Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi dalam penelitian ini mengenai model pencegahan prostitusi yang berbentuk perdagangan perempuan (studi kasus pada dua spa di Jakarta). Keberadaan para perempuan yang direkrut, bagaimanapun caranya untuk kemudian diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial ini sungguh memprihatinkan karena para perempuan tersebut menjadi korban dari sebuah sistem tak terlihat atau barang dagangan semata. Untuk memenuhi kebutuhan akan pekerja seks dalam bisnis prostitusi, para mucikari akan memainkan peran penting sebagai faktor utama. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang perdagangan perempuan melalui prostitusi untuk tujuan komersial dan seksual merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut banyak faktor (ekonomi, sosial, dan budaya) yang telah dimanfaatkan untuk tujuan mengekploitasi, dan perdagangan perempuan ini mencakup wilayah dan isu yang luas dan rumit yang menyangkut jaringan antar negara, antar pulau dan jaringan Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada prostitusi sebagai bentuk Organized Crime. Pada penelitian ini untuk mencari alternatif penanganan atas kejatahan terorganisir pada bisnis prostitusi dan sekaligus mencegah warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia sebagai pekerja seks. Peneliti melakukan wawancara baik secara terstruktur maupun yang tidak terstruktur dengan para informan yang sudah ditentukan oleh peneliti yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini. Analisis faktor penyebab prostitusi sebagai bentuk perdagangan perempuan yakni bahwa penyebab utama bagi seseorang menjadi korban adalah kemiskinan yang tidak hanya dari aspek ekonomi saja melainkan juga mencakup aspek sosial- budaya, hukum dan politik. Salah satu faktor lain penyebab kegiatan perdagangan perempuan yang semakin menjamur dan berkembang dengan cepat adalah nafsu konsumerisme atau kepemilikan materi, uang, dan kebutuhan seks yang mengatasi kewarasan akal manusia, di mana perempuan-perempuan yang diperdagangkan dipaksa atau ditipu untuk menjadi pekerja seks. Di samping itu, faktor-faktor lain turut yang mempengaruhi terjadinya perdagangan perempuan adalah pendidikan yang rendah, keterampilan yang dimiliki sangat rendah, ketidaktahuan atau minimya informasi serta daya tarik standar hidup di tempat atau negara lain yang lebih menjanjikan, struktur sosial dan ekonomi yang lemah, kesempatan bekerja di negeri sendiri kurang, serta penegakan hukum yang lemah. Faktor lain yang cenderung membuat orang tergantung dan rentan terhadap perdagangan orang adalah etnis atau diskriminasi sosial. Selain itu, banyak orang tidak mengetahui hak-hak mereka, atau tidak percaya bahwa mereka akan diperlakukan secara bebas. ...... The study in this research is explaining about the model of the prevention of prostitution in the form of women trafficking (the case of two place spa in Jakarta). The existence of the women which have been chosen to be commercial sex workers, is a kind of poorness because all the women are the victims of a shadow system or just selling. To fulfill the needs of the commercial sex workers in this trafficking, the pimps are the main actor in this role. The problem in this research is about the women trafficking in the prostitution thay aiming for commercial and sexual life which are the complex problem because of the many factors (economy, social and culture) that have been used for exploitating and this women complex issues about the state networking in international system. The research are explained with the qualitative model which focused on the prostitution as an organized crime. The purpose of this research are to find the alternative prevention of this prostitution as an organized crime and also to prevent the foreigners become the commercial sex workers in Indonesia. The researcher did the interview with the informants that have been choosen which are fit in this research. The factors of the prostitution as the women trafficking in this study showed that the main factor that the women becomes the commercial sex workers because of the proverty problem and include the social problem, culture, law and politics. Another factor that make this prostitution developed so fast because the form of consumericm behavior, need of money, and the need of sex life where the women in this trafficking are beed forced and treated a commercial sex workers. The other factor that put the people depending on the trafficking is about the etgnicity or the social discrimination. The commercial sex workers didn't believe that they will be treated independently.

