Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini membahas gejala environmentaliti friksional dalam upaya-upaya pengendalian kebakaran lahan gambut yang berulangkali terjadi sejak 1990an di areal gambut eks Proyek PLG, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Upaya-upaya pengendalian kebakaran yang sudah banyak dilakukan pemerintah dan pihak-pihak lain melalui beragam program belum berhasil menyelesaikan masalah kebakaran berulang. Studi ini berusaha mencari penjelasan mengapa program-progam yang ada belum mampu melahirkan subjek-subjek peduli lingkungan atau mengubah kultur membakar menjadi anti-membakar dalam konteks pengelolaan lahan gambut.Suatu kajian etnografi multi-aktor menggunakan perspektif/governmentaliti environmentaliti dilakukan di desa-desa partisipan proyek KFCP (Kalimantan Forests and Climate Partnership) di kawasan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu 2010-2015, menggunakan metode pengamatan berpartisipasi, wawancara mendalam, dan dukungan penelaahan bahan-bahan sekunder.Temuan kajian menunjukkan bahwa upaya kepenatakelolaan lingkungan melalui intervensi regulasi dan program rehabilitasi tidak berhasil membentuk subjek-subjek peduli perlindungan lingkungan, sebaliknya lebih cenderung melahirkan aktor-aktor yang berpandangan miopik dan bertindak pragmatik. Gejala budaya environmentaliti friksional itu menjadi hambatan bagi efektivitas upaya-upaya pengendalian kebakaran berulang di lahan gambut.

---

ABSTRACT

This dissertation discusses on the phenomenon of lsquo frictional environmentality rsquo in the efforts of controlling peatland fires that have repeatedly occurred since the 1990s in the peatland area of ex PLG Project in Kapuas District, Central Kalimantan. Fire control efforts that have been conducted numerously by the government and other parties through a variety of programs have not been able to solve the problem of recurrent fire events. This study aims to examine why the existing programs are still unable to create environmental subjects who care about environmental protection.

A multi actor ethnographic study by using the perspective of governmentality environmentality was conducted in the KFCP Kalimantan Forest and Climate Partnership participative villages in the region of Mantangai, Kapuas District. Data collection was done in the period of 2011 2015 using participant observation, in depth interviews and the support of secondary materials studies.

The findings of this study show that environmental management efforts through the intervention of regulations and rehabilitation programs are unsuccessful in forming environmental subjects, instead, it is more leanings to create myopic viewed and pragmatically actioned actors. The cultural phenomenon of lsquo frictional environmentality rsquo thus become a hindrance to the effectiveness of fire control efforts in peatland areas. Keywords frictional environmentality, multi actor ethnography, regulations, rehabilitation programs, ex PLG Project, Central Kalimantan."

"ABSTRAKKebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu jenis bencana yang selalu terjadi di Indonesia terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan dalam kurun waktu 18 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variasi iklim, titik panas dan insiden ISPA pada bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau dan Sumatera Selatan bulan Juli?November 2015. Penelitian ini merupakan studi korelasi dengan menggunakan data sekunder. Populasi penelitian adalah 81 kabupaten/kota di 6 provinsi terdampak kabut asap, sedangkan sampel adalah 21 kabupaten/kota yang memiliki data variasi iklim, titik panas dan insiden ISPA yang lengkap pada Juli-November 2015. Hasil analisis bivariat dengan regresi linear sederhana menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap insiden kasus ISPA adalah curah hujan (r = -0,294; nilai p = 0,013) dan suhu udara (r = 0,287; nilai p = 0,015). Hasil analisis multivariat dengan regresi linear ganda juga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap insiden kasus ISPA (R2 = 0,143). Model persamaan regresi yang dihasilkan adalah YISPA= -6.338,007 - 181,439X1 (curah hujan) + 432,777X2 (suhu udara). Model regresi yang diperoleh dapat menjelaskan 14,3% variasi insiden ISPA selama bencana.

