargai oleh masyarakat, khususnya masyarakat dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai peraturan pelaksanaan UUPA dan penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sesungguhnya PP 24/1997 dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki dan menguasai tanah dengan itikad baik. Pengadilan merupakan langkah hukum terakhir jika terjadi perselisihan tentang hak atas tanah setelah penyelesaian dengan cara musyawarah atau mediasi tidak menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini bermaksud melakukan pengkajian atas permasalahan kekuatan hukum sertipikat yang yang diproses melalui Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT, Surat Keterangan Hibah yang tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan serta Sertipikat Hak Atas Tanah No. 2150/Lkp dan Akta Jual Beli tanah tersebut yang dibatalkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 40/Pdt./2012/PT.TK. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan ketentuan dan teori yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah dengan fokus pada pemindahan hak melalui jual beli dan hibah. Kesimpulan hasil penelitian, Sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dengan makna, keseluruhan yang diterangkan dalam sertipikat harus dianggap benar adanya kecuali jika dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain; Surat Keterangan Hibah bukan merupakan bukti hak atas tanah yang dilindungi oleh undang-undang tetapi hanya dianggap sebagai bukti tertulis berupa perjanjian di bawah tangan serta Sertipikat Hak Atas Tanah No. 2150/Lkp dan Akta Jual Beli tanah tersebut dapat dibatalkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 40/Pdt./2012/PT.TK dengan pertimbangan, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sertipikat-sertipikat dan AJB atas tanah objek sengketa batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik sah Penggugat. Disarankan PPAT menyertakan saksi yang diyakini dapat memberikan penjelasan untuk mengungkap kebenaran keberadaan para pihak; Perkaban Nomor 8 Tahun dijadikan momentum bagi PPAT untuk memperoleh data yang cukup lengkap dalam pembuatan Akta Pemindahan Hak atas tanah.

---

ABSTRACT
As a rule implementing the PPAT (Land Deed Official) and perfecter of Government Regulation No. 10 of 1961, the real PP 24/1997 to provide legal certainty for the parties who own and control the land in good faith. Court is the last legal step in case of a dispute about land rights after the completion of the way of consultation or mediation does not resolve the problem. This study intends to review the legal power issues certificates that are processed through the Sale and Purchase Agreements made before PPAT. Certificate Grants are not registered at the Land Office and Land Rights Certificate No. 2150/Lkp and the Sale and Purchase Agreements are canceled land in Cape Coral High Court Decision No. 40/Pdt./2012/PT.TK. Research using normative juridical approach based on the terms and theories relating to the transfer of land rights with a focus on the transfer of rights through purchase and grants. The conclusions, land rights certificates have strong probative force with meanings, which are explained in the entire certificate must be considered true unless proven otherwise in court with other evidence; Grant Certificate is not an evidence of land rights are protected by law legislation but only considered as written evidence in the form of an agreement under hand and Certificat of Land Rights No. 2150/Lkp and Sale Deed land can be canceled in Cape Coral High Court Decision No. 40/Pdt./2012/PT.TK consideration, the defendant has committed an unlawful act, certificate of AJB’s (Deed of Sale) object of dispute over land null and void and have no legal effect, and declare that the legitimate object of dispute is the property of the Plaintiff . PPAT is advisable to include a witness who is believed to give an explanation to reveal the truth of the existence of the parties ; Perkaban (Head Of National Land Regulation) No. 8 as a momentum for PPAT to obtain sufficient data to complete the manufacture of the Deed of Transfer of Rights to land.

Abstrak :
Rencana perdamaian yang telah dihomologasi oleh pengadilan niaga haruslah merupakan rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dijamin dan bersifat adil bagi seluruh pihak. Namun demikian, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pernah melakukan homologasi terhadap sebuah rencana perdamaian yang isinya memungkinkan dilakukannya perubahan terhadap rencana perdamaian tersebut di luar pengadilan, sebagaimana dibahas dalam tulisan ini. Permasalahan ini dianalisis secara yuridis-normatif dengan tujuan memberikan kontribusi pada diskursus hukum kepailitan mengenai kekuatan hukum suatu perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dan menguji penerapan asas hukum dalam perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tidak memiliki kekuatan hukum. Argumentasi tersebut dilandaskan pada fakta bahwa perjanjian perdamaian yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya, berbagai asas dalam hukum kepailitan, hukum perjanjian, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak diterapkan. Penulis memberikan saran agar para legislator dapat mempertimbangkan untuk menyisipkan ketentuan mengenai perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam peraturan pelaksana dan agar Komisi Yudisial meningkatkan pengawasan terhadap hakim pengadilan niaga yang menangani homologasi perdamaian. ......A commercial court-legalised composition plan should be one whose implementation is legally guaranteed and able to provide justice to all parties involved. Yet, Central Jakarta Commercial Court has legalised a composition plan whose contents allow for an amendment of said composition plan to be made outside of the court, as is discussed in this paper. This particular problem is answered by utilising normative-juridical research approach where the Author seeks to examine the legal enforceability of an amendment of a legalised composition plan and identify the implementation of several legal principles within an amendment of a legalised composition plan. The outcome of the research showed that an amendment of a legalised composition plan does not have any legal enforceability. The argumentation is based on the fact that the composition plan violated the provision stated in Article 285 Section 2 of the Law regarding Bankruptcy. Furthermore, legal principles in the fields of bankruptcy law, contract law, and court decisions were not implemented. The Author suggests that legislators consider to include a provision regarding an amendment of a legalised composition plan in a regulation and that Judicial Commission exert a more thorough surveillance on commercial court judges who legalise composition plans.