Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan iklim kini kian mengkhawatirkan, terutama Indonesia yang merupakan negara yang secara geografis rentan terpapar risiko perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi ini merugikan banyak pihak, termasuk institusi-institusi dalam sektor keuangan diketahui menjadi entitas yang dilanda dampak berat dari bencana akibat perubahan iklim tersebut. Perusahaan asuransi dipandang sebagai institusi dalam sektor keuangan yang dapat menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan institusi lainnya. Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report yang merupakan laporan terkait kinerja perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata kelola atau yang disingkat sebagai ESG, dinilai dapat membantu perusahaan asuransi dalam mengatasi risiko terkait perubahan iklim. Atas hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menerapkan laporan keberlanjutan. Skripsi ini membahas urgensi penerapan laporan keberlanjutan sebagai upaya manajemen risiko lingkungan perusahaan asuransi di Indonesia dengan meninjau perbandingan pengaturannya dengan negara Singapura, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan evaluasi untuk perbaikan pengaturan laporan keberlanjutan pada perusahaan asuransi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa masih terdapat perusahaan asuransi di Indonesia yang belum mematuhi penerapan laporan keberlanjutan, baik dari segi penyusunan dan penerbitan. Hal ini dikarenakan, pengaturan terkait laporan keberlanjutan pada POJK No. 51/POJK.03/2017 masih memiliki beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, khususnya terkait upaya manajemen risiko lingkungan. Di sisi lain, Singapura telah memiliki pengaturan terkait kewajiban perusahaan asuransi menyusun upaya manajemen risiko lingkungan ke dalam laporan keberlanjutan. Pengaturan tersebut tercantum dalam SGX Rulebook yang kemudian juga diterbitkannya Guidelines on Environmental Risk Management kategori Insurers, panduan khusus bagi perusahaan asuransi untuk memasukan laporan iklim sebagai upaya manajemen risiko lingkungan ke dalam laporan keberlanjutan.

---

Climate change is increasingly concerning, especially for Indonesia, a geographically vulnerable country exposed to climate change risks. The occurring climate change has detrimental impacts on various parties, including financial institutions, which are known to be heavily affected by climate-related disasters. Insurance companies are seen as financial institutions that face higher risks compared to others. Sustainability Reports, which are reports on a company's performance regarding environmental, social, and governance (ESG) aspects, are considered to assist insurance companies in addressing climate-related risks. Therefore, the Financial Services Authority, through POJK No. 51/POJK.03/2017, mandates insurance companies classified as Financial Services Institutions (Lembaga Jasa Keuangan - LJK) to implement sustainability reporting. This thesis discusses the urgency of implementing sustainability reports as an effort in environmental risk management for insurance companies in Indonesia, while examining a comparison with Singapore's regulations. The aim is to provide recommendations and evaluations for improving the regulations on sustainability reporting in Indonesian insurance companies. The research method employed in this thesis is normative juridical research. It is a literature review study resulting in a descriptive-analytical research typology. The findings reveal that there are still insurance companies in Indonesia that have not fully complied with the implementation of sustainability reporting, both in terms of preparation and publication. This is because the regulations related to sustainability reporting in POJK No. 51/POJK.03/2017 still lack comprehensive provisions, particularly concerning environmental risk management efforts. On the other hand, Singapore has regulations requiring insurance companies to incorporate environmental risk management into their sustainability reports. These regulations are outlined in the SGX Rulebook, accompanied by the issuance of the Guidelines on Environmental Risk Management for the Insurers category, which provides specific guidance for insurance companies to include climate reporting as an environmental risk management effort in their sustainability reports."

"Pandemi Covid 19 mempengaruh aktivitas perdagangan internasional, menyebabkan berkurangnya pendapatan perusahaan startup logistik yang melakukan jasa pengurusan transportasi di Indonesia. Risiko bisnis meningkat karena keterbatasan jumlah kargo tersedia, sebagai efek terganggunya rantai pasok eksportir importir. Akibatnya risiko keuangan PT A bertambah, berupa risiko kredit dan risiko pasar, yang kemudian mempengaruhi modal kerja. Sumber utama modal kerja perusahaan startup adalah penyertaan modal dari investor, karena perusahaan startup tidak dapat mendapat pinjaman dari bank (non- bankable), sehingga perusahaan startup memilih alternatif untuk melakukan pembiayaan dengan P2P Lending dengan tingkat suku bunga lebih dari bank konvensional. Risiko keuangan yang muncul akibat pandemi Covid-19 membuat tertundanya arus kas masuk, sehingga burning rate perusahaan menjadi lebih besar karena arus kas keluar menjadi lebih besar. Bertambahnya arus kas keluar, membuat sisa kemampuan PT A dalam beroperasi (runway) menjadi lebih pendek, sehingga muncul isu keberlanjutan dalam usaha PT A.

