Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi berdampak pada semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Hal tersebut didukung oleh terus meningkatnya jumlah Hasil Analisis, yang dihasilkan oleh Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yang disampaikan kepada penegak hukum sebagai alat bantu dalam menelusuri dana-dana hasil kejahatan pada proses penegakkan hukum. Namun, saat ini tindak lanjut dari Hasil Analisis (HA) yang dihasilkan oleh FIU masih belum optimal. Optimalnya tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilihat dari jumlah kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti berdasarkan HA FIU Indonesia. Sehingga, penelitian ini akan melihat tingkat tindak lanjut hasil analisis proaktif periode 2015- 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga melihat bagaimana penerapan teknik akuntasi forensik sebagai salah salah satu alat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada HA proaktif periode 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami HA dan menjabarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada proses penyusun HA. Berdasarkan hasil penelitian, tracing schedule, link analysis, dan timeline analysis telah digunakan oleh FIU Indonesia pada HA proaktif yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap. Sayangnya, akuntansi forensik belum menjadi standar prosedur analisis pada FIU Indonesia. Dengan demikian, untuk meningkatkan tingkat tindak lanjut HA oleh para penegak hukum, FIU perlu menggunakan teknik akuntansi forensik dengan memanfaatkan database mereka untuk dapat memperkaya HA. ......Technological developments have an impact on increasing crimes committed by criminals. This is supported by the continued increase in the number of Analysis Results (AR), which are produced by the Financial Intelligence Unit (FIU) of Indonesia in the context of preventing and eradicating criminal acts and submitted to law enforcement as a tool in following up on proceeds of crime in law enforcement. However, currently the follow-up of AR produced by the FIU is still not optimal. The optimal follow-up carried out by law enforcement officers can be seen from the number of cases that have permanent legal force which are followed up based on Indonesian AR FIU. Thus, this study will look at the level of follow-up on the results of the 2015-2019 proactive analysis that has permanent legal force and to see how the application of forensic accounting techniques as a tool in preventing criminal acts of crime in AR proactive for the 2015-2019 period. The research method used in this research is a case study with a qualitative descriptive approach to explore AR and describe the phenomena that occur in the process of making AR. Based on the research results, tracing schedule, link analysis, and timeline analysis have been used by the Indonesian FIU on proactive AR whose cases have permanent legal force. Unfortunately, forensic accounting has not yet become a standard analytical procedure at Indonesian FIUs. Thus, to increase the level of follow-up of AR by law enforcers, FIUs need to use forensic accounting techniques by utilizing databases to enrich AR.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini membahas tentang fraud yang dilakukan oleh pegawai dengan posisi tinggi pada lembaga perbankan di Indonesia, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam memahami fraud yang dilakukan oleh pegawai bank, tulisan ini menggunakan studi kasus terhadap fraud yang terjadi di BPR X. BPR ini mengalami kerugian akibat kredit fiktif, penggelapan dana debitur, dan penyalahgunaan agunan yang dilakukan oleh Kepala Cabang dan Direktur Utama. Tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai di BPR X akan dianalisis menggunakan konsep kejahatan keuangan dan fraud diamond theory yang berfokus pada penyebab terjadinya fraud. Dengan menggunakan data yang berasal dari hasil penyelidikan kasus yang berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan putusan pengadilan terhadap pelaku, akan dilihat faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya fraud yang dilakukan oleh pegawai BPR X. Hasilnya menunjukkan bahwa jabatan tinggi yang dimiliki oleh kedua pelaku memiliki pengaruh yang besar terhadap tindakan fraud yang mereka lakukan karena membantu mereka untuk melakukan pelanggaran tanpa melibatkan kekerasan dan mendapatkan kepercayaan dari korban. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap timbulnya fraud di BPR X adalah besarnya keuntungan yang akan diperoleh, lemahnya sistem pengendalian internal dan rasionalisasi pelaku atas tindakannya. ......This final project discusses fraud committed by high-position employees at banking institutions in Indonesia, especially Rural Banks (BPR). In understanding fraud committed by bank employees, this paper uses a case study of fraud that occurred at BPR X. This BPR was involved in fictitious credit, embezzlement of debtor funds, and misuse of collateral by Branch Heads and President Director. Fraud acts committed by employees at BPR X will be analyzed using the concept of financial crime and fraud diamond theory, which focuses on the causes of fraud. By using data derived from the results of case investigations from the Deposit Insurance Corporation (LPS) and court decisions against the perpetrators, it will look at the factors that caused the fraud committed by BPR X employees. The results show that the high positions held by both perpetrators have a great influence on their fraudulent actions, because it helps them to commit violations without involving violence and gain the trust of victims. Other factors that also influence the occurrence of fraud in BPR X are the amount of profit to be obtained, the weakness of the internal control system and the rationalization of the perpetrators for their actions.

Abstrak :
Kasus dugaan perdagangan orang dalam (insider trading) pada perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, di tahun 2007 merupakan salah satu kejahatan keuangan yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia. Namun, sebagaimana kejahatan keuangan lainnya yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia, dugaan insider trading tersebut hanya dikenakan sanksi administratif dan tidak pernah berhasil dibawa pada tingkat pengadilan untuk dapat dituntut secara pidana. Padahal, unsur-unsur pasar perdagangan orang dalam yang ada dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah terpenuhi. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa saat penanganan kasus dugaan insider trading PT PGN tersebut, kendala utama terdapat pada kekosongan aturan hukum yang tidak memungkinkan diterimanya alat bukti digital di pengadilan. Selain itu kemampuan lembaga penegak hukum yang masih tergolong minim, ketiadaan fasilitas yang mendukung, dan juga budaya hukum di negara Indonesia yang tidak jera terhadap sanksi administratif juga ikut menyebabkan kendala penegakan hukum terhadap kasus dugaan insider trading tersebut. ...... The cases of alleged insider trading on the trade shares of PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, in 2007, is one of the financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market. However, as other financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market, the punishment for the insider trading allegations only with an administrative sanctions and has never managed to be taken at the level of the court to be prosecuted criminally. In fact, the elements of insider trading in the Law Number 8 Year 1995 concerning on Capital Market has been fulfilled. It is proved that there are still obstacles in the enforcement of laws against financial crimes that have occured in Indonesian Capital Market. The author concludes when the cases of alleged insider trading of PT PGN is handled, the major constraints is on the vacancy rule of law that does not allow acceptance of digital evidence in court. In addition, the ability of law enforcement agencies are still relatively minimal, the absence of supporting facilities, and the legal culture of the Indonesian state that’s not deterrent to an administrative sanctions, also contributed to the constraints of law enforcement on the case of alleged insider trading.