Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sitanggang, Tati Vain
"Korupsi adalah tindak pidan yang cukup fenomenal di Indonesia karena merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh kasus korupsi yang cukup fenomenal adalah perkara Adrian Waworuntu yang terlibat dalam skandal pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Jakarta Selatan dengan mempergunakan L/C fiktif sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.214.648.422.331,43 (satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga satu rupiah empat puluh tiga sen). Majelis hakim pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi telah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Adrian Waworuntu dengan maksud untuk memberikan efek jera.
Meskipun Adrian Waworuntu telah dijatuhi pidana seumur hidup, hingga saat ini terdapat kesulitan pengembalian keuangan negara. Adrian Waworuntu menolak untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 300.000.000.000.-(tiga ratus milyar) yang dijatuhkan hakim kepadanya karena sudah maksimal dihukum seumur hidup. Selain itu penjatuhan pidana denda sebesar Rp l.000.000.000.-(satu milyar) dengan subsidair pidana kurungan 1 (satu) tahun juga tidak efektif karena meskipun Adrian tidak membayar pidana denda, tidak akan menambah maupun mengurangi lamanya pidana penjara yang dikenakan terhadapnya karena hukuman pokoknya adalah pidana penjara seumur hidup. Kenyataan ini menjadi dilema ke arah mana sebenarnya filosofi pemidanaan undang-undang tindak pidana korupsi, apakah ke arah pemidanaan pelaku korupsi dengan hukuman yang berat sebagai efek penjera ataukah lebih orientasi kepada pengembalian keuangan negara.

Corruption represents the phenomenal criminal action in Indonesia because represent a violation on social rights and community economics. One of phenomenal corruption case examples is Adrian Waworuntu case a fictitious L/C so that causing state financial loss in amount of Rp 1.214.648.422.331,43 (one trillion two hundred and fourteen million six hundred and forty eight million four hundred and twenty two thousand three hundred and thirty one point forty three cent). The board of Judges in first level, appeal level and supreme court was punished death (life time) Adrian Waworuntu in jail with intention to give cured effect.
Although Adrian Waworuntu was punished death (life time), until this recent time it is difficult to return state financial loss. Adrian Waworuntu refused to repay its substitution in amount of Rp 300.000.000.000,-(three billion rupiahs) punished by the board of judges to him because its punishment was maximal for its action. In addition the penalty in amount of Rp 1.000.000.000,- (one billion rupiahs) with in jail subsidiary of 1(one) year was also not effective because although Adrian did not pay its penalty, it would not add or decrease its time in jail because its main punishment was death (life time) penalty. This factual condition becomes dilemma to where actually the philosophy of corruption criminal acts punishment, whether to where the corruptor punishment direction with highly punishment as cured effect or it has more orientation to return the state financial loss."
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T24292
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Alexander Beny Pramudyanto
"Tesis ini membahas mengenai representasi Repressive State Apparatus yakni KPK dan Polri terkait kasus korupsi simulator SIM di Surat Kabar Harian Kompas. Secara khusus, penelitian ini menganalisis foto jurnalistik SKH Kompas
yang terkait dengan kasus korupsi simulator SIM. Dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, diketahui bagaimana Repressive State Apparatus digambarkan oleh SKH Kompas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa
dalam praktik representasi Repressive State Apparatus menghadirkan dua mitos yakni bahwa Kepolisian merupakan institusi yang rawan korupsi, di sisi lain terdapat pula mitos bahwa KPK merupakan institusi yang memiliki kredibilitas baik dalam memberantas korupsi. Ideologi yang mendominasi dalam praktik
representasi foto jurnalistik di SKH Kompas adalah ideologi demokratisasi terutama terlihat dalam upaya perwujudan pemerintahan yang bersih, kepedulian terhadap penegakan hukum, pemberdayaan civil society, serta keberanian dalam menyuarakan pendapat.

.This thesis discusses about representation of Repressive State Apparatus, that are KPK and Polri related to the corruption of driver's license simulator case in Kompas daily newspaper. Especially, this research analyses Kompas daily newspaper's photojournalistics related to the corruption of driver's license simulator case. Using Roland Barthes's semiotic analysis, this research discovers how Repressive State Apparatus are depicted by Kompas daily newspaper. The conclusion of this research shows that representation practice of Repressive State
Apparatus represents myths: Police institution is not free-corruption institution, whereas KPK institution has a good credibility in fighting against corruption. The ideology that dominates representation practice in Kompas daily newspaper is democatization ideology. This ideology is proven by the effort to create clean government, attention to the law enforcement, civil society empowerment, also
fearlessness in expressing the opinion.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35908
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library