Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 2009-2012, rangkaian kekerasan kolektif bernuansa agama, sekte, keyakinan, etnis, golongan dan orientasi seksual terjadi di Indonesia. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan, kekerasan yang dilandasi perasaan kebencian sering terjadi di sekitar kita. Peristiwa tersebut, jatuh korban manusia dan kerugian harta yang tidak sedikit, serta menimbulkan luka yang mendalam dan permusuhan yang berkepanjangan. Fenomena inilah yang disebut dengan "kejahatan kebencian (hate crimes)." Penelitian ini bertujuan menjelaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan-kebijakan penanganan hate crimes oleh lembaga otoritas negara terkait. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman baru mengenai urgensi kriminalisasi terhadap hate crimes di Indonesia dilihat dari faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menghasilkan berbagai temuan, antara lain bahwa terjadi hate crimes secara bias terhadap agama dan orientasi seksual di Indonesia. Terdapat dua kategori hate crimes berbasis agama, yaitu antara agama yang berbeda, dan antara sekte di dalam satu agama yang sama. Hasil analisis, ada dua syarat agar kriminalisasi hate crimes dapat dilaksanakan. Pertama, prespektif yang digunakan konsensus liberal, konflik, dan labeling. Prespektif tersebut berhubungan timbal balik dengan konstruksi sosial tentang hate crimes. Konstruksi sosial ini signifikan sebagai faktor pendukung dan penghambat kriminalisasi. Jika konstruksi sosial terhadap hate crimes adalah sebagai perilaku jahat, ketidaksetaraan dan penindasan kelompok minoritas, maka persepsi mendukung kriminalisasi. Jika hate crimes bukan kejahatan, maka dapat menghambat kriminalisasi. Kedua, terpenuhinya tujuh parameter Schuyt berhubungan timbal balik dengan legalitas sosial bagi kriminalisasi hate crimes. Kriminalisasi hate crimes tidak selalu berbentuk undang-undang baru, melainkan bisa saja pemberdayaan undang-undang yang ada dan supremasi hukum, serta profesionalisme penegakan hukum. Kesimpulannya, kriminalisasi hate crimes akan terwujud bila terdapat signifikansi konstruksi dan legalitas sosial sebagai faktor pendukung. Kesimpulan ini menggambarkan teori baru bersifat meso-mikro, karena berkategori teori Posmo. Teori ini dapat menjelaskan kriminalisasi dalam interplay dengan filosofi sosial, kebijakan hukum (meso), namun juga dapat menjelaskan interplay dengan individu dan kelompok.

---

In 2009-2012, a series of collective violent incidents triggered by religions, sects, beliefs, ethnicity, class and sexual orientation, broke out in various places in Indonesia. Such incidents show that violence based on hatred often occurs around us, causing a long death toll and damaged properties. Such incidents have also inflicted deep social wounds and protracted hostilities. This phenomenon is called "hate crimes." The research aims at describing the importance of a comprehensive understanding on policies employed by related authorities or government agencies in controling hate crimes. In addition, this research is also trying to provide a new understanding on the urgency of the criminalization of hate crimes in Indonesia, viewed from the enabling and constraining factors. Findings of the research include, among others, biased hate crimes have taken place against religious affiliations and sexual orientation in Indonesia. Two categories are set up for religious-based hate crimes: between different religions and among different sects of the same religion. Analysis on research findings arrives at a conclusion, that there should at least be present two prerequisites to criminalize hate crimes. First, the use of liberal consensus, conflict, and labeling perspectives as a tool of analysis. All perspectives reciprocally connect with the existing social construction of hate crimes. Social constructions are indeed significant as enabling and constraining factors for criminalization. When the existing social construction perceives hate crimes as an evil act, an inequality and an oppression of minority groups, then the perception encourages criminalization. But when social construction perceives hate crimes as a good behaviour, then the perception discourages criminalization. Second, Schuyt?s seven parameters are met, which reciprocally relate to the social legality for criminalizing hate crimes. Criminalization of hate crimes is not necessarily present in the form of a new law or act. It could also be manifested by empowering the existing laws, assuring the principle of law supremacy and increasing professionalism among law enforcement agencies. This research concludes that criminalization of hate crimes could be established only if significant social construction and legality are built as enabling and constraining factors. This conclusion reflects the new theory as meso-micro in character, since it is placed under postmodernism. The theory can explain the relations and interplays between not only criminalization and social philosophies but also interplays of criminalization and individuals and groups.

