Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan dari pembentukan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (KIBL) adalah untuk memperbaiki kinerja ekonomi bagi industri-industri didalamnya dengan cara meminimalkan dampak lingkungan. Pola pendekatan yang digunakan meliputi desain infrastruktur kawasan dan industri berwawasan lingkungan, produksi bersih, efisiensi energi dan kemitraan antar perusahaan. Kawasan industri di Indonesia pada umumnya berupa kumpulan industri yang belum memiliki hubungan satu dengan yang lain. Konsep Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan sangat penting untuk diterapkan mengingat daya dukung alam semakin menurun dibandingkan pertumbuhan industri yang begitu cepat. Dengan memasukkan pertimbangan aspek lingkungan pada tahap perencanaan, akan dapat dihasilkan suatu kegiatan industri yang tidak hanya lebih ekonomis tetapi juga berwawasan lingkungan. Kegiatan industri dewasa ini tidak dapat lagi berjalan apa adanya, yaitu dengan kebiasaan mengeluarkan limbah yang merusak lingkungan. Perusahaan KI yang berperan sebagai pengelola KI mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dari efek kegiatan industri yang ada didalamnya, upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko bagi lingkungan dan masyarakat Dengan demikian salah satu kunci keberhasilan KIBL adalah adanya pengelolaan kawasan yang mampu mengintegrasikan antara lingkungan kawasan, komunitas industri dalam kawasan dan interaksi dengan masyarakat sekitar. Penelitian ini mengidentifikasi seberapa jauh upaya yang dilakukan oleh Pengelola Kawasan Industri sehingga dapat memenuhi kaidah-kaidah KIBL dan dapat terus menjadi acuan bagi kawasan industri lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberi masukan bagi konsep pengelolaan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan dengan memperhatikan hambatan-hambatan yang dihadapi pengelola. ......The purpose of the establishment of Eco Industrial Park is to improve the economic performance of Industries in it by way of minimizing environmental impact. Patterns used approach involves the area of infrastructure design and environmental friendly Industries, cleaner production, energy efficiency and partnership between companies. Industrial estates in Indonesia are generally a collection of industry that does not have relationships with each other. KIBL very important concept to be applied given the natural carrying capacity compared to declining growth in the indusfry so guickly. By induding the consideration of environmental aspects at the design stage, will be produced by an industry that is not only more economical but also environmental friendly. Industrial activity today can no longer walk as it is, is business as usual 'with the habit out environmentally damaging waste. KI Company that acts as the manager of KI has a responsibility to make the management of the effects of industrial activities is therein; these efforts are expected to reduce the risk to the environment and society. Thus one key to success is the management KIBL able to integrate the area between the environmental area, communities and Industries in the region of interacbon with the surrounding community. This study identifies how far the efforts made by the Industrial Management in order to meet the rules and KIBL can continue to be a reference for other industrial areas. This study aims to provide input for the concept of management of Eco Industrial Park by considering the constraints faced by managers.

