Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian organisasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat satker di Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) BATAN berdasarkan Perka BAPETEN Nomor 01 Tahun 2010 dan Standar IAEA GSR Part. 7. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara, dan telaah dokumen. Metode yang digunakan adalah evaluasi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 01 Tahun 2010, dan standar internasional yaitu IAEA Standard No. GSR Part. 7. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar elemen organisasi kesiapsigaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat satker di Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) BATAN telah memenuhi standar. Elemen yang belum semuanya persyaratannya terpenuhi adalah tindakan perlindungan bagi personil kedaruratan. Persyaratan yang tidak terpenuhi dalam elemen tersebut adalah tidak adanya informed consent. Untuk itu diperlukan pengadaan dan perbaikan bagi organisasi kedaruratan nuklir yang belum memenuhi persyaratan, serta pemeliharaan bagi yang sudah terpenuhi.

---

ABSTRAK
The aim of this study presented to view the organization?s conformance nuclear emergency preparedness and response satker level at the Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) BATAN based Perka BAPETEN Nomor 01 Tahun 2010 and IAEA Standard GSR Part. 7. The qualitative research was conducted by field observations, interviews, and review the document. The method used is the evaluation in accordance with Peraturan Kepala BAPETEN No.01 Tahun 2010, and international standards, that is the IAEA Standard GSR Part. 7. The result of this study showed that most of the elements of the organization of nuclear emergency preparedness and response satker level at Pusat Pendayagunaan Informatikan dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) BATAN according to the standard. Elements that not all term are appropriate in these element is the absence of informed consent. It required the procurement and the improvement for the nuclear emergency organization which do not appropriate the requirements, as well as maintenance for the already fulfilled.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat risiko dari bahan berbahaya dan beracun yang ada di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan adalah penilaian risiko dengan melihat potensi bahaya dan tingkat paparannya, mengacu pada Pedoman Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk penilaian risiko yaitu jenis kegiatan Pengelolaan B3, jenis industri, klasifikasi B3, jumlah B3, potensi bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia; dan potensi ancaman terhadap fungsi lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai risiko kedaruratan B3 di sektor Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas Balikpapan dari pendekatan KLHK dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masing-masing sebesar 32,87 dan 32,81, yang artinya berisiko sedang. Jenis B3 yang dominan adalah mudah terbakar dan korosif. Rata-rata nilai risiko kedaruratan B3 di Sektor Penyedia Air Bersih Balikpapan dari pendekatan KLHK dan Kemnaker masing-masing sebesar 24, yang artinya berisiko rendah. Jenis B3 yang dominan adalah korosif. Rata-rata tingkat risiko B3 di Kota Balikpapan dari pendekatan KLHK dan Kemnaker masing-masing sebesar 31,56 dan 31,51 (sedang). Potensi kedaruratan B3: terjadinya tumpahan B3, kebakaran, ledakan, paparan terhadap manusia dan pencemaran lingkungan. Program kedaruratan B3 meliputi tersusunnya infrastruktur dan penanggulangan B3 dan Limbah B3 ......This study aim is to determine the level of risk of hazardous and toxic materials in Balikpapan City. The method used was a risk assessment carried out by looking at the potential hazards and the level of exposure referring to the Guidelines for Preparation of Hazardous and/or Hazardous Waste Management Emergency Programs by the Ministry of Environment and Forestry in 2019. Data and information needed for risk assessment are: type of HTS Management activity, type of industry, HTS classification, amount of HTS, potential hazards to the safety of human life; and potential threats to environmental functions. The results showed that the average of HTS emergency risk value in the Balikpapan Energy, Oil and Gas Mining sector from the Ministry of Environment and Forestry (MEF) and the Ministry of Manpower approaches was 32.87 and 32.81, respectively; which means moderate risk. The dominant types of HTS are flammable and corrosive. The average of HTS emergency risk value in the Balikpapan Water Supply Sector from the MEF and Ministry of Manpower approaches is 24, which means low risk. The dominant type of HTS is corrosive. The average level of HTS risk in Balikpapan City as a whole from the MEF and Ministry of Manpower approaches is 31.56 and 31.51 (medium). If the highest category is taken, the risk level for HTS waste is at a low level. Potential for HTS emergencies: HTS spills, fires, explosions, exposure to humans and environmental pollution. The HTS emergency program includes infrastructure and countermeasures for HTS and HTS Waste

Abstrak :
Tindakan aborsi merupakan tindakan kriminal di Indonesia, akan tertapi terdapat pengecualian dalam pelaksanaannya apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan terjadi akibat perkosaan. Talasemia merupakan penyakit genetik kelainan sel darah merah. Talasemia mayor merupakan keadaan klinis talasemia yang paling berat karena pengidapnya membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Penelitian ini mengkaji permasalahan pengaturan tindakan penghentian kehamilan di Indonesia, pengaturan dan penanganan pasien pengidap talasemia mayor, serta menganalisis tindakan penghentian kehamilan terhadap janin pengidap talasemia mayor. penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara narasumber, dengan metode analisis data kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai aborsi atas indikasi kedaruratan medis sebenarnya mengakomodir kasus terminasi kehamilan terhadap janin pengidap talasemia mayor setelah dilakukannya prenatal diagnosis, namun dalam pelaksanaannya, dokter kandungan di Indonesia memilih untuk mengikuti hati nuraninya dan menolak untuk melakukan terminasi kehamilan terhadap janin pengidap talasemia mayor. Perlu adanya pengaturan lebih detail mengenai batas usia kehamilan serta penyakit apa saja yang termasuk sebagai hal kedaruratan medis sebagai pengecualian diperbolehkan dilakukannya tindakan aborsi. ......Termination of pregnancy is illegal in Indonesia, but there are exceptions in its implementation if there are indications of a medical emergency or pregnancy due to rape. Thalassemia is a genetic disease of red blood cell disorders. Thalassemia major is the most severe clinical condition of thalassemia because the sufferer requires blood transfusion for life. This study examines the problems of regulating termination of pregnancy in Indonesia, the regulation and management patients with thalassemia major, and analyzing the termination of pregnancy for fetuses with thalassemia major. This research is a descriptive-juridical-normative research by examining secondary data obtained from legal materials, as well as primary data through interviewing sources, using qualitative data analysis methods. The conclusion of this study is that the regulation of abortion for medical emergency situation is sufficient to acommodates cases of termination of pregnancy for fetuses with thalassemia major after prenatal diagnosis, but in practice, obstetricians in Indonesia choose to follow their conscience and refuse to terminate pregnancy for fetuses with major thalassemia. . There needs to be a more detailed regulation regarding the age limit for pregnancy and what diseases are included as medical emergencies as an exception to the permissible act of abortion.