Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum bagi public figure yang melakukan promosi pemasaran efek dilihat dari Hukum Pasar Modal Indonesia dan juga perlindungan hukum bagi investor yang menerima rekomendasi saham dari pihak yang tidak memiliki izin sebagai penasihat investasi. Dari segi aturan, promosi pemasaran efek diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.04/2019. Secara hukum Tindakan promosi pemasaran efek yang dilakukan oleh Public Figure dimungkinkan selama sesuai ketentuan yang berlaku di POJK No 7 Tahun 2019 dan tidak melanggar aturan – aturan yang terdapat dalam UU No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Tindakan Public Figure memiliki risiko pertanggung jawaban secara hukum Ketika dalam penyampainnya melanggar pasal – pasal mengenai kejahatan pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Perlindungan bagi Investor secara garis besar terbagi dalam beberapa aspek yaitu pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Dalam aspek perlindungan Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga yang menurut Pasal 5 Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif dan merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan ......This research discuss legal responsibilities for public figures who promote securities marketing as seen from the Indonesian Capital Market Law and also legal protection for investors who receive stock recommendations from parties who do not have permits as investment advisors. In terms of regulations, the promotion of securities marketing is regulated in the Financial Services Authority Regulation. Legally, Securities marketing promotion actions carried out by Public Figures are possible as long as they comply with the provisions in force in POJK No. 7 of 2019. The actions of a public figure carry the risk of legal liability when in their presentation they violate the articles regarding capital market crimes such as fraud, market manipulation, and insider trading. Protection for Investors is divided into several aspects, namely supervision, prevention, and enforcement. In the aspect of protection, the Financial Services Authority is an institution which according to Article 5 of the Law on the Financial Services Authority has the function of administering an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector. The legal research uses normative juridical methods and is a descriptive analytical research. The research was conducted by literature study

Abstrak :
Penegakan terhadap kejahatan pasar modal di Indonesia masih sangatlah lemah. Fakta dari lemahnya penegakan ini adalah sudah lebih dari 20 tahun, belum ada satupun tindak pidana pasar modal yang berhasil masuk ke ranah persidangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka OJK dan juga Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal di Indonesia. Adapun tugas pengawasan yang diemban oleh OJK meliputi pemeriksaan dan juga penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran dan juga dugaan kejahatan pasar modal yang mungkin terjadi, sedangkan tugas pengawasan yang diemban oleh BEI merupakan tugas untuk mengawasi perdagangan secara langsung, melalui pembuatan peraturan-peraturan BEI yang mengizinkan BEI untuk menetapkan suspensi, memberi sanksi administratif, dan juga menerbitkan Unusual Market Activity (UMA). UMA merupakan pengumuman yang dibuat oleh BEI disaat terdapat suatu efek yang mengalami ketidakwajaran dalam aktivitas perdagangannya. Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kedua jenis pengawasan tersebut, dan menemukan korelasi di antara keduanya berupa unsur UMA yang identik dengan sinyal-sinyal terjadinya kejahatan pasar modal. Penulis juga menganalisis mengapa sebuah UMA tidak bisa dinyatakan sebagai kejahatan pasar modal, beserta analisis mengenai kasus diterbitkannya UMA yang diikuti oleh sanksi Kejahatan Pasar Modal. ......The enforcement of laws regarding prevention of capital market crimes in Indonesia is staggeringly low. This is supported by the fact that there has been no case regarding capital market crime that has been bought to the court of justice in over 20 years. As an effort to combat these practices, several laws and regulations are made, these are Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market and Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan (OJK). These regulations allow \several institutions to regulate and supervise the securities trade, two of which are the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (BEI). The supervisory duties carried out by the OJK include examination and investigation of administrative violations as well as allegations of capital market crimes that may occur, whereas the supervisory duties carried out by the BEI involves supervising the securities trade through the regulations issued by BEI, which allows them to suspend trades, hand out administrative sanctions, and also publish Unusual Market Activities (UMA). UMA is an announcement made by BEI in the case of an abnormality is detected in the trade activities of a particular stock or instrument. In this research, the author analyzed the regulations regarding both of these supervisory functions, and found the correlations between the two, in the form of similarities between the indicator of UMA and the signals of capital market crime activity. This research also analyzed why an UMA can not be stated as a practice of capital market crime, through the analysis of a case in which a formal UMA is announced, followed by a sanction from OJK regarding capital market crimes.

Abstrak :
Perlindungan hukum terhadap investor diperlukan agar perkembangan dalam pasar modal menjadi signifikan dikarenakan kepercayaan invetor . Namun, investor sering mengalami kerugian akibat kejahatan pasar modal. Berdasarkan hal itulah maka OJK berinisiasi untuk membentuk Peraturan OJK No. 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor ini terinspirasi dari Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas, penggunaan pendekatan yuridis dan perbandingan hukum. Pengembalian keuntungan tidak sah di Amerika Serikat pernah mengalami perdebatan apakah pengembalian keuntungan tidak sa merupakan equitable remedy atau penalty. Namun, sejatinya pengembalian keuntungan tidak sah memberikan perlindungan hukum kepada investor di Amerika Serikat dengan serangkaian pengaturannya. Begitupun juga POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal ini yang menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal, karena bentuk perintah dalam POJK ini dinilai efektif, proporsional, dan dapat bersifat preventif. Penulis memberikan saran kepada tesis ini yaitu harus lebih memperhatikan kerangka teoritis terhadap POJK ini dan juga Peraturan pelaksana dari penetapan POJK ini lebih memperinci mengenai kriteria Pihak yang melakukan pelanggaran pasar modal agar tidak menjadi multitafsir dikemudian hari. ......Legal protection for investors is needed so that developments in the capital market become significant due to investor confidence. However, investors often experience losses due to capital market crimes. Based on this, OJK took the initiative to form OJK Regulation No. 65 /POJK.04/2020 concerning Returns of Unauthorized Profits and Compensation Funds for Investors' Losses in the Capital Market Sector. This invalid return on profits and an investor's compensation fund was inspired by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. This study uses a normative juridical method, which is a type of research that uses library materials or secondary data. Library materials or secondary data that are meant include laws and regulations, principles, use of a juridical approach and comparative law. Disgorgement in the United States has experienced debates whether disgorgement is an equitable remedy or penalty. However, disgorgement actually provides legal protection to investors in the United States with a series of arrangements. Likewise, the POJK regarding Unauthorized Returns of Profits and Compensation Fund for Investor Losses in the Capital Market Sector is a form of legal protection for investors for losses arising from violations of laws and regulations in the capital market, because the form of orders in the POJK is considered effective, proportional, and can be preventive. The author provides suggestions for this thesis, namely that it must pay more attention to the theoretical framework of this POJK and also the implementing regulations of the determination of this POJK in more detail regarding the criteria for parties who commit capital market violations so that they do not become multiple interpretations in the future.