Abstrak :
Budaya pangan Indonesia mulai berubah secara dinamis. Pada tahun 1950-an, mayoritas masyarakat Indonesia mengandalkan berbagai makanan lokal yang tersedia. Konsumsi beras sebagai makanan pokok terus meningkat, hampir 100% masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sejak awal tahun 2000-an. Beras sebagai makanan pokok di Indonesia memiliki posisi yang penting, dan dalam proses produksi maupun distribusinya memiliki banyak potensi terjadinya kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan data Anev Tri Wulan I 2021 Satgaas Pangan Polri, Polda Jabar menjadi Polda yang melakukan kegiatan deteksi dini dan upaya-upaya preventif terbanyak guna menekan kejahatan pangan serta menjaga keberlangsungan kamtibmas yakni sebanyak 23 kegiatan. Hasil dari penelitian yaitu adanya peran tengkulak yang berperan besar dalam produksi dan distribusi beras. Fenomena tersebut jika tidak ditindak lanjuti dapat menyebabkan terjadinya kejahatan pangan yang dapat dikategorikan sebagai organized crime. Direktorat Intelkam melaksanakan kegiatan deteksi dini sebagai bentuk preventif guna menekan dan mengantisipasi terjadinya kejahatan pangan serta koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder . Potensi kejahatan pangan dianalisis melalui Strategic Intelligence Applications Down McDowell dibahas sebagai berikut. Pertama, sudut pandang Sequrity and Threat Assessment, adanya peran tengkulak dalam produksi dan distribusi beras menjadi ancaman bagi kesejahteraan petani maupun menjadi potensi kejahatan pangan. Kedua sudut pandang Comercial and Economic Prediction dan Economic Analysis, ditengah tiga ancaman ekonomi yang serius, adanya mafia-mafia dan praktek kejahatan pangan memperburuk situasi. Dengan menurunnya angka kejahatan pangan di Jawa Barat, mengindikasikan proyeksi perbaikan ekonomi ke depan. Ketiga, sudut pandang Law Enforcement Planning dan Program and Strategy Development, perspektif kepentingan politik bahwa isu kesejahteraan ada dalam visi dan misi pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga isu ketahanan pangan sebagai sebuah usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah isu utama. Sudut pandang Compliance monitoring, adanya peran tengkulak yang tidak tersentuh hukum menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Hasil antisipasi tersebut diharapkan dapat menunjukan penurunan angka kejahatan pangan yang dinamis sehingga dapat mengurangi keresahan di masyarakat ......Indonesian food culture began to change dynamically. In the 1950s, the majority of Indonesians relied on a variety of locally available foods. Consumption of rice as a staple food continues to increase, almost 100% of Indonesian people have consumed rice since the early 2000s. Rice as a staple food in Indonesia has an important position, and in the process of production and distribution it has a lot of potential for crime. This study uses a qualitative approach. Based on data from Anev Tri Wulan I 2021 the National Police's Food Task Force, the West Java Police is the Regional Police that carries out the most early detection activities and preventive efforts to suppress food crime and maintain the continuity of Kamtibmas, which is 23 activities. The result of the research is the role of middlemen who play a major role in the production and distribution of rice. If this phenomenon is not followed up, it can lead to food crimes which can be categorized as organized crime. The Intelkam Directorate carries out early detection activities as a form of prevention in order to suppress and anticipate the occurrence of food crimes as well as coordination and cooperation with stakeholders. The potential for food crime analyzed through Down McDowell's Strategic Intelligence Applications is discussed as follows. First, from the Sequrity and Threat Assessment point of view, the role of middlemen in the production and distribution of rice poses a threat to the welfare of farmers as well as a potential food crime. The two points of view are Commercial and Economic Prediction and Economic Analysis, in the midst of three serious economic threats, the existence of mafias and the practice of food crime worsen the situation. With the decline in the number of food crimes in West Java, indicating the projected economic improvement in the future. Third, the point of view of Law Enforcement Planning and Program and Strategy Development, the perspective of political interests that welfare issues are in the vision and mission of implementing government duties, so that the issue of food security as an effort to realize community welfare is the main issue. From the point of view of Compliance monitoring, the role of middlemen who are not touched by the law is a threat that must be anticipated. The anticipated results are expected to show a dynamic decrease in the number of food crimes so as to reduce unrest in the community

