Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama tiga dekade distribusi komoditi pupuk Urea diatur secara ketat untuk mendukung program pemerintah di bidang peningkatan produksi pertanian dan swasembada beras. Masalahnya adalah pemerintah telah membuat kebijakan penghapusan tata niaga pupuk dan pencabutan subsidi, namun di sisi lain pemerintah masih memberikan subsidi untuk daerah sulit dijangkau (remote area) dan mengawasi ekspor Urea. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan formulasi, implementasi dan implikasi kebijakan distribusi pupuk Urea di Indonesia dengan cara menelusuri latar belakang yang mendasari kebijakan tersebut. Kerangka pemikiran ekonomi politik digunakan untuk menjelaskan latar belakang di dalam formulasi kebijakan, dan menjelaskan implementasinya serta implikasi kebijakan terhadap pelaku distribusi. Metode penelitian menggunakan analisis deskriftif dengan satuan analisisnya adalah Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai publikasi dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam kebijakan distribusi pupuk pada departemen terkait dan pelaku distribusi yang terlibat sehingga mewakili untuk diolah, dianalisis dan diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) formulasi kebijakan distribusi Urea di Indonesia dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing departemen terkait dalam mewujudkan misi yang ingin dicapai, (2) peranan Pemerintah sangat dominan di dalam pengaturan masalah pupuk mulai dari tingkat investasi, produksi, distribusi dan penetapan harga eceran, (3) peranan pemerintah secara bertahap mulai berkurang sejak desember 1998 dengan hanya mengatur masalah pengadaan untuk kebutuhan dalam negeri dan penetapan ijin ekspor Urea, (4) implikasi kebijakan terhadap pelaku distribusi adalah mereka menikmati monopoli di dalam pendistribusian pupuk Urea untuk tanaman pangan sehingga tidak memberikan kesempatan kepada pelaku lain untuk terlibat di dalam distribusi dan pemasaran pupuk Urea, dan (5) hapusnya tata niaga pupuk telah mampu menghilangkan distorsi yang selama ini terjadi di dalam distribusi pupuk Urea untuk tanaman pangan. Penelitian menyarankan/merekomendasikan beberapa hal berikut : (1) dalam formulasi kebijakan yang menyangkut masalah pupuk Urea hendaknya diperhatikan aspek sosio ekonomi yang berdampak pada petani, (2) pengawasan mutu perlu diatur kembali dalam rangka menertibkan peredaran pupuk alternatif, dan (3) ekonomi-politik kenaikan harga pupuk perlu dikaji dalam penelitian tersendiri."

