Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini secara khusus menyoroti masalah keamanan manusia (human securityj sebaga, satu konsep dan pendekatan keamanan yang semakin mendapatkan perhatian baik dari kalangan akademisi maupun praktisi masalah keamanan nasional. Masalah utama yang hendak disorot melalui konsep keamanan manusia adalah dommasi negara dan aparatnya dalam mendefinisikan, membuat serta menerapkan kebijakan keamanan nasional, yang amat menekankan faktor keamanan berdasarkan tentorial, kalkulasi militer dan stabilitas politik, yang tidak jarang mengesampingkan - bahkan menafikan - kepentingan dan kebutuhan orang-per-orang akan keamanan yang lebih komprehensif. Adanya dominasi negara yang terkadang berlebihan inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu utama munculnya desakan bagi implementasi kebijakan keamanan yang lebih komprehensif, termasuk dengan memasukkan komponen-komponen keamanan manusia.

Abstrak :
Peristiwa pembunuhan dukun santet pada tahun 1998 di Jawa Timur menewaskan korban total sebanyak 309 jiwa dengan menyisakan tuduhan bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Tulisan ini membahas peristiwa tersebut dengan berfokus pada tiga isu, yaitu dalam konteks keamanan manusia, ancaman, dan konteks forecasting Intelijen. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan analisis data sekunder, serta pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian yaitu : dari konteks keamanan manusia peristiwa tersebut terdapat indikasi pembiaran dan gagalnya negara dalam menjalankan fungsinya dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat. Dari perspektif intelijen, peristiwa tersebut adalah ancaman serius terhadap keamanan dan ketahanan nasional. Forecasting intelijen menganalisis kondisi dan faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut agar tidak terulang di masa yang akan datang. Negara dan aparaturnya harus memberi jaminan untuk menghindari terjadinya kekerasan atau pelanggaran HAM di masa yang akan datang dan harus bertindak secara cepat dan tepat dalam menangani semua isu dan ancaman terhadap keamanan dan ketahanan nasional. Masyarakat harus kritis dan harus terus melakukan kontrol serta pengawasan terhadap negara dan aparaturnya. ......The incident of killing a witchcraft in 1998 in East Java killed a total of 309 people, leaving accusations that the incident was a gross violation of human rights. This paper discusses these events by focusing on three issues, namely in the context of human security, the context of threat intelligence, and the context of intelligence forecasting. This study uses a qualitative descriptive approach with interviews and secondary data analysis, and phenomenology approach. The results of the study are: from the context of human security, there are indications of the state's omission and failure in carrying out its function in ensuring a sense of security for the community. In the context of intelligence, the incident is a critical threat to national security and resilience. Forecasting intelligence analyzes the conditions and factors causing these events to prevent recurrence in the future. The state and its apparatus must provide guarantees to avoid future violence or human rights violations and must act quickly and appropriately in dealing with issues and threats to national security and resilience. The public must be critical and must continue to control and supervise the state and its apparatus.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai isu polusi lingkungan China dalam hubungan bilateral China-Jepang selama kurun waktu 2001-2008. Keamanan manusia di kedua negara juga dianalisa apakah terancam oleh polusi lingkungan China yang dilihat dari perspektif keamanan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu polusi lingkungan China merupakan isu yang sangat penting dalam hubungan kedua negara karena China dan Jepang memiliki kepentingan masingmasing atas isu tersebut. Isu ini mempunyai alasan-alasan penting bagi kedua negara seperti alasan ekonomi, lingkungan hidup, keamanan manusia, sosial dan politik. Kemudian isu polusi lingkungan China juga merupakan ancaman terhadap keamanan manusia di kedua negara yang dilihat dari perspektif keamanan manusia. Parameter yang digunakan adalah ketujuh dimensi dalam perspektif keamanan manusia yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) yakni keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. ......This thesis is focusing on the China environmental pollution issue in China-Japan relationship during 2001-2008. Human security in both countries was also analyzed whether threatened by China environmental pollution that seen in human security perspective. This research uses qualitative method with descriptive analytical approach. The result of the research has shown that China environmental pollution issue has been a very important issue in China-Japan relationship because both countries have their own interest to that issue. This issue has many important reasons such as economic, environmental, human security, social and political reason. Then, this issue also has been threatened to human security aspect in China and Japan. Threat parameter uses the seventh dimensions of human security perspective that released by United Nations Development Programme (UNDP). The seventh dimensions are economic, food, health, environment, personal, community, and political security.

