Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hunian layak dan terjangkau merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Dengan fenomena pergeseran demografi yang sedang terjadi, kebutuhan akan hunian layak dan terjangkau juga ikut mengalami perubahan. Meningkatnya populasi generasi Y dan Z di masa sekarang menjadi sebuah tantangan pada kota-kota padat seperti Jakarta agar penyediaan hunian layak dan terjangkau turut beradaptasi dengan kebutuhan hunian generasi Y dan Z. Saat ini, penyediaan hunian layak yang ada di Jakarta menjadi kurang relevan dengan kebutuhan hunian generasi Y dan Z karena keterbatasan tipe rumah yang ada. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja tipe-tipe rumah yang sesuai dengan kebutuhan hunian generasi Y dan Z di Jakarta dan bagaimana kesesuaiannya dalam UU No. 1 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 31 Tahun 2022. Dengan memahami keterkaitan antara data lapangan, teori kajian literatur, dan kebijakan perumahan dan permukiman yang berlaku serta tinjauan dari preseden hunian di kota pada negara maju, penulisan ini mencoba mengungkap kesenjangan tipe rumah dalam kebijakan berdasarkan kebutuhan hunian generasi muda. Melalui hasil analisis data, teori, dan kebijakan, dapat dikatakan bahwa Jakarta memerlukan tipe-tipe rumah baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan hunian generasi muda saat ini, tetapi mengalami tantangan dalam realisasinya karena aturan kebijakan yang berlaku.  ......Affordable housing that meets someone's needs is every human right that must be fulfilled. With the growing population and demographic shifting toward generation Y and Z that’s currently happening, housing needs are slowly changing to a new direction of ‘affordable’. The current growing splurt and shifting demographic become a new challenge in cities with high population like Jakarta to adapt with new types of house because the current housing types in Jakarta are slowly being irrelevant and not affordable to younger generations anymore. The purpose of this writing is to identify types of houses that meet generation Y and Z’s housing needs and to see how the housing regulation and policy in Jakarta works on that. Through the understanding of data, literature review, and housing regulation and policy with precedent study of another city, it can be said that Jakarta needs new types of houses that fit more with housing needs of generation Y and Z, but at the same time still facing challenges from the housing regulation and policy itself.

Abstrak :
Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tergolong pekerja sektor kritikal bagian pelayanan masyarakat. Adanya kondisi pandemi COVID-19, tidak membuat mereka dapat bekerja di rumah karena tanggung jawab dalam pelayanan fasilitas publik sehingga hal ini berdampak terhadap pengeluaran belanja rumah tangga. Untuk itu banyak keluarga termasuk pekerja PPSU perlu adaptasi guna memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi COVID-19. Skripsi ini mendeskripsikan strategi adaptasi yang dilakukan pekerja PPSU dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga selama pandemi COVID-19. Skripsi ini merupakan laporan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan September 2020 hingga November 2021 melalui wawancara mendalam secara daring karena kondisi pandemi COVID-19. Wawancara melibatkan lima informan pekerja PPSU dan dua informan dari pihak kelurahan yang dipilih dengan purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pekerja PPSU mendapatkan fasilitas berupa upah, tunjangan hari raya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Atribut kerja, dan hak cuti; juga mendapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk tunai seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta bentuk non tunai seperti sembako, kuota belajar gratis untuk anak pekerja PPSU, dan penunjang protokol kesehatan. Namun, pemberian bantuan ini tidak diberikan secara rutin sedangkan akibat pandemic ini ada peningkatan kebutuhan keluarga seperti pemasangan WiFi, membeli suplemen makanan, dan adanya persiapan untuk biaya tak terduga. Oleh karena itu terungkap adanya strategi adaptasi yang dilakukan pekerja PPSU agar tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu pertama, strategi adaptasi aktif berupa mengkomunikasikan masalah ekonomi dengan pasangan. Kedua, strategi adaptasi pasif yaitu menunda kebutuhan yang tidak mendesak, menabung, dan menyikapi keadaan dengan sabar. Ketiga, strategi adaptasi jaringan berupa meminjam uang. Selain ada strategi itu, terungkap pula adanya dukungan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dimasa pandemi dalam bentuk seperti anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, mencari pekerjaan sampingan, dan mendapatkan bantuan dari keluarga besar. Terungkap pula adanya kendala-kendala adaptasi yang dialami oleh pekerja PPSU dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu (1) bantuan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, (2) memberikan bantuan kepada kerabat, (3) kesulitan mencari pekerjaan sampingan, (4) kesulitan untuk hidup lebih hemat, (5) kesulitan mencari pinjaman uang, (6) kesulitan untuk membuka bisnis, (7) adanya pengeluaran tambahan untuk menjaga kesehatan. ......Public infrastructure and facilities workers (PPSU) workers have a job to be done as soon as possible to accelerate functionality of public facilities/infrastructure because if postponed it can be financial loss, dangers, even disrupt public interest. PPSU workers can be referred as “blue collar workers” which include in critical sector workers as a part of public services and cannot work from home because PPSU workers responsibility in the service of public facilities. The thing has impacts to their household needs expenditure, so that many families including PPSU workers must adapt to fulfill their needs during the COVID-19 pandemic