"Dalam situasi perekonomian yang dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti sekarang ini, hampir semua sektor perekonomian terkena dampaknya. Tidak terkecuaU terjadi pada sektor industri plastik dan salah satu bagian dari industri ini adalah PT. Dynaplast. Dengan modal awal 300 miryar rupiah di tahun 1959, perusahaan melakukan perkembangan dan berekspansi hingga kini mengoperasikan 6 buah pabrik termasuk di daerah Semanan, Cikarang, Bitung, serta di Surabaya dengan nama PT. Rexplast. Adapun jenis produk yang dihasilkan adalah komponen plastik untuk industri motor, batere, elektronik, alat-alat rumah tangga, krat plastik untuk industri minuman, kemasan plastik untuk barang-barang konsumen, oli pelumas, kimia serta lembaran plastik untuk industri makanan dan minuman.Pada masa krisis seperti sekarang ini, perusahaan masih dapat mencetak keuntungan dan mencapai pertumbuhan yang cukup baik, hal itu disebabkan karena faktor loyalitas konsumen, disamping adanya peningkatan mutu produk, distribusi yang lebih tepat waktu serta kualitas produk yang lebih memuaskan karena proses quality control yang baik. Tidaklah salah apabila PT. Dynaplast mendapatkan ISO 9002 dan merupakan perusahaan plastik pertama yang mendapatkan penilaian tersebut.Namun, meskipun perusahaan masih mampu mencetak keuntungan di tengah situasi perekonomian yang serba sulit, perusahaan juga terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut,misalnya terjadi penurunan pemesanan barang, penurunan keuntungan, sehingga perusahaan terpaksa mengambil tebijakan seperti pengurangan buruh / tenaga kerja, memotong gaji karyawan, pemberlakuan sistim 3 hari kerja dalam satu minggu bagi para penilaian kenanya setiap 3 bulan sekali, dengan jumlah total karyawan sebanyak 2500 orang. Untuk mengatasi masalah seperti hal diatas pada masa krisis seperti sekarang ini, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah evaluasi kembali strategi pemasarannya, dalam hal ini Bauran Pemasaran yang meliputi Harga, Produk, Promosi, Saluran Distiibusi (selektif terhadap agen / distributor) dan pelayanan kepada pelanggan (customer service oriented).Dalam menetapkan strategi produknya, perusahaan perlu adanya product innovative (inovasi produk), kualitas produk yang lebih baik (tidak mudah bocor / pecah), serta kualitas printing pada permukaan botol yang lebih baik, dengan proses quality control 3 tahap. Produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing merupakan salah satu cara untuk mempertahankan loyalitas konsumen dan menarik minat konsumen baru.Dalam hal penetapan harga, perusahaan perlu mengambil kebijakan untuk menetapkan harga yang bersaing dengan profit margin lebih kecil dari pesaing, karena dari sisi harga, produk yang dihasilkan perusahaan dirasakan lebih mahal daripada perusahaan pesaing. Oleh karena itu perusahaan perlu menerapkan kebijakan pembayaran yang lebih fleksibel seperti termin / jangka waktu ppnbayaran yang lebih panjang. Kebijakan lain seperti pemberian diskon yang lebih besar sebagai insentif kepada agen / distributor dirasakan perlu mengingat agen / distributor merupakan pelanggan tetap perusahaan.Dalam hal menentukan bentuk saluran distribusi yang paling baik digunakan adalah bentuk distribusi langsung, disini perusahaan telah mengambil strategi yang tepat. Disini perusahaan perlu menjalin kerjasama yang baik dengan armada transportasi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada seperti keterlambatan pengiriman, jumlah pengiriman yang tidak konsisten, kurangnya armada pengangkutan, serta prosedur bea cukai yang bertele-tele sehingga mengakibatkan kurang puasnya pelanggan atas servis yang diberikan.Untuk proses penjualan, perusahaan harus mendayagunakan tenaga sales yang dimilikinya dengan dibantu oleh tenaga administrasi yang fungsinya sebagai pendukung sales (marketing support). Namun adakalanya proses distribusi tersebut mengalami hambatan seperti terlambatnya fungsi pemesanan barang. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya sistim distribusi yang baik yang didukung oleh sistim komputerisasi. Dengan bantuan teknologi informasi, perusahaan dapat mengoptimalkan dan mengefisienkan sistem persediaan dan penyimpanan barang sehingga sistem lalu lintas / distribusi barang dapat sampai ke tangan konsumen dengan tepaWan mudah dilacak historikalnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kelangkaan minyak solar di Indonesia dengan studi kasus di Jawa Timur. Distribusi minyak solar, menyimpan dinamika kompleksitas yang tinggi dengan adanya keterkaitan banyak faktor dan kepentingan. Sebagai mata rantai dalam sistem saluran distribusi fisik, Distributor mengutamakan volume dan waktu pasokan untuk persediaan guna menjaga kelancaran distribusi. Sedangkan faktor yang non fisik dari konsumen adalah faktor ketersediaan (availability),dan bagi penyeleweng adalah faktor keuntungan (profitability). Faktor-faktor tesebut akan menjadi dinamis dan menyebabkan kelangkaan bila faktor volume dan waktu pasok terganggu. Hal tersebut dianalisis dengan menggunakan dinamika sistem (system dynamics) dan QPID (qualitative politicised influence diagram) serta pilihan rasional (rational choice). Untuk memahami mental models ini digunakan gagasan teori pilihan rasional (rational choice theory) yang menjelaskan mengapa dinamika sistem distribusi minyak solar mudah berfluktuasi dan menimbulkan kepanikan masyarakat, penimbunan, pengoplosan, dan penyelundupan.Fenomena kelangkaan minyak solar di Jawa Timur dapat dipahami melalui model dinamika sistem distribusi dan mental model para aktornya. Ada empat subsistem dalam dinamika sistem distribusinya yang digambarkan melalui causal loop diagram, yaitu: (1) Subsistem pengadaan dengan mental model menjaga keseimbangan antara pengadaan dan permintaan minyak solar; (2) Subsistem konsumsi dengan mental model menjaga ketersediaan dan menekan biaya bahan bakar minyak solar bagi dirinya; (3) Subsistem pengawasan dengan mental model mencari keuntungan melalui keseimbangan antara sanksi hukum dan keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh; dan (4) Subsistem penyelewengan dengan mental model mencari keuntungan ekonomi semata.Selain faktor fisik dan non fisik tersebut, faktor penting lainnya yang ikut mendorong sistem distribusi menjadi semakin kompleks dan sulit dikendalikan, ialah disparitas harga beberapa jenis BBM bersubsidi, yaitu premium, solar, dan minyak tanah.Secara simultan, faktor-faktor itu menjadi leverage dinamika sistem distribusi minyak solar. Artinya, ketika salah satu faktor tersebut berubah maka lima sub sistem akan berinteraksi dinamis sehingga memunculkan kejadian-kejadian seperti: harga minyak solar melambung, penegakan hukum melemah, pengoplosan meningkat, kolusi bertambah, dan menurunnya kegiatan produksi. Disertasi ini mengusulkan model solusi penanggulangan kelangkaan minyak solar dapat didasarkan pada skenario simulasi model solusi.