---

ABSTRAKLand and forest fires is one type of disaster is always the case in Indonesia, particularly in Sumatra and Kalimantan within the last 18 years. This study aims to determine the relationship between climate variation, hotspots and incidence of ARI cases on forest fires and land disaster in the Province of Jambi, West Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, Riau and South Sumatra on July to November 2015. This study is a correlation study using secondary data. The population is 81 district/cities in six provinces affected by smog, while the sample is 21 district/cities which have complete data variations in climate, hotspots and incidents ISPA in six provinces affected by smog. The results of the bivariate analysis with simple linear regression showed that the variables which significantly affect the incidence of ARI is rainfall (r = -0.294; p = 0.013) and air temperature (r = 0.287; p = 0.015). The results of multivariate analysis using multiple linear regression showed that both of them significantly affect the incidence of ARI (R2 = 0,143). The resulting regression model is YISPA= -6.338,007 - 181,439X1 (rainfall) + 432,777X2 (air temperature). The regression model obtained can explain 14,3% of the variation ISPA incidents during a disast"

"Kerusakan lahan gambut kerap terjadi akibat kebakaran lahan di Indonesia. PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) merupakan salah satu perusahaan sawit yang lahan gambutnya terbakar pada bulan Juni tahun 2013 silam. Untuk dapat menggugat berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus membuktikan perusakan yang dilakukan oleh PT JJP dengan berdasarkan pembuktian ilmiah dan keterangan ahli. Pembuktian ilmiah tersebut mencakup pendeteksian hotspot, analisa sampel laboratorium, penentuan penyebab kebakaran, penghitungan luas lahan yang terbakar, dan pengukuran kerusakan lahan. Namun masalah di sini terjadi saat Penggugat dan Tergugat mengajukan alat bukti ilmiah yang menguatkan dalil masing-masing, sehingga Hakim dituntut untuk memilih alat bukti ilmiah mana yang akan dipertimbangkan. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berupa, bagaimanakah pembuktian ilmiah dalam kerusakan lahan gambut akibat kebakaran lahan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa hakim dapat menilai penerimaan alat bukti ilmiah dengan menggunakan standar Daubert yang memberikan empat kriteria untuk melihat validitas alat bukti. Kriteria tersebut tidak bersifat rigid, melainkan sebuah kerangka ilustratif untuk membangun kepercayaan hakim. Namun penerapan doktrin ini masih memerlukan peran hakim dalam kesediaannya mengadopsi doktrin luar untuk menjawab permasalahan pembuktian ilmiah yang dihadapi.

---

Peat land destruction often occur from land fires in Indonesia. PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) is one of the oil palm companies whose peatland was burned down in June 2013.  In order to sue based on tort, the Ministry of Environment and Forestry must prove the damage that is done by PT JJP based on scientific evidence and expert explanation. The scientific evidence includes detecting hotspots, laboratory samples analysis, determining the cause of fire, calculating the burned area, and measuring the land damage. But the problem here occurs when the Plaintiff and Defendant propose scientific evidences that strengthen their respective arguments, so that the Judges are required to choose which scientific evidence to consider. This undergraduate thesis wants to answer a question that is, how is the scientific evidence works in proving peatland destruction due to land fire? The research method used in this thesis is a normative juridical research. This research found that judges can assess the acceptance of scientific evidence using the Daubert standard which provides four criterias to see the validity of evidences. The criteria are not rigid, but in form of illustrative framework to build judge's conviction. But the application of this doctrine still requires the role of the judges in their willingness to adopt foreign doctrine to answer the problems of scientific evidence faced."

