Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas implementasi kebijakan rekonsiliasi periodik terkait dengan PPh Migas yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait pengelolaan PPh Migas, yaitu DJA, DJP, dan SKK Migas. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan rekonsiliasi PPh Migas sebagai upaya optimalisasi administrasi PPh Migas. Penelitian yang membahas mengenai pengelolaan PPh migas di Indonesia masih jarang ditemui. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari segi kebijakan (policy) telah dirancang dengan cukup baik, namun dalam implementasinya tidak ada kebijakan prosedural mengenai pelaksanaan secara periodik yang dapat mewujudkan konsistensi tindakan dari para pelaksana kebijakan.

---

The focus of this study is the implementation of periodical reconciliation for oil and gas income tax policy. The purpose of this study is to understand how the Indonesia Government?s oil and gas income tax administration. Knowing this will allow stakeholders in oil and gas income tax to identify changes should be made to improve the tax administration. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that there should be procedural policy to implement oil and gas income tax periodical reconciliation to achieve the consistency from the policy implementers to realize the policy goals.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam mendorong investasi di bidang usaha dan/daerah tertentu diimplementasikan kebijakan tax allowance, namun perusahaan penerima fasilitas mengalami penurunan. Tesis ini membahas tentang efektivitas implementasi kebijakan tax allowance dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan teori kebijakan publik, perpajakan, dan investasi. Menggunakan paradigma post positivist, pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menujukan dimensi tepat kebijakan, pelaksana, lingkungan, dan proses terpenuhi, tetapi tepat target belum terpenuhi. Implementasi kebijakan tax allowance cukup efektif dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor pendukung dan penghambat. Agar dimensi tepat target terpenuhi dengan membuat grading kriteria perusahaan, persyaratan, dan insentif. Untuk menanggulangi faktor penghambat dengan melonggarkan kriteria dan persyaratan, dan meningkatkan sosialisasi kebijakan tax allowance.

---

ABSTRACT
In encouraging investment in the field of business and/or certain areas implemented tax allowance policy, but the company receiving the facility has decreased. This thesis discusses the effectiveness of the implementation of tax allowance policy and the factors that influence it. Research uses public policy theory, taxation, and investment. Using post positivist paradigms, qualitative approaches, and data collection techniques with in-depth interview. The results of the research indicate the exact dimensions of policies, implementers, environments, and Process fulfilled, but the exact target has not been met. Implementation of tax allowance policy is quite effective and influence factors of supporting and inhibiting factors. So that the exact dimensions of the target fulfilled by creating a grade of company criteria, requirements, and incentives. To overcome obstacles by loosening criteria and requirements, and increasing the socialization of tax allowance policy.

Abstrak :
Dalam rangka untuk meningkatkan pemasukan pajak yang berasal dari pelaku umkm yang berpenghasilan bruto kurang dari Rp 4.8 Milyar, maka pemerintah membuat kebijakan yang lebih mudah dan sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses formulasi PP No.46 Tahun 2013 sehingga dapat mengambarkan bagaimana proses dari formulasi kebijakan tersebut dan berbagai alternatif yang dipertimbangkan sebelum dihasilakan keputusan final terhadap kebijakan ini. Pemdekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan temuan hasil penelitian menunjukan bahwa PP No.46 Tahun 2013 dibuat atas dasar menyederhanakan dan memudahkan perlakuan pajak agar pelaku UMKM yang mempunyai penghasilan kotor Kurang dari Rp 4,8 Milyar mau untuk melakukan kewajiban perpajakannya. ...... Government has purpose to increase of income from micro which have gross income less than Rp 4.8 billion,so government makes policies more simplies. The purpose of this study was to analyze the process of formulation of PP No. 46 of 2013 so as to describe how the process of policy formulation and the various alternatives considered before the final result of this policy decision. The method used in this study is a qualitative approach. The results showed that the PP No. 46 of 2013 was made on the basis of simplifying and tax treatment in order to facilitate SMEs that have a gross income of 0 to 4.8 Billion want to do their tax obligations.

Abstrak :
Perdagangan internasional semakin berkembang membuat perjanjian perdagangan bebas antar negara semakin banyak. Perjanjian perdagangan bebas berdampak pada peningkatan nilai impor Indonesia aktivitas impor merupakan salah satu objek pajak di Indonesia Pemerintah melakukan kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas aktivitas impor. Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor dan proses formulasinya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan publik formulasi kebijakan publik kebijakan fiskal kebijakan pajak impor perdagangan internasional tarif dan fungsi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi reguleren pajak menjadi dasar pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor sesuai dan memenuhi tahap tahap kebijakan publik. ......Growth of international trade makes free trade treaty is also increasing. The free trade treaty effect the increase of Indonesian import rate, which is one of the object of taxation in Indonesia. Government increased the rate of income tax article 22. This research raised the issue of basic considerations of the government in making policy of increase in income tax rate article 22 imports and the process of the formulation. Concepts used are public policy, formulation of public policy, import international trade rate fiscal policy taxation policy and tax function. Qualitative research approach with the types of descriptive research. Research showed that regulerend function of tax became the major consideration in formulating income tax art 22 rates increase policies. The process of policy formulations fullfill stages of public policy.

Abstrak :
Salah satu badan yang ditunjuk menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemungutan PPh pasal 22 oleh bank BUMN, proses formulasi kebijakan, serta implikasi yang timbul atas kebijakan tersebut terkait prinsip netralitas dan biaya ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara mendalam dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama penunjukkan bank BUMN menjadi pemungut adalah performa bank BUMN yang baik dalam perekonomian. Proses formulasi secara umum telah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa aktor kebijakan yang belum terlibat secara mendalam dalam proses formulasi. Implikasi yang timbul atas kebijakan ini adalah terkait biaya ekonomi yang menambah biaya yang signifikan bagi bank BUMN. ...... State Owned Bank is one of the entity appointed as Article 22 Income Tax Withholding agent in Indonesia. This research describes the consideration of that policy, the process of policy formulation, and the implication arise by that policy related neutrality and cost of economy principal. This research is a qualitativedescriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result of this research shows that the main consideration of this policy is the good state owned bank performance in the economy sector. Formulation process is running with ideal process, but there are some actors of policy that has not deeply involved in the formulation. Implication of this policy is about economical cost that add some significant cost for State Owned Bank.