---

This study is aimed to understand the phenomenon of diesel fuel oil scarcity in Indonesia based on a case study in the East Java. The diesel fuel oil distribution conceals the high complexity of dynamics due to its connection to various factors and interests respectively. As the links within the channel system of physical distribution, the distributor pays his main attention to the volume and suplying time for the availability aimed at maintaining the distribution smoothness. In the meantime, non-physical factors in terms of consumers is the availability while for the embezzlers is the profitability. Those factors will become dynamics and will result in the scarcity if the volume factor as well as supplying time is hampered. Those factors are analyzed by means of system dynamics and QPID or quantitative politicized influence diagram and rational choice. To understand these mental models we make use of rational choice theory which explains on how the system dynamics of diesel fuel oil distribution might easily fluctuate and cause panics among the society, and will result in piling up, mixing up with other products and smuggling of the product itself.The phenomenon of diesel fuel oil scarcity in the East Java is understandable through distributional model of system dinamics as well as mental model of the agents. There are four subsystems within the system dynamics of its distribution as described through the causal loop diagrams namely: (1) The subsystem of the availability with mental model which maintains the equilibrum between the availability and diesel fuel oil demand; (2) The subsystem of consumption with mental model which maintans the availability and suppresses the cost of diesel fuel oil for himself; (3) The subsystem of monitoring with mental model which tries to gain profit through the equilibrum between the legal sanction and the economic profit which might be gained; and (4) The subsystem of the embezzlement with the mental model which searches for merely the economic profit.Beside of the physical and non-physical factors, another important factor contributing to the more complicated system of distribution and more difficult condition to overcome is the price disparity among a number of subsidized fuel oils namely premium, diesel fuel oil, and kerosene.Simultaneously, those factors become the leverage of system dynamics for diesel fuel oil distribution, which means that when one of those factors is changing, the other four subsystems will interact dynamically leading to the happening of various things such as follows: diesel fuel oil price will soar up, law enforcement will decline, the mixing of the oil with other products will be increasing, collusion will grow up, while production activities will decline. This dissertation proposes for the solution model aimed at overcoming the scarcity of diesel fuel oil based on the scenario simulation in order to develop a solution model."

"Kebijakan Distribusi Urusan Pemerintahan pada Sektor Kehutanan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini beberapa kali mengalami perubahan, yang menunjukkan adanya tarik ulur kewenangan antara Pemerintan Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Tarik ulur kewenangan tersebut membawa dampak pada pengurusan hutan yang belum optimal dan lestari pada tataran implementasi. Oleh karena itu, maka perlu adanya solusi terkait desain kebijakan Distribusi Urusan Pemerintahan pada sektor Kehutanan masa depan, yang mampu memetakan siapa pihak yang paling tepat untuk mengurusi hutan, sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah kehutanan dan mampu mengarahkan pada implementasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang optimal dan lestari. Melalui penggunaan metode kualitatif, dengan informan yang mencakup aktor-aktor terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada sektor kehutanan dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dianalisis melalui metode kualitatif,  maka dihasilkan bahwa desain distribusi urusan pemerintahan bidang kehutanan di masa depan dapat dilakukan dengan IV alternatif, antara lain: Alternatif I: Desentralisasi ke Provinsi dan Tingkat Tapak, Alternatif II: Desentralisasi ke Provinsi dengan Cabang Dinas, Alternatif III: Desentralisasi ke Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Alternatif IV: Desentralisasi fungsional. Dari keempat alternatif tersebut, penulis memandang pilihan terobosan dengan desentralisasi fungsional lebih menjanjikan, dimana dari pendekatan desentralisasi fungsional ini lahir dua model desain distribusi urusan pemerintahan bidang kehutanan yakni "One Province One Forestry Board" dan atau "One Landscape One Forestry Board".

---

Government Affairs Distribution Policy in the Forestry Sector in Indonesia since the beginning of independence has so far undergone several changes, which shows the tugging of authority between the Central Government, Provincial Governments and District/City Governments. The tugging of authority has an impact on forest management that is not optimal and sustainable at the level of implementation. Therefore, there is a need for solutions related to the design of the Government Affairs Distribution policy in the future Forestry sector, which is able to map who is the most appropriate party to manage forests, so as to be able to solve forest problems and be able to direct the implementation of optimal forest management and utilization and sustainable. Through the use of qualitative methods, with informants covering actors related to the implementation of government affairs in the forestry sector and collecting data through in-depth interviews and analyzed through qualitative methods, it was produced that future design of governmental affairs in the forestry sector could be carried out with alternative IVs. among others: Alternative I: Decentralization to Province and Site Level, Alternative II: Decentralization to Provinces with Service Branches, Alternative III: Decentralization to Provinces and Districts /Cities, and Alternative IV: Functional Decentralization. Of the four alternatives, the author considers breakthrough choices with functional decentralization more promising, where from this functional decentralization approach two models of governmental distribution business design are born, namely "One Province One Forestry Board" and "One Landscape One Forestry Board"."