Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengelolaan energi di Indonesia sesuai dengan UUD NRI Pasal 33 ayat 3 dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, sebagian besar pengelolaan pertambangan dilakukan oleh perusahaan asing. Untuk meningkatkanperan pemerintah dalam pengelolaan dan pengusaan sumber-sumber energi nasional, penulis membahas peninjauan kontrak karya dan peningkatan saham pemerintah dalam bidang pertambangan. "

"Penelitian ini memfokuskan diri pada upaya Rusia dalam menggunakan energinya tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian tetapi juga untuk mendapatkan pengaruh politik yang kuat di wilayah (Eropa). Dalam hal ini Rusia menerapkan kebijakan politik energi dengan mengamankan energinya. Keamanan energi tersebut dapat dijabarkan dengan beberapa mekanisme kebijakan. Pertama, Rusia tetap berusaha untuk menjaga suplai energi yang cukup - menasionalisasi kembali beberapa perusahaan swasta dan ekspansi ke luar dan kerjasama dengan pihak asing. Kedua, Rusia harus menjamin pengiriman energinya dengan aman - kontrol atas jaringan atau jalur pipa. Faktor-faktor di atas tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Rusia dan Ukraina. Dalam kacamata ekonomi, bilamana Ukraina menyepakati harga gas baru yang ditawarkan Rusia, maka hal itu akan menyebabkan pundi-pundi keuangan Rusia semakin banyak. Adapun secara politik, Rusia sangat tidak menyukai kedekatan Ukraina terhadap NATO, apalagi ada upaya NATO untuk memasukkan Ukraina sebagai agenda perluasan anggotanya.

---

This study focused on Russia's efforts in the use of energy not only to boost the economy but also to gain a strong political leverage in the region (European). In this case, Russia's energy policy adopted by securing its energy. Energy security can be translated with some policy mechanisms. First, Russia still seeks to maintain an adequate supply of energy (sufficient supplies) - re-nationalize some private companies and outward expansion and cooperation with foreign parties. Second, Russia should guarantee the safe delivery of energy (unhindered delivery) - or control over the pipeline network. Those factors above cause a dispute between Russia and Ukraine. Economic point of view, when Ukraine agreed on a new gas price offered by Russia, then it would lead to Russia's financial coffers more and more. As for politically, Russia is not like the closeness of Ukraine to NATO, let alone there were efforts of NATO to include Ukraine as an agenda for the expansion of its members."

"Di era kontemporer seperti sekarang, sumber energi merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan luar negeri serta kebijakan keamanan nasional. Negara melihat keamanan energi sama pentingnya seperti keamanan militer dan ekonomi. Kebijakan energi telah menjadi tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan. Dalam melihat dinamika politik luar dan dalam negeri Rusia kita perlu memahami krusialnya peran energi. Rusia merupakan sebuah contoh dari negara yang dinamika ekonomi politiknya bergantung terhadap ekspor energi karena merupakan salah satu penghasil komoditas energi terbesar di dunia.Rusia bergantung terhadap pendapatan dari penjualan gas untuk menyokong perekonomiannya, walaupun begitu penjualan gas Rusia bergantung terhadap pasar Uni Eropa. Di sisi lain Uni Eropa terhadap pasokan gas dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan energinya yang menjadikan Uni Eropa rentan terhadap senjata energi Rusia. Tulisan ini bertujuan untuk memahami mengapa entitas sebesar Uni Eropa yang memiliki kekuatan agregat yang lebih besar tetap rentan terhadap senjata energi Rusia. Dengan melakukan tinjauan terhadap empat puluh satu literatur melalui metode taksonomi, ditemukan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan kerentanan energi Uni Eropa teerhadap Rusia, faktor pertama yaitu dominasi energi Rusia di Eropa, lalu faktor yang kedua adalah tidak adanya satu suara di Uni Eropa. Tulisan ini berargumen bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kerentanan energi Uni Eropa adalah faktor politik luar negeri Rusia di era Putin. Terlihat bahwa Rusia berusaha untuk menggunakan berbagai cara termasuk kekuatan cadangan energinya menjadi 39;instrumen 39; kebijakan luar negeri, dan dengan melihat contoh-contoh penggunaan energi sebagai instrumen kebijakan luar negerinya menjadikan dalam sejarahnya Rusia tidak segan-segan untuk menggunakan senjata energi melalui penaikan harga gas secara mendadak, dan gangguan pasokan gas kepada negara-negara konsumennya. Hal ini menjadikan Uni Eropa rentan terhadap serangan senjata energi Rusia karena Rusia memiliki political will untuk menggunakan keunggulan dalam bidang energinya untuk mencapai kebijakan luar negeri dan mengamankan kepentingan nasionalnya. Dengan tidak takutnya Rusia untuk menggunakan senjata energi meskipun dengan resiko kehilangan pendapatan energi dari penjualan energi dan rusaknya citra Rusia sebagai pemasok gas yang terpercaya maka tidak menutup kemungkinan Rusia akan menggunakan senjata energinya.

