Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini menganalisa upaya pemerintah Singapura dalam memprioritaskan Bahasa Inggris pada ruang publik, hal yang gencar dilakukan pemerintah Singapura setelah dikeluarkannya Singapura dari Federasi Malaysia pada Agustus 1965. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori komunitarianisme dari Will Kymlicka, skripsi ini ingin memperlihatkan adanya perbedaan antara nilai-nilai kewargaan yang dibangun pemerintah dengan nilai-nilai kewargaan yang dibangun oleh masyarakat. Hasil temuan menunjukkan bahwa multilingualisme, yakni Bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil, merupakan alat pemerintah Singapura untuk menarik berbagai aktor ekonomi. Pemerintah Singapura lalu menggunakan pendidikan bilingual, dengan memberikan pengajaran bahasa Inggris dan bahasa ibu masing-masing masyarakat, sebagai alat untuk memprioritaskan Bahasa Inggris di ruang publik. ......This research analyses Singaporean government attempt to priotise English languages on public space, a matter intensively done by Singaporean government after its expulsion from Malaysian Federation on August 1965. This undergraduate thesis was written in qualitative approach. By using communitarianism theory from Will Kymlicka, this undergraduate thesis would like to show the differences between state-sanctioned citizen values and community-centered citizen values. Finding showed that multilingualism policy, i.e. English, Malay, Mandarin, and Tamil language as four official languages, is a Singaporean governments tool to attract various global economical actors. Singaporean government then use bilingual education, by teaching them English language and each of their own native language, as tool to prioritise English language in public space.

Abstrak :
Pada awal masa Republik Kelima, pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Prancis atau Anglisisme semakin kuat akibat perluasan kebudayaan serta superioritas teknologi dan ekonomi Amerika Serikat usai Perang Dunia II. Sebagai reaksi terhadap situasi ini, Prancis mengambil tindakan resistensi untuk mempertahankan kemurnian bahasa Prancis melalui penerapan kebijakan bahasa. Meski demikian, sikap Prancis terhadap Anglisisme senantiasa berubah seiring dengan pergantian masa pemerintahan. Perkembangan sikap Prancis terhadap Anglisisme terwujud dalam pembentukan berbagai badan regulator bahasa pada masa pemerintahan Charles de Gaulle dan Georges Pompidou, pengesahan Undang-Undang Bas-Lauriol pada masa pemerintahan Valéry Giscard dsstaing, pengesahan Undang-Undang Toubon pada masa pemerintahan François Hollande, dan dilakukannya berbagai upaya untuk menerima pengaruh bahasa Inggris setelah pengesahan Undang-Undang Toubon. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini memaparkan kebijakan bahasa yang diterapkan sejak awal masa Republik Kelima hingga tahun 2015 untuk menguraikan keterkaitan perkembangan ideologi politik dan sikap Prancis terhadap Anglisisme pada periode itu. Melalui analisis terhadap perkembangan kebijakan bahasa pada masa Republik Kelima, terungkap bahwa perubahan ideologi pemerintah Prancis pada masa Republik Kelima menjadi faktor pembentuk sikap Prancis terhadap Anglisisme dari satu masa pemerintahan ke masa pemerintahan berikutnya.

---

At the beginning of the French Fifth Republic, Anglicism flourished in France due to the growing cultural expansion and economic power of the United States. In order to preserve the purity of the French language, France began the national resistence against Anglicism through its language policies. The development of the French attitude towards Anglicism throughout the Fifth Republic was manifested in the formation of various linguistic organizations during de Charles de Gaulle and Georges Pompidous government, the ratification of the Bas-Lauriol Law during Valéry Giscard dsÉstaings government, the ratification of the Toubon Act under François Hollande, and the growing acceptance of the English linguistic influence after the ratification of the Toubon Act. This study discusses the language policies implemented since the beginning of the Fifth Republic until 2015 to analyze the relationship between the development of political ideology and the French attitudes towards Anglicism. Through the analysis of the development of language policy during the Fifth Republic, it is revealed that the change of ideology of the French government during the Fifth Republic is the main factor that dictates Frances attitude towards Anglicism from one government to the next.

Abstrak :
Inggris dan Prancis saling bersaing untuk mempertahankan hegemoninya di Kanada, salah satunya lewat bahasa. Bahasa digunakan oleh masyarakat Frankofon sebagai identitas diri dan alat untuk bertahan dari dominasi Inggris. Penelitian ini akan mengkaji usaha-usaha L’Office Québécois De La Langue Française (Lembaga Bahasa Prancis Quebec, diterjemahkan oleh penulis) untuk menyikapi fenomena Anglicisme di Quebec. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Creswell (2010), pendekatan sejarah dan studi pustaka. Penelitian menunjukkan adanya kebijakan-kebijakan bahasa yang dikeluarkan dan keputusan yang diambil oleh L’Office Québécois de la Langue Française terhadap Anglicisme. Resistensi L’Office Québécois de la Langue Français dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan dan sikap tegas lembaga ini dalam mempertahankan kedaulatan bahasa Prancis terhadap Anglicisme sesuai dengan isi dari la loi 101. Pembuatan program-program guna mempromosikan bahasa Prancis di Quebec dan Revisi kebijakan Politique de l'emprunt linguistique dinilai menjadi salah satu strategi yang digunakan L’Office Québécois de la Langue Française agar masyarakat kembali percaya dan tidak mencitrakan lembaga ini sebagai lembaga yang konservatif dan anti-Inggris. Seiring Anglicisme adalah sulit untuk dihindarkan. sebab bahasa akan terus berkembang dan mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan bahasa dan promosi bahasa Prancis untuk tetap mempertahankan kedaulatan bahasa Prancis dan menjaga nilai bilingualisme. ......Being the two main settler-colonizers of Canada, the English and the French compete with each other to maintain their hegemony in Canada in many ways, one of which is using language. Language used by the francophone community as a tool of self-identity and cultural identity against the British domination. This research aims to show L'Office Québécoise De La Langue Française's efforts to cope with Anglicism in Quebec. This study uses the qualitative research method of Creswell (2010), historical approach, and literature study by describing the language policies issued and decisions taken by L'Office Québécoise de la Langue Française regarding Anglicism. The attempts to protect the dignity of the French language can be seen through the policies and firm stance of L'Office Québécoise de la Langue Française in defending the sovereignty of the French language against Anglicism based on la Loi 101, and the creation of programs to promote French in Quebec. In the end, we will see that the revised Politique de l'emprunt Linguistique policy is considered to be one of the strategies used by L'Office Québécoise de la Langue Française to negate the popular belief that this institution is conservative and anti-British. Anglicism is inevitable, since language will continue to evolve and develop. The government creates language policies and promotes the French language in order to maintain the sovereignty of the French language and the value of bilingualism.