Abstrak :
Skripsi ini membahas peraturan hukum mengenai ketentuan dari tindak pidana syiar kebencian di Indonesia. Pembahasan berdasarkan pada contoh ketentuan pidana perbuatan syiar kebencian di Jerman dan Amerika Serikat. Penelitian ini adalah peneltian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar pembuat undangundang merevisi ketentuan Pasal 286 dan 287 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar lebih sesuai dengan konsep syiar kebencian. Selain itu, disarankan agar jenis delik syiar kebencian di Indonesia berbentuk delik formil dan menjadikan bentuk ketentuan pidana syiar kebencian di Jerman sebagai rujukan. ...... The focus of this thesis is on the legislation of hate speech as a criminal act in Indonesia. Using the existed criminal law of hate speech in Germany and USA as examples, the qualitative analysis of this thesis sums up with two suggestions. First is to revise the Article 286 and 287 of Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana to be more appropriate with the concept of hate speech. Second is to categorize the hate speech in Indonesia as a formal crime with the German Criminal Law of hate speech as a reference.

Abstrak :
Fenomena politik etnis masih banyak terjadi di Indonesia sampai saat ini. Peristiwa mengenai politik etnis salah satunya terjadi pada pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2017. Faktor etnisitas Ahok, yang saat itu menjadi salah satu calon kandidat, mendorong banyak oposisi di kalangan pemilih Muslim (Sumaktoyo, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara etnis pemilih dan resentment atas etnis Tionghoa-Indonesia terhadap perilaku memilih calon kandidat beretnis Tionghoa dan Jawa. Resentment disertakan dalam penelitian ini karena banyaknya sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. Terdapat 168 responden dalam penelitian ini, dengan kriteria Berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di JABODETABEK, dan berumur 18 hingga 25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara individu beretnis Tionghoa dibandingkan dengan etnis non-Tionghoa terhadap perilaku memilih calon kandidat dengan etnis Tionghoa. Signifikansi hubungan juga terlihat pada individu beretnis Jawa jika dibandingkan dengan etnis Tionghoa dan Sunda terhadap perilaku memilih calon kandidat beretnis Jawa. Selain itu, resentment mempunyai hubungan yang signifikan terhadap perilaku memilih calon kandidat beretnis Tionghoa (β=-0.509, p<0.05) dan perilaku memilih calon kandidat beretnis Jawa (β=0.589, p<0.05). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang ekstensif mengenai hubungan etnis pemilih dan resentment terhadap perilaku memilih. Pengetahuan yang didapatkan dari penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan konteks masalah politik di Indonesia yang masih rentan akan politik etnis. ......The phenomenon of ethnic politics still occurs in Indonesia to this day. One of the incidents regarding ethnic politics occurred during the election for Governor of DKI in 2017. The ethnicity factor of Ahok, who at that time was one of the prospective candidates, encouraged a lot of opposition among Muslim voters (Sumaktoyo, 2021). This research aims to determine the relationship between voter’s ethnicity and resentment for ethnic Chinese-Indonesians towards voting behavior for ethnic Chinese and Javanese candidates. Resentments were included in this research because of the large number of anti-Chinese sentiments in Indonesia. There were 168 respondents in this study, with the criteria being Indonesian citizenship, domiciled in JABODETABEK, and aged 18 to 25 years. The research results show that there is a significant relationship between individuals of Chinese ethnicity in comparison with non-Chinese ethnicity and their voting behavior for candidates with Chinese ethnicity. The significance of the relationship was also seen among individuals of Javanese ethnicity in comparison with Sundanese and Chinese ethnicity regarding their voting behavior for ethnic Javanese candidates. Apart from that, resentment has a significant relationship with the voting behavior for ethnic Chinese candidates (β=-0.509, p<0.05) and the voting behavior for ethnic Javanese candidates (β=0.589, p<0.05). This research is expected to provide an extensive understanding of the relationship between voter’s ethnicity and resentment on voting behavior. It is also hoped that the knowledge gained from this research can provide a context for political problems in Indonesia which is still vulnerable to ethnic politics.

