Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak pembentukan negara Republik Rakyat Cina (1949), kebijakan Cina terhadap Korea sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan. Cina memandang Korea Utara sebagai wilayah penyangga antara dirinya dengan kekuatan-kekuatan lain, seperti: Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Uni Soviet. Dalam masa Mao Zedong, kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dipusatkan pada Korea Utara dan tidak menjalin hubungan dengan Korea Selatan. Berdasarkan politik dan ideologi, Cina memihak Korea Utara menentang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat dan Jepang. Berbeda dengan Mao, di bawah pimpinan Deng Xiaoping, Cina menjalin hubungan ekonomi secara informal dengan Korea Selatan pada tahun 1980-an. Selanjutnya dalam era pasca-Perang Dingin, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1992, Beijing menormalisasi hubungan diplomatik dengan Seoul. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Cina meninggalkan Korea Utara. Beijing tampak berusaha memelihara hubungan baik dengan Pyongyang. Dengan menggunakan pendekatan keterkaitan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang dikemukakan Samuel S. Kim, skripsi ini berusaha menjelaskan pelaksanaan kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dalam era pasca- Perang Dingin (1989-1994), termasuk sikap Cina terhadap tiga isu penting di kawasan itu, yakni: nuklir Korea Utara, unifikasi Korea, dan masa depan Korea Utara. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea, yaitu: kepemimpinan dan elite; kepentingan ekonomi; serta kepentingan politik dan keamanan. Sedangkan faktor-faktor eksternal utama yang mempengaruhi kebijakan Cina tersebut ialah normalisasi hubungan Cina-Soviet, serta jatuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan runtuhnya Uni Soviet (berakhirnya Perang Dingin); serta hubungan Cina dan Amerika Serikat. Pembahasan permasalahan juga dikaitkan dengan tulisan Kenneth Lieberthal, A. Doak Bamett, Hans J. Morgenthau, Susan Shirk, dan William T. Tow.

Abstrak :
Konteks penelitian ini ialah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap ASEAN sebagai Ketua Panita Tetap ASEAN ke-36, pada waktu berlangsungnya KTT ASEAN ke- 9, yang berlangsung di Bali, Indonesia pada bulan Oktober 2003. KTT ini menghasilkan kesepakatan Bali Concord II (2003), dimana salah isi pilarnya adalah semua kepala negara anggota ASEAN berkomitmen dalam upaya membentuk ASEAN Security Community (ASC). Pilar ASC adalah pilar yang khusus membahas masalah politikkeamanan ASEAN. Amanat ini kemudian ditindaklanjuti dengan disetujuinya dokumen ASC Plan of Action (2004), yang pada pokoknya merumuskan lima komponen utama sebagai langkah-langkah kebijakan yang harus dilaksanakan dalam memenuhi komitmen tersebut. Pada akhirnya ASC Plan of Action kemudian diadopsi pada KTT ASEAN ke-10 di dalam kesepakatan Vientiane Action Program (2004), yang sejak itu telah mulai dijalankan. Kesepakatan bersama untuk membentuk ASC pada tahun 2015, sesungguhnya menandakan suatu perubahan dalam kerjasama regional ASEAN dalam bidang politik keamanan. Dalam inisiatif ini, Indonesia berperan besar karena menggagas pembentukan ASC, sebagai bagian dalam Bali Concord II. Indonesia pula yang dipercaya untuk merumuskan ASC Plan of Action. Meski demikian, belum terdapat literature yang cukup yang dapat menjelaskan mengapa Indonesia memiliki kepentingan yang besar terhadap terwujudnya ASC dan komponen-komponen pembangunnya. Oleh karena i t u , berdasarkan paparan di atas, penelitian ini membahas kebijakan luar negeri dalam menggagas pembentukan ASC, tepatnya menjelaskan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia dalam bidang politik dan keamanan sehingga akhirnya menggagas pembentukan ASC. Penelitian ini dilandaskan asumsi bahwa berbagai dinamika internal maupun eksternal yang terjadi sejak berakhirnya perang dingin mendorong Indonesia menaruh perhatian terhadap peningkatan dan penguatan kerjasama keamanan ASEAN untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Hipotesa yang diajukan dan dibuktikan dalam penelitian ini adalah bahwa setidaknya terdapat tujuh tujuan Indonesia sehingga mendorong pembentukan gagasan ASC, yakni: Indonesia berkepentingan untuk menjadikan ASEAN lebih terkonsolidasi dan berpadu (kohesif); Kebutuhan politik Indonesia untuk mencitrakan demokratisasi dan HAM di ASEAN dan di dalam negeri. Kebutuhan Indonesia untuk mendukung kerjasama ekonomi ASEAN dengan kerjasama di politik keamanan ASEAN; Kebutuhan keamanan Indonesia untuk memperkuat platform kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan ASEAN; kepentingan keamana Indonesia untuk mengamankan kawasan Asia Tenggara dari intervensi negaranegara besar; Kepentingan keamanan Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah keamanan non-tradisional termasuk kejahatan transnasional berupa terorisme, dan kebutuhan politik Indonesia untuk meningkatkan kembali (reassert) p e r a n kepemimpinannya (leadership) di ASEAN pasca krisis tahun 1997/1998, selagi menduduki posisi chairman ASEAN. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa gagasan Indonesia untuk mendorong pembentukan ASC disebabkan kepentingan politik dan keamanan Indonesia. Indonesia menyadari suatu stagnasi di dalam kerjasama politik dan keamanan ASEAN. Padahal kerjasama politik dan keamanan ASEAN mutlak diperlukan sebab keamanan dan stabilitas satu negara di Asia Tenggara terkait dengan keamanan semua negara di kawasan. Untuk itu Indonesia memandang bahwa ASEAN perlu memiliki prakarsa yang pada pokoknya dapat akan memperkuat kerjasama politik keamanan ASEAN, agar ASEAN mampu merespons dinamika keamanan dan politik yang baru, yakni tantangantantangan aktual baik berupa isu-isu keamanan yang bersifat tradisional maupun nontradisional, serta perkembangan politik lainnya seperti kegamangan ASEAN, dan persoalan kapasitas institusional. Mengingat terutama karena isu-isu keamanan tersebut dapat menggerus ketahanan nasional sehingga pada akhirnya mengancam ketahanan regional. Untuk itu Indonesia juga memandang bahwa kerjasama politik keamanan ASEAN perlu berkembang dan menjadikan ASEAN sebagai sebuah organisasi yang lebih kompak, kohesif, modern, efisien dan berkapasitas dalam menyelesaikan persoalan di tingkat regional. Dengan kata lain, dengan kehadiran sebuah ASEAN Security Community, Indonesia berharap dapat membuka jalan mencapai tujuan tersebut.

