Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perdagangan Internasional mengharuskan Indonesia membuka diri bagi masuknya produk ? produk import kedalam pasar domestic. Hal ini memang membawa dampak positif bagi konsumen. Yaitu tersedianya pilihan barang untuk dikonsumsi. Namun, selaras dengan hal tersebut harus ditingkatkan standar kelayakan serta keselamatan produk tersebut. Salah satu produk yang menjadi perhatian adalah produk impor tumbuhan dan buah ? buahan segar. Berdasarkan hal diatas, sangat penting untuk mengkaji mengenai sistem karantina produk impor tumbuhan dan buah ? buahan di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat secara komprehensif sistem tersebut, dan menentukan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan aturan SPS Agreement dan peran pemerintah pusat dalam memaksimalkan sistem karantina di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara dengan Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian Indonesia sebagai salah satu metode pengumpulan data. Penulis menyatakan bahwa UU No. 16/1992 wajib untuk diamandemen mengikuti perkembangan IPPC 1997 yang dirujuk oleh SPS Agreement dan Peran pemerintah untuk mengoptimalisasi system karantina adalah dengan meliberalisasi kebijakannya.

---

ABSTRACT
International trade realm obliges Indonesia to let import products into its Domestic market with openness. This caused positive impact for consumer. Which is the availability of products to consume. However, in line with it, products safety standard shall be upgraded. One of the products gained fully attention is holticulture products (Fresh vegetables and fruits). According to that, it?s substantial to review Indonesian?s policy about Agriculture Quarantine system for Imported Holticulture products. The purpose of this writings is to seek comprehensively and determine the conformity of such system against SPS Agreement, and Government?s role to optimize such system. This Writings shall be conducted normatively, and exclusive interviews with Agriculture Quarantine Agency and Ministry of Agriculture as data collection method. The researcher suggests that Act number 16/1992, shall be revised, conformed with IPPC 1997, which is referenced by the SPS Agreement, and Liberalisation is the key role for government in order to optimize Agriculture Quarantine system.

Abstrak :
Covid-19 merupakan penyakit yang berasal dari strain virus corona terbaru yaitu SARS-CoV-2. Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, dan menyebar ke seluruh dunia menjadi pandemi. Covid-19 merupakan penyakit yang mudah menular, terlebih jika melakukan kontak langsung antara manusia sehat dan manusia terinfeksi. Pemodelan matematika merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran dan penanganan Covid19. Beberapa kebijakan telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 diantaranya adalah menerapkan karantina dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pada penelitian ini intervensi karantina hanya diberikan kepada manusia yang telah terpapar Covid-19. Analisis kasus sederhana terkait eksistensi dan kestabilan titik keseimbangan, estimasi parameter, basic reproduction number (R0) dilakukan secara analitik. Kajian analitik untuk model sederhana menunjukkan fenomena bifurkasi maju ketika > 1. Kajian analitik kasus lengkap hanya dilakukan untuk menunjukkan eksistensi dan kestabilan titik keseimbangan bebas penyakit. Sedangkan eksistensi dan kestabilan titik keseimbangan endemik diuji secara numerik. Beberapa simulasi numerik terhadap intervensi karantina dan PSBB dilakukan untuk memberikan intrepretasi dari hasil kajian analitik ......Covid-19 is a disease that originates from the latest coronavirus strain, namely SARS-CoV-2. Covid-19 was first discovered in the city of Wuhan, China, and spread around the world into a pandemic. Covid-19 is an easily transmitted disease, especially the direct contact between healthy humans and infected humans. Mathematical modeling is one of the approaches performed in this study and aims to provide an overview of the spread and handling of Covid-19. Several policies have implemented to tackle the spread of Covid-19, including implementing quarantine and large-scale social restrictions (PSBB). In this study, quarantine interventions have only given to humans who had infected to Covid-19. Simple case analysis related to the existence and stability of equilibrium points, parameter estimation, basic reproduction number (R0) is conducted analytically. The analytical study for the special case of the model without quarantine shows the phenomenon of forward bifurcation when R0 > 1. Analytical study for cases with quarantine were only carried out to show the existence and stability of a disease-free equilibrium point. Meanwhile, the existence and stability of endemic equilibrium points tested numerically. Several numerical simulations of quarantine and PSBB interventions were carried out to provide interpretations of the results of the analytical study.