Abstrak :
ABSTRAK
Ilusi identitas keislaman merupakan center of gravity dari ancaman terorisme kelompok Daesh. Penulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana ilusi identitas tersebut bekerja dalam suatu proses konstitutif yang melibatkan proses kontruksi-dekonstruksi-rekonstruksi wacana radikal seputar kelompok teror yang mengklaim sebagai representasi dari agama Islam. Ekspansi ideologi kelompok Daesh ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, juga membawa serangkaian implikasi. Tulisan ini menegaskan perlunya untuk mendorong ajaran Islam moderat sebagai upaya kontra-narasi dalam melawan wacana radikal kelompok Daesh, disamping melalui pendekatan-pendekatan fisik.

---

ABSTRACT
Illusion of Islamic identity is the center of gravity of the terrorism threat of Daesh group. This study tries to examines how the illusion of Islamic identity works in a constitutive process that involves the construction-deconstruction-reconstruction process of radical discourses surrounding the terror group that claims to be the representation of Islam. The ideological expansion of Daesh group to various parts of the world, including Indonesia, also brings a multiple of implications. This study emphasizes the need to encourage moderate Islamic teachings as an counter-narrative attempt against Daesh groups’ radical discourses, as well as through physical approaches.

Abstrak :
Ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan, diskriminasi, permusuhan atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap fenomena ujaran kebencian yaitu terletak pada pengaturan mengenai ujaran kebencian itu sendiri, dimana terdapat ketidakjelasan parameter dalam pengaturannya. Akibat dari ketidakjelasan parameter tersebut, maka kepastian hukum terkait ujaran kebencian akan sulit dicapai selain itu akan semakin besar kemungkinan terjadinya kesewenangwenangan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah sejarah peraturan tentang ujaran kebencian di Indonesia, apa yang menjadi parameter suatu perbuatan termasuk sebagai ujaran kebencian (hate speech) serta praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia. Melalui penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual, maka penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu: 1. Sejarah peraturan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia sesungguhnya berasal dari British Indian Penal Code yang saat itu berlaku di India yang dijajah oleh Inggris. Berdasarkan Traktat London, semua jajahan Perancis diserahkan ke tangan Inggris. Belanda yang merupakan jajahan Perancis kemudian jatuh ke tangan Inggris, maka Inggrislah yang membawa pasal tersebut ke Belanda, kemudian Belanda menerapkan pasal tersebut ke Indonesia karena dianggap memiliki kesamaan dengan India yang memiliki ragam kultur dan agama. 2. Parameter ujaran kebencian yaitu perbuatan yang dilakukan di muka umum; bersifat permusuhan, penghinaan atau merendahkan, dan kebencian; dilakukan dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung; menimbulkan terjadinya kerusuhan yang menyebabkan terjadinya kerugian materiil, immateriil dan jiwa. 3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan analisis dari tujuh putusan ialah bahwa hakim kurang memberikan tafsiran dan argumen terhadap unsur pasal yang tidak jelas tersebut dan ada hakim yang memperluas makna golongan menjadi tidak sesempit pada suku, agama dan ras saja.