---

In today's contemporary era, energy sources are an important aspect of foreign policy and national security policy. Countries see energy security as important as military and economic security. Energy policy has become inseparable from foreign policy and security policy. In looking at the dynamics of Russia's external and internal politics we need to understand the crucial role of energy. Russia is an example of a country whose dynamics of its political economy depend on energy exports because it is one of the world's largest producers of energy commodities. Russia is dependent on revenue from gas sales to support its economy. Russia's gas sales, however, depend on the European Union (EU) market. On the other side of the EU's gas supply from Russia to meet its energy needs that make the EU vulnerable to Russian energy weapons. This paper aims to understand why EU, who have larger aggregate powers remain vulnerable to Russian energy weapons. By reviewing forty-one literatures through taxonomic methods, it was found that there are two factors that caused the EU's energy vulnerability to Russia, the first factor is Russian energy dominance in Europe, and the second factor is the the split in the EU. This paper argues that the most influential factor on EU energy vulnerability is Russia's foreign policy factor in the Putin era. We can see Russia trying to use various means including the power of its energy reserves to 'instruments' foreign policy, and by looking at examples of energy use as its foreign policy instrument made history in Russia not to hesitate to use energy weapons through gas price increase abrupt, and disruption of gas supply to its consumer countries. This makes the EU vulnerable to Russian energy weapons attacks because Russia has the political will to use its energy advantage to achieve foreign policy and secure its national interests. With no fear of Russia to use energy weapons despite the risks of losing energy income from energy sales and damaging Russia's image as a reliable gas supplier, it is not impossible for Russia to use its energy weapons."

"Tesis ini membahas tentang kajian strategi Hungaria dalam hubungannya dengan Rusia pada konteks sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Sanksi tersebut diperpanjang berkali-kali sampai Juli 2020. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan energi dan teori diplomasi energi melalui perspektif state dan non-state actor untuk menganalisis isu tersebut. Penelitian ini menggunakan mix methods dengan desain triangulasi konkuren yang menggunakan studi pustaka, literatur, dokumentasi atau observasi yang dibatasi oleh rentan waktu adanya sanksi Uni Eropa kepada Rusia. Penelitian ini menemukan 4 faktor keamanan energi Hungaria yang menjadi alasan kuat mengapa bekerjasama dengan Rusia ditengah sanksi Uni Eropa. Selain itu, Penelitian ini juga mengungkapkan peran penting Perusahaan milik Rusia dalam menyukseskan keberhasilan kerjasama dalam sektor energi. Faktor kerjasama keamanan energi dapat mempererat hubungan baik antara Hungaria dengan Rusia ditengah konflik sanksi Uni Eropa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana eratnya hubungan antara Hungaria dengan Rusia di era sekarang serta hubungannya Uni Eropa sebagai anggota sejak 2004. Selain itu, penelitian ini juga melihat kebijakan Hungaria dalam mendiversifikasi keamanan energi negaranya untuk kepentingan serta contoh pola kebijakan untuk negara eropa lainnya.

