Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Prinsip keagenan di Indonesia berbeda dengan konsep keagenan di negara yang menggunakan sistem Anglo Saxon. Keagenan model secara khusus tidak dikenal di dalam ranah hukum Indonesia. Prinsip dari keagenan di Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian. Perjanjian keagenan dalam keagenan model berbeda juga dengan perjanjian keagenan pada umumnya. Perjanjian keagenan model di Indonesia merupakan peleburan antara tiga jenis perjanjian yang memiliki kemiripan karateristik, yaitu perjanjian kuasa, perjanjian perwakilan, dan perjanjian kerja. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah hukum keagenan model di Indonesia. ......The principal of agency in Indonesia is different than the concept of agency in countries that are using Anglo Saxon law system. Model Agency is not specifically acknowleged in Indonesia's law system. The principal of agency in Indonesia is based on Indonesia Commerce Law and Indonesia's Civil Law about contract. The contract in model agency is different than the common agency?s contract. The contract of model agency in Indonesia is a mixture of three kinds of contract that are having charateristic similarity, which are power of attourney, representative contract, and labour contract. With this research, there is hope to answer the legal problems about model agency in Indonesia.

Abstrak :
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perkembangan bisnis franchise yang pesat, menyebabkan banyak ahli manajemen menyebut bisnis franchise sebagai suatu konsep pemasaran yang paling sukses yang pernah diciptakan. Franchise dapat digunakan sebagai suatu sistem pengembangan usaha atau ekspansi secara global dengan risiko yang relatif kecil.

Daya tarik bisnis fanchise menyebabkan banyak pengusaha mulai menekuni usaha franchies. Banyak franchisor asing yang mulai mengembangkan usahanya di Indonesia yang dianggap mempunyai iklim kondusif. Prospek cerah bisnis franchise juga sudah mulai dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia yang dapat dilihat dari mulai munculnya franchisor lokal terutama dalam bidang usaha restoran fast food.

Perkembangan bisnis franchise yang pesat diikuti oleh meningkatnya intensitas persaingan, sehingga setiap pengusaha franchise harus mulai mempersiapkan diri menghadapi situasi tersebut. Dalam pertumbuhan bisnis franchise di Indonesia, dirasakan pengetahuan maupun pedoman mengenai bisnis franchise dirasakan masih kurang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh bisnis franchise yang relatif masih baru diperkenalkan di Indonesia.

Tujuan penulisan karya akhir ini adalah untuk mempadukan analisis mengenai kompleksitas bisnis franchise terutama dari sudut pandang konsep, aplikasi dan permasalahnnya di Indonesia. Untuk menelaah permasalahan ini digunakan analisis pendekatan dengan teori keagenan.

Sebagai obyek analisis studi ini adalah PT Adi Boga Cipta. PT Adi Boga Cipta dalam hal ini merupakan pemegang franchise untuk restoran Hanamasa dari Jepang yang merupakan suatu restoran self service yang pertama yang menggunakan sistem franchise di Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Adi Boga Cipta dijadikan master franchise di negara ASEAN.

Metode yang dipakai dalam studi ini adalah dengan menggunakan analisa secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode SWOT dan AHP yang dilakukan terhaap PT Adi Boga Cipta, yang ternyata memberikan hasil yang menarik. Walaupun sebagai restoran self service yang pertama di Indonesia, restoran Hanamasa belum mempunyai image yang kuat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi, pengetahuan mengenai bisnis franchise dan partisipasi manajemen sehingga perusahaan menjadi lemah di dalam menghadapi lingkungan.

Relasi yang terjalin dengan baik antara franchisor dan franchisee tanpa adanya pengendalian dan motivasi, bukan merupakan jaminan keberhasilan bisnis franchise. Banyaknya pesaing dan pilihan bagi konsumen menyebabkan keunikan sistem dari restoran Hanamasa menjadi tidak berarti.

Akhirnya, agar PT Adi Boga Cipta dapat berperan sebagai master franchise yang baik, harus mulai melakukan perbaikan secara internal terlebih dahulu, yaitu dengan mengatasi kelemahan perusahaan agar mampu memanfaatkan peluang yang ada didalam bisnis franchise.