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang jaringan kriminal (criminal network) perdagangan manusia dengan memanfaatkan perekrutan TKI secara ilegal. Jaringan kriminal yang dibahas disini adalah hubungan aktor-aktor dan perannya dalam perekrutan dan pengiriman calon TKI ke Timur Tengah secara ilegal. Kasus yang dibahas dalam kasus ini merupakan kasus yang sudah diputus pengadilan dan kedua pelaku sudah dipidana dan menjalani hukumannya. Kedua pelaku bekerja sama dengan agensi di Timur Tengah merekrut korban sebagai calon TKI untuk bekerja di Timur Tengah tetapi dengan prosedur yang ilegal. Dalam menjelaskan criminal network ini menggunakan social network analysis dan kejahatan terorganisir. Skripsi ini diharapkan dapat menggambarkan proses dan mata rantai dalam perekrutan dan pengiriman TKI dari Indonesia ke negara tujuan (Timur Tengah). Dalam proses pengumpulan data, peneliti mewawancara kedua pelaku yang sedang menjalani hukumannya dan didukung dengan data sekunder dari pengadilan. terorganisir dengan memanfaatkan hubungan sosial dengan agensi di Timur Tengah. Melalui hubungan sosial yang berkembang menjadi jaringan kriminal ini para pelaku atau aktor yang terlibat dalam perdagangan manusia membangun criminal enterprise yang beroperasi pada skala transnasional

---

ABSTRACT
This thesis discuss about criminal network at human trafficking on Indonesias migrant worker. The criminal network discussed here is the relationship between actors and their role in recruitment and sending of Indonesia migrant worker to Middle East illegally. The case discussed in this thesis and research is a case that has been decided by the court and the two perpetrators have been convicted and served their sentences. The two actors worked with agency in Middle East to recruit victims as migrant worker to work in the Middle East but with illegal procedures. This thesis using organized crime and social network analysis to explain criminal network on human trafficking. This thesis is expected to be able to describe the processes and chain in the recruitment and delivery of migrant worker from Indonesia to destination countries (Middle East). In the process of collecting data, I interviewed the two actors who involved in this migrant worker trafficking case and were supported by secondary data from the court. From interviewed and document from court, They are connected and work together based on their social relation/network. Social network between them change into criminal network and become criminal enterprise that worked in transnational scale.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, Penulis menjabarkan hal tersebut dengan menjelaskan bagaimana peranan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia, lalu mengaitkan peranan tersebut dengan kejahatan terorganisir dan penyertaan dalam tindak pidana, untuk dapat menentukan mengenai bagaimana orang-orang yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas turut sertanya mereka dalam melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Penulis juga menjabarkan bagaimana putusan-putusan pengadilan dalam memutus dan mengadili pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia dilihat berdasarkan peranannya dalam tindak pidana. Hasil dari skripsi ini adalah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia yang merupakan kejahatan terorganisir, pertanggungjawabannya adalah sebagaimana bentuk penyertaan turut serta melakukan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis juga melihat bahwa pada penerapannya, Undang-Undang Keimigrasian belum mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, sebab tidak adanya rumusan yang mengatur mengenai peranan dan pertanggungjawaban pidananya secara jelas. Saran yang dapat Penulis berikan adalah dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap penerapan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perlu dibentuk suatu Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia. Kemudian, Penulis juga menyarankan adanya arahan yang tegas diiringi dengan adanya kesadaran terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan dalam memberikan peluang atau kesempatan untuk terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia untuk tidak melakukan praktik korupsi dengan menerima suap untuk meloloskan orang-orang yang akan diselundupan dengan mudah dari tempat pemeriksaan imigrasi. ......This research discusses about the criminal liability of the perpetrators involved in the crime of people smuggling. By using juridicial-normative research methods, the author describes this by explaining the roles of people involved in criminal acts of people smuggling, linking these roles with organized crime and inclusion in criminal acts, to be able to determine how people involved can be held liable for criminal liability who take a direct part in the execution of the act of people smuggling. The author also describes how the court's decisions in deciding and trying the perpetrators involved in criminal acts of people smuggling are seen based on their role in criminal acts. The results of this thesis are the perpetrators involved in the crime of people smuggling are organized crime, the liability is as a form who take a direct part in the execution of the act as regulated in Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration jo. Article 55 Paragraph (1) of the 1^st Criminal Code. The author also sees that in its application, the Immigration Law has not been able to minimize the occurrence of criminal acts of people smuggling, because there is no absolute formulation that regulates the roles and responsibilities of the criminal. The suggestion that the author can give is an evaluation and analysis of the application of Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and the need for a special law or regulation that regulates the crime of people smuggling to be established. The author also suggests that there are strict directions accompanied by awareness of people with authorities to provide opportunities for the occurrence of criminal acts of people smuggling to not commit corrupt practices by accepting bribes to pass people who will be smuggled easily from immigration checkpoint.

