Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Buku yang berjudul "Directory of the plywood industry in Indonesia" ini dipersembahkan oleh Asosiasi Panel Kayu Indonesia. Buku ini merupakan sebuah buku direktori industri-industri kayu di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dari Kebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan Sukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari Perjanjian Kemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasi legalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesia yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuk semua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industri lanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhi SVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor ke Uni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalam pemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besar adalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untuk SVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait Sistem Verifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industri primer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportir kayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telah disepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduli seberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika mereka tidak adil.

---

ABSTRACT
This theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal Assurance System in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of Voluntary Partnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Trade between Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified by Presidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreement on the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesia called Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for all license holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timber exporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and get FLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in the fulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries, particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180 million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters and timber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness of Indonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As John Rawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed, should be reformed or abolished if they are unjust.

Abstrak :
Kontribusi Indonesia yang tidak signifikan terhadap konsumsi kayu dunia telah menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun. Penebangan kayu liar adalah salah satu tantangan penting dan tidak hanya mengganggu aksesibilitas bahan baku kayu tetapi juga mengancam kredibilitas produk kayu Indonesia di pasar global. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah memberlakukan peraturan legalitas kayu untuk memberantas perdagangan kayu ilegal sekaligus mendorong ekspor produk kayu Indonesia. Studi ini mengkaji dampak peraturan lingkungan hidup melalui penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap ekspor produk kayu Indonesia periode 2004 sampai 2018 dengan menggunakan analisis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara penerapan SVLK dengan permintaan pasar produk kayu Indonesia. Studi ini membagi estimasi empiris menjadi tiga produk utama yaitu kertas, pulp, dan kayu lapis. Estimasi empiris menggambarkan bahwa koefisien SVLK pada ekspor kertas dan kayu lapis adalah negatif dan signifikan. Namun SVLK tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor pulp, meski tandanya juga negatif. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan SVLK menurunkan volume ekspor kertas dan kayu lapis, masing-masing sekitar 19% dan 26%. ......Indonesias insignificant contribution to the worlds wood consumption has been a challenge for Government of Indonesia so many years. Illegal logging as one of important challenges was not only disrupted Indonesias accessibility of raw sources but also threatened its woods credibility in global market. Responding to this situation, the government therefore enforced timber legality regulation to fight wood illegal trade and at the same time to boost wood products export from Indonesia. This study investigates the impact of environmental regulation through the implementation of Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) towards Indonesias wood products export between 2004 and 2018 by using empirical analysis. The result of this study is that there is a negative correlation between the implementation of SVLK and the market demand of Indonesian wood products. This study divides the empirical estimation into three main products namely paper, pulp, and plywood. The empirical estimation illustrates that the coefficient of SVLK on paper and plywood exports are significantly negative. However, SVLK has no significant effect on pulp exports, even though the sign is also negative. It is found that the implementation of SVLK decreases the export volume of paper and plywood, about 19% and 26%, respectively.