---

The COVID-19 pandemi has affected international trade activities, resulting in reduced revenues for logistics startup companies that provide transportation management services in Indonesia. Business risk increases due to the limited number of available cargos, as a result of the disruption to the import-exporter supply chain. As a result, PT A's financial risk increases, in the form of credit risk and market risk, which then affects working capital. The main source of startup companies working capital is investment from investors, because startup companies is non-bankable, so they choose alternatives such as doing financing with P2P Lending with interest rates higher than conventional banks. The financial risks that arise due to the Covid-19 pandemi have delayed cash inflows, so that the company's burning rate becomes higher due to larger cash outflows. The increase in cash outflows makes the remaining ability of PT A to operate (runway) shorter, so that sustainability issues arise in PT A's business."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik, yang diproksi melalui kepemilikan pemerintah dan adanya dewan yang terafiliasi dengan politik, terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori dasar legitimasi untuk menjelaskan motivasi manajemen mengungkapkan CSR. Penelitian ini meneliti 131 observasi dari 38 perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2013-2017. Pengungkapan CSR diukur dengan melakukan checklist terhadap laporan keberlanjutan dan data diolah menggunakan regresi linier random effect. Hasil regresi menunjukkan bahwa adanya kepemilikan pemerintah meningkatkan pengungkapan CSR karena pemerintah berusaha melegitimasi kondisi ekonomi dan politik nasional dengan menunjukkan bahwa bisnis perusahaan milik pemerintah bersifat berkelanjutan. Sebaliknya, adanya dewan yang memiliki koneksi politik mengurangi pengungkapan CSR karena koneksi politik dapat melindungi perusahaan dari tekanan publik dan risiko litigasi. Dengan demikian, insentif perusahaan dalam mengungkapkan CSR berkurang. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa jenis koneksi politik yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pengungkapan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa kriteria pemilihan dewan perusahaan mengutamakan kompetensi dewan di atas koneksi politik.

---

This research seeks to provide evidence on how political connections, proxied by percentage of shares owned by the government and the existence of politically connected board member, affect the Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure on companies’ sustainability reports. This research studies 131 observations from 38 non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange and published sustainability reports for the period of 2013-2017. CSR disclosure is measured using checklist of sustainability reports and the data is estimated using random effect regression. The result shows that government ownership increases the CSR disclosure quantity because the government tries to legitimate the national economic and political condition by signalling that government-owned companies are sustainable. On the other hand, the existence of politically connected board members tends to decrease CSR disclosure since political connection can protect the company from public pressure and litigation risk. Hence, the incentives of disclosing CSR are reduced. The research provides evidence that different types of political connection may have different effect towards corporate disclosure. Therefore, according to the results, government is expected to ensure that the main criteria used in board selection is competence instead of political connection."

"Studi ini meneliti strategi keberlanjutan bisnis (business sustainability strategy), yaitu strategi yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan di perusahaan hulu migas di Indonesia. Kegiatan di industri minyak dan gas mencakup eksplorasi dan produksi yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, perusahaan terkait perlu memasukkan konsep keberlanjutan dalam merumuskan strategi mereka. Penelitian ini menggunakan metode SEM PLS yang melibatkan 124 responden dari 72 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Pengujian hipotesis menjelaskan bahwa sumber daya internal (internal resources) dan orientasi CSR (CSR orientation) berpengaruh positif terhadap strategi keberlanjutan bisnis, akan tetapi tekanan pemangku kepentingan (perceived stakeholder pressure) tidak menunjukkan hubungan signifikan terhadap strategi keberlanjutan usaha. Temuan juga menunjukkan bahwa strategi keberlanjutan bisnis secara positif mempengaruhi perlindungan lingkungan (environmental protection), kohesi sosial (social cohesion) dan kinerja keberlanjutan bisnis (business sustainability performance). Akan tetapi hasil penelitian tidak menunjukkan dampak signifikan antara perlindungan lingkungan dan kinerja keberlanjutan bisnis. Hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa perlindungan lingkungan tidak secara langsung dapat memberikan dampak pada segi finansial. Penelitian juga menjelaskan pentingnya kohesi sosial serta kerja sama pada rantai usaha dalam mencapai kinerja keberlanjutan bisnis.

---

This study investigates business sustainability strategy, i.e. strategy that integrates economic, social and environmental dimensions (ESE), in upstream oil and gas companies in Indonesia. Activities in upstream oil and gas industry include exploration and production that directly impact natural environment and local community. Thus, these companies are required to incorporate ESE in formulating their strategy. The study uses SEM PLS method involving 124 respondents from 72 production sharing contract (PSC) contractors in. The findings explicate that internal resources and CSR orientation positively influence business sustainability strategy, while perceived stakeholder pressure does not. The results also suggest that business sustainability strategy positively affects environmental protection, social cohesion and business sustainability performance. The findings, however, do not show significant direct impact between environmental protection and business sustainability performance. This may be caused by perception that environmental protection is not directly beneficial for the bottom line. Lastly, the study explains the importance of social cohesion as well as cooperation in supply chains in seeking business sustainability performance."