Abstrak :
Tesis ini membahas transnasionalisasi jejaring teror domestik, dengan menggunakan studi kasus LTTE. Analisis dalam tesis ini menggunakan kerangka teori oleh Thomas L Friedman, mengenai struktur dan pola globalisasi. Kajian literatur dari tesis ini menemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi transnasionalisasi jejaring teror, dari domestik menjadi ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional. Faktor yang paling utama adalah perkembangan teknologi, pasar bebas, dan pengaruh ideologi dan nasionalisme etnis tamil. Ditemukan pula, berbagai aktor yang terlibat di dalamnya, dan pentingnya keseimbangan antara aktor - aktor tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa LTTE memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan taktik teror, jaringan imigran internasional atau diaspora, dan kejahatan terorganisir transnasional, serta memanfaatkan globalisasi untuk mencapai tujuan mereka.

---

This thesis discusses the trans-nationalization of domestic terror networks, using a case study of the Liberation Tigers of Tamil Eelam. The analysis uses the framework of thinking by Thomas L Friedman, about the structure and patterns of globalization. The literature review showed that there are some factors that affect the trans-nationalization of domestic terror network into a threat of international community. The most important factors are technology, free market, ideology and nationalism of Tamil ethnic. The result showed that there are some actors involved in this process and the importance of the balance among those actors. To conclude, LTTE is able to integrate terror tactics, international immigrant network or diaspora and transnational organized crime, as well as utilizing globalization to pursue their objectives.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang kejahatan ldquo;white-collar rdquo; yang dilakukan oleh birokrat pada implementasi sistem e-procurement dalam pengadaan barang/jasa. Sebelum tahun 2012, pengadaan barang/jasa Pemerintah masih dilaksanakan secara konvensional. Tetapi pelaksanaan pengadaan tersebut memberikan berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya tindak korupsi oleh para birokrat. Maka Pemerintah kemudian berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem e-procurement untuk mengendalikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tetapi kemudian banyak ditemukan kembali bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya oleh para birokrat pelaksana pengadaan. Dengan metode penelitian studi kasus, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana tindak pelanggaran tersebut masih banyak terjadi dalam pelaksanaan pengadaan. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi sistem e-procurement tersebut tidak membawa dampak signifikan pada permasalahan yang terjadi tersebut.

---

ABSTRACT
This paper aims to explain about white collar crime that is being done by the bureaucrats on the implementation of e procurement in public procurement. Before 2014, Government still doing public procurement in a conventional way. But then some problems occurred, which one of them was corruption that was being practiced by the bureaucrats. Therefore, the Government trying to do a bureaucracy reformation in order to control the practice of public procurement from any wrongdoer by implementing e procurement. However, there are still any abuse of authority that is being practiced by the bureaucrats whose in charge of the procurement. By using a case study research method, the researcher try to explain how the act of violation in public procurement still can be done. This research found that the e procurement system doesn rsquo t bring a significant impact for the problems that exist in public procurement.