---

The context of this research is Indonesia`s foreign policy towards ASEAN, as the chairman of the 36th ASEAN Standing Commitee during the Ninth (9th) ASEAN Summit, Held at Bali, Indonesia in October 2003. The ninth summit resulted with the agreements of Bali Concord II (2003), where one of the integral pillars were that all of the ASEAN head of nations agreed themselves to commit towards the creation of the ASEAN Security Community. The ASC pillar is a pillar that exclusively discusess political-security problems amongst members. T his self-instruction was followed through by the agreeing of the documents of the ASC Plan of Action (2004), that basically draws out five main components as the policy paths towards fulfilling the commitment. The ASC PoA was then adopted at the Tenth (10th) ASEAN Summit through the Vientiane Action Program (2004) which has since been carried out. The consensus decision to complete the creation of the ASC by 2015, has signaled a significant shifting of how ASEAN`s regional cooperation on behalf of regional security would be conducted. In this initiative, Indonesia played a great role because it was actually the one who came up with the idea of ASC and proposed for it to be included in the Bali Concord II, as a part of the Bali Concord II. Indonesia was also entrusted to design the objectives of realizing it through the ASC Plan of Action. Even so, there has been no sufficient literature as to why Indonesia has great interest in the existence of a fully fledged ASEAN Security Community and its subsequent instruments. Therefore, based on the above explanation, this study will explain Indonesia`s foreign policy in proposing the idea of the creation the ASC, to be exact, it will explain Indonesia`s national interest in terms of political and security that eventually lead to its bidding to the creation of the ASC. This research is based on the assumption that the various internal and also external dynamics that has happened since the end of the cold war, has pushed Indonesia to place attention towards the efforts to increase and strengthen ASEAN`s security cooperation, in order to fulfill its national interests. The hypothesizes offered here and has been proved as well in this research area is that there are at least seven of Indonesia`s purposes that has pushed the creation of the ASC idea, that is Indonesia has interest to make ASEAN more consolidated and more cohesive; Indonesia`s political need to promote democratization and human rights at the ASEAN agenda and domestically; Indonesia`s need to support the economic cooperation of ASEAN with a political-security cooperation dimension; Indonesia`s security need to strengthen the platform of ASEAN`s political security cooperation; Indonesia`s security interest to secure the Southeast Asian region from most likely intervention of big powers outside ASEAN; Indonesia`s security interest to non-traditional security issues; and Indonesia`s political need to reassert and enhance its leadership role in ASEAN after the 1997/1998 crisis, while in the position of ASEAN`S chairman. As the conclusion will show, Indonesia`s initiative to push for the creation of the ASC was primarily for it`s political and security interests. Indonesia has realized a stagnation in ASEAN`s political security cooperation, post the cold war. When in fact, an ASEAN political security cooperation component is definitely needed considering that the security and stability of one state in Southeast Asia is connected to the security of all states in this region. Therefore Indonesia prefers to see ASEAN to have a initiative that essentially would strengthen ASEAN`s political security cooperation in the future, in order for ASEAN to be able to response the new political and security dynamics, that are actual challenges, either traditional or non-traditional security issues, and also other political developments, such as the uncertainty of ASEAN and the problem of institutional capacity. Considering that primarily those security issues may may undermine national resilience , therefore threatening the regional resilience. For that it has also has been Indonesia`s concern that ASEAN`s political security cooperation should develop further to make it an organization that is more compact, cohesive, modern, efficient and has the capacity at solving problems at the regional level. In other words, with the presence of an ASEAN Security Community, Indonesia hopes to pave the way to such a goal.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 pada kurun waktu 2002-2008. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan metode studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia dipengaruhi oleh determinan internal berupa pemerintahan yang berkuasa (partai), opini publik, dan media massa. Selain itu, dipengaruhi pula oleh determinan eksternal berupa hubungan Australia dengan Amerika Serikat dan situasi global yang mendorong penguatan isu HAM. Kesemua variabel determinan tadi mempengaruhi pemerintah Australia dalam memutuskan kebijakan luar negeri yang mengacu pada pendekatan yang bersifat soft approach.

