Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini memaparkan mengenai implementasi dan konten dari program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar belum diterapkan dengan baik di Jakarta. Sosialisasi mengenai pengetahuan tentang program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum dilaksanakan dengan baik. Dampaknya masyarakat kurang paham mengenai fungsi dan pentingnya program KJP ini untuk diterapkan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan program KJP menyebabkan rentannya kecurangan terjadi dari pihak-pihak yang terkait. ...... This Thesis examines the policy analysis Kartu Jakarta Pintar program. This research describe about implementation and content Kartu Jakarta Pintar program. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation of the policy Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented well in Jakarta. Socialization of Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented properly. People do not know the impact on the function and urgency of the program. On the other hands, the lack of government oversight of the implementation of the program led to the vulnerability of fraud occurs from related parties.

Abstrak :
Program Kampus Mengajar sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang tertinggal. Pada kenyataannya banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasinya di provinsi DKI Jakarta. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi program Kampus Mengajar di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada pengujian teori model matrik ambiguitas dan konflik oleh Matland (1995). Penelitian ini berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 21 narasumber dan studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi program Kampus Mengajar dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu prapenugasan, penugasan, dan pasca penugasan serta menunjukan tercapainya substansi program dengan terpenuhinya 13 indikator yang ada, sehingga proses implementasi program Kampus Mengajar dapat dikatakan berjalan dengan baik. ......The "Campus Teaching" program, as part of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) policy, is anticipated to contribute to the enhancement of education quality in lagging regions. However, the implementation of this program in the DKI Jakarta province has encountered several challenges. Consequently, this research aims to analyze the implementation of the "Campus Teaching" program in DKI Jakarta, employing Matland's (1995) ambiguity and conflict matrix model. Grounded in a post-positivist approach, theory verification is conducted through qualitative data collection, involving in-depth interviews with 21 informants and literature review. The research findings reveal that the implementation process of the "Campus Teaching" program unfolds in three stages: pre-assignment, assignment, and post-assignment. Furthermore, the study indicates the achievement of program substance by fulfilling all 13 existing indicators, suggesting that the implementation process of the "Campus Teaching" program is deemed successful.

Abstrak :
Program KIA merupakan salah satu Program prioritas dalam sustainable development goals (SDGs) dengan target penurunan angka kematian ibu dibawah 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Program Selasa Jumat Terpadu merupakan Program otonomi daerah Kabupaten Kubu Raya untuk mendeteksi sedari awal kesehatan ibu hamil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Selasa Jumat Terpadu terhadap jumlah kematian ibu di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan sebanyak sembilan orang. Penelitian menggunakan Teori George Edward III dan Sistem dengan variabel input yaitu komunikasi yang masih memerlukan sosialisasi pada daerah yang sulit dijangkau, sumber daya manusia yang msih memerlukan pelatihan SDM yang sesuai program, pendanaan yang pada tahun 2020 tidak ada lagi dana khusus untuk Program Salju Terpadu, Sarpras yang memerlukan tambahan alat transportasi air untuk menjangkau masyarakat pedalaman di daerah perairan dan juga memerlukan bahan habis pakai dan obat-obatan khusus untuk program Salju Terpadu, SOP sudah ada dan koordinasi antar lembaga yang perlu terus dijaga. Variabel input mempengaruhi variabel proses yaitu skrining awal ibu hamil yang tetap harus bekerjasama dengan program KIA, intervensi lanjutan masalah kesehatan pada ibu hamil seperti pada ibu KEK dan rujukan bagi ibu hamil resiko tinggi yang sesuai indikasi. Pencatatan dan pelaporan yang masih tumpang tindih dengan laporan KIA serta monitoring dan evaluasi, dimana evaluasi ternyata belum dijalankan oleh Dinas Kesehatan. Variabel input dan proses berefek pada output yang memperlihatkan bahwa implementasi Program selasa jumat terpadu belum berjalan dengan baik. ......Maternal Program is one of priorities Program in sustainable development goals (SDG’s) with the decreasing of maternal death under 70 death per 100.000 live birth. Salju Terpadu Program is a regional automy from Kubu Raya region for early detecting danger in pregnant woman. This study aims to analyze the effect of implementation Selasa Jumat Terpadu policies in Kubu Raya Regency. The research was conducted qualitatively, through in-depth interviews with using nine informan. Using theory of George Edward III and Sistem with input variabel including communication variable that need to improve, human resources variable that training skills need to be improved, funds variables that the program do not have special funds for doing their implementation since 2020, standart operating procedurs that already have, facilities variable, the lack is not having their own medicines and consumables. Coordination between institution just need to mantaining. Variables in input affect the process which include early screening in pergnant mother that need to coordination with the KIA programs, follow up intervention in health of pregnant mother make more attention in pregnant woman with chronic energy deficiency etc, recording and reporting that overlap with the reporting in KIA program also monitoring and evaluation, the lack that there is no evaluation whis is done by the health departmen in Kubu Raya. Variabel input and process has an effect on the achievement of the indicator in Selasa Jumat Terpadu Programs that the implementation this Program has not run optimally.

