Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi informasi sebagai salah satu lini kekuatan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berperan strategis dalam pengelolaan dan penyediaan informasi yang digunakan sebagai data dukung diplomasi secara cepat agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Informasi yang digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan diplomasi Kemenlu merupakan aset yang strategis yang apabila informasi tersebut jatuh ke tangan pihak lain (pihak yang tidak berhak) dapat berdampak sangat besar serta dapat mengancam kegiatan diplomasi Indonesia di luar negeri dan di forum–forum internasional.Untuk menjamin terjaganya aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability) dari informasi diplomatik di Kemenlu dan Perwakilan RI, Puskom sebagai penanggung jawab keamanan informasi melakukan kegiatan audit keamanan informasi yang tujuannya untuk menemukan kerawanan–kerawanan keamanan informasi yang ada di Kemenlu dan Perwakilan RI. Untuk itu diperlukan sebuah perangkat untuk melakukan audit keamanan informasi yang telah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan keamanan informasi di Kemenlu.Penelitian ini menghasilkan sebuah perangkat audit keamanan informasi yang dapat digunakan untuk menilai aspek keamanan informasi yang berhubungan dengan tata kelola keamanan informasi dan kontrol teknis keamanan informasi.

---

The information technology as one of the pillar in Ministry of foreign affair play a strategic role in managing and providing an information that used for diplomacy data and to be used as basis consideration for decision making The information that used in diplomacy activity of Ministry of foreign affair can be considered as a strategic asset so if the information falls into those who are not allowed to know the information it can be very dangerous and could threaten Indonesian diplomacy activities in the international forum To ensure the preservation of the confidentiality integrity and availability of information in the Ministry of foreign affair and diplomatic representatives of Indonesia Puskom as a part of ministry of foreign affair that reponsible for information security did an information security audit activity whose aim is to find information security vulnerabilities in Ministry of Foreign Affairs and diplomatic representatives of Indonesia To do an information security audit activity it required tools for information security audits that have been adapted to the needs of information security in the Ministry of Foreign Affairs This research produced an information security audit tools that can be used to assess information security aspects related to information security governance and information security technical controls "

"Keamanan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam organisasi yang modern. Dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik. Kemenlu hingga saat ini sudah mempunyai 108 aplikasi, di antara aplikasi tersebut digunakan untuk pengelolaan informasi dalam pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu ketersediaan, kerahasiaan maupun keutuhan data atau informasi di lingkungan Kemenlu. Salah satu penyebab terjadinya ancaman dan gangguan tersebut disebabkan karena belum adanya kebijakan keamanan informasi di lingkungan Kemenlu.Penelitian ini mempunyai klasifikasi penelitian studi kasus dan action research. Kerangka kerja yang digunakan dalam perancangan kebijakan keamanan informasi ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013. Wawancara dilakukan pada pejabat-pejabat struktural dan staf teknis pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP untuk mengambil data kualitatif. Penelitian ini mendapatkan 30 kontrol pada Annex A yang dapat diterapkan dan dijadikan rancangan dokumen kebijakan keamanan informasi pada lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Information security has become a top priority in modern organizations. In Peraturan Pemerintah number 82 of 2012 that the organizers of electronic systems should have and implemented procedures and tools for securing electronic systems. Kemenlu up to now already has 108 applications, some of the applications are used for information management in the service and protection of Indonesian Citizens. There are several threats that could interfere with the availability, confidentiality and integrity of data or information within the Kemenlu. One of the causes of such threats and disturbances is caused by Kemenlu still don rsquo t have information security policy.

This research has a classification case study and action research. The framework used in the design of this information security policy uses the ISO IEC 27001 2013 framework. Interviews were conducted with structural officials and technical staff at Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP to obtain qualitative data. The research found 30 control in Annex A that can be applied and used as draft of information security policy on the environment of the Ministry of Foreign Affairs."

