Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis im membahas mengenai implementasi kebijakan pengawasan padaInspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan. Flak Asasi Manusia yaitu denganmenganalisis implementasi kebijakar pengawasan pada Inspektorat JenderalKementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia ditinjau dan faktor komunikasisumberdaya disposisi struk ir birokrasi serta komitmen dan kualitaskepemimpinan dan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi internalaudit.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan gabungan pendekatan penelitiankuantitatif dan kualitatif (Mix Method) terkait 5 faktor yang terdm dan 4 faktoryang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C Edwards IIIyaitu komunikasi sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi ditambah denganfaktor komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana sebagaimanadikemukakan oleh Damel Mazmaman dan Paul k Sabatier.Hasil penelitian menujukkan implementasi kebijak_an pengawasanInspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan HAM RI di tinjau dan faktorkomunikasi faktor sumberdaya faktor disposisi/kecenderungan pelaksana faktorstruktur birokrasi serta faktor komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabatpelaksana masih belum mencapai kondisi yang ideal khususnya faktorsumberdaya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dalam segijumlah keahlian pengetahuan dan persyaratan untuk mendukung pelaksanaankebijakan pengawasan serta sarana dan prasarana yang memadai dalammendukung implementasi kebijakan pengawasan dan konsistensi perintahperintah untuk mengimplementasikan kebijakan pengawasan sehingga perludiperbaiki dan dievaluasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of control policies on the InspectorateGeneral of the Mimstry of Law and Human Rights is to analyze theimplementation of control policies on the Inspectorate General of the Mimstry ofLaw and Human Rights m tenns of factors of commumcation resourcesdisposition the bureaucratic structure and the leadership quality and commitmentof implementmg officials m the perlormance ot duties and mtemal auditrunctions.This study uses a combination of quantitative and qualitative research approach(Mix Method) 5 related factor consistmg of four factors that mfluence theimplementation of policies by George C Edwards III namely commumcationresources disposition and bureaucratic structure ccupled with the commitmentand the quahty factor of the leadership of executive officers as argued by DamelMazmaman and Paul A Sabatier.The results showed that the implementation of control policies of the InspectorateGeneral of the Mimstry of Law and Human Rights m terms of commumcationfactors resource factors factors disposition / mchnation executi /e bureaucraticstructure factors and factors of commitment and leadership qualities executiveofficer has yet to reach the ideal condihons particularly resource factors ,availabihty of adequate human resoui ces both m terms of the number expertiseknowledge and requirements to support the implementation of control policiesanu facilities that are adequate to support the implementation of control policiesand consistency of commands to implement conUol policies so lt needs to beimproved and evaluated."

"

Pengawasan dalam bentuk evaluasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di bawahnya menjadi salah satu faktor dalam konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, Sugiarto (2015). Sebagai kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi harus memperhatikan perencanaan pembangunan daerahnya. Faktanya, peran gubernur untuk pengawasan ke Kabupaten Bekasi terdapat kendala. Pisau analisis dalam penelitian ini yaitu, model implementasi kebijakan Meter dan Horn (1975), proses pengawasan Griffin (2004) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Tugiman (1996). Melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian menganalisis implementasi serta faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan pengawasan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi oleh Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan, implementasi kebijakan belum optimal. Hal dilihat mulai dari penetapan standar pengawasan. Gubernur yang mengemban 2 (dua) fungsi tidak disertai struktur organisasi dan mekanisme penganggaran yang mendukung. Peran pimpinan belum cukup menjamin keberhasilan pengawasan, karena adanya bias politik dalam tatanan implementasi pengawasan. Rekomendasi dari penelitian ini, agar dilakukan kajian ulang terkait dengan peraturan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pola kerja yang per output juga menjadi solusi dari di Bappeda Provinsi Jawa Barat. Sistem informasi yang mempermudah pengawasan dengan didukung SOP untuk proses pengawasan di internal Bappeda maupun komunikasi antar pelaksana perlu segera disusun.

