"Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Penyesuaian Batas Flight Information Region (FIR) atau wilayah informasi penerbangan dengan Pemerintah Singapura. Ratifikasi ini memunculkan kontroversi di tingkat domestik, di mana ratifikasi ini dilihat janggal, baik dalam perjanjian yang diratifikasi dan instrumen hukum dalam ratifikasi. Perjanjian ini dinilai tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah Indonesia karena perjanjian ini muncul dari proses panjang inisiasi Presiden Joko Widodo di tahun 2015 untuk mengambil alih secara penuh pengawasan FIR di wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna yang didelegasikan ke Singapura, berdasarkan mandat dari International Civil Aviation Organization (ICAO). Sedangkan, pada perjanjian ini, hanya terjadi penyesuaian batas pengawasan FIR di Kepulauan Riau dan Natuna, sehingga masih terdapat wilayah udara Indonesia yang didelegasikan ke Singapura. Selain itu, dalam ratifikasi, instrumen hukum yang digunakan Pemerintah Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2022. Hal ini dilihat bertentangan dengan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 24 tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional yang menuliskan bahwasanya perjanjian internasional yang bersinggungan dengan kedaulatan teritori Indonesia, harus diratifikasi melalui Undang-Undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Dari kontroversi ini, muncul pertanyaan mengenai alasan dari mengapa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi perjanjian ini. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori model politik birokrasi Allison dan Zelikow (1999) yang menganalisa aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara melalui empat pertanyaan konseptual terkait politik birokrasi antar aktor. Melalui teori ini, ditemukan tiga variabel faktor pendorong dilakukannya ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, di mana tiga variabel faktor ini saling timbal-balik dan berkaitan dengan aktor- aktor strategis di dalam politik birokrasi pada proses ratifikasi. Secara spesifik, penelitian ini menemukan bahwa ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia didorong oleh keterlibatan, persepsi, kekuatan, dan interaksi para aktor-aktor strategis, baik di tingkat domestik dan internasional yang mendorong dilakukannya ratifikasi sebagai opsi kebijakan yang disetujui semua aktor. Dari pada itu, meskipun terdapat kontroversi dari keputusan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian tersebut, politik birokrasi dalam proses ratifikasi menemukan ratifikasi sebagai satu opsi yang didorong oleh aktor strategis dengan persepsi dan kekuatan dominan untuk mendorong ratifikasi, sehingga pada akhirnya dalam interaksi yang dilakukan ratifikasi menjadi opsi kebijakan yang disetujui semua aktor.
In 2022, the Government of Indonesia ratified the Agreement on the Alignment of the Flight Information Region (FIR) boundaries with the Government of Singapore. This ratification raised controversy at the domestic level, where the ratification was seen as irregular, both in the agreement being ratified and the legal instrument used in the ratification. This agreement was considered not in accordance with the wishes of the Government of Indonesia because it emerged from a long process initiated by President Joko Widodo in 2015 to fully take over the supervision of the FIR in the airspace of the Riau Islands and Natuna, which had been delegated to Singapore based on the mandate of the International Civil Aviation Organization (ICAO). However, in this agreement, there was only aligment of FIR boundaries in the Riau Islands and Natuna, so that parts of Indonesian airspace are still delegated to Singapore. In addition, in the ratification, the legal instrument used by the Government of Indonesia was Peraturan Presiden No. 109 of 2022. This was seen as contradictory to Article 4 Undang-Undang No. 24 of 2000 concerning International Treaties, which states that international treaties related to the sovereignty of Indonesian territory must be ratified through Undang-Undang passed by the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI). From this controversy, a question arises regarding the reason why the Government of Indonesia decided to ratify this agreement. In answering this question, this research uses the bureaucratic politics model theory of Allison and Zelikow (1999), which analyzes the actors involved in a country's foreign policy-making through four conceptual questions related to bureaucratic politics between actors. Through this theory, three driving factor variables were found for the ratification by the Government of Indonesia, where these three variables are reciprocal and related to strategic actors in the bureaucratic politics process of ratification. Specifically, this research finds that the ratification carried out by the Government of Indonesia was driven by the involvement, perception, power, and interaction of strategic actors, both at the domestic and international levels, which pushed ratification as a policy option agreed upon by all actors. Therefore, although there is controversy over Indonesia’s decision to ratify the agreement, bureaucratic politics in the ratification process finds ratification as the only option driven by strategic actors with dominant perceptions and power, so that in the end, through their interaction, ratification became a policy option agreed upon by all actors."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2025
