Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ketika masyarakat Indonesia diramaikan oleh pembicaraan tentang otonomi daerah yang berintikan pembagian kewenangan dan keuangan ke daerah, skripsi ini mencoba muncul dengan tujuan untuk mencoba menjabarkan isi dan dampak munculnya UU No.25 tahun 1999 khususnya yang menjadi inti dan konsep pembagian keuangan di masa datang. Dalam euforia yang tinggi itu juga, skripsi ini ingin mengajak kita untuk melihat lagi perbandingan keadilan dan efisiensi antara konsep yang dijalankan sekarang dengan tawaran UU No.25 tahun 1999 ini. Dari data empirik dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yaitu: Bahwa daerah yang selama ini mendapat transfer yang besar merupakan daerah yang mempunyai PAD yang besar pula namun telah mengena pada penduduk miskin yang besar serta kualitas SDM yang rendah, pembagian bagi basil SDA kemungkinan akan jatuh pada daerah dengan SDM yang baik pula namun hal tersebut memang sangat terpengaruh padapara pekerja yang berada di lokasi eksploitasi. Dan selama ini SDA yang ada tidak memberi kontribusi yang cukup pada PAD Daerah. Untuk memperjelas bentuk fiskal dalam Undang-undang baru ini skripsi ini mencoba untuk menggunakan dua metode empiris yang dapat membentuk formula dari Dana Alokasi Umum. Dua metode tersebut adalah metode Confirmatory Factor Analysis dan Ordinary Least Square, yang dengan alasan tertentu dianggap paling tepat untuk pembentukan formula ini. Hasil simulasi ini memperlihatkan lima Dati I yang tidak lagi membutuhkan DAU, dan minimal 20 Dati II tidak lagi membutuhkan DAU. Secara empirik, model ini telah berhasil memperlihatkan keberpihakan pada daerah kurang sejahtera baik penduduk dan juga pemerintahan dengan PAD yang rendah. Dan sekali lagi perlu digaris bawahi bahwa persebaran uang ini diberikan pada pemerintah daerah dan bukan langsung pada masyarakat daerahnya.

Abstrak :
Tulisan berikut ini akan berusaha mengelaborasi beberapa asumsi pokok mengapa pemerintah menetapkan pajak dalam masyarakat dan perkcmbangan kondisi signifikannya di masa sekarang tenitama setelah merebaknya isu liberalisasi perdagangan dunia. Kebijakan pemerintah secara umum dalam tutisan ini menipakan kebijakan politis (political policy) yang merupakan out-put dari proses pengaturan masyarakat dalam sebuah negara. Bagaimana masyarakat diatur dan kebijakan perencanaan perabangunan yang dilakukan pemerintah akan sekaligus merupakan sebuah pola pertahanan pemerintah untuk menjaga kelanggengan kdniasaan. Di sini, artinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan untuk mengatur agar tidak terjadi ketidakseimbangan (disequilibrium), jurang atau kesenjangan sosial (social inequality) dan, pada akhinrya, kekacauan politik (chaos).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari utang pemerintah terhadap tingkat harga dengan menggunakan model autoregressive distributed lag error correction dan menggunakan data triwulanan dari periode 1990 hingga 2011.Teori kebijakan fiskal tentang tingkat harga (FTPL) menyatakan bahwa utang pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat harga. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang maupun jangka pendek utang domestik pemerintah berperan penting dalam menentukan tingkat harga atau inflasi.

---

This study aims to analyse the effect of government debt on inflation in Indonesia using autoregressice lag error correction model based on quarterly data years 1990-2011, The fiscal theory of price level (FTPL) state that government debt has positive effect on inflation. This study result indicate that within a long-term and a short-term period, there was a balance changes in government domestic debt and inflation. The hypothesis that government domestic debt has inflationary impacts cannot be rejected for the 1990-2011 period.