---

Hate speech is a word, behavior, writing, or show that is prohibited because it can trigger acts of violence, discrimination, animosity on the basis of ethnicity, religion, race and intergroup (SARA). One factor that is weak law enforcement against the phenomenon of hate speech is located in the regulation of the hate speech itself, where there are unclear parameters in the regulation. As a result of the unclear parameters, the legal certainty related to hate speech will be difficult to achieve other than that the greater the possibility of arbitrariness. This research is intended to find out and understand how the history of regulations regarding hate speech in Indonesia, what is the parameter of an act including hate speech and law enforcement practices against hate speech in Indonesia. Through juridical-normative research with historical, legal and conceptual approaches, this research resulted in three conclusions, namely: 1. The history of hate speech regulations in Indonesia actually originated from the British Indian Penal Code which was then in force in India which was colonized by the British. Based on the London Treaty, all French colonies were handed over to the British. The Netherlands which was a French colony then fell into the hands of the British, then it was England who brought the article to the Netherlands, then the Dutch applied the article to Indonesia because it was considered to have similarities with India which had a variety of cultures and religions. 2. Parameters of hate speech, namely acts committed in public; hostility, humiliation or humiliation, and hatred; done intentionally both directly and indirectly; lead to riots that cause material, immaterial and life losses. 3. law enforcement against hate speech based on an analysis of the seven decisions is that the judge does not provide interpretations and arguments about the unclear elements of the article and there are judges who expand the meaning of groups to be not as narrow as ethnic, religious and racial only.

Abstrak :
Kebencian berbasis kelompok memiliki appraisal bahwa outgroup berwatak jahat dan sengaja menyakiti ingroup, memicu kecenderungan bertindak yang destruktif. Appraisal ini dipengaruhi oleh faktor jangka panjang yang terikat konteks. Mayoritas studi terdahulu berlatar konteks konflik intens berkepanjangan, padahal kebencian dapat terjadi dalam konteks politik karena peran ideologi. Di Indonesia, terjadi polarisasi antara ideologi agamis (mendukung kebijakan berbasis Syariat Islam) vs. sekuler. Partai Komunis Indonesia (PKI) telah lama dibenci karena dipersepsikan jahat dan anti-Islam. Penelitian ini bertujuan menyelidiki prediktor kebencian berbasis kelompok terhadap PKI melalui survei pada 217 WNI muslim. Menurut hipotesis ekstremisme ideologi, ekstremisme ideologi dicirikan oleh persepsi dunia yang kaku dan memicu intoleransi terhadap kelompok yang berseberangan. Peneliti menguji pengaruh ekstremisme ideologi (ideologi agamis), absolutisme moral (gaya kognitif hitam-putih), dan keyakinan konspirasi. Peneliti juga mengeksplorasi perbedaan interaksi antarvariabel dalam memprediksi kebencian chronic (sentimen jangka panjang) dan immediate (emosi intens jangka pendek). Berdasarkan analisis PLS-SEM, ketiga prediktor memprediksi kedua jenis kebencian. Keyakinan konspirasi memediasi pengaruh ideologi agamis, yang kemudian memediasi pengaruh absolutisme moral terhadap kebencian. Chronic hatred memediasi pengaruh ketiga prediktor terhadap immediate hatred. Chronic hatred diprediksi terutama oleh keyakinan konspirasi (dengan maupun tanpa ideologi agamis), sementara immediate hatred terutama oleh ideologi agamis pada individu dengan keyakinan konspirasi dan absolutisme moral sedang-tinggi. Persepsi ancaman dari PKI diduga lebih relevan dan mendesak bagi penganut ideologi agamis. Penelitian selanjutnya perlu menginvestigasi lebih jauh kebencian berbasis kelompok yang nyata dalam konteks politik. ......Group-based hatred contains appraisal that the outgroup is evil and intentionally hurts the ingroup, causing destructive action tendencies. This appraisal is affected by long-term factors that are context-specific. Previous studies mostly focused on intractable conflict, although hatred can also occur within political context because of ideology. In Indonesia, polarization emerges between religious vs. secular ideology. Indonesian Communist Party (PKI) has long been hated since it is perceived as evil and anti-Islam. This study aimed to investigate the predictors of group-based hatred against PKI through a survey toward 217 Moslem citizens. According to ideological extremism hypothesis, ideological extremism is characterized by rigid perception of the world and causes intolerance against perceived opposing groups. We examined the role of ideological extremism (religious ideology), moral absolutism (black-or-white cognitive style), and conspiracy belief. We further explored the difference between chronic (long-term sentiment) and immediate (short-term intense emotion) hatred in terms of interactions among predictors. According to PLS-SEM, all three variables predicted both types of hatred. Conspiracy belief mediated religious ideology, which mediated the influence of moral absolutism on hatred. Chronic hatred mediated the influence of predictors on immediate hatred. Chronic hatred was predicted especially by conspiracy belief (with or without the influence of religious ideology). Immediate hatred was predicted especially by religious ideology among individuals with low-moderate score of conspiracy belief and moral absolutism. Perceived threat from PKI is thus more relevant and urgent to the religious ideology adherents. Future studies should further investigate the evident group-based hatred in politics.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai ujaran kebencian yang terjadi pada salah satu grup chat di dalam aplikasi Telegram. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode netnografi dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan melalui lima tahapan, yakni collating, coding, combining, counting, dan charting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik dan jenis ujaran kebencian di dalam grup chat Telegram serta mengategorisasikan tipe partisipan dan kode wicara yang berlaku di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian muncul di dalam grup chat Telegram dalam berbagai bentuk dan tema. Secara signifikan, ujaran-ujaran kebencian tersebut dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia luring. Melalui konten-konten ujaran kebencian tersebut pula, kita dapat melihat bahwa terdapat kode-kode wicara khas yang dapat ditelaah melalui 6 proposisi speech code theory milik Philipsen.

