Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tantangan ekonomi dan surplus demografi mendorong Indonesia untuk melakukan terobosan dalam menyiapkan angkatan kerja yang produktif dan berdaya saing. Program Kartu Prakerja dihadirkan oleh pemerintah sejak tahun 2020, tepat pada saat pandemi Covid-19 menghantam seluruh belahan dunia. Pelatihan peningkatan kompetensi kerja menjadi aktivitas kunci dalam program yang mendapat misi ganda dalam menghadapi kejutan ekonomi akibat pandemi ini. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan pelatihan serta memahami faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelatihan yang telah berhasil memberikan manfaat program kepada lebih dari 12 juta peserta dalam 2 tahun. Diharapkan, penelitian ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan program Kartu Prakerja ke depannya. Hasil penelitian menemukan bahwa pelatihan pada program Kartu Prakerja yang merujuk pada pencapaian kompetensi atau okupasi tertentu dijalankan dengan standar operasi yang detil, melibatkan beragam pihak swasta dalam pelaksanaannya, serta tetap menjalankan fungsi pemberdayaan dalam situasi pandemi. Faktor pendukung pelaksanaan pelatihan yakni adanya standar kualitas pelatihan yang detil, pelaksanaan SOP yang ketat, dukungan platform digital, serta pengalaman lembaga pelatihan yang terlibat. Faktor penghambat pelaksanaan pelatihan antara lain ialah beban program sebagai misi ganda program Kartu Prakerja, referensi okupasi yang terbatas, serta literasi pelatihan dari peserta yang masih terbatas. Saran perbaikan program antara lain mencakup upaya penguatan kolaborasi di antara para mitra program yang terlibat, mendorong dibukanya program Kartu Prakerja tanpa misi ganda bantuan sosial dengan pagu pelatihan yang lebih besar, penambahan referensi okupasi untuk mengakomodir kebutuhan spesifik, serta membuka kesempatan kepada alumni program yang sudah bekerja untuk mendapatkan kesempatan belajar kembali dalam upaya peningkatan kompetensi saat sudah bekerja. ......Economic challenges and a demographic surplus have pushed Indonesia to innovate in developing a productive and competitive workforce. The Pre-Employment Card Program has been presented by the government since 2020, when the Covid-19 pandemic spread throughout the world. Job training is a key activity in the pre-employment card program which also carries out a mission in providing social safety net due to the economic shock caused by the pandemic. This qualitative research aims to evaluate the implementation process of the training and to understand the supporting and inhibiting factors in the implementation of the training. The program has impacted more than 12 million participants in 2 years. This research is expected to provide input in the improvement of the Pre-Employment Card program. The study found that training in the Pre-Employment Card program that refers to certain competencies or occupations is carried out with detailed operating standards, involving various private parties in its implementation, while still carrying out the empowerment function in a pandemic situation. Supporting factors of the implementation of the training includes detailed training quality standards, strict SOP implementation, supports from digital platforms, and the capacity of training institutions in the ecosystem. Inhibiting factors include program obligations as social assistance, limited competency references, and limited participant literacy related to training. Suggestions for program improvement include the strengthening of collaboration among the program partners involved, encouraging the normal scheme implementation of the Pre-Employment Card program without the dual mission of social assistance, adding occupational references to accommodate specific needs, and providing second opportunities to program alumni who are already working to become participant.

Abstrak :
Program Kartu Prakerja merupakan program yang dianggap sebagai salah satu solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini diluncurkan pada Maret 2020 sebagai salah satu pencegahan akibat berkepanjangan oleh COVID-19. Namun, banyak pihak yang menilai peluncuran program ini masih terlalu dini karena belum ada dasar hukum yang jelas dari program tersebut, salah satunya adalah pemilihan Platform Digital untuk melaksanakan program ini. Proses seleksi tersebut dinilai melanggar Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Pemerintah dan juga UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Bisnis Tidak Sehat. Oleh karena itu, tesis ini diambil apakah pemilihan Platform Digital Program Kartu Prakerja telah melanggar undang-undang saat ini atau tidak. ......The Pre-Employment Card Program is a program that is considered as one of the solutions to the Indonesia improvement in human resources quality. This program was launched in March 2020 as one of the preventions of the multiplier effects of COVID-19. Therefore, many parties have considered the launch of this program was too early as there was no clear legal basis of the program, one of which is the selection of the Digital Platforms to implement this program. The selection process was deemed to violate Perpres No. 16/2018 on Government Procurement and also UU No. 5/1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business. This thesis hence analyzes whether the selection of the Digital Platforms of the Pre-Employment Card Program has violated the current legislation or not.

Abstrak :
Program kartu prakerja dalam pelaksanaannya dinilai banyak menuai permasalahan, seperti program yang tidak tepat sasaran, masih ditemukannya tumpang tindih penerima bantuan, serta sering terjadinya keterlambatan pencairan dana insentif. Berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini mengkaji tentang tingkat keberhasilan pengimplementasian program kartu prakerja ditinjau dari perspektif penerima. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program kartu prakerja dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data utama menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner yang disebarkan kepada 156 responden, kemudian didukung dengan teknik wawancara mendalam dengan 7 narasumber. Penelitian ini menggunakan konsep evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif penerima, pelaksanaan program kartu prakerja sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya seperti sistem verifikasi data calon penerima yang terkadang masih tumpang tindih dengan data penerima bantuan sosial, kurangnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian masih ditemukannya penerima program dari kalangan mahasiswa atau pelajar. ...... Kartu prakerja program in its implementation, is considered to have many problems, like a program that isn’t right on target, overlapping beneficiaries are still found, and frequent delays in the disbursement of incentive funds. Leaving the issues the study examined the rate of success of implementation kartu prakerja program from the recipient’s perspective. The purpose of this study is to evaluate the rate of success kartu prakerja program in providing assisting citizens affected by the COVID-19 pandemic in East Lombok Regency. This study used a quantitative approach with the main data collection technique using quantitative methods through questionnaires distributed to 156 respondents, then supported by in-depth interview techniques with 7 informants. The study used the concept of CIPP evaluation (Context, Input, Process, Product). The results showed that based on the recipient's perspective, implementation kartu prakerja program has gone well. However, there are still weaknesses in its implementation such as the data verification system of prospective recipients who sometimes still overlap with the data of recipients of social assistance, lack of collaboration with local governments, then still the discovery of program recipients from among students.