---

Abstract
This research discusses Australia‟s foreign policy toward Indonesia: Counter terrorism policy after the first Bali bomb attack during the period 2002-2008. The purpose of this research is to find and understand why Australia decided to use soft approach counter-terrorism due to Indonesia. The result of this research showed that Australia‟s foreign policy toward Indonesia affected by the internal determinants of the ruling party, public opinion, and mass media. It is also affected by external determinants of relations between Australian and the United States; global situation that encourages the strengthening of human rights issue. All these variables affect the government in deciding foreign policy which will be refers to the soft approach.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Jepang terhadap isu nuklir Korea Utara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara untuk mencapai kepentingan strategis jangka pendek dan jangka panjangnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang terhadap Korea Utara dideskripsikan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat sehingga menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi Jepang dalam menciptakan dan menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara, serta kepentingan nasional apa yang mendasari kebijakan luar negeri Jepang. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori diplomasi, kebijakan luar negeri, dan keamanan (security). Keamanan dilakukan karena adanya ancaman. Persepi akan ancaman menimbulkan perasaan tidak aman (insecurity). Menurut Daniel S Pap persepi dibangun dan komponen nilai, keyakinan, dan pengamatan. Setelah dilakukan analisis metode deskriptif diketahui bahwa Jepang menjalankan diplomasi dialog, tekanan, dan diplomasi ekonomi terhadap isu nuklir Korea Utara. Diplomasi dialog dijalankan dengan dialog bilateral dan multilateral yang saling melengkapi, diplomasi tekanan dengan pemberian sanksi, dan diplomasi ekonomi dengan pemberian bantuan luar negeri kepada Korea Utara. Motivasi Jepang dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut adalah karena merasa keamanannya terancam, agar dapat melakukan dialog dengan Korea Utara mengcnai isu nuklir; yang merupakan kepentingan strategis jangka pendek, dan dapat mengusahakan normalisasi hubungannya dengan Korea Utara; yang merupakan kepentingan strategis jangka panjang. Kepentingan nasional yang ingin dicapai Jepang adalah tercapainya resolusi isu penculikan dan terbebas dari ancaman nuklir. Implikasi kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dinilai kurang efektif karena Jepang rnenuntut pembahasan isu penculikan dan Korea Utara tetap bertahan dengan sikap tidak konsisten serta tidak terpengaruh tekanan dari Jepang.

---

The focus in this thesis is Japan?s foreign policies toward North Korea nuclear issue. Problems discussed hereby are foreign policies applied by Japan in facing North Korea`s nuclear issue to gain both strategic short and long term interests. This research is in a qualitative form with descriptive design and library-study data-collecting technique. Japan's foreign policies toward North Korea are described and then analyzed with descriptive method; which describes data systematic and accurately to result in conclusion. The purpose of this research is to find out Japan's motivation in creating and applying foreign policies toward North Korea, and also other national interests which base those of Japan?s foreign policies. This research is based upon diplomacy, foreign policy and security theories. Security is applied because of existing threat, whilst the perception of threat causes insecurity feeling. According to Daniel S. Pap; perception is built from components of values, beliefs, and cognition. After conducting the analysis with descriptive method, it is discovered that Japan has been running all three kinds of dialogue, pressure and economic diplomacies towards North Korea?s nuclear issue. Dialogue diplomacy is done with both completing bilateral and multilateral dialogues, pressure diplomacy is done by giving sanctions, and economic diplomacy is carried out with foreign aid grants to North Korea. Japan's motivation in conducting such foreign policy is based on the nature of its alerted sectuity threat, as to be able to open the dialogue with North Korea about the nuclear issue; which was Japan?s strategic short term interest. Such motivation also provides a probable step to the effort of Japan-North Korea's relations non-nalization; which is Japan?s long term interest. Japan's national interest in this scheme is to obtain a resolution of abduction issues and to be freed of nuclear threat. There is a nuisance of ineffectiveness in Japan?s foreign policy implications; because the country strongly demands to discuss thoroughly on abduction issues while North Korea remains in its inconsistency as if North Korea has never been afflicted by any pressure put by Japan.