Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hanya dalam waktu dua tahun sejak dinyatakan resmi Organisasi Kesehatan Dunia mengenai pandemi COVID-19, banyak perubahan dalam perilaku konsumen telah terjadi. Perubahan kebiasaan manusia yang paling signifikan adalah transformasi menuju kehidupan digital. Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat menjalankan rutinitas sehari-hari melalui platform atau media seperti telepon atau internet. Alasan khusus dari keadaan ini adalah penyebaran kasus COVID-19 yang tercatat meningkat pesat (Our World in Data, 2022). Oleh karena itu, pemerintah di seluruh dunia mengatur peraturan untuk membatasi interaksi tatap muka secara ketat untuk mengurangi jumlahnya. Di sisi lain, manusia adalah makhluk sosial, yaitu hampir tidak mungkin hidup tanpa adanya kontak dengan manusia lain. Untuk mengatasi masalah ini, banyak organisasi mengandalkan penerapan teknologi digital untuk menghubungkan orang-orang tanpa melanggar pembatasan COVID-19. Di antara banyak generasi di seluruh dunia, Baby Boomers, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964, diperkirakan akan menjadi pasar yang potensial karena diyakini akan tumbuh sebesar 0,4 miliar pada tahun 2030 (Organisasi Kesehatan Dunia, 2021). Namun karena generasi ini tidak lahir di era revolusi digital, mereka sering dianggap remeh sebagai target pasar produk-produk teknologi. Dengan usia di atas 50 tahun, Baby Boomers rentan terserang penyakit. Jenis penyakit yang mungkin dialami generasi Baby Boomer mungkin memerlukan kontak fisik dengan dokter. Ketika pandemi COVID-19 mengubah perilaku konsumen ke arah digital, keberadaan layanan kesehatan digital diharapkan dapat diandalkan dan bermanfaat karena dapat mengurangi biaya konsumen dalam memperoleh layanan kesehatan: transportasi atau konsultasi dokter secara langsung. Perilaku seperti ini diharapkan dapat mendorong konsumen untuk melakukan pemeriksaan mandiri sehingga dapat membantu dokter dalam melakukan diagnosis. Sebagai generasi yang lebih menyukai komunikasi tatap muka, layanan kesehatan digital dapat menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas dan keakuratan yang mungkin tidak menarik minat generasi Baby Boomer. ......Within only two years since the official declaration from the World Health Organisation for the pandemic of COVID-19, multiple shifts in consumer behavior have been done. The most significant change in humans' habits is the transformation to digital life. The pandemic of COVID-19 forced the public to operate their daily routine through a platform or media such as the telephone or the internet. The particular reason for this circumstance is the spreading of COVID-19 cases was listed to increase rapidly (Our World in Data, 2022). Therefore, governments worldwide arranged regulations to limit face-to-face interaction strictly to reduce the number. On the other hand, humans are social creatures, i.e., it is almost impossible to live without having another human contact. To solve this problem, multiple organizations rely on the implementation of digital technology to connect people without violating the COVID-19 restriction. Among numerous generations around the world, Baby Boomers, people who were born between 1946 to 1964, are predicted to be a potential market since it is believed to grow by 0.4 billion in 2030 (World Health Organization, 2021). However, since this generation was not born in the digital revolution era, they are often underestimated as a target market for technology products. With age above 50 years old, Baby Boomers are prone to diseases. The type of illness that Baby Boomers could adopt might require doctors' physical contact. As the pandemic of COVID-19 shifts consumer behavior to digital, the existence of digital healthcare is expected to be reliable and beneficial since it could reduce consumers' cost in obtaining health services: transportation or in-person doctor consultation. This sort of behavior is hoped to encourage consumers to execute self-care examinations so that it could help doctors to diagnose. As a generation that prefers face-to-face communication, digital healthcare could generate doubts about credibility and accuracy that might not attract Baby Boomers' interest.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana khalayak memaknai pesan atau wacana dari iklan televisi. Pertanyaan utama dari penelitian adalahbagaimana khalayak memaknai fenomena iklan dengan tema ke-Indonesiaan tersebut dan bagaimana kemudian khalayak mengartikan atau memaknai nasionalisme Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai metode untuk mencari data primer. Hasil dari penelitian mengacu kepada teori televisual Stuart Hall bahwa analisis resepsi khalayak terbagi menjadi tiga posisi pemaknaan, yaitu dominan-hegemonik, negosiasi, dan oposisi. Penelitian ini memiliki implikasi teoritis terhadap pemahaman nasionalisme di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda dan juga akan berguna bagi perkembangan industri terkait dengan ke-Indonesiaan di kemudian hari.