---

This paper discusses about hate speech that occurs in one of the chat group in the Telegram application. This research is a qualitative study using netnographic methods in data collection and processing. Data processing is carried out through five stages; collating, coding, combining, counting, and charting. The purpose of this study is to identify practices and types of hate speech in Telegram chat group and categorize the type of participants and the speech codes that prevail in the group. The results showed that hate speech appeared in Telegram chat group with various forms and themes. Significantly, hate speech that occurs within the group is influenced by events that occur in the offline world. Through the hate speech content, we can also see unique speech codes that can be analyzed through Philipsen's 6 propositions of speech code theory.

Abstrak :
Untuk membantu proses pembelajaran, memperoleh informasi, dan berkomunikasi, mahasiswa membutuhkan sarana yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya adalah media sosial. Namun, penggunaan media sosial memiliki dampak negatif, salah satunya yaitu munculnya ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat berdampak negatif bagi kondisi psikologis mahasiswa dan menurunkan kesejahteraan subjektif. Maka, penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara ujaran kebencian di media sosial dengan kesejahteraan subjektif dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pelaku ujaran kebencian dan sudut pandang yang mengungkap ujaran kebencian. Sebanyak 200 mahasiswa (M=21.39, SD=1.021) berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional untuk melihat hubungan kedua variabel. Alat ukur The PERMA-Profiler untuk mengukur kesejahteraan subjektif dan alat ukur kecenderungan melakukan ujaran kebencian untuk mengukur perilaku ujaran kebencian yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan uji korelasi yang dilakukan menggunakan teknik analisis Pearson Correlation, ditemukan bahwa tidak ada hubungan positif dan signifikan antara ujaran kebencian dengan kesejahteraan subjektif dari sudut pandang pelaku (r = -0.078, p > 0.05) dan tidak ada hubungan positif dan signifikan antara kebencian berbicara dengan kesejahteraan subjektif dari sudut pandang yang terpapar (r = 0.073, p > 0.05). Artinya, ditemukan bahwa tidak ada hubungan antara ujaran kebencian dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa. ......To help the learning process, obtain information, and communicate, students need tools that can meet these needs, one of which is social media. However, the use of social media has a negative impact, one of which is the emergence of hate speech. Hate speech can negatively affect a student's psychological condition and degrade subjective well-being. Thus, this study aims to see the relationship between hate speech on social media and subjective welfare from two points of view, namely the point of view of the perpetrator of hate speech and the point of view that reveals hate speech. A total of 200 students (M= 21.39, SD= 1,021) participated in this study. This study used a correlational research method to see the relationship between the two variables. The PERMA-Profiler measuring instrument for measuring subjective well-being and the tendency to measure hate speech to measure hate speech behavior were used in this study. Based on the correlation test conducted using the Pearson Correlation analysis technique, it was found that there was no positive and significant relationship between hate speech and subjective well-being from the perpetrator's point of view (r = -0.078, p > 0.05) and there was no positive and significant relationship between hate speech and subjective well-being from the exposed point of view (r = 0.073, p > 0.05). Which means, it was found that there is no relationship between hate speech and subjective well-being in students.

