Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisa kejahatan terhadap hutan di Riau, Indonesia dalam kurun waktu 2003 hingga 2015. Data yang didapat dari laporan investigasi, buku dan pemberitaan media dianalisa menggunakan perspektif kriminologi hijau dengan mengadopsi tiga model teoritis kriminologi hijau oleh Rob White (2008a): keadilan lingkungan, keadilan ekologis dan keadilan spesies non-manusia. Tulisan ini juga meninjau aspek hukum, administrasi dan kebijakan. Deforestasi yang terjadi di Riau dalam kurun waktu tersebut dianalisa dengan kategorisasi berikut: (1) konflik sosial dan kemanusiaan, (2) kerusakan ekosistem hutan (3) kejahatan dan ancaman spesies non-manusia, serta (4) tinjauan hukum, administrasi dan kebijakan. Hasil analisa empiris dengan menekankan dimensi sosial, politik dan sistem ekonomi kapitalisme dalam tulisan ini membuktikan terjadinya kejahatan terhadap hutan dalam perspektif kriminologi hijau dengan memperhitungkan terjadinya kerusakan, kerugiaan dan perlukaan pada hutan dan bagian integralnya. Menimbulkan korban ekosistem hutan (degradasi), perlukaan kepada masyarakat adat dan lokal, hilangnya habitat hewan, terjadinya pelanggaran hukum hingga temuan kebijakan yang membahayakan hutan. Negara dan korporasi transnasional pada industri kehutanan di Riau menjadi aktor kejahatan terhadap hutan.

---

This paper reviews crimes against forests in Riau, Indonesia from 2003 to 2015. Data obtained from reports, books and media coverage is analyzed using a green criminology perspective with an analysis of three theoretical models of green criminology by Rob White (2008a): environmental justice, ecological justice and non-human species justice. This paper also reviews legal, administrative and policy aspects. Deforestation that occurred in Riau during this period was analyzed with the following categories: (1) social and human conflicts, (2) harm to forest (3) crimes and threats to non-human species, and (4) legal, administrative and policy review. The empirical results of this analysis with an emphasis on the social, political and the economic system of capitalism prove the crimes against forests in a green criminological perspective by taking into account the damage, loss and harm to forests and their integral parts. Resulting in victims of forest ecosystems (degradation), harm to indigenous and local communities, the loss of animal habitat, violations of laws and harmful policies. The state and transnational corporations in the forestry industry in Riau are the actors of crimes against forests.

"

"Pembalakan liar merupakan kejahatan kehutanan yang menghasilkan keuntungan besar dan memotivasi pelaku untuk terus melakukannya. Pendekatan anti pencucian uang, yang menargetkan kekayaan hasil kejahatan, menjadi salah satu upaya strategis untuk menangani masalah ini. Penelitian ini menganalisis efektivitas pendekatan tersebut dalam konteks pembalakan liar di Indonesia, menggunakan perspektif Green Criminology dan parameter efektivitas hukum William M. Evan. Data penelitian meliputi putusan pengadilan terkait pembalakan liar dan pencucian uang dari 2019–2023. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pendekatan ini memiliki potensi besar, penerapannya belum optimal. Kendala utama mencakup minimnya laporan transaksi mencurigakan, kompleksitas identifikasi transaksi ilegal, serta kurangnya koordinasi antar-lembaga. Strategi PPATK melalui pengembangan Green Financial Crime menjadi sorotan penting untuk menangani pencucian uang yang berasal dari kejahatan lingkungan. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi antar-lembaga, peningkatan komitmen penegak hukum, serta regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan sektor kehutanan. Dengan pendekatan yang lebih holistik, pemberantasan pembalakan liar diharapkan dapat melindungi lingkungan sekaligus mencegah kerugian negara secara signifikan

---

Illegal logging is a forestry crime that generates significant profits, motivating perpetrators to continue their actions. The anti-money laundering approach, which targets the proceeds of crime, is a strategic effort to address this issue. This study analyzes the effectiveness of this approach in combating illegal logging in Indonesia, using a Green Criminology perspective and William M. Evan's legal effectiveness parameters. The research data include court decisions related to illegal logging and money laundering cases from 2019–2023. Findings indicate that while this approach holds great potential, its implementation remains suboptimal. Key challenges include the lack of suspicious transaction reports, the complexity of identifying illegal transactions that often resemble legitimate business activities, and insufficient inter-agency coordination. The Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) strategy, through the development of Green Financial Crime, is highlighted as a critical effort to tackle money laundering originating from environmental crimes. The study recommends strengthening inter-agency coordination, enhancing law enforcement commitment, and implementing stricter regulations for companies in the forestry sector. With a more holistic approach, efforts to eradicate illegal logging are expected to significantly protect the environment and prevent state losses."