Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen aset pada pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset telah diterapkan di Kementerian Perindustrian namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah tidak adanya kebijakan umum yang mengatur manajemen aset dan standar kebutuhan barang, kurangnya peran Sekretariat Jenderal sebagai unit sentralisasi dalam manajemen aset, lemahnya perencanaan, sumber daya manusia yang kurang memahami manajemen aset, data aset yang tidak akurat serta lemahnya sistem pengawasan.

---

This research is aimed to analyze the implementation of asset management in state owned property management at Ministry of Industry. This research uses qualitative method with case study approach. Results of research indicate that asset management has been implemented at Ministry of Industry, but there are many weaknesses in its implementation. These weaknesses are the absence of a general policy and standard of asset requirement, lack of role of Sekretariat Jenderal as unit of centralization, lack of asset planing, lack of human resources understanding about asset management, innacurate data of asset, and lack of controling systems."

"Di era otonomi daerah, sejalan dengan tuntutan reformasi di sektor public, peningkatan kualitas pelayanan menjadi harapan dari masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk lebih mendekatkan dan menjadikan pelayanan public menjadi lebih baik. Pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan salah satu tugas dan fungsi pelayanan public yang dilkukan oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pelayanan pengurusan SIUP pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan adalah Metode Servive uality ( ServQual) yang mengukur kualitas pelayanan SIUP berdasarkan lima dimensi yaitu : Tangible, Realibility, Responsiveness, Assurance dan Emphaty. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelayanan perizinan belum mampu memuaskan para pelanggan. Dimensi yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah dimensi Assurance, diikuti tangible, realibility, emphaty dan responsiveness. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, diajukan saran agar segera membuat maklumat pelayanan, papan informasi persyaratan dan biaya perijinan, kegiatan pelatihan untuk pegawai yang bertugas melayani pelanggan, pemeliharaan gedung kantor dan membenahi kebersihan dan kenyamanan ruang pelayanan.

---

In the regional autonomy era, in line with the demands of public sector reform, improved quality of service to public become crucial. Regional autonomy aims to get closer to public and make public serices better. Business License Services ( SIUP ) is one of the duties and functions of the public service performed by the Office of Integrated Public Service and Licensing of Banjarnegara region.

This study aimed to analyze he level of service quality management of trade license to the Office of Integrated Public Service and License of Banjarnegara Region. Method used in this study is Service Quality (ServQual) that measure the quality of service SIUP based on five dimensions : Tangible, Realibility, Responsiveness, Assurance and Emphaty.

The result showed that overall licensing services have not been able to satisfy the customers. The most urgent dimension is the Assurance dimension, then Tangible, Realibility, Emphaty and Responsiveness. Based on the research objectives and the research result, it is advisable to immediately making edicts services, rules and regulations board, conduct training for staff who serve customers, building maintenance, the cleanliness and comfort for the office with waiting service room for making more and more satisfy the customers."