 

---

Supervision in the form of evaluation from the Governor as the representative of the central government to the districts / cities below becomes one of the factors in the consistency of development planning and budgeting in the region, Sugiarto (2015). As a district with the highest growth rate in West Java, Bekasi Regency must pay attention to its regional development planning. In fact, the role of the governor for supervision of Bekasi Regency has obstacles. The knife of analysis in this research is the policy implementation model of Meter and Horn (1975), the supervision process of Griffin (2004) and the factors that influence the supervision of Tugiman (1996). Through a descriptive qualitative research approach, research analyzes the implementation and the influencing factors of the implementation of the regional development planning supervision policy of Bekasi Regency by West Java Province. The results of the study show that policy implementation is not optimal. Things are seen starting from the standard setting of supervision. The governor who carries 2 (two) functions is not accompanied by an organizational structure and supporting budgeting mechanism. The leadership role is not enough to guarantee the success of supervision, because of the political bias in the order of implementation of supervision. Recommendations from this study, so that a review is carried out related to the regulation of the role of the governor as a representative of the central government. The work pattern per output is also a solution in the West Java Province Bappeda. An information system that facilitates oversight with the support of SOPs for Bappeda`s internal monitoring process and communication between implementers needs to be prepared immediately.

 

"

"DKI Jakarta merupakan wilayah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi, artinya rawan terjadi pelanggaran Pemilu termasuk netralitas ASN. Tidak hanya itu, DKI Jakarta juga merupakan wilayah dengan jumlah ASN terbanyak. Kedudukannya sebagai Ibu Kota juga menempatkan DKI Jakarta menjadi perhatian nasional dengan berbagai dinamika politiknya. Namun, dari beberapa tantangan yang disebutkan, faktanya, DKI Jakarta adalah wilayah dengan kasus pelanggaran netralitas ASN terendah dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari peran pengawasan Pemprov DKI Jakarta, mengingat 99,5% pelanggar netralitas ASN berstatus sebagai pegawai instansi daerah. Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi KASN, Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi hampir seluruh instruksi SKB No. 2 Tahun 2022, termasuk mengenai pembentukan Tim Internal Pengawas. Dalam implementasinya, Tim Internal Pengawas dinilai membantu tugas pengawasan netralitas ASN menjadi lebih masif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Tim Internal Pengawas Netralitas ASN Pemprov DKI Jakarta pada Pemilu 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam implementasi kebiakan adalah komunikasi antara Satgas Nasional dengan Tim Internal Pengawas, serta keterbatasan wewenang Tim Internal Pengawas. Akan tetapi, Tim Internal Pengawas Netralitas Pemprov DKI Jakarta mengatasi hal tersebut melalui komitmen, sumber daya, dan struktur birokrasi yang mendukung.

---

DKI Jakarta is a region with the highest Electoral Vulnerability Index (EVI), indicating a high risk of election violations, including civil servant neutrality. Additionally, DKI Jakarta has the highest number of civil servants. Its status as the capital city also makes DKI Jakarta a national focus with various political dynamics. However, despite these challenges, DKI Jakarta has consistently had the lowest cases of civil servant neutrality violations year after year. This cannot be separated from the supervisory role of the DKI Jakarta Provincial Government, considering that 99,5% of civil servant neutrality violators are regional agency employees. Based on the monitoring and evaluation report from KASN, the DKI Jakarta Provincial Government has complied with almost all instructions of the Joint Decree No. 2 of 2022, including the formation of an Internal Oversight Team. In its implementation, the Internal Oversight Team is considered to have made the task of supervising civil servant neutrality more extensive. Therefore, this study aims to identify the factors influencing the implementation of the Internal Oversight Team policy for civil servant neutrality in the DKI Jakarta Provincial Government during the 2024 elections. The research approach used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results show that the challenges in policy implementation include communication between the National Task Force and the Internal Oversight Team, as well as the limited authority of the Internal Oversight Team. However, the DKI Jakarta Provincial Government's Internal Oversight Team addresses these issues through commitment, resources, and supportive bureaucratic structure."