and this research shows the welfare of PPSU workers carrying out adaptation strategies that provide academic benefits to social welfare science that provide academic benefits to social welfare science. This undergraduate thesis describes adaptation strategy have done by PPSU workers to fulfill their household needs during COVID-19 pandemic. This thesis is descriptive qualitative research. Data collection start from September 2020 to November 2021 with online deep interview because of this research is made during COVID-19 pandemic. The informant involved five PPSU worker informants and 2 informants from the urban village workers with selection purposive sampling. The result show there are an increase in needs such as Wi-Fi installation and its monthly bill, buying food supplement, and preparing for unforeseen expenses. Despite an increase in needs, PPSU workers get facilities such as salary, religious holiday allowance, Social Health Insurance Administration Body, work attributes, and leave rights. Moreover, there are assistance from the government in the form of cash such as Cash Social Assistance (BST), Direct Cash Assistance (BLT), and the Family Hope Program (PKH), as well as in non-cash forms such as necessities, mobile data package for their kids, and healthcare equipment to support their health protocol. However, this financial assistance is not provided routinely. So that adaptation strategy adjusting with Suharto’s concept which divide adaptation strategies in three ways, first, active adaptation strategy consisting of communicating about finances with their partners. Second, passive adaptation strategy consisting of postponing non-urgent needs, saving money, and responding the condition patiently. And the last, network adaptation strategy consisting of made loans. Other than that, the financial support they have gained are family members who work to support financial condition, find other side jobs, and financial support from their relatives. This research it is revealed that there are various adaptation barriers experienced by PPSU workers to fulfill their household needs during the COVID-19 pandemic. (1) Government assistance doesn’t fulfill their household needs, (2) They give assistance to their relatives, (3) difficulty of finding side job, (4) difficulty of live frugally, (5) difficulty to find loans, (6) difficulty to start their own business, (7) There are additional expenses to keep their life healthy.

Abstrak :
Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Salah satu standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kekosongan persediaan alat kesehatan dapat dihindari dengan cara menyusun perencanaan kebutuhan dengan baik sehingga dapat menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Apabila persediaan tidak diatur atau dikelola dengan baik, maka persediaan dapat mengalami kekurangan atau kelebihan dan akan menyebabkan kerugian pada rumah sakit. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi perencanaan kebutuhan dengan menggunakan metode analisis ABC (Always, Better, Control). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah dalam menggunakan metode analisis ABC dan Mengetahui pengelompokkan alat kesehatan yang termasuk ke dalam kategori A, kategori B, dan kategori C berdasarkan nilai investasinya terhadap pemakaian alat kesehatan pada periode bulan Juli hingga Desember 2022 di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Metode yang dilakukan yaitu mengumpulkan data alat kesehatan yang digunakan, menghitung jumlah dana yang dibutuhkan, melakukan pengurutan peringkat dana terbesar hingga terkecil, serta menghitung persentase biaya dan persentase kumulatif masing-masing alat kesehatan terhadap total dana yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis, alat kesehatan yang tergolong kelompok A terdapat 185 jenis (10,61%) dengan biaya pembelian sebesar Rp. 27.862.949.367,00 (69,90%), kelompok B terdapat 311 jenis (17,83%) dengan biaya pembelian sebesar Rp. 8.006.543.938,00 (20,09%), kelompok C terdapat 1248 jenis (71,56%) dengan biaya pembelian sebesar Rp. 3.991.939.719,78 (10,01%). ......Pharmaceutical service standards provide crucial guidance to healthcare professionals in ensuring high-quality patient care. Within hospital settings, these standards cover diverse aspects, including the oversight of pharmaceutical preparations, medical devices, and consumable medical materials. Effective planning for these needs is a pivotal aspect of management, aiming to prevent shortages and promote efficient resource allocation. Strategic planning is essential to prevent both shortages and surpluses of medical supplies, ultimately mitigating potential losses for the hospital. To address this, an ABC (Always, Better, Control) analysis method is employed for evaluation. This approach categorizes medical devices based on their financial significance, optimizing their distribution. The study's focal point is the application of the ABC analysis method at Fatmawati General Hospital during July to December 2022. The employment of the ABC analysis method at Fatmawati General Hospital aids in categorizing and prioritizing medical devices based on their financial impact, ensuring efficient allocation of resourcees and elevating the overall healthcare provision within the hospital. The process involves gathering data on medical devices, determining required funding, prioritizing costs from highest to lowest, and calculating the relative percentage and cumulative sum of each device's expense. The analysis unveils three distinct categories, Group A encompasses 185 medical device types (10.61%), representing a substantial investment totaling Rp. 27,862,949,367.00 (69.90%). Group B involved 311 types (17.83%) with a purchase cost of Rp. 8,006,543,938.00 (20.09%), while Group C consists of 1248 types (71.56%) necessary Rp. 3,991,939,719.78 (10.01%) in funds.