Abstrak :
Program Zero Waste City merupakan kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang ditujukan kepada Kota Depok dari tahun 2016-2021. Program tersebut bertujuan untuk membersihkan seluruh daerah di Kota Depok dari segala jenis sampah. Setelah satu tahun diimplementasikan, Kota Depok mendapat Penghargaan Adipura untuk Kategori Kota Metropolitan. Namun, ditemukan bahwa masih terdapat daerah di Kota Depok yang belum terbebas dari sampah, yaitu Kecamatan Bojongsari. Kecamatan Bojongsari merupakan salah satu daerah di Kota Depok yang masih memiliki permasalahan terkait sampah. Jika dilihat dari predikat sebagai Kota peraih Penghargaan Adipura, tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan program Zero Waste City di Kecamatan Bojongari dilihat dari beberapa variabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dan studi kepustakaan, serta melakukan analisis secara kualitatif. Teori yang digunakan oleh penulis adalah Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program Zero Waste City di Kecamatan Bojongsari karena terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi.

---

The Zero Waste City program is a policy on waste management aimed in Depok City from 2016-2021. The program aims to clean all areas in Depok City from all types of garbage. After one year of implementation, Depok City received the Adipura Award for the Metropolitan City Category. However, it was found that there were still areas in Depok City that had waste, namely the District of Bojongsari. District of Bojongsari is one of the areas in Depok City that still has problems related to waste. If viewed from the title of the Adipura Award-winning City, of course this raises questions about how the implementation of the Zero Waste City program in the District of Bojongari is seen from several variables. The method used in this study is post-positivist. The researcher collected data by conducting in-depth interviews and supported by documents as the secondary data, with qualitative way of analysis. The theory used in this research is The Implementation of Van Meter and Van Horn. This research shows that the implementation of Zero Waste City program policy is not optimal because there are several indicators that have not been fulfilled.

Abstrak :
Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat merupakan salah satu program prioritas Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi karena bertujuan untuk memberikan gambaran dunia kerja kepada mahasiswa. MSIB termasuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia mendapatkan Anugerah Pengirim Magang Kampus Merdeka terbanyak pada Tahun 2023 dari Direkrotat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Indonesia menggunakan teori implementasi kebijakan “Strategic Action Field Framework for Public Policy” oleh Stephanie Moulton dan Jodie R. Standfort. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif post positivist, Teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder dengan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Universitas Indonesia sudah baik karena Universitas Indonesia telah membuat kebijakan turunan berupa Peraturan Nomor 24 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana dan Buku Pedoman Pelaksanaan MBKM di Universitas Indonesia. Adapun, terdapat unit yang menjadi koordinator untuk mengelola dan memastikan bahwa seluruh pihak yang ada di Universitas Indonesia berusaha untuk mendukung dan mengimplementasikan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat dengan optimal. Meskipun begitu, terdapat beberapa catatan penting seperti proses sistem sks yang belum selaras dari tiap program studi, pola kerja CIL (Center of Independent Learning) yang belum terbentuk, dan program studi yang belum informatif. Peneliti merekomendasikan untuk mengadakan survey kepada mahasiswa agar memberikan penilaian kepada program studi sebagai bahan evaluasi kinerja selama mengimplementasikan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Universitas Indonesia. ......The Internship Program and Certified Independent Study are among the priority programs of the Directorate of Higher Education, Research, and Technology as they aim to provide students with insights into the working world. MSIB is part of the Independent Campus Freedom to Learn program regulated by the Minister of Education and Culture and Minister of Research and Technology Regulation Number 53 of 2023 on Quality Assurance of Higher Education. In 2023, the Universitas Indonesia received the most Internship Campus Freedom awards from the Directorate of Higher Education, Research, and Technology. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study in Indonesia using the policy implementation theory "Strategic Action Field Framework for Public Policy" by Stephanie Moulton and Jodie R. Standfort. The research method employed is qualitative post positivism, with data collection techniques involving primary data through in-depth interviews and secondary data through literature studies, along with qualitative analysis. The results of this research indicate that the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study at the University of Indonesia is well-executed, given that the university has established derivative policies such as Rector Regulation Number 24 of 2022 on the Implementation of Bachelor's Programs at the University of Indonesia and the Guidelines for Implementing MBKM at the University of Indonesia. There is a coordinating unit responsible for managing and ensuring that all stakeholders at the University of Indonesia strive to support and optimize the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study. However, there are some notable points such as the lack of alignment in the credit system processes across different study programs, the undeveloped CIL (Centre of Independent Learning) work pattern, and the lack of informativeness in some study programs. The researchers recommend conducting a survey among students to gather feedback on study programs as an evaluation tool for performance during the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study at the University of Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja.  ......This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work.