Abstrak :
Kawasan di sepanjang Jalan Raya Bogor meliputi, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Sukmajaya yang merupakan wilayah lokasi industri yang bertumbuh dan berkembang secara alami (artinya pada awalnya tidak ada campur tangan pemerintah) yang merupakan limpahan dan ketidaksiapan infrastruktur pada kawasan industri Pulogadung. Tujuan dari penelitian, yaitu: (1) Untuk mengetahui pola keruangan (spasial) persebaran industri sedang; (2) Untuk mengetahui tenaga kerja industri sedang pada masyarakat menetap; Pertanyaan penelitian yang dapat dikedapankan adalah: (1) Di mana terdapat lokasi industri sedang dan bagaimana pola keruangan (spasial) persebaran industrinya di sepanjang Jalan Raya Bogor? dan (2) Berapa banyak tenaga lokal terserap pada kegiatan industri sedang? Metode penelitian berupa ex post facto, dan survai lapangan. Metode yang dipergunakan untuk memilih sampel pekerja industri sedang dan tipologi lingkungan industrinya ialah dengan kombinasi purposive sampling dan simple random sampling. Analisisnya berupa overlay peta dan analisis tetangga terdekat. Kesimpulan (1) Lokasi industri skala sedang di wilayah penelitian, terdapat di wilayah Kelurahan Susukan, Ciracas, Pekayon, Tugu, Mekarsari, Cisalak Pasar, Curug, Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, Cisalak, dan Sukamaju dengan pola keruangan/spasial persebaran industrinya di sepanjang Jalan Raya Bogor mengikuti pola penataan ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kodya Jakarta Timur dan Kota Depok. Pola keruangan persebaran industrinya yang mengelompok (cluster pattern) dengan nilai indeks skala T (0 - 0,7), terdapat di wilayah Kelurahan Cisalak Pasar, Cilangkap, dan Cisalak; Pola keruangan persebaran industrinya yang tidak merata/acak (random pattern) dengan nilai indeks skala T (0,7 - 1,4), terdapat di wilayah Kelurahan Tugu, Mekarsari, Sukamaju Baru, dan Jatijajar; Pola keruangan persebaran industrinya yang merata (dispersed pattern/uniform) dengan nilai indeks skala T (1,4 - 2,1491), terdapat di wilayah Kelurahan Susukan, Ciracas, Pekayon, Curug, dan Sukamaju. (2) Tenaga kerja lokal yang terserap pada kegiatan industri berdasarkan pada tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut: pada tingkat pendidikan menengah (SLTP/Sederajat dan SMU/Sederajat) 62,04%, kemudian tingkat pendidikan rendah (SD/Sederajat) dan tinggi (D3 dan S1), sedangkan tingkat pendidikan sangat rendah atau tidak sekolah mempunyai jumlah yang relatif sedikit 2,81% dari jumlah total respoden pekerja industri.

Abstrak :
Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, dan aset negara, oleh karenanya pemerintah/negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah dimana pengaturan tersebut berpengaruh sekali terhadap pendapatan dan kesejahteraan. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan sebagai pelaksanaan dari UUPA tersebut pemerintah mengeluarkan UU no 56 PrpTahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP no. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta PP No. 41 Tahun 1964, Pasal 1 mengatur adanya larangan Pemilikan Tanah secara Absentee atau Guntai oleh karena adanya pengembangan kawasan Industri di daerah karawang sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya syarat berlakunya larangan pemilikan tanah absentee (guntai) dan apakah dapat diberlakukan untuk pemilikan kelebihan tanah di kawasan industri serta bagaimana sebenarnya tatacara pembebasan hak atas tanah terkait pemilihan kawasan bagi perusahaan industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kulitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan suatu penyataan yang harus dilakukan investor perusahaan industri terkait pemilikan tanah industri di kawasan industri dan larangan tanah absentee/guntai mengandung unsur ketidakjelasan informasi dari Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan kepada para investor tersebut dan perlu diadakan koordinasi antara kantor Pertanahan, pengelolakawasan, investor dan PPAT/Notaris sehingga dapat memberikan kejelasan apakah larangan pemilikan tanah absentee/guntai tersebut berlaku atau tidak bagi Kawasan Industri. ...... Land is a Society asset and national asset, because of that statement, gaverment or country has the obligation of leading the utilize ofthe land which the control of that utilization will be make the effect in goverment income and people prosperity.The obligation has been stated in Law number 5 year 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA) and as an implementation of UUPA, government issued Law no 56 Prp Year 1960 on Stipulation on the Area of Farmland with the implementation of Government Regulation No. 224 Year 1961 on the implementation of Land Distribution and the Provision of Compensation in conjuction with Article (1) Government Regulation No. 41 Year 1964 there is a prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership because of the industrial area development in Karawang, Consequently, this research aims to find out how in fact the rules that prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership can be valid and is it valid for excess land in industrial area and in fact how the rules of land exemption related with the land ownership in industrial area for industrial company. This research employs the Juridical Normative methodology, by using primary and secondary data which are later analyzed using the qualitative analysis technique.The result of the research shows that the create of Statement Letter which is done by all director from industrial company and prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership contains unclear information from the Notary/PPAT and official from Agrarian Office. It is necessary to conduct coordination between Notary/PPAT,Official from Agrarian Office and Industrial Land Developer until it gets the clarity that a prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership can be valid or not for industrial company in industrial area.