---

ABSTRACT
This research has a goal which is to see and understand how audiences interpret the message of the advertisement in the television. The main question from this research?s are how the audiences understand and interpret the phenomenon of the advertisement that has an Indonesian theme in it, and also how the audiences understand and interpret the Indonesian nationalisme. The research is using qualitative approach by in-depth interviews as a method to find a primary data. The result of this research refers to Stuart Hall?s televisual theory that the audiences receptions analysis divide into three positions of meaning, which are dominanthegemonic, negotiated and opposition. This research has a theoritical implications for the understanding of nationalism in Indonesia, especially among the younger generation and it also useful for the development of related industries with Indonesia?s nationalism in the future.

Abstrak :
ABSTRAK
Arus Penyebaran Informasi Dari Kota Ke Desa ( Suatu Analisa Penipisan Isi Informasi Dari Kota Ke Desa, Dengan Studi Kasus Di Desa Sepatan Dan Kohod, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat ). Informasi merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan di daerah pedesaan, melalui skripsi ini penulis ingin mengetahui bagaimana proses penyebaran informasi dari kota ke desa berlangsung. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana isi dari informasi yang disampaikan dari kota ke desa mengalami proses penipisan. Dari hasil penelitian diketahui dan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penyebaran informasi dari kota ke desa telah terjadi gejala penipisan isi informasi. Bahkan informasi yang dikirim atau datang dari kota ke desa itu kurang dapat diserap oleh penduduk di desa karena kurang sesuai dengan kebutuhan langsung masyarakat desa tersebut.

Abstrak :
Pancasila merupakan jiwa bangsa dan falsafah hidup bernegara, yang telah menjadi acuan berbangsa dan bernegara Indonesia. Namun, Pancasila tentu tidak sekedar menjadi ideology yang berkutat dalam tataran konseptual semata, tanpa ada perjuangan untuk mengimplemntasikannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam konteks sila ke-lima Keadilan Sosial bagi Seluru Rakyat Indonesia, keberadaan Pancasila teraktualisasi dengan hadirnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi. Dalam konteks kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur, keberadaan BUMD dan Koperasi sebagai manifestasi sila ke-lima tersebut sejatinya menjadi landasan sekaligus sarana untuk meningkatkan keadilan sosial. Namun, implementasi sila Keadilan Sosial tersebut dalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur belum optimal dilaksanakan, mengingat sampai saat ini kondisi belum terwujud optimal. Di sisi lain, persoalan tingkat kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan perubahan indeks pembangunan masyarakat NTT dan predikat provinsi termiskin ke tiga di Indonesia, hendak menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya keadilan sosial belum secara menyeluruh diwujudkan. Persoalan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian terkait implementasi sila ke-lima Pancasila dalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur

---

Pancasila is the soul of the nation and the philosophy of life of the country, which has become the reference of the nation and the state of Indonesia. However, Pancasila certainly does not merely become an ideology dwelling in a mere conceptual level, without any struggle to implement it in the daily life of Indonesian society. In the context of the fifth principle of Social Justice for All Indonesian People, the existence of Pancasila is actualized by the presence of Regional Owned Enterprises (BUMD) and Cooperatives. In the context of the life of the people of East Nusa Tenggara, the existence of BUMD and Cooperative as the manifestation of the five principles actually becomes the foundation and means to improve social justice. However, the implementation of the principle of Social Justice in the life of the people of East Nusa Tenggara has not been optimally implemented, since until now the fact of poverty is still widening. On the other hand, the issue of the welfare of the people of Nusa Tenggara Timur with the change of NTT community development index and the third poorest province predicate in Indonesia, would like to show that the values contained in Pancasila, especially social justice have not been thoroughly realized. This issue encourages researchers to conduct studies related to the implementation of the five principles of Pancasila in the life of the people of East Nusa Tenggara.