Dari penulisan karya akhir ini, kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa didalam menjalankan bisnis franchise diperlukan suatu pengetahuan mengenai konsep franchise, pelaksanaan dan permasalahan. Sehingga setgiap pengusaha franchise dapat membentuk struktur keagenan yang sesuai untuk mengurangi kebutuhan akan pengendalian dan biaya monitor dimana didalam struktur tersebut arus informasi berjalan dengan lancar dan menjamin kepercayaan pada masing-masing pihak.

Agar bisnis franchise di Indonesia dapat berkembang dengan baik, diperlukan suatu pedoman atau peraturan khusus mengenai bisnis franchise. Prospek cerah bisnis franchis hendaknya diikuti suatu aturan sehingga konflik yang sering terjadi antara franchisor dan frachisee dapat dihindarkan.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk permasalahan; pertama teori tentang kedudukan hukum agen penjual tiket penerbangan terhadap PT. Metro Batavia yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata dan kedua pengembalian uang deposit yang dapat diperoleh oleh agen dari PT. Metro Batavia yang pailit sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan UU No.37 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: 1) pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengai hukum keagenan; 2) Uang deposit yang diwajibkan dalam perjanjian kerja sama keagenan tidak ditempatkan pada rekening atas nama salah satu pihak. ......This Thesis discusses about compensation from an airline agent from PT. Metro Batavia based on the Book of the Law and the Civil Law Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Obligations Towing. This research is juridical-normative research to study literature. The research methods applied to the problem, the first theory of the state law realtors tickets to PT. Metro Batavia arranged in Law. 37 of 2004 and the Civil Code and the second deposit refunds can be obtained by agents from PT. Metro Batavia bankruptcy Civil Code and in accordance with the provisions of Law No.37 of 2004. Results of this study suggest that: 1) government should make a regulation about agency law, 2) Deposit money shall not be placed in an account in the name of one of the parties.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perlunya perjanjian keagenan yang biasanya dibuat dengan menggunakan akta dibawah tangan untuk dibuat dengan menggunakan akta otentik dihadapan notaris. Walaupun untuk mendaftarkan usaha keagenan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, hanya menuntut dilampirkannya suatu perjanjian keagenan antara prinsipal dan agen yang dilegalisir saja oleh notaris. Tujuan dari pokok permasalahan dalam thesis ini adalah untuk mengetahui sejauhmana manfaat pembuatan perjanjian keagenan dengan akta otentik dibandingkan dengan akta di bawah tangan, dan juga untuk mengetahui apakah perjanjian baku dari prinsipal dalam perjanjian keagenan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using a certificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary. Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditions and Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributors of Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between the principal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue in this thesis is to determine the extent of the benefits of making the agency agreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also to determine whether the standard contract of the principal in the agency agreement is not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the research by using the juridical normative approach.;This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using a certificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary. Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditions and Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributors of Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between the principal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue in this thesis is to determine the extent of the benefits of making the agency agreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also to determine whether the standard contract of the principal in the agency agreement is not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the research by using the juridical normative approach., This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using a certificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary. Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditions and Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributors of Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between the principal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue in this thesis is to determine the extent of the benefits of making the agency agreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also to determine whether the standard contract of the principal in the agency agreement is not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the research by using the juridical normative approach.]