"Keamanan informasi menjadi isu yang penting bagi perusahaan, karena informasi merupakan aset vital bagi kelangsungan bisnis perusahaan, terutama untuk organisasi yang bergerak disektor energi karena sektor ini merupakan salah satu dari lima besar teratas target serangan siber.PT XYZ sebagai salah satu perusahaan bergerak dibidang energi khususnya minyak dan gas bumi memandang keamanan informasi ini sebagai salah satu prioritas utama selain untuk memenuhi persyaratan stakeholder namun juga melihat isu keamanan informasi yang terjadi di dalam organisasi, sehingga diperlukan penerapan suatu sistem manajemen keamanan informasi. Dengan penelitian ini penulis menggunakan ISO 27001 untuk membangun sistem manajemen keamanan informasi dan melihat kesenjangan yang ada dalam organisasi berdasarkan standar sehingga bisa dibangun rekomendasi sistem manajemen keamanan informasi untuk PT XYZ.

---

Information security is an important issue for the company, because information is a vital asset for business, especially for organizations in energy sector because this sector is one of the top five most targeted sectors worldwide. PT XYZ as one of the companies engaged in energy especially oil and gas, information security is one of the top priorities in addition to fulfilling the requirements of the government, but also information security problem that occur in the organization, so its needed the necessary evaluation of current condition implementation of information security compared with the standard for information security management. With this research, the author using ISO 27001 to build an information security management sistem and see the gaps that exist in the organization based on standards so that can be built recommendations information security management sistem for PT XY."

"ABSTRAKPeran perpustakaan dengan berbagai jenis dan ukurannya salah satunya ialah menjadi sumber informasi yang mengelola dan menyebarkannya pada pengguna. Informasi adalah aset penting bagi kelangsungan hidup perpustakaan dan menjamin kepercayaan penggunanya sehingga harus dikelola dengan baik. Perkembangan tata kelola teknologi informasi sangat berperan dalam pengelolaan, investasi dan penyebaran informasi di perpustakaan. Sehubungan dengan hal tersebut, keamanan informasi kemudian menjadi hal penting yang akan berdampak pada pemberdayaaninformasi yang efektif. Kebutuhan untuk menyediakan manajemen keamanan informasi yang memadai di perpustakaan menjadi semakin mendesak seiring penerapan tata kelola teknologi informasi yang semakin masif. Maka lah ini membahas topik keamanan informasi, pentingnya melindungi informasi dan akses informasi di perpustakaan menggunakan framework SNI ISO/IEC 27001:2013. Standar ini memberikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi pada suatu organisasi secara berkelanjutan. Makalah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manajemen perpustakaan untuk mengamankan aset informasi yang dimiliki sehingga dapat diberdayakan sesuai dengan prinsip kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaannya (availability). Pentingnya manajemen keamanan informasi di perpustakaan ini tentunya akan bermuara pada kepuasan dan kepercayaan pengguna dalam memanfaatkan sumber daya di perpustakaan."

"Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali masalah keamanan ini sering kali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Departemen Pertanian, sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab pada penentu kebijakan, standarisasi, dan sosialisasi pertanian di seluruh wilayah RI tidak dapat dipungkiri juga membutuhkan informasi yang berkualitas guna menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Seiring dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi informasi di sektor pemerintahan, maka semakin pentinglah peran informasi yang berkualitas bagi sektor ini. Keamanan informasi tidak dapat diimplementasikan dengan baik apabila faktor-faktor pendukungnya tidak dipertimbangkan. Media untuk menghasilkan informasi, menyimpan informasi dan menyebarkan informasi baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat jaringan harus diperhatikan sebagai aspek teknis dari keamanan sistem informasi. Begitu pula dengan aspek non teknis seperti kebijakan keamanan informasi, tata kelola, yang meliputi tugas dan tanggung jawab masing-masing personil juga harus diperhatikan dalam pengembangan manajemen keamanan sistem informasi yang komprehensif di Departemen Pertanian. Evaluasi sistem keamanan informasi perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan asset sekaligus menjamin kegiatan pertukaran informasi dapat berjalan dengan aman dan seamless (mulus). Aspek yang dikaji meliputi aspek kebijakan dan prosedur keamanan informasi (policy) meliputi arsitektur dan model keamanan infomasi, aspek keamanan fisik, aspek teknis, aspek personil, dan aspek tata kelola sistem informasi.

