Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Alat utama system senjata merupakan bagian integral sistem pertahanan karena menentukan seberapa besar kekuatan militer yang dimiliki suatu Negara. Pesawat udara merupakan satu diantara alutsista yang ikut menentukan tingkat kesiapan tempur TNI dalam mewujudkan Ketahanan Nasional melalui operasi-operasi maupun latihan-latihan. Namun hal tersebut nampaknya masih terkendala karena beberapa alasan, satu diantaranya yaitu berkurangnya kesiapan alutsista dari tahun ke tahun akibat kecelakaan. Dampak peningkatan angka kecelakaan pesawat terbang militer terutama pada kurun waktu 10 tahun terakhir berbanding lurus dengan penurunan Kesiapan Tempur yang dimiliki TNI, terutama TNI AU. Oleh karena itu pencegahan kecelakaan pesawat sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kesiapan tempur atau paling tidak mempertahankan kesiapan tempur TNI AU. Penelitian ini dilakukan terhadap kecelakaan pesawat terbang militer dan selanjutnya dikhususkan terhadap helikopter yang dioperasionalkan dan diawaki oleh personel Lanud Atang Sendjaja selama kurun waktu tahun 2000-2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif - Analitik dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan data menggunakan metode statistik, DEMATEL dan ANP. Dari perhitungan nilai-nilai tersebut melalui software super decision diperoleh bobot prioritas atribut yang paling besar adalah training bagi awak pesawat. Oleh karena itu strategi yang perlu dilakukan adalah pemenuhan fasilitas yang belum dimiliki, peningkatan jam terbang latihan serta menetapkan jam terbang minimal yang dipersyaratkan dalam setiap pencapaian kualifikasi tertentu bagi awak pesawat, menambah jam terbang melalui training simulator dan mengoptimalisasi diklat bagi teknisi pesawat. ......Main equipment of weapon system is part of integral defence system because determining how big strength of military owned by a country. Military aircraft is one of main equipment of weapon system which determine storey readiness of combating Indonesian Armed Forces in realizing National Resilliance through operations and also practices. But the thing likely still be burdened by some reasons, one between it is the lessen of readiness of alutsista from year to year as result of accident. Improvement impact of accident number of military aircraft especially at last range of time 10 years compared to straight with degradation of Combat Readiness owned by Indonesian Armed Forces, especially Indonesian Air Force. Therefore accident prevention of military aircraft of vital importance is done for the agenda of increasing readiness of combating or at least maintaining readiness of combating Indonesian Air Force. This research done to accident of military aircraft and hereinafter is majored to helicopter operational and manned by personel Lanud Atang Sendjaja during range of time the year 2000-2010. Method applied in this research is method Deskriptif - Analytic with quantitative and qualitative approach. Data processing applies statistical methods, DEMATEL and ANP. From calculation the values through super software of decision is obtained the biggest attribute priority wight is training for air crew. Therefore strategy that need to be done is accomplishment of facility which has not been owned, improvement of hour flies practice and specifies hour to fly minimizing qualifyed in every attainment of certain qualification for air crew, adds hour to fly through training simulator and optimize practice for aircraft technician.

Abstrak :
Kecelakaan Pesawat Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) dalam rangka penerbangan demo yang terjadi pada 9 Mei 2012 menimbulkan korban jiwa sebanyak 45 orang. Setiap terjadinya peristiwa kecelakaan tentunya akan berdampak secara hukum, karena selalu membawa dampak kerugian sehingga melahirkan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini terutama bagi Sukhoi selaku pemilik pesawat SSJ-100. Dalam menentukan tanggung jawab hukum dari Sukhoi, penulis akan menganalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kepastian hukum, apa bentuk tanggung jawabnya, apa persyaratan untuk dapat bertanggung jawab, berapa besar kerugian yang harus dibayar dan lain-lain. Penentuan tanggung jawab Sukhoi dalam perspektif hukum merupakan sarana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pesawat SSJ-100. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pesawat SSJ-100, yaitu antara lain: Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Materi perlindungan hukum yang diatur meliputi: tanggung jawab terhadap konsumen pengguna pesawat SSJ-100 dan penentuan nilai ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh Sukhoi. ......Sukhoi Superjet 100 Aircraft Accident (SSJ-100) in order to demo flight that occurred on May 9, 2012 caused fatalities by 45 people. Each occurrence of the accident will certainly affect the law, because it's always taken a heavy toll so bear legal responsibility. In this case, especially for the owners as the Sukhoi SSJ-100 aircraft. In determining the legal liability of the Sukhoi, the author will analyze with reference to legislation so that there is rule of law, what kind of responsibility, what are the requirements to be responsible, how much damages should be paid and others. Determination Sukhoi responsibility legal perspective is a means of legal protection for consumers of SSJ-100 aircraft. The results showed there are several laws and regulations relating to the protection of the law for consumer users SSJ-100 aircraft, which include: Air Freight Ordinance 1939, Act No. 1 of 2009, Act No. 8, 1999. The material legal protection set includes: responsibility towards the consumers SSJ-100 aircraft and the determination of compensation that must be met by Sukhoi.