Abstrak :
Disertasi ini merupakan hasil penelitian mengenai pengorganisasian kegiatan reserse kriminal khusus Polri di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (Ditreskrimsus PMJ). Teori Giddens (1984) tentang STrukturasi dipakai sebagai pijakan awal (point of departure) untuk mengembangkan tema-tema pokok yang relevan dengan data. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kompleksitas dialektika di antara struktur dan keagenan yang menempatkan agen sebagai individu yang kreatif dan memiliki kapasitas transformatif untuk memproduksi dan mereproduksi struktur yang di satu pihak berkecenderungan membatasi (limiting-disabling) dan di pihak lain memungkinkan (enabling tindakan. Secara metodologis, disertasi ini mengaplikasikan dan sekaligus mengintegrasikan perspektif makro yang menekankan pentingnya peran struktur dan perspektif mikro yang memandang individu sebagai titik tolak untuk memahami sebuah tindakan sosial. Perspektif kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini mengutamakan pada prinsip-prinsip berikut: pertama, informan diperlakukan sebagai individu yang berpartisipasi secara aktif dalam mengkontruksikan realitas. Kedua, data dipahami sebagai hasil sebuah realitas yang saling berhubungan, dan yang ditemukan dalam dan melalui tindakan sosial para agen. Ketiga, mengutamakan proses penelitian yang memberi tempat penting bagi dialektika di antara perspektif makro-mikro, objektif-subjektif, dan individual-kolektif. Keempat, perspektif informan adalah hal yang essensial dalam pengumpulan dan analisis data. Sebanyak 31 personel polisi, mulai dari yang berpangkat bintara hingga perwira tinggi, dipilih secara purposif sebagai informan utama dalam penelitian ini. Selain melalui wawancara mendalam, penelitian ini menggunakan observasi dan penelusuran berkas perkara yang ditangani oleh berbagai satuan yang berbeda di lingkungan Ditreskrimsus PMJ dalam periode 2003-2004. Secara mumum dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian institusi adalah hasil tindakan kolektif para agen atas berbagai pilihan strategis yang merupakan fungsi dari dialektika di antara struktur dan keagenan, dan di antara kedala dan peluang. Selai itu, kapasitas transformatif adalah sesuatu yang inheren dalam keagenan yang menyebabkan sebuah kemungkinan relatif tanpa batas akan potensi untuk menghasilkan tindakan. Dengan demikian, struktur bukan dan tidak pernah menjadi penentu (predictor) dari sebuah tindakan. Kompleksitas dualitas di antara kendala (constraints) dan peluang (opportunities)-dengan kata lain, di antara struktur dan keagenan-terletak pada kapasitas transformatif yang melekat pada agen yang akibat-akibatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Disertasi ini juga menyimpulkan, para penyidik di lapangan mengoperasikan otonomi yang relatif besar dalam proses penyidikan. Kapasitas untuk mengoperasikan dan mempertahankan sejumlah otonomi itu didasarkan oleh beberapa faktor yang saling memperkuat eksistensi otonomi itu: kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, jabatan sebagai penyidik, proses penyidikan yang tidak bersifat linear, dan seluruh kompleksitas dualitas di antara struktur dan keagenan. Di samping aturan dan sumber-sumber, skema interpretatif memberikan dasar yang penting terhadap mana sebuah tindakan sosial para agen diorientasikan pada tujuan yang relevan dalam kerangka makna yang khusus-yang relevan dengan berbagai standar nilai dan pengetahuan yang berkembang dalam kelompok. Dengan kata lain, skema interpretatif menyediakan sebuah landasan berikut parameternya yang dapat dipakai oleh agen sebagai dasar untuk melakukan penafsiran terhadap sebuah tindakan dan atau peristiwa secara bermakna.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh biaya keagenan dari free cash flow terhadap penerbitan sukuk korporasi di Indonesia. Penelitian ini juga ingin membuktikan apakah mekanisme monitoring dari dewan komisaris dan investor institusi membengaruhi hubungan biaya keagenan dengan penerbitan sukuk dengan menggunakan konteks Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara biaya keagenan dari free cash flow dengan penerbitan sukuk, yang berarti bahwa bahwa perusahaan dengan biaya keagenan dari free cash flow yang lebih rendah memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menerbitkan sukuk. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme monitoring dari dewan komisaris yang diukur dengan ukuran dan independensi dewan komisaris memperkecil dampak negatif dari biaya keagenan terhadap penerbitan sukuk. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa perusahaan yang memiliki konflik keagenan yang tinggi akan cenderung menghindari penerbitan sukuk, namun dengan adanya mekanisme monitoring yang baik daridewan komisaris, dampak negatif dari konflik keagenan terhadap penerbitan sukuk dapat diturunkan.