Abstrak :
Artikel ini membahas tentang perkembangan etnis Han sebagai aspek utama pada integrasi sosial di Taiwan periode Qing (1780-1895). Taiwan yang merupakan wilayah yang dihuni oleh suku Austronesia justru memiliki sejarah yang panjang dan dinamis dengan karakteristik perkembangan masyarakat Han sebagai aspek utama. Hal ini disebabkan oleh aneksasi kekaisaran Qing yang membawa landasan nilai-nilai Tiongkok dalam pemeritahannya di Taiwan. Kebijakan-kebijakan yang dibentuk juga mempengaruhi perkembangan etnis Han di Taiwan seperti kebijakan karantina hingga kebijakan pro-kolonisasi (kaishan fufan). Apabila pada kebijakan karantina etnis Han dipandang berpotensi menjadi pemberontak, pada kebijakan pro-kolonisasi etnis Han dipandang sebagai agen kolonisasi internal yang tidak hanya mampu melawan agresi asing namun juga melakukan upaya sinifikasi terhadap penduduk asli Taiwan. Perkembangan etnis Han di Taiwan juga mempengaruhi kondisi sosial-budaya di Taiwan seperti meningkatnya populasi Han di Taiwan yang menyebabkan meningkatnya konflik sosial dan munculnya kelas sosial baru. Sehingga terbentuklah struktur dan sistem sosial yang condong pada sistem yang dimiliki orang Han, dan etnis Han menjadi etnis dominan di Taiwan.

---

This article discusses the development of the Han ethnicity as a major aspect of social integration in Taiwan in the Qing period (1780-1895). Taiwan, which is an area inhabited by Austronesian tribes, actually has a long and dynamic history with the characteristics of the development of Han society as the main aspect. This was due to the annexation of the Qing empire which brought the foundation of Chinese values ​​in its rule in Taiwan. The policies formed also influenced the development of Han Chinese in Taiwan, such as quarantine policies to pro-colonization policies (kaishan fufan). If the Han quarantine policy is seen as a potential rebel, the pro-colonization policy of Han ethnicity is seen as an internal colonization agent who is not only able to fight foreign aggression but also to make efforts to cynicize native Taiwanese. The development of the Han ethnicity in Taiwan also affects the socio-cultural conditions in Taiwan, such as the increasing Han population in Taiwan which causes increased social conflict and the emergence of a new social class. So that a social structure and system was formed that was leaning towards the system owned by the Han people, and the Han ethnicity became the dominant ethnicity in Taiwan.