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai hasil penelitian mengenai sistem manajemen pengamanan yang dilakukan oleh PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) sebagai pihak pengelola Kawasan Industri Pulogadung (KIP). Kenyataan menunjukkan bahwa telah terjadi beberapa kali gangguan keamanan di KIP, diantaranya adalah kehilangan kendaraan motor, pencurian dengan pemberatan dan penipuan penggelapan. Kondisi KIP yang luas dan didalamnya terdapat beberapa perusahaan dan industri serta ribuan tenaga kerja, membuat KIP rawan terhadap terjadinya tindak kejahatan. Tujuan penelitian untuk menjelaskan mengenai gambaran Umum PT. JIEP dan KIP, Untuk mengidentifikasi dan memetakan mengenai bentuk gangguan dan potensi ancaman gangguan keamanan yang terjadi di KIP, Untuk menganalisis pelaksanaan sistem manajemen pengamanan yang dilakukan oleh PT. JIEP serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. JIEP dalam melaksanakan kegiatan manajemen pengamanan di KIP, Untuk menganalisis pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT. JIEP terhadap lingkungan sekitarnya, Untuk merumuskan pedoman pelaksanaan sistem manajemen pengamanan yang ideal diterapkan di KIP. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Wawancara dilakukan kepada manajemen PT JIEP, Aparat Kepolisian, warga masyarakat sekitar dan para petugas Satpam terkait dengan dengan kegiatan pengamanan di KIP. Hasil penelitian diamati secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh PT. JIEP dalam mengamankan KIP dengan menggunakan tenaga outsourcing. Dengan luasnya lahan KIP, dan terbatasnya jumlah petugas Satpam di yang membuat kegiatan pengamanan di KIP menjadi kurang maksimal, selain itu sarana dan prasarana fisik untuk kegiatan pengamanan tidak semuanya terpasang. Oleh sebab itu disarankan untuk dapat menambah tenaga pengamanan yang telah ada, melengkapi sarana dan prasarana fisik serta pemberdayaan tenagatenaga pengamanan secara maksimal dan peningkatan kemampuannya melalui program pendidikan dan pelatihan.

Abstrak :
Perkembangan kawasan industri dan pertumbuhan jumlah pekerja industri berimplikasi pada peningkatan kebutuhan hunian di sekitar kawasan industri. Perbedaan latar belakang dan kebutuhan pekerja menyebabkan munculnya keberagaman preferensi dalam memilih hunian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat preferensi hunian pekerja industri berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi hunian seperti; faktor fisik rumah, kualitas, lokasi, ketersediaan fasilitas pendukung, dan faktor kondisi lingkungan sekitar. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa lokasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pemilihan hunian pekerja industri, karena semakin jauh lokasinya maka semakin besar biaya dan waktu tempuh yang dibutuhkan. Namun studi lainnya membuktikan bahwa pekerja industri lebih memilih menjadi commuter dibandingkan tinggal di hunian sewa dan menetap di kota. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan survey dalam bentuk kuesioner. Hasil penelitian merupakan analisis deskriptif dan analisis skoring. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kondisi lngkungan yang aman menjadi faktor terpenting dalam pemilihan hunian bagi pekerja industri dengan tingkat kepentingan sebesar 98,4%. ......The development of industrial estates and the growth in the number of industrial workers have implications for increasing the need for housing around industrial areas. The different backgrounds and needs of workers lead to the emergence of a diversity of preferences in choosing a housing. This study aims to look at the occupancy preferences of industrial workers based on factors that influence the choice of housing such as; physical house, house quality, location, availability of supporting facilities, and environmental conditions. Previous studies have shown that location is the most influential factor in choosing residential workers for industrial workers, because the farther away the location is, the greater the cost and travel time required. However, other studies have shown that industrial workers prefer to be commuters rather than living in rental housing and living in cities. The method used is a qualitative method with the results of qualitative descriptive analysis and scoring analysis. The results of this study state that the most important factor in choosing a house for industrial workers is the condition of the surrounding environment, namely a safe environment with an importance level of 98.4%.