---

This thesis discusses the study of Hungary's strategy in relation to Russia in the context of European Union sanctions against Russia. The sanctions were extended several times until July 2020. This study uses the concept of energy security and energy diplomacy theory through the perspective of state and non-state actors. This study uses mixed-methods with concurrent triangulation design that uses literature studies, literature, documentation, or observations that are limited by the timeframe of the EU sanctions against Russia. This study finds 4 factors of Hungarian energy security which are strong reasons for cooperating with Russia in the midst of European Union sanctions. In addition, this study also reveals the important role of Russian-owned companies in the success of cooperation in the energy sector. The energy security cooperation factor can strengthen good relations between Hungary and Russia amid the European Union sanctions conflict. This study was conducted to see how close the relationship between Hungary and Russia is in the present era and the relationship between the European Union as a member since 2004. In addition, this study also looks at Hungary's policy in diversifying its country's energy security for the benefit and examples of policy patterns for other European countries."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan melakukan analisis upaya China untuk mengamankan pasokan energinya di Indonesia melalui economic statecraft. Sejak menjadi net oil importer pada tahun 1993, China mengubah kebijakan energi yang pada awalnya dilakukan secara self sufficiency menjadi going abroad melalui kerja sama dan ekspansi ke luar negeri. Diversifikasi sumber pemasok energi adalah hal yang vital untuk menekan resiko dependensi pada pemasok tertentu. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa China menggunakan instrumen economic statecraft yang berupa bantuan asing dan foreign direct investment dalam melakukan diplomasi energi di Indonesia.

---

ABSTRACT

This research attempted to do an analysis of strategies used by China, in its efforts to secure energy supplies from Indonesia through economic statecraft. Since becoming a net oil importer in 1993, China's changing energy policy that was originally done in self-sufficiency be going abroad through cooperation and overseas expansion. Diversification of sources of energy suppliers is vital to reduce the risk of dependency on specific suppliers. The results of this study show that China's use of economic statecraft?s instruments in the form of foreign aid and foreign direct investment in doing energy diplomacy in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan ekonomi politik Jerman dalam pembangunan Nord Stream 2. Nord Stream 2 adalah proyek pembangunan pipa gas secara langsung dari Rusia ke Jerman melalui Laut Baltik. Melalui proyek ini Jerman mendapatkan tantangan baik dari Polandia, EU, dan Amerika Serikat yang menentang pembangunan proyek ini. Pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah ”Mengapa Jerman menyetujui proyek Nord Stream Pipeline 2 asal Rusia?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis pilihan rasional dan keamanan energi. Kerangka analisis pilihan rasional digunakan untuk mencari latar belakang kebijakan Jerman dalam pembangunan Nord Stream 2, sedangkan teori keamanan energi digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan energi suatu negara dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya untuk mengamankan energinya. Sebagai aktor rasional, Jerman menyetujui pembangunan Nord Stream 2 didasari oleh kepentingan untuk mengamankan energinya. Rusia kemudian dipilih karena dapat memberikan aspek-aspek keamanan energi, seperti ketersediaan, keterjangkauan, efisiensi ekonomi dan teknologi, serta perlindungan terhadap lingkungan yang lebih menguntungkan dibanding opsi dari aktor lain......This research discusses Germany’s policy on Nord Stream pipeline 2. Nord Stream 2 is a project which build direct gas pipeline from Russia to Germany through the Baltic Sea. Germany have faced several challenges by Poland, EU, and United States regarding its posistion to support this project. Thus, the main question asked in this study is "Why Germany approved the Nord Stream Pipeline 2?". To answer this question, this research uses rational choice and energy security theory. Rational choice as a framework is used to examine the rationality of Germany policy towards Nord Stream 2 while energy security theory is used to explain how a country's energy policy is affected by its national interest to secure its energy. The main argument advanced by this research is that Germany approved the construction of Nord Stream 2 based on the interests to secure its energy. Russia is chosen because it could provide aspects of energy security, such as availability, affordability, economic and energy efficiency, as well environmental stewardship which benefits more than options from other actors."

