Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Negara-negara Nordik adalah sekelompok negara yang dianggap sukses membangun negaranya. Di tiga area kajian ilmu Hubungan Internasional, yakni Politik-Keamanan, Ekonomi-Politik, dan Sosial-Budaya, negara-negara Nordik tidak luput dari posisi puncak indikator keberhasilan. Dalam praktiknya, negara-negara Nordik ini menganut gagasan pembangunan welfare state model Nordik. Meski welfare state model Nordik sudah berhasil memajukan negara-negara Nordik, gagasan ini belum mendapat perhatian serius dalam literatur-literatur ilmu Hubungan Internasional. Tulisan ini mengkaji bagaimana literatur melihat faktor-faktor penunjang kesuksesan gagasan pembangunan welfare state model Nordik. Literatur berpendapat bahwa kesuksesan welfare state model Nordik didukung oleh dua faktor yang berbeda, yakni karakteristik masyarakat yang muncul secara alamiah dari masyarakat, dan kebijakan institusional yang dipengaruhi secara signifikan oleh negara. Dalam praktiknya, kedua faktor ini tidak terpisah secara eksklusif, melainkan memengaruhi satu sama lain memperkuat keunikan welfare state model Nordik itu sendiri. Menggunakan metode taksonomi, pemetaan literatur dilakukan berdasarkan dua faktor tersebut. Kajian literatur menemukan adanya lima karakteristik masyarakat Nordik dan empat kebijakan institusional khas negara Nordik yang menunjang kesuksesan welfare state model Nordik. Lima karakteristik masyarakat Nordik tersebut adalah solider, percaya pada negara sebagai solusi masalah sosial, memiliki kesamaan pandangan ideasional, dan egaliter. Sedangkan empat faktor kebijakan institusional khas negara Nordik yang ditemukan dalam literatur adalah dekomodifikasi hak sosial, pajak progresif, collective bargaining antar aktor, dan aktif mengadvokasi perdamaian dan pembangunan di tingkat internasional. Berdasarkan kajian literatur, perspektif literatur tampak masih kuat akan bias Barat. Hal ini menjadi salah satu celah riset utama, selain celah riset lainnya seperti kajian mendalam tiap-tiap faktor dan kajian komparatif penerapan gagasan welfare state model Nordik di negara-negara non-Nordik. ......Nordic countries are considered successful in their developmental programs. In the three areas of International Relations studies, namely Political-Security, Political Economy, and Socio-Cultural, the Nordic countries oftenly gets better scores than the rest of the world. In practice, these Nordic countries adhere to the Nordic model of Welfare State development ideas. Although the Nordic model of Welfare State has succeeded in advancing Nordic countries, this idea has not received serious attention in the International Relations literature. This paper examines how the literature captures the factors supporting the success of the Nordic model Welfare State development ideas. Literature argues that the success of the Nordic model of Welfare State is supported by two different factors, namely the characteristics of society that arise naturally from the people, and institutional policies that are significantly influenced by the state. In practice, these two factors are not exclusively separated, but instead influencing one another to strengthen the uniqueness of the welfare state of the Nordic model itself. Using the taxonomic method, literature mapping is based on these two factors. Literature finds five characteristics of the people of Nordic and four unique Nordic states institutional policies that support the Nordic model of Welfare State. The five characteristics of the people of Nordic are solidarity, trusting the state as a solution to societal problems, having similar ideational views, and egalitarian. Whereas the four Nordic institutional policies factors found in the literature are decommodification of social rights, progressive taxes, collective bargaining between actors, and actively advocating for peace and development at the international level. Based on the literature examined, the literature perspective seems to be still strong in Western bias. This has become one of the main research gaps, in addition to other research gaps such as an in-depth study of each factor and a comparative study of the application of Nordic model of Welfare State ideas in non- Nordic countries.

