Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query
Latuconsina, Rai Hasni
"
ABSTRAK
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perum BULOG menggantikan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2003, maka terjadi penambahan ruang lingkup penugasan Perum BULOG dalam kegiatan usaha komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang Perum BULOG sebagai BUMN dalam kegiatan usaha komersial dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran Perum BULOG sebagai BUMN dalam kegiatan usaha komersial pasca berlakunya PP No. 13 Tahun 2016 Tentang Perum BULOG. Dalam penyusunan penelitian ini, ...
"
2017
T49147
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adhitya Riefkasari Putri
"
Untuk melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas harus mempunyai dana yang cukup, dalam bentuk modal perseroan. Pengeluaran saham dalam simpanan perseroan adalah salah satu cara yang dapat digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan modal Perseroan Terbatas. Tesis ini membahas mengenai prosedur, cara dan persyaratan pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan Terbatas untuk meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor serta prosedur dan mekanisme pengembalian modal yang telah ditempatkan dan disetor yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50335
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kadek Nadya Pramita Sari
"
Tesis ini membahas tentang dampak PKU terhadap perusahaan asuransi di Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti dipergunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. regulasi dan mekanisme pengawasan perusahaan asuransi di Indonesia merupakan kewenangan OJK dan NAIC di Amerika Serikat. Mekanisme pengawasan di Indonesia dilakukan sesuai dengan UU Perasuransian dan peraturan yang diterbitkan oleh OJK kemudian di Amerika Serikat sesuai dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gemala Dewi
"
Tujuan penulisan ini adalah terutama untuk memberi gambaran mengenai Hukum Perikatan Islam dan bagaimana mengaktifkan kembali fungsinya di masyarakat dalam rangka mengupayakan perbaikan sistem perekonomian yang berlangsung dewasa ini. Berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang No. l4 Tahun 1967 Bab I pasal l yang mensyaratkan adanya bunga dalam pemberian kredit pada kegiatan usaha lembaga keuangan, seolah-olah telah menutup pintu bagi Hukum Perikatan Islam yang salah satu asasnya adalah "Pengharaman Riba" untuk berfungsi di masyarakat, khususnya dalam ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siregar, Asronald
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1985
S8873
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arrumaisha Rani Khairunnisa
"
Tesis ini berisi analisis tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang ditinjau dari Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisis data yang bersifat kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35567
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hutabarat, Netty Karolin
"
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dianggap tidak lagi relevan dan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini juga merupakan dasar diubahnya OSS menjadi Online Single Submission Risk Based Approach atau yang biasa kita kenal dengan OSS Berbasis Risiko. Hadirnya layanan ini menjadi salah satu cara yang digunakan untuk semakin mempermudah pengajuan perizinan untuk berusaha di ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ika Esti Kurniawati
"
Wacana penggantian kontrak bagi hasil mendorong dilakukan penelitian untuk menentukan bentuk ideal kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui penelitian normatif dilakukan kajian bahan-bahan hukum, selanjutnya dibandingkan bentuk yang pernah berlaku di masa lalu dan praktek di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kontrak bagi hasil saat ini telah sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun perlu penyempurnaan. Dari penelitian diketahui pula bahwa bentuk yang lazim di dunia internasional antara lain konsesi, kontrak jasa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27905
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Awang Anggargeni
"
ABSTRAK
Perekonomian yang dipengaruhi oleh globalisasi dunia usaha memungkinkan para pengusaha untuk menambahkan modal usahanya dengan melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam penyelesaian utang piutang di antara mereka. Lembaga Kepailitan dan PKPU di Indonesia merupakan lembaga yang memberikan solusi penyelesaian masalah utang piutang di Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana implikasi hukum atas permohonan PKPU terhadap debitor asing di Pengadilan Niaga Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bertha Manimbul Jayanti
"
Undang-Undang Migas Tahun 2001 menjelaskan Negara (Pemerintah) turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas. Negara diberikan kewenangan mengusahakan hulu migas dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yang didukung filosofis amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan posisi Negara (Pemerintah) dalam KPS menurut analisis KUHPER adalah seimbang. Negara (Pemerintah) menurut KUHPER diakui sebagai subjek hukum perdata yang dapat turut serta dalam hubungan privat. Adanya keseimbangan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41795
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library