"Tesis ini membahas mengenai peranan Ukraina dan Belarus dalam hubungan perdagangan Rusia dan Uni Eropa di sektor energi selama periode 2004-2009. Peranan Ukraina dan Belarus dilihat dari fungsinya sebagai negara transit di dalam struktur perdagangan energi di kawasan, fasilitas infrastruktur dan jalur transportasi yang dimiliki, dan juga diplomasinya di sektor energi dinilai dapat menunjukkan peranan kedua negara tersebut terhadap perdagangan energi Rusia dan Uni Eropa. Penelitian ini adalah penelitian penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa fasilitas infrastruktur dan jalur transportasi energi transit yang dimiliki oleh Ukraina dan Belarus sangat berperan terhadap perdagangan energi Rusia dan UE. Selain itu, peranan Ukraina dan Belarus juga didukung oleh kondisi sistem politik, fasilitas energi transit, dan keadaan pasar energi domestik di kedua negara. Selanjutnya, diplomasi energi di antara negara-negara transit (Ukraina dan Belarus) dengan negara pemasok energi (Rusia) juga sangat berperan dalam kelancaran pengiriman pasokan energi dari Rusia ke UE. Konflik-konflik energi yang terjadi di antara keduanya dapat berpotensi menimbulkan gangguan-gangguan terhadap kelancaran perdagangan energi Rusia dan UE.

---

This thesis analyses the role of Ukraine and Belarus in the energy trade between Russia and EU in the period of 2004-2009. Ukraine and Belarus are viewed based on their functions as the transit energy country within the regional energy trade structure, their energy infrastructures and transportation routes, and also their diplomacies in the energy sector are considered to be able to describe the role of the two countries on the energy trade between Russia and EU. This theis is using qualitative research with descriptive method. As the result of this thesis, it is concluded that energy infrastructure facilities and transportation routes play significant roles within the regional energy trade. Moreover, the roles of Ukraine and Belarus as energy transit countries are also supported by their political systems, domestic energy transit facilities, and also their domestic energy markets. Furthermore, energy diplomacies between transit energy countries (Ukraine and Belarus) and energy supplier country (Russia) also play an important role in ensuring the reliability of energy supply from Russia to EU. Energy conflicts that have happened show potential energy disturbances toward the regional energy trade."

"Kesepakatan global terhadap pemanasan global mendorong energi terbarukan dalam transisi energi. Namun, sepuluh negara ASEAN sangat bergantung pada 80% energi bahan bakar fosil untuk pertumbuhan ekonomi mereka, sehingga transisi ini menjadi tantangan karena menghasilkan 4,7% CO2 emisi terhadap emisi global pada tahun 2020. Keamanan energi, keadilan energi, demokrasi energi, dan kewarganegaraan energi adalah faktor-faktor yang mendukung transisi energi yang sedang berkembang pada bidang gerakan sosial dan kemiskinan energi. Penelitian mixed-methods-sequential explanatory ini mengkaji transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metodologi penelitian sekuensial, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pertama, PLS-SEM kuantitatif yang menggunakan data tahun 2000–2020 menentukan dampak transisi energi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi energi, keamanan energi, transisi energi, dan pertumbuhan ramah lingkungan berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Tetapi, kewarganegaraan energi tidak berdampak pada pembangunan berkelanjutan namun memberikan ke arah positif. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau dan empat faktor lainnya membantu sepuluh negara ASEAN potential dalam menurunkan emisi CO2 mereka sebesar 0,764 (76,4%), dari 1,536 MtCO2 menjadi 362 MtCO2, dengan menganjurkan demokratisasi dominasi bahan bakar fosil dalam demokrasi energi, beralih ke energi terbarukan dalam keamanan energi, dan menekankan pentingnya untuk mereka melakukan transisi energi. Kedua, analisis isi kualitatif mengidentifikasi enam kategori mengenai fenomena transisi energi untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Keenam kategori tersebut adalah pembangunan ekonomi saat ini, tantangan energi terbarukan (regulasi, investasi, struktur pasar, dan teknologi), mendorong pelanggan, potensi transisi energi, mengukur pertumbuhan ramah lingkungan, dan dampak NDC terhadap peristiwa bencana dan pembangunan berkelanjutan. Keamanan energi dan pembangunan ekonomi saling terkait—tingginya permintaan energi bahan bakar fosil dan emisi CO2 dari ekspansi ekonomi baru-baru ini, menyebabkan bencana besar. Transisi energi memiliki kendala pada regulasi, pembiayaan dan investasi, struktur pasar, dan sikap individu terhadap akan energi bersih, energi terbarukan, dan produk ramah lingkungan. Studi ini merekomendasikan untuk fokus pada faktor-faktor penting dalam demokrasi energi, keamanan energi, dan kewarganegaraan energi sebagai panduan ilmiah untuk kebijakan energi mereka dan mempercepat transisi energi melalui energi terbarukan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