Abstrak :
Sebagaimana telah diketahui bahwa potensi fiskal dari konsumsi Hasil Tembakau atau Rokok telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan negara balk yang berupa penerimaan cukai maupun PPN. Hal yang menarik dari sistem pemungutan PPN atas Hasil Tembakau atau Rokok adalah bahwa pelaksanaan pemungutannya berada dalam pengawasan DJBC, walaupun kewenangan pemungutannya tetap berada pada DJP. Berdasarkan ketentuan Cukai bahwa saat pelunasan cukai atas-Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia adalah pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, sedangkan saat terutang PPN adalah pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada pembeli. Berpedoman pada ketentuan di atas maka penentuan saat terutangnya pajak adalah berbeda, dan oleh karena pengawasan pemungutan PPN dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka timbal permasalahan tentang penentuan saat pajak terutang tersebut harus dibayar. Dengan telah dirumuskan suatu kebijakan tentang pemungutan PPN yang harus dibayar atau dilunasi bersamaan dengan saat penebusan pita cukai maka ada beberapa cara yang dilakukan oleh Pabrikan Hasil Tembakau Dalam Negeri dalam upaya untuk meminimalisasi pembayaran PPN dengan cara melakukan perencanaan pajak, balk dalam bentuk tax evasion maupun tax avoidance. Dalam penulisan tesis ini juga akan dibahas cara-cars yang biasa dilakukan oleh Pabrikan untuk melakukan perencanaan pajak, di saniping itu juga dibahas tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh fiskus untuk mengantisipasi segala bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh Pabrikan Hasil Tembakau Dalam Negeri untuk dapat memasukkan penerimaan pajak lebih awal dari yang seharusnya. Dengan berpokok pangkal pada hash analisa dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas Hasil Tembakau Dalam Negeri menyimpang dari ketentuan hukum positif sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 PPN 1984, di mana penyimpangan ini lebih dimaksudkan untuk memenuhi kaidah kecukupan penerimaan negara atau fungsi budgeter. Berdasarkan hal tersebut untuk mengantisipasi adanya klaim dari para pabrikan hash tembakau dalam negeri maka disarankan adalah dengan menambah ketentuan dalam UU PPN bahwa terutangnya pajak dapat ditetapkan saat lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Abstrak :
Studi ini mengkaji kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kinerja pasar saham, dan hubungan di antara mereka dalam hal stabilitas ekonomi di Indonesia. Melalui kajian literatur dari beberapa penelitian empiris yang meneliti kasus Indonesia dan di negara-negara lain, studi ini menemukan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempunyai efek signifikan dengan arah negatif terhadap harga saham. Oleh karena itu, pemerintah harus menaruh perhatian lebih terhadap penerapan stimulus fiskal dan disiplin fiskal serta penerapan instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam merancang kebijakan yang sesuai dan positif terhadap performa pasar modal. Selain itu, batas realistis pada pembayaran utang harus diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan pengembangan keuangan internal. Dari perspektif moneter, bank sentral harus fokus mengurangi efek lag sehingga reaksi berlebihan dari investor dapat diminimalkan. Dari perspektif pasar, kampanye kesadaran bagi perusahaan regional dan asing untuk mendaftar dan aktif di pasar bursa harus ditingkatkan. Selain itu, mendorong pasar agar investor tertarik berinvestasi di sektor riil juga merupakan tindakan penting, yang pada gilirannya dapat merangsang kapasitas produksi yang lebih tinggi bagi perekonomian. ......This study investigates the Indonesian fiscal policy, monetary policy, stock market performance, and the relationship between them in terms of economic stability in Indonesia. Through a literature review of several empirical studies, which scrutinize Indonesian cases and those in other countries, this study has found that amongst others, fiscal policy and monetary policy are negatively significant related to stock prices. Therefore, the government should pay close attention to the application of fiscal stimulus and observe fiscal discipline, when it takes into consideration monetary decisions regarding the performance of stock market. In addition, realistic limits on payments of debt service should be appropriately rearranged to allow for internal financial development. From a monetary perspective, the central bank should focus on reducing the lag effect so that the overreaction of investors can be minimized and the policy can be more effective. From a market perspective, an awareness campaign to help more regional and foreign companies become listed and quoted in the stock exchange market should be enhanced. In addition, encouraging the market is also an important action so that investors are interested in investing in the real sector, which in turn can lead to a higher production capacity for the economy and aggregate output.