"Kebakaran lahan merupakan kebakaran yang terjadi di kawasan luar kawasan hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kebakaran ini dapat terjadi di wilayah lahan gambut maupun lahan non-gambut. Di Indonesia kejadian kebakaran sebagian besar berlokasi di lahan gambut. Desa Bunsur dan Desa Mengkapan Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang masuk ke dalam desa prioritas penanggulangan kebakaran karena banyaknya hotspot dan luasnya lahan gambut yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran lahan. Potensi kebakaran lahan dalam penelitian ini diperoleh dengan mengolah sebaran data hotspot menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE). Selain kondisi fisik lingkungan, aktiviyas manusia juga menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial kebakaran lahan yang ditinjau berdasarkan potensi kebakaran lahan, distribusi lahan gambut, dan pola aktivitas manusia yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu aktivitas pembukaan lahan, aktivitas pertanian, dan penguasaan lahan di wilayah penelitian yang dianalisis berdasarkan jarak dari permukiman. Hasilnya diketahui bahwa potensi kebakaran lahan memiliki keterkaitan spasial dengan distribusi lahan gambut dan pola aktivitas manusia. Dapat diketahui bahwa semakin tipis ketebalan lahan gambut maka semakin mudah kering dan semakin tinggi juga potensi kebakaran lahannya. Hal ini dikarenakan daya penyaluran air di lahan gambut bekerja secara mendatar atau horisontal. Hal ini juga berkaitan dengan pola aktivitas manusia, semakin jauh jarak dari permukiman maka semakin tinggi pula potensi terjadinya kebakaran lahannya yang dikelola oleh kelompok/individu masyarakat dengan penggunaan lahan pertanian sawit, karet, dan sagu.

---

Land fires are fires that occur in the forest, whether or not or outside the area. These fires can occur in areas of peatland or non-peat land. In Indonesia, major fires are located on peatlands. BunsurVillage and Mengkapan Village, Siak Regency are one of the areas in Riau Province that are included in the fire priority villages because of the large number of hotspots and the extent of peatlands that can increase the potential for land fires. The fire potential in this study was obtained by processing the distribution of hotspot data using the Kernel Density Estimation (KDE) method. In addition to the physical condition of the environment, human activities are also the main cause of fires. This study aims to determine the spatial pattern of activity fires based on the potential for land fires, distribution of peatlands, and patterns of human activity in terms of several aspects, namely land clearing, agriculture, and land tenure activities in the analyzed area based on the distance from the fire. The results show that the potential for land fires has a spatial relationship with the distribution of peatlands and patterns of human activity. It can be seen that the thinner the peat land, the easier it is to dry and the higher the potential for land fires. This is because the distribution of air in peatlands works horizontally or horizontally. This is also related to the pattern of human activity, the farther the distance from use, the higher the potential for land fires managed by community groups/individuals with the use of oil palm, rubber, and sago land."

"Fenomena kebakaran hutan dan lahan gambut telah menyita perhatian banyak kalangan dengan ancaman utama terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Asap sebagai hasil dari kebakaran dapat menyebar hingga puluhan kilometer dari titik terbakarnya dan terdeteksi hingga ketinggian 5000 - 9000 kaki. Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi pembakaran membara yang terjadi di lahan gambut serta mempelajari aliras asap kebakaran gambut secara visual dengan menggunakan metode fotografi Schlieren. Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium dengan menggunakan reaktor uji berukuran 10x10 cm yang kemudian akan diisi oleh sampel gambut yang berasal dari Palangka Raya dan Rokan Hilir. Selama proses pembakaran membara terjadi, pengamatan termal dilakukan menggunakan IR camera dan pengamatan aliran dilakukan menggunakan metode Schlieren. Berdasarkan hasil pengamatan, karakteristik pembakaran membara bergantung pada sifat fisik yang dimiliki oleh sampel. Karakterisasi secara kualitatif dan kuantitatif dari aliran asap pada setiap fase pembakaran membara juga dapat diketahui dengan menggunakan metode PIVLab.

