Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai sebuah fenomena, kekejaman massal merupakan suatu hal yang dapat dikatakan pernah terjadi hampir di seluruh wilayah di dunia. Sifatnya yang dapat dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara menyebabkan terdapat perbedaan tipe dari kekejaman massal di sejumlah wilayah apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Tulisan ini mengaplikasikan metode tinjauan literatur dengan klasifikasi taksonomi untuk menjelaskan perspektif-perspektif tersebut. Respon dari komunitas internasional terhadap hal tersebut sejak World Summit 2005 telah terintegrasi dalam sebuah doktrin yang disebut sebagai Responsibility to Protect R2P , yaitu doktrin bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya. Doktrin ini hingga sekarang menimbulkan kontroversi pro dan kontra dengan proporsi yang hampir setara. Tulisan ini menemukan empat variasi perspektif terhadap R2P: yaitu kelompok yang optimistis dengan aspek penuntutan seperti melalui ICC , kelompok yang merasa skeptis dengan penuntutan, kelompok yang menitikberatkan R2P pada aspek intervensi humaniter dan penggunaan kapasitas koersif, serta kelompok yang menempatkan fokus R2P dari sisi pencegahan.

---

As a phenomenon, mass atrocity is something that can be said to have occurred almost anywhere in the world. The nature of mass atrocity, that it can be done both state and non-state actors makes for different types of mass atrocity that happens in some areas when compared to other regions. This paper applies literature review as a method to explain those perspectives and taxonomy in classifying those perspectives. International community rsquo;s response to that since World Summit 2005 can be understood to be integrated into a doctrine called Responsibility to Protect R2P , the doctrine that states have a responsibility to protect its citizens. This doctrine until now has caused pro and contra with almost equal proportions on either camp. This writing finds four variety of perspectives towards R2P: those who are optimistic about prosecution aspect e.g through ICC , those who are pessimistic about prosecution, those who emphasize on humanitarian intervention aspect and use of force, as well as those who put emphasize on prevention aspect.

Abstrak :
Anjing dan kucing merupakan hewan yang didomestikasi oleh manusia, dengan salah satu tujuannya adalah sebagai hewan peliharaan. Sebagai hewan peliharaan, kesejahteraan mereka bergantung kepada manusia. Akan tetapi, dalam interaksinya dengan manusia, hewan peliharaan dapat menjadi korban dari kekejaman manusia. Penelitian ini menggunakan konsepsi species justice yang ada di dalam green criminology untuk mengonstruksikan kekejaman terhadap hewan sebagai kejahatan lingkungan dan juga menganalisis penanganan terhadap kasus kekejaman terhadap hewan peliharaan yang terjadi di Indonesia. Kekejaman terhadap hewan peliharaan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi kekerasan terhadap hewan, penelantaran terhadap hewan, serta perdagangan daging anjing dan kucing. Dalam kasus kekerasan terhadap hewan, untuk pelanggaran pertama, pelaku diberikan masa percobaan dan hewan dapat disita dari kepemilikan pelaku. Untuk pelanggaran berulang, pelaku dipidana dengan penjara atau denda. Dalam kasus penelantaran terhadap hewan, pelaku diberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran akan kesejahteraan hewan. Hewan disita dari pelaku jika pelaku dinilai tidak lagi mampu memberikan perawatan terhadap hewan. Dalam kasus perdagangan daging anjing dan kucing, pelaku dipidana dengan penjara dan denda. Dalam setiap kasus, kerja sama antara organisasi pemerhati hewan dengan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menangani kekejaman terhadap hewan peliharaan. ......Dogs and cats are domesticated by humans with one of the aims was as companion animals. As companion animals, their welfare is dependent on human. However, in their interactions with human, companion animals could be victims of human cruelty. This research used species justice conception in green criminology to construct companion animal cruelty as environmental crime and to analyze handling of companion animal cruelty cases that happened in Indonesia. Companion animal cruelty that happened in Indonesia can be grouped into animal abuse, animal neglect, and dog and cat meat trade. In cases of animal abuse, for the first offence, the perpetrator was given probational period and the animal could be confiscated from the perpetrator. For repeated offence, the perpetrator was sentenced to imprisonment and fined. In cases of animal neglect, the perpetrator was educated to raise his or her awareness of animal welfare. Animal was confiscated if only the perpetrator was deemed no longer able to give care for the animal. In cases of dog and cat meat trade, the perpetrator was sentenced to imprisonment and fined. In each case, cooperation between animal welfare organization and law enforcement officers were needed to prevent and to handle cases of companion animal abuse.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pemikiran Richard Rorty yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam demokrasi. Secara garis besar permasalahan dalam demokrasi menyangkut tiga macam, yaitu, permasalahan pertama tirani mayoritas, permasalahan kedua adalah konflik etnis dan nasional, dan permasalahan ketiga adalah pemerintahan yang tidak efektif. Ketiga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan tiga konsep pemikiran Richard Rorty. Konsep pertama adalah kontingensi, konsep kedua adalah ironi, dan konsep ketiga adalah solidaritas. Adapun hasil dari pengkolaborasian antara permasalahan dan konsep pemikiran tersebut adalah jangan melakukan kekejaman.

