Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang kedudukan dan peran kaisar berdasarkan dua konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Jepang, yakni Konstitusi Meiji dan Konstitusi 1946. Fokus penelitian ini menjabarkan implementasi pasal yang mengatur kedudukan dan peran kaisar di dalam pemerintahan Jepang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pasal yang mengatur kedudukan kaisar dalam Konstitusi Meiji tidak dijalankan dengan semestinya akibat dominasi militer di dalam pemerintahan. Kaisar Hirohito pada kenyataannya tidak memiliki kekuatan penuh dalam menentukan kebijakan negara. Kemudian, pasal yang mengatur kedudukan kaisar dalam Konstitusi 1946 berjalan dengan semestinya. Kaisar Hirohito, yang kemudian digantikan oleh Putera Mahkota Akihito, menjalankan kedudukannya sebagai simbol persatuan negara dengan melakukan tugas-tugasnya yang bersifat seremonial.

---

ABSTRACT
This research discussed about the position and role of the emperor according to Meiji Constitution and Constitution of Japan 1946. The main focus on this research is to explain the implementaion of the articles that regulate position and role of the Japanese emperor. The result indicated that the Meiji Constitution articles were not carried out properly due to military dominance within the government. In fact, Emperor Hirohito did not have a full power in determining national policies. On the other hand, the Constitution of Japan 1946 articles worked as it should be. Emperor Hirohito, later replaced by Crown Prince Akihito, performed his position as the symbol of state unity by doing the ceremonial duties.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang birokrasi pemerintahan yang paling bawah dalam struktur pemerintahan daerah yaitu jabatan bek khususnya bek betawi dan melihat adanya kesinambungan antarajabatan bek pada masa kolanial dengan lurah pada masa republik dengan harapan bagaimana perkembangan kedudukan dan peran bek dalam birokrasi pemerintahan dan masyarakat. Penelitian mengenai masyarakat betawi sudah cukup banyak ahli yang membahas tentang masyarakat ini. Namun selama ini masih sedikit tulisan yang khusus membahas tentang jabatan bek. Begitu pula telah banyak ahli sejarah yang menulis tentang birokrasi, namun selama ini belum banyak yang membahas secara mendalam tentang jabatan wijkmeester. Wijkmeester dibentuk oleh VOC pada tahun 1655 yang bertugas mengepalai wijk yang terdiri dari beberapa buah kampung. Kedudukan wijkrneester dalam birokrasi pemerintahan menduduki posisi paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat Meskipun menempati posisi paling bawah jabatan wijkmeester mempunyai peran penting yaitu sebagai perantara yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah harus diterjemahkan oleh pejabat ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayahnya. Dalam hal wewenang wijkmeester bisa dikatakan tidak berhak memutuskan suatu kebijakan dari persoalan yang ada di masyarakatnya, seluruh persoalan harus dilaporkan pada pejabat yang berada diatasnya yaitu ajudan dan komandan. Mereka itulah yang berhak memutuskan segala sesuatunya, dan keputusan itu harus dijalankan oleh wijkmeesternya. Tugas dan kewajiban wijkmeesrer yang harus dijatankan adalah (1) memungut pajak (2) memelihara keamanan dan ketertiban kampung seperti ronda malam, memberantas perjudian, pengaturan tempat berdagang. (3) Menjaga kenyamanan dan kebersihan kampung seperti menjaga penerangan, menjaga kebersihan got dan lain-lain. (4) pembuatan Surat keterangan seperti surat jalan, surat izin menikah, surat kematian, dan lain-lain. (5) pencatatan penduduk. Wijkmeester tidak mendapatkan gaji namun mendapatkan 8 % dari uang pajak yang ditarik dari penduduk. Meskipun tidak mendapatkan gaji, jabatan ini cukup diminati oleh masyarakat terbukti dari banyaknya surat lamaran yang diajukan kepada pemerintah, serta persaingan yang terjadi dari penduduk untuk mendapatkan jabatan itu.