---

The threat to human health and safety from forest and peatland fires has seized the attention of many people. Smoke, as a result of the fires, is able to spread up to tens of kilometers and 5000-9000 feet in altitude from the hotspot. Thus, this study aims to characterize the smoldering propagation in peat soil and to visualize the flow of smoke from the peat fires by using Schlieren photographic method. A 10x10 cm stainless-steel reactor filled with peat samples from Palangka Raya and Rokan Hilir was conducted to create a laboratory-scale smoldering propagation activity. During the activity, the thermal observations were carried out using an IR camera, and flow observations were carried out using the Schlieren imaging method. Based on the observations, the characteristics of smoldering combustions on the peat soil depended on the sample’s physical properties. The characterization of smoke flow is divided based on the smoldering combustion phases. The quantitative and qualitative analyses were carried out based on the results from the PIVLab image processor."

"Kawasan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat bahaya kebakaran cukup tinggi terlihat dari adanya kebakaran lahan gambut setiap musim kemarau. Tujuan dari Riset ini adalah menganalisis kejadian berulangnya kasus kebakaran lahan, menganalisis upaya penanggulangan kebakaran lahan, menganalisis ketahanan lingkungan, dan mengembangkan model solusi kebakaran lahan. Hasil Riset terdapat hubungan yang sangat kuat antara faktor ekonomi, dan kebakaran lahan, indeks risiko kebakaran lahan sedang dan tinggi yang mendominasi, dan keberhasilan model solusi kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis berbasis pendekatan kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berwawasan ekologi dengan menggunakan aspek sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, aspek pencegahan, perlindungan, dan pengamanan, dan aspek pengelolaan lahan bebas asap dan pendanaan yang berkelanjutan. Model ini merupakan pilihan untuk menghentikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis.

---

The peatland area in Bengkalis Regency has a relatively high fire hazard level, as can be seen from peatland fires every dry season. This research aims to analyze the recurrence of land fires and prevention efforts, environmental resilience, and developing a land fire solution model. The results of the study showed there is a robust relationship between economic factors and land fires, moderate and high land fire risk indexes dominate, and the success of the land fire solution model in Bengkalis Regency based on the Bengkalis Regency government policy approach with an ecological perspective by using sustainable social and economic aspects, aspects of prevention, protection, and security, and aspects of smoke-free land management and sustainable funding. This model is an option to stop and prevent land fires in Bengkalis Regency. "

"ABSTRAKSkripsi ini mengkritik pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana lingkungan untuk Korporasi dan Pengurus Korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dalam peradilan pidana di Indonesia. Tulisan ini menguraikan bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan hidup dan kebakaran hutan (UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana bagi Korporasi dan Pengurus Korporasi. Selanjutnya, tulisan ini mengkritik konstruksi vicarious/derivative individual liability yang digunakan oleh dua undang-undang tersebut dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada Pengurus Korporasi, sebab tidak memenuhi nilai etis dan keadilan dalam konteks penjatuhan pidana. Kemudian, tulisan ini juga menguraikan beberapa konstruksi pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dapat digunakan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada Pengurus Korporasi dengan tetap memperhatikan adanya elemen ?kesalahan?, dan asas-asas serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam dimensi penegakan hukum pidana.

---

ABSTRAKThis thesis criticizes the vanishing distinction between corporate criminal liability and directors? criminal liability. This thesis explores the basis of liability to determines the criminal liability of corporate officers, in environmental regulations in Indonesia. This thesis criticizes the failure of such regulations to make a clear distinction between criminal liability for corporation and its officers, and after that, points out vicarious/derivative individual liability as the cause of the problem. Vicarious or derivative individual liability notoriously known scapegoats the corporate officers, solely by virtue of position they hold in corporation, upon the imposition of criminal liability that does not meet the ethical values and justice in the context of criminal punishment. Then, this thesis recommends some bases of liability that can be used to determine the blameworthiness of corporate officers in the context of corporate crime, with regard to the element of personal fault and principles which highly upheld in the criminal law."