Abstrak :
Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang faktor-faktor yang mendorong moda transportasi aktif dalam perjalanan sekolah telah menjadi perhatian di sudut pandang publik dan akademik karena terkait dengan kesehatan. Namun, pilihan mode perjalanan untuk perjalanan sekolah di negara-negara berkembang masih belum jelas sejauh ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membangun metode yang representatif untuk memahami bagaimana siswa sekolah dasar berperilaku pada pilihan mode perjalanan ke sekolah berdasarkan transportasi aktif. Metode yang digunakan adalah Theory of Planned Behavior. Analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel laten. Hasil penelitian menunjukkan pada moda berjalan kaki, faktor kemampuan dominan mempengaruhi niat siswa. Sedangkan pada moda bersepeda, perilaku menjadi faktor yang paling mempengaruhi niat siswa. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan intensi siswa bertransportasi aktif adalah peningkatan persepsi mereka akan sumberdaya dan pengetahuan mengenai perilaku tersebut. Resiko dan kesulitan dalam berperilaku juga harus diminimalisir.

---

In recent years, research on factors that encourage active modes of transportation in school travel has been concern in public and academic viewpoints because it is related to health. However, the choice of travel modes for school trips in developing countries are still unclear so far. The main objective of this study is to establish arepresentative method for understanding how elementery school students behave in the choice of travel to school mode based on active transportation. The method used is Theory of Planned Behavior. Data analysis uses the structural Equation Modeling to determine the effect of each laten variables. The results showed that in walking mode, the dominant ability factor influenced students intentions. While in the mode of cycling, behavior becomes a factor that most influances students intentions. The effort that can be made in increasing the intention of active transport students is to increase their perception of resources and knowledge about these behaviors. Risk and difficulties in behaving must also be minimised.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum dan HAM. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara Pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut. Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat dengan MPD) di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat dengan MPW) di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disingkat dengan MPP) di Jakarta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tersebut dimana di dalamnya ada unsur Notaris, dan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, Pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif. Atas latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penulisan tesis ini antara lain 1.Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan majelis pengawas pusat notaris terhadap notaris?. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris? Dengan menggunakan metode penelitan normatif kemudian atas permaslahan tersebut didapatkan hasil penelitian sebagai berikut putusan majelis pengawas notaris pusat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan terakhir dalam hal pemberhentian sementara notaris. Akibat Hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris adalah dengan pemberian sanksi. Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris karena Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

---

ABSTRACT
Basically who has the authority to supervise and examination of the Notary is the Minister of Law and Human Rights, the implementation of the Supervisory Council of Ministers formed a Notary . Minister as the head of the Department of Justice has the task to assist the President in performing government affairs in the field of law and human rights. Thus there is the supervisory authority of the Notary to the Government , so relating to the way the government have the authority to control . Notary supervision is done by the Minister by forming a Notary Supervisory Council composed of the Regional Supervisory Council (hereinafter referred to as MPD ) in the District / City , Region Supervisory Council (hereinafter referred to as MPW ) at the Provincial and Central Supervisory Council hereinafter referred to as MPP ) in Jakarta . This is in accordance with the provisions of Article 67 of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary . Supervision and inspection of Notary conducted by the Supervisory Council which would have included elements of Notaries, While other elements are external elements that represent the academic world , government , and society . The combination of the Supervisory Council membership is expected to provide synergies supervision and inspection of the objective. Above background above problems can be formulated in this thesis include power 1.How binding sanctions against the central supervisory council notary ? . Is the State Administrative Court to hear the verdict of the Central Supervisory Notary ? By using the above method then permaslahan normative research the research results obtained following the decision of the notary center supervisors have the force of binding and final in the event of suspension notary . Due to the verdict of the Law on Notary Notary Supervisor is the sanction . State Administrative Court to hear the verdict of the Central Supervisory Notary for the position as a Supervisory Council or Board Position TUN has the authority to make or issue a decision letter or Assessment relating to the results of monitoring , inspection or sanctions directed against the concerned Notary .