Abstrak :
Artikel ini membahas mengenai perbudakan yang memiliki kaitan dengan perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan kejahatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak mengikuti regulasi yang terjadi di Benjina, Indonesia. Menurut penulis, permasalahan artikel ini dimulai dari potensi perikanan yang besar menyebabkan tingginya permintaan ikan. Akan tetapi, tingginya permintaan ikan tidak diikuti oleh persediaan yang ada dan pengawasan yang lemah dalam bidang perikanan sehingga memunculkan praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak mengikuti regulasi. Praktik tersebut juga menyebabkan munculnya permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah untuk dapat memenuhi tingginya permintaan ikan. Para tenaga kerja tersebut rentan menjadi korban perbudakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia karena edukasi yang rendah dan tuntutan perekonomian. Perbudakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia, juga berhubungan dengan kejahatan terorganisir transnasional dan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Penulis dalam artikel ini menggunakan studi pustaka sebagai metode penulisan. Artikel ini menunjukkan bahwa praktik perbudakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia menyebabkan anak buah kapal penangkap ikan asing menjadi korban dari kejahatan tersebut, dilakukan oleh pihak yang normal, rasional dan berorientasi pada keuntungan, serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggengkan oleh permintaan tenaga kerja berbiaya rendah. ......This article focus on slavery and its association with human smuggling, human trafficking, and IUU fishing that happens in Benjina, Indonesia. The author found that the problem started from high fishing potential resulting in high demand for fish. However, the high demand for fish is not followed by the supply of fish and the weak supervision in the field of fisheries contributes to the IUU fishing practices. Such practices also lead to the emergence of demand for low-cost labor to help meet the high demand for fish. The workers is particularly vulnerable to slavery, human trafficking, and human smuggling because of economic demands and lack of education. Slavery, human trafficking, and human smuggling are also associated with transnational organized crime and act that violates human rights. The author in this article uses library research as a writing method. The writing shows that the practice of slavery, human trafficking, and human smuggling caused the crew of foreign fishing vessels to be victims of those crime, conducted by the normal, rational, and profit-oriented, and the violations of human rights are perpetuated by low-cost labor demand.

Abstrak :
Tulisan ini menjelaskan tentang perlunya suatu model pencegahan yang berdaya guna dalam mencegah penyelundupan ganja di wilayah perbatasan darat IndonesiaPapua Nugini di Distrik Muara Tami, Jayapura Papua. Model yang diterapkan selama ini, yaitu model outward looking, yang menerapkan pemeriksaan, pengawasan dan keamanan lintas batas secara terpadu. Pada kenyataannya, penyalahgunaan ganja yang berasal dari Papua Nugini masih mengkhawatirkan di wilayah perbatasan. Dengan pendekatan wawancara tidak terstruktur dan metode Delphi diperoleh data akurat bahwa model yang dilakukan sekarang dalam pelaksanaannya masih belum terlihat professional dan terpadu antara petugas pelayanan lintas batas, petugas keamanan (Polisi) dan pertahanan (TNI), Ondoaffi (tokoh adat), tokoh agama dan masyarakat perbatasan di wilayah Indonesia-Papua Nugini. Selanjutnya, masih lemahnya keterpaduan antara Kementerian/Lembaga terkait program dan anggaran dalam rangka pencegahan penyelundupan ganja di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua. Masih adanya orang-orang memilih melakukan penyelundupan ganja karena tidak merasa bersalah dan merupakan pekerjaan yang menguntungkan, jaringan sosial yang kuat, terdapatnya perilaku yang menetralkan dirinya bahwa membawa ganja bukan suatu kejahatan. Serta persoalan yang masih belum serius diantisipasi seperti persoalan geografis, demografis dan gangguan dari kelompok kejahatan bersenjata (OPM). Terkait persoalan tersebut, disertasi ini akan memberikan suatu langkah strategis, dengan beberapa rekomendasi kebijakan yang menguatkan model ini bisa memaksimalkan dan berdaya guna dari model sebelumnya. ......This paper describes the need for an effective prevention model in preventing marijuana smuggling in the land border area of ​​Indonesia-Papua New Guinea in Muara Tami District, Jayapura Papua. The model that has been applied so far is the outward looking model, which implements cross-border inspection, surveillance and security in an integrated manner. In fact, the misuse of marijuana originating in Papua New Guinea is still a concern in the border region. With an unstructured interview approach and the Delphi method, accurate data is obtained that the current model in its implementation still does not look professional and integrated between cross-border service officers, security (police) and defense (TNI) officers, Ondoaffi (traditional leaders), religious leaders and border communities in the Indonesia-Papua New Guinea region. Furthermore, there is still weak integration between Ministries/Agencies related to programs and budgets in the context of preventing marijuana smuggling in the Indonesia-Papua New Guinea border area in Muara Tami District, Jayapura City, Papua Province. There are still people who choose to smuggle marijuana because they don't feel guilty and it is a profitable job, strong social networks, there are behaviors that neutralize him that carrying marijuana is not a crime. As well as problems that have not been seriously anticipated, such as geographic, demographic and interference from armed crime groups (OPM). Regarding this issue, this dissertation will provide a strategic step, with several policy recommendations that strengthen this model to maximize and be effective from the previous model.