Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai salah satu norma global yang diamanatkan untuk terintegrasi di dalam norma lokal, SDGs didorong agar dapat terintegrasi di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setelah berjalan lebih dari 5 tahun, mekanisme pengintegrasian SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tampak masih menggunakan pola yang serupa dengan MDGs. Sehingga penguatan dimensi lingkungan dalam rencana pembangunan daerah dinilai masih belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi optimal bagi daerah dalam pengintegrasian SDGs dalam rencana pembangunan daerah. Hasil dari penelitian ini imenunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengintegrasikan muatan SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun perhatian daerah terhadap dimensi lingkungan masih sangat rendah. Muatan visi pembangunan, tujuan hingga anggaran daerah belum menunjukkan bahwa nilai-nilai SDGs tidak menjadikan dimensi lingkungan sebagai perhatian dalam pencapaian kesejahteraan daerah dalam tujuan pembangunan daerah. ......As one of the global norms that is mandated to be integrated into local norms, SDGs are encouraged to be integrated into regional development planning documents. After running for more than 5 years, the mechanism for integrating SDGs in regional development planning documents still appears to use a pattern similar to the MDGs. So strengthening the environmental dimension in regional development plans is still considered not to be a major concern. This research was conducted to formulate optimal strategies for regions in integrating SDGs in regional development plans. The results of this research show that regional governments have integrated SDGs content in regional development planning documents, but regional attention to the environmental dimension is still very low. The content of the development vision, goals and regional budgets have not shown that the SDGs values do not make the environmental dimension a concern in achieving regional prosperity in regional development goals.

Abstrak :
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu metode yang dituangkan melalui pendekatan kualitatif dan membahas tentang dampak atas diterbitkannya peraturan tersebut. penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu  dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Secara garis besar penelitian ini disimpulkan bahwa apabila terdapat wajib pajak tidak mampu melakukan pembayaran pajak PBB maka terdapat suatu bentuk perlindungan hukum akan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan melalui proses permohonan banding administratif yang diajukan ke Kepala Daerah serta penelitian ini juga membahas tentang akibat hukum terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya yang mana akan menimbulkan pemikiran bahwa lahirnya kebijakan ini untuk memberikan semacam insentif bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya dikemudian hari.

---

Land and building tax of Rural and Urban Areas is one of the biggest tax incomes for infrastructure development in Bekasi City. This thesis discusses about The Analysis on The Major of Bekasi Regulation Number 103 of 2019 Concerning Removal of Land and Building Tax. The discussion is mainly focused on the implemented issue by using qualitative method. This normative legal research was done by using secondary data, such as books, legislation and supported by interview result with the related parties. Based on the research, It concludes that if taxpayer could not do their responsibility for the paid land and building tax, the tax payer could get the legal protection contained in regulation number 28 of 2019 regarding local taxes and retributions, regulation number 30 of 2014 concerning government administration, regulation number 14 of 2002 concerning tax court, and regulation that concerning general tax certainty, through the application letter for remission from land and building tax and administrative appeal to The Mayor of Region and the research also discusses about the impact of the implementation from this regulation which tax payer can be provided by the regulation to give incentive for taxpayer from the negligent of doing their responsibility. So it might cause the non-compliance of the tax payer for doing the regulation at the another time.

Abstrak :

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu metode yang dituangkan melalui pendekatan kualitatif dan membahas tentang dampak atas diterbitkannya peraturan tersebut. penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu  dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Secara garis besar penelitian ini disimpulkan bahwa apabila terdapat wajib pajak tidak mampu melakukan pembayaran pajak PBB maka terdapat suatu bentuk perlindungan hukum akan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan melalui proses permohonan banding administratif yang diajukan ke Kepala Daerah serta penelitian ini juga membahas tentang akibat hukum terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya yang mana akan menimbulkan pemikiran bahwa lahirnya kebijakan ini untuk memberikan semacam insentif bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya dikemudian hari.

---

Land and building tax of Rural and Urban Areas is one of the biggest tax incomes for infrastructure development in Bekasi City. This thesis discusses about The Analysis on The Major of Bekasi Regulation Number 103 of 2019 Concerning Removal of Land and Building Tax. The discussion is mainly focused on the implemented issue by using qualitative method. This normative legal research was done by using secondary data, such as books, legislation and supported by interview result with the related parties. Based on the research, It concludes that if taxpayer could not do their responsibility for the paid land and building tax, the tax payer could get the legal protection contained in regulation number 28 of 2019 regarding local taxes and retributions, regulation number 30 of 2014 concerning government administration, regulation number 14 of 2002 concerning tax court, and regulation that concerning general tax certainty, through the application letter for remission from land and building tax and administrative appeal to The Mayor of Region and the research also discusses about the impact of the implementation from this regulation which tax payer can be provided by the regulation to give incentive for taxpayer from the negligent of doing their responsibility. So it might cause the non-compliance of the tax payer for doing the regulation at the another time

Abstrak :
Di Indonesia, desentralisasi sektor kesehatan tidak selalu berdampak baik pada upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak balita. Desentralisasi tidak hanya memberi kewenangan pengembangan kebijakan lokal spesifik yang tepat, tetapi juga kebijakan yang tidak mendukung kebijakan nasional sehingga berdampak pencapaian yang rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas desentralisasi kesehatan dalam mendorong pemerintah daerah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif wawancara semi terstruktur, observasi, dan diskusi kelompok terarah pada informan kunci yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Tiga kabupaten dipilih secara purposif berdasarkan expert judgement meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kupang. Kebijakan desentralisasi ditemukan bukan saja memberikan kewenang pelayanan kesehatan, tetapi juga menuntut kreativitas penyusunan kebijakan kesehatan. Tiga kabupaten tersebut ternyata mampu membuat kebijakan kesehatan yang menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di setiap daerah, ditemukan inovasi kebijakan yang mengarah pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi mengembangkan kebijakan kesehatan sehingga target MDGs bidang kesehatan pada tahun 2015 dapat tercapai.