Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat perbuatan autentik dan otoritas lainnya, otoritas yang mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, yang dikenal sebagai notaris dunia maya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 15, UU No. 2/2014 tentang Pejabat Notaris ( Revisi UU No. 30/2004). Kewenangan tersebut diikuti oleh kewajiban notaris untuk menyimpan, memelihara dan memelihara protokol karena itu adalah arsip negara. Saat ini, notaris telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi baik untuk pekerjaan, sistem kantor, dan yang terkait dengan administrasi negara (misalnya Sistem Administrasi Badan Hukum SABS. Sementara, ada Undang-Undang Arsip yang menyediakan ruang bagi keberadaan catatan elektronik di mana arsip harus memiliki fungsi keaslian dan kepercayaan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan referensi pada aturan dan prinsip yang berlaku di masyarakat, ada kebutuhan untuk penelitian tentang sistem keamanan informasi untuk arsip negara yang dikelola oleh Notaris.

---

Notaries are public officials authorized to make authentic deeds and other authorities, one if which is the authority to certify transactions carried out electronically, known as cyber notaries as stated in explanation of article 15, Law No. 2/2014 concerning Notary Officials (Revised Law No. 30/2004). The authority is followed by the notary's obligation to store, maintain and maintain the protocol because it is a state archive. At present, the notary has used information and communication technology both for jobs, office systems, and those related to state administration for example Legal Entity Administration Systems SABH. While, there is an Archive Law that provides space for the existence of electronic records where the archive must have the function of authenticity and trustworthiness. With a normative juridical research method, using reference to the rules and principles that apply in the community, there is a need for research on information security systems for state archives managed by Notaries."

"Arsip merupakan sumber informasi dan berguna sebagai alat bukti dan dasar pengambil keputusan suatu organisasi sehingga perlu untuk dijaga keamanannya dari berbagai ancaman. Keamanan akses arsip di central file yang dimiliki oleh Biro Umum Kementerian Z mengalami ancaman dari fasilitas dan pedoman yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pandangan pengolah arsip terhadap sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip yang diterapkan di unit kerja Kementerian Z mencakup mekanisme, instrumen dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi dokumen, dan wawancara kepada delapan arsiparis Kementerian Z dari berbagai jenjang jabatan arsiparis. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kelalaian arsiparis dan organisasi terhadap pengawasan arsip di central file Biro Umum Kementerian Z karena arsip dianggap penting namun hanya sebatas ucapan. Sarana prasarana sebagai penunjang pengelolaan keamanan arsip di central file belum sesuai dengan pedoman. Kelalaian arsiparis dan organisasi terhadap pengawasan arsip di central file serta sarana prasarana yang belum memadai menjadi penyebab adanya akses ke central file oleh pihak tidak berwenang. Terkait hal tersebut, diperlukan penerapan dan penguatan aturan-aturan yang mengatur mengenai akses ke arsip khususnya di central file serta melengkapi sarana prasarana sesuai dengan pedoman yang berlaku.

---

Archives are source of information as evidence and for decision-making of organization, thus it is necessary to protect from various threats. Archive access security in the central file of the General Bureau of Ministry Z is threatened due to inadequate facilities and guidelines. The purpose of this research is to identify the archivists views regarding the classification system and archive security implemented in the working units of Ministry Z, including the mechanisms, instruments, and factors that influence its implementation. The method used is case study with qualitative approach, and data was collected through observation, document study, and interviews with eight archivists from various levels of position in Ministry Z. The research results show negligence by archivists and the organization in supervising archives, archives are considered important but only as words. Facilities and infrastructure supporting for archive security in the central file do not fully align with existing guidelines. The negligence of archivists and the organization towards archive supervision in the central file, combined with inadequate facilities, causes unauthorized access to the central file. It is necessary to implement and strengthen government rules on archive access in central file and complete the facilities and infrastructure by existing guidelines."