---

Information security is one of the most important aspect of an information system. Unfortunately the owners and the managers of information system do not give enough attention to this aspect. Department of Agriculture that was responsible to policy makers, standardization, and socialization of agriculture development could not be ignored also needed good quality information in order to undertakes the task of the subject as it should be. The role of information in the government sector become important because of the expanding of the utilization information technology in this sector. Information security could not be implemented completely if the supporting factors were not considered. The media that produce, keep and spread the information such as hardware, software as well as network equipment must be considered as the technical aspect of the information security system. In the other hand, non technical aspect such as information security policy, information security management system , that covered the task and responsibility of each personnel must be considered into the development of the management of information security in Department of Agriculture. Evaluation of information security system at Department of Agriculture was made as efforts to maintain the security assets and simultaneously to guarantee the information exchange activity could be running safely and seamless (smooth). The aspect that was studied were the information security procedure (policy), architecture and security model, physical security aspect, technical aspect, personnel aspect, and management of information system aspect."

"The authors here explain regarding the role of regulation to onticipating information security . By sociological approaches it has reflected on the Indonesian conditions which had not adequate orgonized. Existing arranged is limited on certain sectors. social group, and corporations group either domestic and multinational levels. Most efforts to reach to better level have been initiated by many parties such as public sector. education, information technology industrial, professional community and civil. Here also recommended needs for clear policy and the whole implementation which be coordinated integrally under government chiefs. Government leads under the authority to accomplishing the state under effective law and regulations."

"[ABSTRAKPenerapan keamanan informasi disektor publik kehadirannya kini semakin dianggap penting dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang handal dan aman. Tentunya hal tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Dengan adanya tata kelola keamanan informasi yang baik maka suatu organisasi dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan terganggu dari masalah-masalah yang kompleks yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan layanan setiap saat. Sementara hingga saat ini LAPAN masih memiliki keterbatasan kesadaran terhadap aspek keamanan TI dan keberadaan kebijakan yang mendefinisikan mekanisme pengelolaan keamanan data dan risiko TI terkait peran dan tanggung jawab yang diperlukan. Untuk itu penulis memandang kebutuhan akan suatu rekomendasi keamanan informasi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sangat mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur implementasi keamanan informasi dengan studi kasus LAPAN menggunakan instrumen Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai acuannya. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Hasil analisis menunjukkan peran dan tingkat kepentingan TIK di LAPAN berada pada kategori tinggi namun tingkat kematangannya masih berada pada level I dengan total skor bernilai 104, sedangkan level kematangan yang diharapkan adalah level III. Penelitian ini akan mengulas pengukuran implementasi keamanan informasi di LAPAN dan memberikan rekomendasi untuk mencapai level yang diharapkan.