Abstrak :
Kemajuan teknologi membawa kehidupan berpindah dari dunia fisik ke dunia maya yang secara langsung juga memberi ruang untuk kejahatan mengiringi. Dalam fenomena penggemar K-pop di media sosial Twitter, aktivitas penggemar yang telah menjadi budaya dapat menimbulkan pertentangan di ruang publik karena adanya perbedaan pandangan tentang budaya penggemar pada non penggemar Penulisan ini menggunakan analisis isi kualitatif dan kriminologi naratif untuk melihat reaksi terhadap kelompok penggemar. Budaya penggemar sebagai produk budaya populer dapat dikriminalisasi di ruang publik dalam bentuk stigma, kebencian, dan intimidasi. Kejahatan yang dihasilkan adalah diskriminasi di media sosial Twitter dalam bentuk narasi. Fenomena budaya penggemar K-pop di Twitter termasuk kedalam culture as crime karena dalam kriminologi budaya, kejahatan dapat terbentuk melalui aktivitas masyarakatnya. Begitu juga dengan diskriminasi di ruang publik yang merupakan bentuk reaksi dari non penggemar terhadap budaya populer. ......Technological advances bring life shifting from the physical world to the virtual world that directly also provides space to join the crime. In the K-pop fan phenomenon on social media Twitter, fans’ activity that has become a culture can raise contradictions in public spaces due to differences in opinions about fan culture among non-fan. This writing uses qualitative content analysis and narrative criminology to see reactions to fan groups. Fan culture as a product of popular culture can be criminalized in public spaces in the form of stigma, hatred, and intimidation. The resulting crime is discrimination on social media Twitter in the form of narrative. The cultural phenomenon of K-pop fans on Twitter is incorporated into culture as a crime because in cultural criminology crime can be formed through its community activity. Also with discrimination in the public space which is a form of non-fan reaction to popular culture.

Abstrak :
Munculnya kelompok-kelompok kebencian dalam masyarakat kontemporer menghadirkan isu-isu sosial yang mendesak, menyoroti daya pikat dan bahaya kepemimpinan karismatik karena kelompok-kelompok kebencian biasanya terbentuk di sekitar pemimpin karismatik tersebut. Penelitian ini akan mengkaji representasi guru sebagai pemimpin karismatik dan dampaknya terhadap pendidikan melalui lensa film Die Welle (2008). Dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis menggunakan Teori Representasi Stuart Hall, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemimpin karismatik dapat mempengaruhi individu dan massa menuju ideologi dan perilaku radikal. Analisis mengungkapkan bahwa kepemimpinan karismatik dalam lingkungan pendidikan, seperti yang digambarkan dalam film, dapat mempengaruhi persepsi, perilaku, dan dinamika kelompok siswa secara mendalam. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun karisma dapat menginspirasi dan menyatukan, karisma juga mengandung bahaya, seperti yang terlihat dalam penggambaran film tentang otoritas yang tidak terkendali dan pemikiran kelompok. Studi ini menggarisbawahi faktor-faktor psikologis yang membuat individu rentan terhadap pengaruh karismatik, menekankan perlunya skeptisisme kritis dan ketahanan terhadap manipulasi. ......The rise of hate groups in contemporary society presents pressing societal issues, highlighting the allure and peril of charismatic leadership as hate groups usually formed around a charismatic leader. This paper examines the representation of the teacher as a charismatic leader and its impact on education through the lens of the film Die Welle (2008). Employing qualitative methods and analyzed using Stuart Hall's Representation Theory, this research explores how charismatic leaders can sway individuals and masses towards radical ideologies and behaviors. The analysis reveals that charismatic leadership in educational settings, as depicted in the film, can influence students' perceptions, behaviors, and group dynamics profoundly. This study also finds that while charisma can inspire and unify, it also harbors dangers, as seen in the film's portrayal of unchecked authority and groupthink. This study underscores the psychological factors that render individuals susceptible to charismatic influence, emphasizing the need for critical skepticism and resilience against manipulation.