Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di dalamnya mengenai polemik suksesi tahta kerajaan di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keistimewaannya adalah pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan mekanisme penetapan Sultan yang bertahta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam yang bertahta di Kadipaten Pakualaman. Sebagai salah satu keistimewaan DIY yang kedudukannya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seharusnya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat dilaksanakan dengan tertib dan ajeg. Namun berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, historis, dan konsepsional dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dari masa ke masa, sejak 1945 hingga 2017, baik pengaturan maupun praktiknya selalu berbeda-beda dengan disertai permasalahannya masingmasing, khususnya mengenai mekanisme dan persyaratan calon. Dari hasil komparasi dengan praktik monarki di enam negara, yakni Brunei Darussalam, Arab Saudi, Thailand, Inggris, dan Qatar, ditemukan bahwa mekanisme suksesi kerajaan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan dalam konstitusi di negaranya. Sehingga lebih terbuka untuk diketahui oleh publik. Sementara itu di Yogyakarta, belum pernah ada pengaturan resmi mengenai mekanisme suksesi dan mekanisme penyelesaian konflik suksesi di Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman dalam paeraturan perundangundangan. Padahal dalam praktiknya, konflik di internal itu berimplikasi pada timbulnya permasalahan dalam pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Untuk itu ke depan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundangudangan, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan peraturan mengenai persyaratan calon, mekanisme dan urutan suksesi di Kasultanan dan Kadipaten, penyelarasan masa jabatan dengan kepala daerah lain hasil pemilihan serentak nasional, wewenang wakil Gubernur dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau diberhentikan dalam masa jabatan, perbaikan mekanisme penetapan oleh DPRD hingga penyelesaian sengketa dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

---

ABSTRACT
This research departs from the problems in filling the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta Special Region, including in it about the polemic succession of the royal throne in Yogyakarta. Yogyakarta Special Region, hereinafter referred to as YSR, is a provincial area which has a special feature within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of its privileges is the filling of the office of Governor and Vice Governor of Yogyakarta with the mechanism of establishment of the Sultan who reigned in Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat and Paku Alam who reigned in Kadipaten Pakualaman. As one of the privileges of YSR whose position is recognized in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the filling of the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta may be implemented in an orderly and steady manner. However, based on the results of normative research with comparative, historical, conceptional, and regulatory approaches in this study, it was found that the filling of the post of Governor and Vice Governor of Yogyakarta from time to time, from 1945 to 2017, both the arrangement and the practice always vary with the respective problems, especially regarding the mechanism and requirements of candidates. From the results of comparisons with monarchy practices in six countries, namely Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Thailand, Britain and Qatar, it was found that the mechanism of royal succession was set forth in legislation, even in the constitution of the country. So it is more open to the public. Meanwhile in Yogyakarta, there has never been an official regulation on succession mechanisms and mechanisms for successful settlement of conflicts in the Kasultanan and Duchy of Pakualaman in legislative regulations. Whereas in practice, internal conflict has implications for the emergence of problems in fulfilling the requirements of the candidates for Governor and Vice Governor of Yogyakarta. In the future, in line with the development of the society and the legislation, it is necessary to make adjustments or changes in regulations regarding candidate requirements, succession mechanisms in Kasultanan and Kadipaten, the alignment of tenure with other regional heads of national election results, and dispute resolution in the filling of office of Governor and Deputy Governor of YSR.