Abstrak :
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 ini Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk pencegahan persebaran virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia salah satunya kebijakan yang mengatur tentang perjalanan internasional dan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pada tesis ini akan membahas tentang ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri dan strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan karantina tersebut di Indonesia. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya perubahan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku secara dinamis dan cepat di negara Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022. Adanya temuan beberapa pelanggaran pelaksanaan karantina yang diduga terjadi akibat oknum pelaksana karantina maupun penyelenggara karantina juga mendorong peneliti untuk mendalami permasasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori intelijen, teori keamanan nasional, teori strategi dan teori Human Security. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan ancaman dari pelanggaran sebagai bentuk penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN adalah meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena belum pahamnya PPLN terhadap pentingnya pelaksanaan karantina PPLN pasca melakukan perjalanan internasional dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan regulasi perjalanan internasional yang mengatur terkait pelaksanaan karantina PPLN tersebut. Strategi untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN yaitu mengoptimalisasi edukasi kepada masyarakat, menindak tegas setiap upaya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPLN, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana akomodasi repatriasi, melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat pada pelaksanaan karantina dan membuat Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi penyelenggara karantina guna mengetahui tugas, peran dan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan karantina PPLN di Indonesia. ......Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a new type of disease that has never been identified in humans before. With the spread of the Covid-19 virus, Indonesia has implemented several policies and regulations aimed at preventing the spread of the Covid-19 virus. One of the policies implemented in Indonesia is a policy that regulates international travel and the implementation of quarantine for domestic and foreign travellers. This thesis will discuss the threat of quarantine policy abuse by foreign travelers and strategies to prevent potential abuse of quarantine policy in Indonesia. The background of the problem underlying this research is the change in the quarantine policy for foreign travelers that applies dynamically and quickly in Indonesia from 2020 to 2022. The findings of several quarantine implementation violations that are suspected to have occurred due to quarantine implementers and quarantine organizers also encourage researchers to explore the problem. This study uses intelligence theory, national security theory, strategy theory and Human Security theory. This study also uses a qualitative approach using descriptive analysis. Collecting research data through interviews and literature study. Based on the interview results, it was found that the threat of violations as a form of abuse of the PPLN quarantine policy was the increase in the positive number of Covid-19 in Indonesia. This can happen because PPLN do not understand the importance of implementing PPLN quarantine after international travel and lack of socialization to the public regarding changes to international travel regulations that regulate the implementation of the PPLN quarantine. Strategies to overcome the threat of abuse of the PPLN quarantine policy include optimizing education for the public, taking firm action against any attempted violations committed by PPLN elements, improving the quality of repatriation accommodation facilities and infrastructure, evaluating and strictly supervising the implementation of quarantine and establishing Standard Operating Procedures as a guideline for Quarantine organizers to know their duties, roles and functions well in implementing PPLN quarantine in Indonesia.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 telah menyebar dan menginfeksi sebagian besar penduduk dunia. Penyebarannya cenderung sulit untuk dikendalikan sebab dapat ditularkan dengan mudah melalui interaksi manusia. Dengan belum adanya vaksin dan pengobatan yang efektif di masa awal pandemi, intervensi yang dapat dilakukan dalam upaya menghambat penyebaran virus adalah dengan menerapkan kebijakan karantina wilayah. Walaupun karantina wilayah mampu menekan laju penularan, implementasinya berpotensi menyebabkan penurunan ekonomi yang lebih tajam dari krisis akibat pandemi. Dalam upaya menurunkan dampak buruk karantina wilayah terhadap perekonomian, dibutuhkannya kebijakan pandemi lainnya, seperti testing, tracing, dan vaksin. Dengan adanya upaya penanganan pandemi yang lebih ramah biaya, penelitian ini akan mencoba menganalisis pengaruh kebijakan pandemi terhadap performa dan biaya ekonomi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa keketatan karantina wilayah menurunkan performa ekonomi, sedangkan containment, morbiditas, business confidence, dan consumer confidence meningkatkan performa ekonomi. Nilai koefisien morbiditas yang positif terhadap performa ekonomi mengindikasi bahwa telah terjadi trade-off antara kesehatan dan perekonomian selama tahun 2020. Dalam konteks biaya ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa tingkat keketatan karantina wilayah menurunkan biaya ekonomi (terdiri atas hilangnya PDB, biaya stimulus, dan utang), sedangkan containment, mortalitas, median age, dan indeks demokrasi meningkatkan biaya ekonomi. ......The COVID-19 pandemic has spread and infected most of the world's population. Its spread tends to be difficult to control since it can be transmitted easily through human interaction. In the absence of an effective vaccine and treatment in the early days of the pandemic, the intervention that can be done in an effort to inhibit the spread of the virus is to implement a lockdown policy. Although lockdown is able to reduce the rate of transmission, its implementation has the potential to cause a sharper economic downturn than the crisis caused by the pandemic. In order to reduce the negative impact of lockdown on the economy, other pandemic policies are needed, such as testing, tracing, and vaccines. In an efforts to handle the pandemic that are more cost-friendly, this research tried to analyze the effect of pandemic policies on economic performance and costs. The research found that lockdown stringency reduces economic performance, while containment, morbidity, business confidence, and consumer confidence increase economic performance. The positive value of the morbidity coefficient on economic performance indicates that there has been a trade-off between health and the economy during 2020. In the context of economic costs, this research found that the lockdown stringency reduces economic costs (consisting of GDP loss, stimulus costs, and debt), while containment, mortality, median age, and democracy index increase economic costs.