---

ABSTRACTThe application of information security in a public sector is more important nowadays in order to increase reliable and safety public service. In line with the spirit of bureaucratic reformation that has been issued by the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. By the presence of good information security governance, thus an organization can be sure that the public service will not be affected by a complex of matters of covering the aspects of secrecy, and the availability of service at any moment. Meanwhile, LAPAN still have a constraints awareness in the aspect of the Information and Technology security and the policy that defines the mechanism of the data and risk security management related to the role and responsibility required. Therefore, the researcher considered that a recommendation of an information security is needed in National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). This research aims to measure the implementation of information security in LAPAN using the instrument of Information Security Index (KAMI) as a reference. The methodology that is used is qualitative with data collection method using document analysis, observation and focus discussion group (FGD). The analysis showed the role and the importance of ICT in LAPAN at high category, but the level of maturity remained at the level I with a total score 104, while the expected maturity level is at level III. This study will review the implementation of information security measurement in LAPAN and provide recommendations to achieve the expected level., The application of information security in a public sector is more important nowadays in order to increase reliable and safety public service. In line with the spirit of bureaucratic reformation that has been issued by the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. By the presence of good information security governance, thus an organization can be sure that the public service will not be affected by a complex of matters of covering the aspects of secrecy, and the availability of service at any moment. Meanwhile, LAPAN still have a constraints awareness in the aspect of the Information and Technology security and the policy that defines the mechanism of the data and risk security management related to the role and responsibility required. Therefore, the researcher considered that a recommendation of an information security is needed in National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). This research aims to measure the implementation of information security in LAPAN using the instrument of Information Security Index (KAMI) as a reference. The methodology that is used is qualitative with data collection method using document analysis, observation and focus discussion group (FGD). The analysis showed the role and the importance of ICT in LAPAN at high category, but the level of maturity remained at the level I with a total score 104, while the expected maturity level is at level III. This study will review the implementation of information security measurement in LAPAN and provide recommendations to achieve the expected level.]"

"Hasil penilaian indeks KAMI dari tahun ke tahun menyatakan bahwa sistem elektronik yang dikelola Kementerian Luar Negeri termasuk dalam kategori strategis, sehingga jika mengalami kegagalan akan berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara. Laporan bulanan monitoring Pokja Network Security Operation Center (NSOC) Pustik KP Kemlu menunjukkan bahwa intensitas serangan siber yang ditujukan ke fasilitas TIK Kemlu sangat intensif. Sementara itu fasilitas Data Center Kemlu di Pejambon juga mengalami downtime dengan rata-rata SLA 97,23% pada tahun 2019. Aset yang strategis, tingginya ancaman dan vulnerability layanan, membuat Pustik KP selaku pengelola layanan TIK Kemlu membentuk Pokja NSOC yang bertugas melakukan monitoring terhadap ketersediaan layanan TIK dan keamanan informasi di Kemlu. Namun pada pelaksanaannya pokja NSOC memiliki kesulitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disebabkan oleh tidak terdefinisinya kerangka kerja NSOC yang meliputi objektif, batasan, proses bisnis dan aliran data serta dukungan SDM dan teknologi yang optimal. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini disusun dengan menggunakan kerangka kerja NIST Cyber Security Framework. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Design Science Research (DSR) dengan metode pengumpulan data melalui observasi, studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan kerangka kerja Network Security Operation Center yang dapat diimplementasikan di Kementerian Luar Negeri.

---

Index KAMI assessment result, from year to year, state that the electronic system of the Ministry of Foreign Affairs are categorize as strategic. That if it fails, it will have a serious impact on the public interest, public service, business process of the state, or national defense and security. The monthly monitoring report of the Pokja Network Security Operations Center (NSOC) of Ministry of Foreign Affairs shows that the intensity of cyber-attacks aimed at the Ministry's ICT facilities is very intensive. Meanwhile, the Ministry of Foreign Affairs Data Center facility in Pejambon also experienced downtime with an average SLA of 97.23% in 2019. Strategic assets, high threat and vulnerability of services, made the Pustik KP as the management of ICT services in the Ministry of Foreign Affairs form the Pokja NSOC in charge of monitoring the availability of ICT services and information security in the Ministry of Foreign Affairs. However, in its implementation the NSOC working group has difficulties in carrying out its tasks and functions due to the undefined NSOC framework which includes objectives, boundaries, business processes and data flow as well as optimal HR and technology support. In order to answer these problems, this research was prepared using NIST Cyber Security Framework. The research methodology used is Design Science Research (DSR) with data collection methods through observation, document studies and interviews. The result of this study is a draft of Network Security Operation Center framework that can be implemented at the Ministry of Foreign Affairs."