---

ABSTRACT
This paper discusses about Richard Rorty?s thinking that can solve problems in a democracy. Broadly speaking, the problems in a democracy involves three kinds, the first is tyranny of the majority, the second is ethnic and national conflicts, and the third is ineffective governance. These problems can be solved by the three concepts of thought Richard Rorty. The first concept is contingency, the second concept is irony, and the third concept is solidarity. As a result of the merger between the issues and concepts such consideration is do not be cruelty

Abstrak :
ABSTRAK
Tugas Karya Akhir ini membahas peran kelompok PETA-INDIA terhadap kebijakan pencegahan kekejaman terhadap hewan India pada tahun 2017. Pembahasan mengangkat strategi yang digunakan oleh kelompok PETA-INDIA dalam upaya melihat peran kelompok tersebut pada kebijakan pencegahan kekejaman terhadap hewan India pada tahun 2017. PETA-INDIA menggunakan strategi direct action yaitu kampanye dan lobi. Dengan menggunakan strategi tersebut dapat terlihat bahwa kelompok PETA-INDIA mempunyai peran tertentu dalam pembentukan kebijakan The Prevention of Cruelty to Animals India Rules 2017.

---

ABSTRACT
This study examines the role from PETA INDIA group to the policy of The Prevention of Cruelty to Animals India Rules 2017. This study explain the strategy from PETA INDIA to give influence on the policy of The Prevention of Cruelty to Animals India Rules 2017. PETA INDIA use the direct action strategy known as campaign and lobby. Using the direct action strategy this study can explain how PETA INDIA group give influences to The Prevention of Cruelty to Animals India Rules 2017.

Abstrak :
Keberadaan Kebun Binatang Surabaya sebagai tempat untuk menjaga keberlangsungan spesies yang terancam punah menuai kritik karena terdapat indikasi adanya kekejaman terhadap satwa di dalamnya. Melalui sudut pandang species justice, manusia seharusnya bertanggung jawab terhadap spesies lain, namun berdasarkan kasus yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya manusia merupakan subjek utama yang melakukan kekejaman terhadap satwa. Berbagai kasus yang menjadi temuan data dalam tulisan ini menunjukkan adanya bentuk kekejaman terhadap satwa yang berupa kematian satwa, kehilangan, dan kelalaian yang menyalahi kondisi positif dari animal welfare. Penulis menyimpulkan bahwa pihak pengelola Kebun Binatang Surabaya telah melakukan pelanggaran hak-hak satwa karena lalai menyediakan perlindungan terhadap satwa di dalamnya sehingga perlu dilakukan penindakan dengan tegas. Meskipun uraian data mengenai kondisi satwa Kebun Binatang Surabaya tergolong kekejaman terhadap satwa, namun belum ada payung hukum yang kuat. Penggolongan kekejaman terhadap satwa sebagai tindak pelanggaran pidana dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kekejaman terhadap satwa lainnya.

---

The existence and role of Surabaya National Zoo as a safe haven for endangered species intice many critics due to indications of acts of cruelty against animals practiced inside the zoo by the its staff and management. Based on the perspective of species justice, humans are responsible for the well-being of other species. However, based on the case that took place at Surabaya National Zoo, humans were the main perpetrators of acts of cruelty against animals. Many cases included in this paper indicates acts of cruelty that inflicts harm to the extent of causing death, the loss of animals from captivity, and the unprofessionalism in the zoo keeping practices which violates the possitve conditions of animal wellfare. The author of this paper concluded that the zoo's management have committed violations against animal rights due to their failure in providing safe haven for the animals under their captivity and must be severely punished. Even though the data in this paper are categorized as acts of cruelty against animals, there has yet to be any law that protects animals from said cruelty. The construction of animal cruelty as a violation against the law may be the solution in preventing other and/or possible cases of acts of cruelty against animals.