Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Jaminan Pertanggungan Wajib Penumpang Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dengan pokok permasalahan kesatu Bagaimanakah Kepesertaan Pengemudi Ojek Online Dalam Pertanggungan Wajib Penumpang Berdasarkan UU No.33/1964, kedua Bagaimanakah Jaminan dan Santunan Pertanggungan terhadap Penumpang dan Pengemudi Ojek Online berdasarkan UU No.33/1964 dan UU No.34/1964 tentang Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal, dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder dengan teori kausalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ojek Online tidak termasuk dalam definisi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.33/1964 dan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini berkorelasi bahwa penumpang ojek online tidak mendapatkan hak atas pembayaran ganti rugi jika mengalami kecelakaan lalu lintas jalan karena dikategorikan bukan sebagai penumpang yang diwajibkan membayar iuran wajib sehingga tidak berhak mendapatkan santunan. Apabila ojek online baik pengemudi dan penumpang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan (ditabrak kendaraan lain) maka dikualifikasikan ke dalam sepeda motor pribadi dan dapat diberikan santunan berdasarkan UU No.34/1964. Adapun yang menjadi saran dari penulisan ini adalah amandemen ketentuan mengenai kendaraan bermotor berdasarkan UU No.22/2009 dan UU No. 33/1964. ......This thesis discusses the Compulsory Coverage Guarantee for Online Ojek Passengers Based on Act No. 33/1964 concerning Compulsory Passenger Accident Coverage Funds with the first main issue being How is the Participation of Online Ojek Drivers in Compulsory Passenger Coverage Based on Act No. 33/1964, secondly How is the Insurance Guarantee and Compensation for Online Ojek Passengers and Drivers based on Act No. 33/1964 and Act No. 34/1964 concerning Road Traffic Accident Funds for the Risk of Road Traffic Accidents. The method used is normative juridical, with a descriptive analytical research type using secondary data with causality theory. The results of this research indicate that online motorcycle taxis are not included in the definition of public motorized vehicles as regulated in Article 1 of Act No. 33/1964 and Act No.22/2009 concerning Road Traffic and Transportation, this correlates with the fact that online motorcycle taxi passengers do not have the right to compensation payments if they experience a road traffic accident because they are not categorized as passengers who are required to pay mandatory fees so they are not-entitled to compensation. If an online motorcycle taxi driver and passenger are victims of a road traffic accident (hit by another vehicle) then they qualify as private motorbikes and can be given compensation based on Act No.34/1964. The suggestion in this writing is an amendment to the provisions regarding motorized vehicles based on Act No.22/2009 and Act No.33/1964.

Abstrak :
Skripsi ini membahas aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2009 yang lalu. Pokok permasalahan yang diteliti adalah asas atau teori tanggung jawab hukum apa yang dianut oleh UU tersebut dan apakah asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur secara baik jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;Bagaimana perbandingan ketentuan yang mengatur aspek asuransi tanggung jawab hukum dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No.22 tahun 2009 dengan UU No.14 tahun 1992; dan Bagaimana pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum UU No.22 diberlakukan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan khususnya UU No. 22 Tahun 2009. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No. 22 Tahun 2009 dan apakah aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sudah diatur baik di dalam UU tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh adalah asas atau teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No 22 Tahun 2009 adalah asas atau teori tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (fault liability) UU no. 22 tahun 2009 belum mengatur dengan baik, jelas dan tegas mengenai asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga, sedangkan untuk asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur lebih baik; dan Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum diberlakukan UU No.22 Tahun 2009 belum dilaksanakan. ......This undergraduate thesis discusses about aspects of third party liability insurance and passenger accident insurance in Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation that has been enacted on June 22, 2009. The issue of this research is what the legal liability doctrine or theory of law No 22 Year 2009 is and whether said law contains better rules and regulation for third party liability insurance in comparison to the previous Law Number 14 Year 1992 concerning Traffic and Road Transportation; What is the comparison of rules and regulation in Law No.22 Year 2009 and Law No.14 Year 1992; and How was the implementation of third party liability insurance prior to the enactment of Law No. 22 Year 2009. This law research is using normative legal research on principles of law and regulations relating to the subject and Law No 22 Year 2009 and Law No 14 Year 1992 in particular. For the data collection technique, researcher use secondary data by conducting literature study of the legal material of primary law material, secondary law material and tertiary law material. Data was analyzed in qualitative method. The purpose of this study is to establish conclusion of what is the doctrine or theory of the liability of the Law No 22 Year 2009 and whether the aspect of third party liability insurance has been well set up and arranged in that Law. The conclusion of this research is the legal liability doctrine or theory of Law No 22 Year 2009 is fault liability and the Law Number 22 Year 2009 has not well contained good, clear and firm rules and regulation for the third party liability insurance whilst for passenger accident insurance has been better arranged. Third party liability insurance prior to the enactment Law No.22 Year 2009 was not implemented yet.