Abstrak :
Kebutuhan perumahan masyarakat merupakan sesuatu yang akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan ekonomi (lama bekerja, perkembangan kedudukan jabatan, peningkatan pendidikan dan lain-lain) serta perkembangan kehidupan sosial (berkaitan dengan siklus hidup, pola pikir). Perencanaan program penyediaan perumahan perlu mengakomodir kondisi tersebut. Tujuan dari penyusunan tulisan ini dalam rangka mengenal atau mengetahui karakteristik MBR untuk beberapa alternatif status tinggal suatu keluarga dalam suatu rumah, sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonominya, dengan mengambil studi kasus di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, dan metode analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan. Metode multystage sampling (sampling bertahap) digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini, mengambil resiko kesalahan kurang dari 1%, ditentukan jumlah sampel sebesar 600 kepala keluarga dari 131.092 Kepala Keluarga (KK) di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis deskriptif dan analisis diskriminan. Persamaan fungsi diskriminan yang dibentuk dengan klasifikasi status tinggal tiga (3) klaster sangat memperbaiki (lebih layak) persamaan fungsi diskriminan lima (5) klaster memperlihatkan adanya kenaikan cukup signifikan untuk ketepatan penaksiran pengelompokkan objek ke dalam klaster status tinggal: 1) Kenaikan sebesar 35,5% untuk status tinggal dengan orang tua; 2) Kenaikan sebesar 24,4 % untuk status tinggal sewa/kontrak; 3) Kenaikan sebesar 29 % untuk status tinggal milik.

Abstrak :
Disertasi ini menelaah tindak korupsi yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Kontraktualisme dan konsep keadilan Rawls digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam membangun negara demokratis berkeadilan sosial. Peneliti berargumen bahwa karakteristik masyarakat Indonesia mampu menjelaskan mengapa pada masyarakat berkeadilan sosial, korupsi dapat terus terjadi. Menggunakan pemahaman evolusioner, antropologis, serta konsep-konsep dari penelitian terdahulu, peneliti merumuskan karakteristik khas masyarakat Indonesia. Peneliti menemukan bahwa karakteristik ini mencakup keberanian, afektivitas ekstrem, musyawarah mufakat, dan fleksibilitas ekonomi. Sementara itu, persepsi masyarakat terhadap keadilan sosial dan korupsi dibentuk oleh norma agama. Dengan menggunakan metode spiral hermeneutik untuk membangun koherensi dan korespondensi dari kerangka yang telah dikembangkan, pada langkah rekonstruksi, peneliti mengangkat kasus korupsi proyek KTP Elektronik dan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus sebagai uji empiris. Selanjutnya, setelah kerangka berhasil dipertahankan, kerangka ini diuji kembali pada kasus pembelian suara pada pemilihan umum. Peneliti membandingkan model yang dirumuskan dengan model konsekuensialisme, etika kebajikan, dan etika Kantian, dan menunjukkan  kelebihan model yang dikembangkan dari model-model tersebut. Sebagai hasil akhir, peneliti mengemukakan solusi pada pemberantasan korupsi yang berbasis pada dua pendekatan yaitu pendekatan kultural dan pendekatan reflektif dialogis rasional. Kedua pendekatan ini dimanifestasikan ke dalam sejumlah panduan praktis pemberantasan korupsi di Indonesia pada aspek-aspek kultural pembentuk korupsi dan dibantu oleh infrastruktur sosioteknik seperti teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia. ......This dissertation examines the problem of corruption that occurs in Indones of justice are used to explain the problems in building  democratic state with social justice. The researcher argues that the characteristics of Indonesian society are able to explain why in a socially just society, corruption can continue to emerge. Using evolutionary, anthropological, and conceptions from previous research, the researcher formulated the distinctive characteristics of Indonesian society. Researcher found that these characteristics include courage, extreme affective, deliberative consensus, and economic flexibility. Meanwhile, people's perceptions of social justice and corruption are shaped by religious norms. By using the hermeneutic spiral method to build coherence and correspondence from the framework that has been developed, in the reconstruction step, the researcher raises the corruption case of the Electronic KTP project and the bribery of the Special Allocation Fund management as an empirical test. Furthermore, after the framework has been successfully maintained, it is retested in the case of vote buying at the general election. Researcher compare the model formulated with the model of consequentialism, virtue ethics, and Kantian ethics, and show the advantages of the models developed from these models. As the final result, the researcher suggests a solution to eradicating corruption based on two approaches, a cultural approach and a rational dialogical reflective approach. Both are manifested in a number of practical guidelines on corruption eradication in Indonesia on the cultural aspects of corruption and are assisted by socio-technical infrastructure such as information technology and human resource development.