---

This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of agency costs of free cash flow on corporate sukuk issuance in Indonesia. This study also wants to prove whether the monitoring mechanism of the board of commissioners and institutional investors affects the relationship of agency costs with sukuk issuance using the Indonesian context. The results of this study indicate a negative relationship between agency costs of free cash flow with sukuk issuance, which means that companies with lower agency costs of free cash flow have a higher probability of issuing sukuk. Furthermore, this study also shows that the monitoring mechanism of the board of commissioners measured by the size and independence of the board of commissioners reduces the negative effect of agency costs on sukuk issuance. This study has implications that companies that have a high agency problem tend to avoid issuing sukuk, while in companies with better monitoring mechanism from the board of commissioners, the negative effect of agency conflict on sukuk issuance can be reduced.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai prolonged happiness sebagai bentuk coping mechanism yang dilakukan oleh anak dari kelaurga yang mengalami perceraian. Perceraian menyebabkan adanya perubahan tidak hanya dalam dinamika keluarga, melainkan dalam relasi antarorangtua maupun orangtua dan anak. Selain itu perceraian juga menimbulkan tekanan-tekanan yang hadir dalam relasi anak baik dengan orangtua maupun dengan lingkungan sekitarnya. Penelitian yang menggunakan metode autoetnografi ini melihat bahwa prolonged happiness yang mementingkan kesejahteraan anak dari keluarga yang mengalami perceraian orangtua dapat bertahan dari perubahan dan tekanan yang ada. Pada saat yang sama, pemusatan fokus pada kesejahteraan anak juga mengizinkan keagenan anak untuk berperan dalam melakukan prolonged happiness. Kebahagiaan dan keagenan anak menjadi sumber daya sekaligus tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan prolonged happiness dan menghadapi tekanan-tekanan emosional ada anak. ......This thesis discusses prolonged happiness as a form of coping mechanism done by children from families who have experienced a divorce. Divorce causes changes not only in family dynamics but also in inter-parental relationship and parent-children relationship. In addition, divorce also creates pressures that are present in the relationship of children both with parents and with the society. This study using autoethnograpic method found that prolonged happiness which is concerned with the well-being of children from families experiencing parental divorce can survive the changes and pressures that exist. At the same time, the focus on child well-being also allows the agency of children to play a role in carrying out prolonged happiness. Children’s happiness and agency become resources simultaneously goals to be achieved in carrying out prolonged happiness and dealing with emotional pressures in children.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Tabungan Perumahan dalam peralihan “Badan B” menjadi “Badan T”. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan telaah dokumen serta akan dijabarkan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa “Badan T” belum efektif dalam menerapkan prinsip akuntabilitas meskipun telah cukup baik dalam hal transparansi. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya kinerja manajemen dan menghambat pencapaian tujuan organisasi serta mempengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pengelolaan Tabungan Perumahan dalam peralihan “Badan B” menjadi “Badan T”. Dengan mempertimbangkan Peserta sebagai pemangku kepentingan utama maka aktivitas yang dilakukan oleh organisasi menjadi fokus untuk memberikan value kepada Peserta. Peserta akan memperoleh manfaat yang lebih baik sebagaimana diamanatkan pada Undang- Undang tentang Tabungan Perumahan dibandingkan pada saat menjadi Peserta di “Badan B”. Selain itu tersedianya saldo awal Peserta eks “Badan B” yang akurat dan akuntabel pada hari pertama “Badan T” beroperasi penuh, dapat berpengaruh terhadap keputusan Peserta eks “Badan B” dalam menilai kinerja pengelolaan Tabungan Perumahan dalam peralihan “Badan B” menjadi “Badan T”. ......This study aims to analyze how the accountability and transparency of the management of housing savings in the transition from “Badan B” to “Badan T”. The data used in this study was obtained from interviews and review of documents, and will be described using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that “Badan T” has not been effective in applying the principle of accountability even though it is quite good in terms of transparency. This condition results in suboptimal management performance and hinders the achievement of organizational goals and affects the level of stakeholder confidence in the management of housing savings in the transition from “Badan B” to “Badan T”. By considering the participants as the main stakeholders the activities undertaken by the organization to focus on to give value to the Participant. Participants will get better benefits as mandated in the Law on Housing Savings than when they become Participants in “Badan B”. In addition, the availability of an accurate and accountable initial balance of the former “Badan B” Participant on the first day “Badan T” is fully operational, may affect the decision of the former “Badan B” Participant in assessing the performance of Housing Savings management in the transition from “Badan B” to “Badan T”.