Abstrak :
Tesis ini membahas.pertanggunjawaban pidana maskapai penerbangan apabila terdapat indikasi keterlibatannya terhadap tetjadinya suatu kecelakaan pesawat udara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Undang-undang Penerbangan yang dalam hal ini sebagai aturan yang mengatur masalah penerbangan tidak mengenal subjek hukum pidana korporasi. Keterbatasan hukum yang teijadi di Undang-undang Penerbangan berkaitan dengan mengenai tidak dikenalnya korporasi sebagai subjek hokum pidana dapat diambil alih dengan menerapkan UUPK yang sudah mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, UUPK dapat dijadikan pintu masuk untuk dapat meminta pertanggungjawaban korporasi (maskapai penerbangan) bila terdapat indikasi keterlibatan perusahaan penyedia jasa penerbangan atas teijadinya kecelakaan pesawat udara. ......This thesis discusses the criminal liability of airlines if there are indications of their involvement in the occurrence of an aircraft accident. This research is a qualitative research with a descriptive design. The Aviation Law, which in this case is a rule that regulates aviation matters, does not recognize the subject of corporate criminal law. The legal limitations that occur in the Aviation Law relating to the unfamiliarity of corporations as subjects of criminal law can be taken over by implementing UUPK which already recognizes corporations as perpetrators of criminal acts. Thus, the UUPK can be used as an entry point to be able to hold corporations (airlines) accountable if there are indications of the involvement of aviation service providers in the occurrence of aircraft accidents.

Abstrak :
Dalam hukum positip Indonesia dewasa ini, terdapat suatu ordonansi yang mengatur masalah tanggung jawab pengangkut udara yaitu Ordonansi Pengangkutan Udara atau Luchtvervoer Ordonantie Staatsblad 1939 No.100. Dan oleh karena hukum udara pada aspek-aspekya tidak dapat melepaskan diri dari pada sifat yang menonjol dari penerbangan yaitu sifat Internasionalnya, maka untuk angkutan udara Internasional Indonesia menjadi peserta pada suatu Konvensi Internasional yang dikenal sebagai Konvensi Warsawa 1929. Akan tetapi, didalam praktek penyelesaian masalah ganti rugi pada kecelakaan-kecelakaan pesawat udara didalam negeri dan kecelakaan pesawat udara diluar negeri yang mengangkut jemaah haji Indonesia ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut banyak yang disalah artikan. Aspek ganti rugi, terutama dalam hal untuk rnenentukan siapa-siapa yang berhak mendapat ganti rugi, ternyata dalam prakteknya diberikan berdasarkan atas hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan selalu digunakannya kata "Ahli Waris" bagi orang yang berhak menerima ganti rugi dan diperluknnya fatwa waris dari Pengadilan Agama untuk menentukan pihak yang menerima ganti rugi didalam kasus Colombo tahun 1973. Ordonansi Pengangkutan Udara yang tidak memaksudkan ganti rugi sebagai masalah kewarisan dan bahwa pihak yang berhak menerima ganti rugi sama sekali lain dengan ahli waris seperti yang dimaksudkan didalam kewarisan biasa yang kita kenal. Akan tetapi mengingat sifatnya yang limitatif dan tidak jelas mengenai siapa-siapa yang berhak untuk mendapat ganti rugi, maka kita bisa mencarinya dari pengertian yang ada pada ketiga sistim pewarisan tersebut. Jadi memang ada aspek kewarisan, tetapi hanyalah sepanjang yang dimaksudkan oleh Pasal 24 (2) Ordonansi tersebut.

Abstrak :
Pengaturan ketidakhadiran berdasarkan Pasal 467 KUHPerdata ditujukan kepada setiap subjek hukum yang meninggalkan tempat kediamannya. Kecelakaan pesawat udara dan kapal laut banyak menimbulkan permasalahan mengenai korban hilang atau tidak ditemukan. Dalam hal ini, keadaan tersebut tidak memengaruhi status korban sebagai subjek hukum, yang sehingganya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Manusia sebagai subjek hukum hanya akan melepaskan status sebagai subjek hukum apabila meninggal dunia. Maka, keberadaan seseorang dalam keadaan tidak hadir tidak melepaskan statusnya sebagai subjek hukum. Sehingga, untuk keadaan yang demikian dibutuhkan penetapan kematian. Penelitian ini akan melihat keberlakuan ketentuan orang hilang dalam Pasal 467 KUHPerdata dalam kaitannya dengan kecelakaan pesawat udara dan kapal laut yang menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak hadir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang bersifat hukum sebagai sumber datanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan memperhatikan beberapa penetapan pengadilan, penulis mendapati bahwa pendapat Hakim mengenai keberlakuan ketentuan Pasal 467 KUHPerdata dalam memberikan penetapan atas permohonan orang hilang yang disebabkan oleh kecelakaan pesawat udara dan kapal laut masih beragam.
The regulation of absence (afwezigheid) on article 467 of The Indonesian Civil Code recognize any person that leaves their domicile. In many cases, Airplane crashes and Ship accidents left many problems regarding missing and disappeared victims. These particular circumstances do not appear to affect the victim’s status as a legal subject, in which situations, would evoke legal uncertainty. A person should retain the status of a legal subject until the day of their demise, and therefore a court decision regarding legal presumption of demise is needed in cases of missing and disappeared victims. This research aims to concise the implementation of article 467 of the Indonesian civil code concerning absence, in cases of missing person as a result of airplane crashes and ship accidents. The research method used in this research is of library research which uses secondary sources of data. After a look through few court orders, as a conclusion to this research, it is found that judges view on this matter still varies.