Abstrak :
Penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai proses penerapan kebijakan Influenza Ordonnantie khususnya upaya pembatasan kapal di Pelabuhan Tandjong Priok dalam menangani pandemi influenza di Batavia pada tahun 1920—1922. Kemunculan wabah influenza yang dikenal dengan flu spanyol pada tahun 1918 menimbulkan masalah baru di Hindia Belanda. Selain menghambat aktivitas sehari-hari, korban yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Pemerintah Batavia pada awalnya menunjukkan sikap yang lambat dalam merespon wabah tersebut, namun seiring dengan dampak yang ditimbulkannya pemerintah mulai melakukan upaya-upaya penanganan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahapan heuristik sumber sejarah yang digunakan meliputi arsip, surat kabar, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Hindia Belanda melakukan suatu usaha konkret dalam menangani penyebaran wabah influenza di Batavia melalui pembuatan Influenza Ordonnantie. Pemerintah Hindia Belanda melakukan tindakan pencegahan yaitu memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang datang baik dari luar maupun kapal yang datang dari Hindia Belanda. Burgerlijke Geneeskundige Dienst (BGD) melalui Komisi Influenza telah merampungkan ordonansi pada tahun 1919, kemudian Influenza Ordonnantie tersebut disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 yang berisi peraturan lalu lintas pelabuhan untuk menangani kemunculan dan penyebaran wabah influenza. Kebijakan pembatasan kapal di Pelabuhan Tandjong Priok diterapkan dengan cara pemberlakuan influenza pass, influenza sein, pengecekkan kesehatan, dan karantina kapal. Pembatasan kapal menjadi salah satu faktor yang menekan angka penyebaran virus influenza di Batavia, sehingga pada tahun 1922 virus influenza dinyatakan sudah melandai dan tidak lagi menjadi wabah di Hindia Belanda. ......This research further discusses the implementation process of the Influenza Ordonnantie policy, specifically the efforts to limit ships at the Tandjong Priok Port in handling the influenza pandemic in Batavia in 1920—1922. The emergence of an influenza outbreak known as the Spanish flu in 1918 caused new problems in the Dutch East Indies. Apart from disrupting daily activities, there were a significant number of victims. The Batavian government had initially been slow in responding to the outbreak; however, they began to make efforts to deal with it as the impacts that came with it worsened. This research employs historical research methods, including four stages: heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The sources used at the heuristic stage consist of archives, newspapers, books, and journals. The findings demonstrate that the Dutch East Indies administration made a substantial effort in dealing with the spread of the influenza pandemic in Batavia by creating the Influenza Ordonnantie. The government also took a preventative measure by tightening the supervision of ships that were coming from outside and from the Dutch East Indies. Burgerlijke Geneeskundige Dienst (BGD), through the Influenza Commission, completed the ordinance in 1919, and it was later ratified by the Dutch East Indies government in 1920, which contained the port traffic regulation to deal with the emergence and spread of the influenza outbreak. The implementation of the ship restriction policy at the Tandjong Priok Port includes the enactment of influenza passes, influenza signals, health checks, and ship quarantine. The ship restriction was one of the factors that suppressed the spread of the virus, which led to the declaration in 1922 that the influenza virus had subsided and was no longer a pandemic in the Dutch East Indies.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain studi kasus melalui pendekatan analisis sistem input-process-output yang bertujuan untuk menganalisis gambaran kesiapan atau situasi Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam upaya cegah tangkal Public Health Emergency of International Concern PHEIC . Populasi penelitian adalah institusi KKP Kelas I Tanjung Priok secara menyeluruh. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Pengumpulan data dan analisis situasi dilakukan dengan mengumpulkan data primer daftar tilik kajian mandiri dan hasil wawancara mendalam , serta data sekunder laporan tahunan KKP Kelas I Tanjung Priok Tahun 2014-2016 . Dengan waktu penelitian pada bulan April-Juni 2017. Tingkat kepatuhan compliance rate KKP Kelas I Tanjung Priok terhadap standar dinilai sangat baik CR= 95,86 . Terdapat 8 item yang tidak memenuhi standar antara lain: speed boat quarantine, motoris speed boat karantina yang memiliki sertifikat ANT V Ahli Nautica Tingkat 5 , tenaga psikolog, petugas penata refraksi, petugas penata audiometri, dan petugas penata spirometri, dan hemocytometer. Kegiatan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi dapat 100 dilaksanakan. Rekomendasi yang diberikan terfokus pada pengadaan sarana dan prasarana serta SDM yang dibutuhkan dan supervisi kerja petugas KKP dalam upaya cegah tangkal PHEIC.

---

ABSTRAK
This research is an analytical study of Public Health Emergency of International Concern Preparedness in Port Health Office using quantitative an qualitative approaches. The purpose of this study is to assess Public Health Emergency of International Concern Preparedness of Tanjung Priok Port Health Office in 2017 based on IHR 2005 and Indonesian quarantine regulation. Population of this study is Tanjung Priok Port Health Office in general. Ten officers are chosen with purposive and snowball samping to be this study informants. The data were collected from self administered PHEIC preparedness assessment filled by institutional representative and in depth interview results primary data , as well as 2014 2016 Tanjung Priok Port Health Office Yearly Reports secondary data . This study was conducted on April June of 2017. Complience rate in Tanjung Priok Port Health Office is rated excellence CR 95,86 , although there are 8 items that do not meet the PHEIC preparedness standard, such as quarantine speedboat quarantine speedboat motorist with ANT V sertificate psychologist refraction, audiometry, and spirometry experts and hemocytometer. Quarantine and epidemiologic surveillance activities in port of entry have been done 100 . The researcher suggests that there should be an improvement in Port Health Office facilities and human resources needed for PHEIC preparedness.