Abstrak :
Masa awal pandemi covid-19 di Indonesia merupakan periode yang paling mengubah perilaku masyarakat, salah satunya perilaku konsumsi, panic buying. Perilaku panic buying yang sempat menggemparkan dunia menimbulkan pertanyaan mengenai kebenarannya, khususnya di DKI Jakarta. Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana kondisi panic buying yang terjadi di DKI Jakarta yang dianalisis menggunakan data penjualan supermarket yang dibagi menjadi 11 kategori produk, serta menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku panic buying seperti adanya perbedaan karakteristik supermarket dan karakteristik wilayah/masyarakat. Dengan menggunakan data cross section pada tingkat analisis kecamatan pada tahun 2020 menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan ordered logit model ditemukan bahwa panic buying terjadi pada bulan pertama terjadinya pandemi covid-19 di DKI Jakarta. Produk yang menjadi sasaran panic buying adalah produk seafood, meat, health & beauty, fruit & veggie, food, DIY, dairy frozen, dan cleaning. Ditemukan pula pada penelitian ini bahwa perbedaan karakteristik supermarket dan wilayah/masyarakat memberikan dampak yang signifikan terhadap panic buying. ......The early stage of Covid-19 pandemic in Indonesia changes people's behavior, including one of the consumption behavior, which is panic buying. This behavior that once shocked the world then raises questions about its validity, especially in DKI Jakarta. This study aims to analyze whether panic buying behavior occurs in DKI Jakarta, using supermarket sales which is divided into 11 product categories, as well as analyzing factors that can influence panic buying behavior such as differences in the characteristics of supermarkets and characteristics of region/society. By using cross sectional data at the sub-district level in 2020 with descriptive analysis method and ordered logit model, it was found that panic buying occurred in the first month of pandemic in DKI Jakarta. The products targeted for panic buying are seafood, meat, health & beauty, fruit & veggie, food, DIY, dairy frozen, and cleaning. It was also found in this study that differences in the characteristics of supermarkets and region/society had a significant impact on panic buying.

Abstrak :
Studi evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur valuasi dampak sosial program pemberdayaan CSR Bakti Sehat United Tractors dalam upaya meningkatkan capacity building menggunakan analisis Social Return on Investment (SROI). Studi sebelumnya memperlihatkan tantangan program pemberdayaan yang dianggap kurang mampu memperlihatkan manfaat terukur secara ekonomi. Padahal ada kebutuhan perusahaan untuk mengukur dampak investasi sosial mereka secara ekonomi dan di sisi lain karakteristik penerima manfaat yang pragmatis dan oportunis cenderung ingin melihat hasil jangka pendek, berwujud dan terukur. Oleh karena itu studi evaluasi ini menggunakan analisis SROI untuk mengidentifikasi, menjustifikasi, dan memonetisasi pengukuran manfaat sosial ekonomi pada program pemberdayaan secara partisipatif dengan pelibatan segenap stakeholder program. Analisis SROI dikombinasikan dengan evaluasi means-ends dan capacity building untuk mengawal proses tahapan program yang diindikasikan sebagai pemicu capaian dampak dan ukuran manfaat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program Bakti Sehat United Tractors berhasil memberikan dampak peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan kapasitas penerima manfaat, namun hanya parsial pada sebagian penerima manfaat. Adapun penggalian indikator nilai dampak secara partisipatif menghasilkan besaran dampak moneter yaitu 1.37 kali lebih besar dari nilai investasi perusahaan. Hasil ini menunjukan bahwa di tengah potensi program pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas dan menghasilkan outcome berkelanjutan, kondisi praktik program pemberdayaan kurang mampu memperlihatkan bukti dampak moneter di tengah karakteristik sosial kultural komunitas yang pragmatis. ......This evaluation study aims to identify and measure the social impact of Bakti Sehat United Tractors program in increasing capacity building using Social Return on Investment analysis. Previous studies have shown that empowerment programs are considered to less able to provide measurable economic benefits. Whereas there is a need for companies to measure the economic impact of their social investment, also the pragmatic and opportunist characteristics of beneficiaries tend to get the short-term, tangible, and measurable results in a program. Therefore, this evaluation study uses SROI to identify, justify, and monetize the measurement of socio-economic benefits in a participatory analysis involving all stakeholders. The study also uses means-ends and capacity building analysis to support the SROI method to oversee the process of a program which are indicated as triggers in achieving impact and benefit measures. The results show that Bakti Sehat UT has succeeded in increasing beneficiaries' capacity but only partially impacted some beneficiaries. The participatory measurement resulted that the monetary impact values is 1.37 times greater than the company's investment value. These results show that in the midst of the program’s specialty in increasing capacity and producing sustainable outcomes, the practice conditions of empowerment programs are less able to show evidence of monetary impact on the socio-cultural characteristics of pragmatic communities.