Abstrak :
Masalah pengangguran dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi prioritas pemerintahan melalui kebijakan pemerintah yang berorientasi pada full employment yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Konsep welfare to work (WTW) saat ini telah menjadi pembahasan sentral di banyak negara saat berbicara tentang isu pengangguran dan ketenagakerjaan. Model ini adalah salah satu oprasional dari pendekatan Active Labour Market Policy (ALMP) yang muncul sebagai kritik atas pendekatan lama yaitu Passive Labour Market Policy (PLMP). Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang secara jelas dan sistematis benar-benar mengantarkan para pencari kerja untuk dapat kembali bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) melakukan identifikasi atas faktor-faktor penentu atas dukungan implementasi Program Kartu Prakerja; (2) Menyusun disain hubungan antar lembaga antar pemerintah pelaksana Program Kartu Prakerja dengan lembaga penyedia jasa swasta dan organisasi lokal; (3) Menyusun mekanisme insentif baik bagi pencari kerja maupun lembaga penyedia layanan WTW khususnya pada pencari kerja dari kelompok rentan; (4) Menyusun desain program peningkatan kapasitas dan profesioanalitas petugas penyedia pelayanan lapangan (frontliner-activation workers) 5) Memetakan persepsi kelompok terdampak atas keberadaan Program Kartu Prakerja di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Program Kartu Prakerja adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah kondisi pandemi COVID-19 sebagai suatu social safety net dan untuk melatih serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Sosialisasi yang digunakan oleh pihak dinas secara intensif hanya dilakukan melalui satu platform media sosial (instagram). Selain itu, interaksi yang terjadi dalam akun tersebut dapat dikatakan sangat minim dan kurang efektif.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan resesi ekonomi yang diikuti dengan kenaikan tingkat penganguran secara signifikan. Pemerintah berupaya melakukan intervensi untuk meminimalisir dampak tersebut, salah satunya melalui Program Kartu Prakerja. Studi ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh Program Kartu Prakerja dan faktor kontekstual terhadap durasi menganggur di Indonesia. Sakernas Agustus 2020 menjadi sumber data utama penelitian ini dengan unit analisis penduduk usia 15-64 tahun yang termasuk angkatan kerja pada level mikro serta 34 provinsi pada level makro. Metode analisis yang digunakan adalah Propensity Score Matching dan Analisis Survival Multilevel. Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja cenderung memiliki durasi menganggur yang lebih panjang. Selain itu, faktor kontekstual Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif terhadap durasi mencari kerja, sedangkan prevalensi Covid-19 tidak memiliki hubungan signifikan. ......The Covid-19 pandemic has caused an economic recession, includes a significant increase in unemploment. The government seeks to minimize this impact, one of which is the Kartu Prakerja Program. This study aims to analyze the effect of the Kartu Prakerja Program and contextual factors on the duration of unemployment in Indonesia. Sakernas August 2020 is the main data source for this research with an unit of analysis are the population 15-64 years of age who the labor force in micro level and 34 provinces in macro level. The empirical methodology, we used Propensity Score Matching and Multilevel Survival Analysis. Our results of the inferential analysis show that the Kartu Prakerja Program tends to have a longer duration of unemployment. In addition, the contextual factors of the Unemployment Rate and the Minimum Wage of Province have a negative effect on the length of job search, while the prevalence of Covid-19 does not have a significant relationship.

Abstrak :
Indonesia telah memasuki masa bonus demografi. Untuk memanfaatkan momentum ini bagi pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia meluncurkan program pelatihan kerja bernama Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan program yang berfokus pada peningkatan produktivitas angkatan kerja Indonesia dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam rangka memperluas jangkauan peserta dan meningkatkan kualitas program, program ini berjalan dengan membentuk sebuah ekosistem yang melibatkan lembaga pemerintah dan swasta. Penelitian ini menganalisis kapasitas ekosistem tersebut menggunakan Teori Kapasitas Kebijakan di Level Sistem yang digagas oleh Wu et al. (2015;2018) dengan tiga dimensi, yaitu analitis, operasional, dan politis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap delapan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas ekosistem Prakerja sudah baik dan dimensi analitis merupakan dimensi yang paling berkontribusi dalam mewujudkan kondisi tersebut. ......Indonesia has entered a demographic bonus period. To capitalize on this momentum for economic growth, the Indonesian government launched a job training program called Kartu Prakerja. This program focuses on increasing the productivity of Indonesia's workforce to achieve Golden Indonesia 2045. To expand the reach of participants and improve the quality of the program, it operates by forming an ecosystem involving both government and private institutions. This research analyzes the capacity of this ecosystem using the Policy Capacity at the System Level Theory proposed by Wu et al. (2015; 2018) with three dimensions: analytical, operational, and political. The research was conducted using a post-positivist approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with eight informants. The results show that the capacity of the Prakerja ecosystem is already good, and the analytical dimension is the most contributing dimension in realizing this condition.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja.  ......This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work.