---

A global warming agreement encourages renewable energy in the energy transition. However, ten ASEAN countries depend on 80% fossil fuel energy for their economic growth, making this transition challenging due to emitting 4.7% of global CO2 in 2020. Energy security, justice, democracy, and citizenship are the factors that support the emerging energy transition field in social movements and energy poverty. This mixed-methods research-sequential explanatory study examines the energy transition and sustainable development using sequential research methodology, both quantitative and qualitative. First, quantitative PLS-SEM using 2000–2020 data determines the impact of the energy transition on sustainable development. The result demonstrated that energy democracy, energy security, energy transition, and green growth impact sustainable development. Unfortunately, energy citizenship does not impact sustainable development but in positive direction. The findings indicate that green growth and four other factors helped ten ASEAN countries lower their CO2 emissions of 0.764 (76.4%), from 1.536 MtCO2 to 362 MtCO2, by advocating the democratization of fossil fuel dominance in energy democracy, shifting to renewable energy in energy security, and emphasizing the prominence of their energy transition. Second, qualitative content analysis identified six categories regarding the energy transition phenomenon to explain the quantitative findings. The six categories are current economic development, renewable energy challenges (regulation, investment, market structures, and technology), encouraging customers, energy transition potential, measuring green growth, and the NDC's impact on catastrophic events and sustainable development. Energy security and economic development were linked—high-demand fossil fuel energy and CO2 emissions from recent economic expansion cause catastrophic calamities. The energy transition has obstacles with regulations, financing and investment, market structures, and individual attitudes toward clean energy, renewable energy, and eco-friendly products. This study recommends focusing on the crucial factors of energy democracy, energy security, and energy citizenship as the scientific guidance for their energy policy and expediting the energy transition through renewable energy in achieveing their sustainable development."

"Tesis ini membahas tentang negara-negara Visegrad Group pada masa krisis Uni Eropa. Krisis-krisis yang dibahas adalah krisis ekonomi, krisis keamanan energi, dan krisis keamanan migrasi. Pertanyaan penelitian yang dianalisis dalam tesis ini adalah bagaimana upaya negara-negara Visegrad Group bertahan dari krisis-krisis Uni Eropa dan bagaimana pengaruh krisis-krisis tersebut terhadap politik domestik negara-negara Visegrad Group. Negara-negara Visegrad Group dikaji sebagai suatu negara berdaulat dan sebagai institusi sub-regional dalam Uni Eropa. Perspektif English School menjadi acuan utama dalam penulisan tesis ini. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Sekuritisasi dari Barry Buzan dan teori Eropanisasi sebagai bagian dari teori integrasi Eropa.

---

The focus of this study is the Visegrad Group states at the time of the European Union crises. The crises covers economic crisis, energy security crisis, and migration security crisis. The purposes of this study are to explain the efforts of the Visegrad Group states to survive from the crises, and to analyze the effect of the crises on the domestic politics of Visegrad Group states. Visegrad Group states are examined as sovereign states and as sub regional institution in the European Union. English School perspective is the major view of this study. Theoretical frameworks that are used to analyze the research question are Securitization theory from Barry Buzan and Europeanization theory as a part of European integration theory."