Abstrak :
Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang multidimensional, dari yang kecil sampai besar, menyangkut seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sifat ancaman yang ada sekarang sudah memiliki perspektif keamanan manusia (human security), bukan lagi keamanan (state security) negara saja. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya yang menyeluruh yang mampu menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) seperti demikian. Bela negara dapat menjadi jawaban untuk permasalahan demikian karena bela negara sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara akan optimal jika didiseminasikan melalui pendidikan formal. Dalam hal ini, pendidikan formal yang dimaksud berada di tingkat pendidikan tinggi. Tulisan ini mengusulkan agar bela negara dapat diselenggarakan di tingkat pendidikan tinggi dalam bentuk mata kuliah wajib universitas, dan diselenggarakan dengan nama Pendidikan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara ini bukanlah pendidikan militer atau wajib militer, tetapi pendidikan yang disesuaikan dengan iklim dan nuansa pendidikan tingkat tinggi.

Abstrak :
Human security : securing East Asia’s future timely examines the fundamental issues causing human insecurities and evaluates the extent of which human security plays a role at the state and regional levels. Covering the different areas of threats to humans and applying case study materials, this volume provides an intellectual mix of perspectives that captures the relationship between people, state and region.

Abstrak :
Energi adalah aspek vital dalam keberlangsungan kehidupan manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi banyak faktor sosial-politik. Pemutusan suplai gas alam Rusia terhadap Uni Eropa sejak pertengahan 2022 menyebabkan krisis energi, salah satunya bagi Belanda. Sebagai negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi primer melalui produksi domestik, Belanda harus mengimpor gas alam sebagai salah satu sumber energi terbesar. Artikel ini menganalisis fenomena krisis energi Belanda pasca pemutusan suplai gas alam Rusia dengan menggunakan neksus konsep keamanan manusia dan keamanan energi. Neksus keamanan energi dan keamanan manusia hadir dalam bentuk relasi di antara keduanya, yaitu aspek keamanan ekonomi dan keamanan kesehatan. Keberadaan neksus keamanan energi dan keamanan manusia dalam kebijakan-kebijakan energi Belanda dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan (Grindle,1980). Teori implementasi kebijakan berfokus pada konten dan konteks kebijakan yang digunakan untuk menganalisis substansi kebijakan-kebijakan energi Belanda. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang bersumber dari rilis resmi dokumen pemerintah, media massa, buku, dan artikel ilmiah relevan. Temuan menunjukkan bahwa Belanda merespon krisis dengan tetap mengacu kepada Rencana Energi dan Iklim (NECP) 2021-2030 sebagai haluan kebijakan energi nasional. Lima dimensi dalam NECP 2021-2030 yaitu dekarbonisasi, efisiensi, keamanan energi, integrasi pasar energi, dan riset & inovasi energi merefleksikan neksus keamanan manusia dan keamanan energi dalam kebijakan energi nasional. ......Energy is vital in the continuity of human life, influencing many socio-political factors. The termination of Russia's natural gas supply to the European Union since mid-2022 has caused an energy crisis, one of which is for the Netherlands. As a country that cannot meet its primary energy needs through domestic production, the Netherlands must use natural gas as one of the largest energy sources. This article analyzes the phenomenon of the Dutch energy crisis after the cut-off of Russia's natural gas supply by using the concept of human security and energy security nexus. The nexus of energy security and human security exists in the form of a relationship between economic security and health security. The existence of a nexus of energy security and human security in Dutch energy policies is studied using policy implementation theory (Grindle, 1980). Policy implementation theory focuses on the content and policy context used to analyze the substance of Dutch energy policies. Data was collected through a literature review from official releases of government documents, mass media, books and relevant scientific articles. The findings show that the Netherlands responded to the crisis while referring to the Energy and Climate Plan (NECP) 2021-2030 as the national energy policy direction. The five dimensions of NECP 2021-2030 are decarbonization, efficiency, energy security, energy market integration, and energy research & innovation, and they reflect the nexus of human security and energy security in national energy policy.